Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Suatu Rayuan Maut (Bagian 4-Habis)

Tulisan ini diterjemahkan Rizki Affiat dari bab ‘The Seductiveness of Good Governance’  yang ditulis Rita Abrahamsen dalam ‘Is Good Governance Good for Development?’ oleh Jomo Kwame Sundaram et al. (ed.). Bloomsbury Publishing PLC, 2012.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sebagai Teori Modernisasi

Diskursus tata kelola pemerintahan yang baik/TKPB menyajikan niatannya untuk membangun organisasi akar rumput lokal sebagai bukti kepekaan kultural dari paradigma pembangunan baru. Sebagaimana telah kita lihat, ada perbedaan mencolok antara strategi ‘modernisasi’ di masa lalu, yang memaksakan sistem asing pada masyarakat tradisional, dan strategi baru, yang dibangun dari masyarakat pribumi dan mendengarkan suara ‘rakyat’. Kepedulian mendalam juga ditunjukkan terhadap resiko ‘etnosentrisme dan bias budaya’, dan diakui bahwa institusi pembangunan harus ‘sangat waspada dalam mengajukan solusi-solusi spesifik atau mengadvokasi pengaturan khusus’ dan bahwa ‘seharusnya tidak ada pertanyaan soal memaksa sistem demokrasi tertentu pada satu negara’ (Landell-Mills dan Serageldin 1991: 311). Maka itu, tidak seperti kebijakan yang salah paham di masa lalu, pemerintah saat ini mempertimbangkan perbedaan budaya dan mengakui bahwa nilai-nilai dan institusi di Afrika dapat mendukung pembangunan dan menggunakannya dengan cara-cara konstruktif (Bank DUnia 1989: 60; 1992a: 8). Penekannya ada pada kebutuhan atas ‘solusi yang tumbuh dari dalam’ (Landell-Mills dan Serageldin 1991: 311), dan berdalil bahwa tiap negara ‘harus merancang institusi yang sesuai dengan nilai-nilai sosialnya’ (Bank Dunia 1989: 60).

Jika diselidiki lebih saksama, ini sebenarnya merupakan suatu merk ‘comot dan campur’ dari relativisme budaya, yang mengakui bahwa tradisi penduduk pribumi Afrika tidak secara menyeluruh seiring dengan demokrasi dan liberalisme ekonomi. Dalam Governance and Development,  Bank Dunia menunjukkan bahwa penyebaran sistem legal politik yang dimodeli pada tradisi Barat dapat mengarah pada keberadaan dua pasang norma dan lembaga: ‘Gagasan Barat tentang aturan hukum, hak kepemilikan pribadi, dan kontrak mungkin bisa tumpang tindih dengan ‘ide seperti “konsensus”, “kepemilikan komunal”, dan “timbal balik”’ (Bank Dunia 1992b: 8). Pertanyaan tentang apakah ‘cara-cara berbeda dari meletakkan hak-hak dan kewajiban sosial ini…menghambat fungsi dari lembaga-lembaga ekonomi modern’ muncul, namun dibiarkan tidak terjawab di dalam dokumen itu. Dia menekankan bahwa ‘tantangannya adalah untuk membangun elemen [tradisi masyarakat Afrika] yang sesuai dengan modernisasi dan pembangunan, menolak yang tidak sesuai dan, jika diharuskan dan sesuai, meminjam dari model asing, Barat maupun Timur’ (huruf miring ditambahkan).Pembalikkan dari frasa ini penting: agenda TKPB dapat mengadvokasi institusi-institusi yang seirama dengan nilai-nilai sosial pribumi, namun kemudian melanjutkannya untuk mengerucutkan nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan modernisasi.

Satu aspek dari tradisi Afrika yang harus disingkirkan adalah ikatan keluarga dan etnis yang kuat, yang ‘tidak punya tempat dalam lembaga-lembaga pemerintah pusat, dimana staf harus diseleksi berdasarkan prestasi dan dimana uang publik dan privat tidak boleh dicampur aduk’ (Bank Dunia 1989: 60). Dalam konteks upaya untuk membentuk pemerintah yang jujur, efisien dan akuntabel, pernyataan semacam itu tampak masuk akal, tapi secara serentak menyingkap kontradiksi yang lebih dalam tentang diskursus TKPB. Di satu sisi, Bank Dunia memuji ikatan keluarga dan komunal yang kuat di Afrika terkait dengan isu pemberdayaan dan kompensasi biaya, namun di sisi lain menyerang aspek-aspek dari budaya dan praktik masyarakat Afrika sebagai hal yang merugikan bagi TKPB. Tampaknya Bank Dunia ingin memanfaatkan ikatan komunal jika mereka bisa mengurangi biaya dari layanan dasar negara dan mengabaikan mereka sebagai nilai purbakala dan bermusuhan dengan proyek pembangunan di lain konteks.

Ketimbang kepekaan budaya, pernyataan semacam itu menandai tak hanya suatu derajat instrumentalisme tapi juga pemahaman yang menyederhanakan praktik-praktik budaya dan tradisi yang hadir secara independen dari struktur sosial dan sebagai sesuatu yang bisa diabaikan semena-mena. Sementara praktik-praktik patrimonial di Afrika yang masih bertahan mungkin tercela bagi TKPB, kita semestinya tidak mengabaikan fakta bahwa praktik-praktik ini memiliki akar sejarah dan budaya dan mereka dapat pula memiliki tujuan politis tertentu. Mengabaikan praktik-praktik patrimonial ini terbukti sangat sulit, dan bisa memiliki dampak luas bagi konstruksi otoritas politik yang layak dan struktur pemerintahan.[1] Adat istiadat lain yang harus menyerahkan diri pada TKPB adalah kepemilikan lahan komunal dan hak guna tanah, karena Bank Dunia mengklaim bahwa modernisasi agrikultur mengharuskan sertifikasi tanah (Bank Dunia 1989: 104). Isu ini dimunculkan sebagai sesuatu yang sepenuhnya ‘teknis’, dan tidak ada diskusi soal signifikansi politik dan budaya dari kepemilikan lahan komunal dan jejaring patronasenya. Fakta bahwa sertifikasi tanah akan mengeksklusi beberapa orang untuk mengakses tanah dan membuat hidup sebagian rakyat menjadi tidak menentu (precarious) sembari memperkaya sebagian lainnya, hanya dianggap angin lalu saja.

Diskursus TKPB ini menekankan upayanya untuk menciptakan ‘sektor modern yang mendukung sektor tradisional, alih-alih menggantikannya’ (Bank Dunia 1989; 6, huruf miring dari dokumen asli). Oleh karenanya sulit untuk melihat bagaimana paradigma pemerintahan ini secara kualitatif berbeda dari strategi ‘modernisasi’ di masa lalu. Pembangunan di dalam diskursus TKPB masih dianggap secara menyiratkan ‘suatu perubahan mendalam di sosial budaya’ dan suatu ‘proses jangka panjang dari mental perubahan’ (Landell-Mills 1992: 564, 565). Sebagaimana telah kita lihat, TKPB secara konseptual terhubung dengan liberalisme ekonomi, dan upaya memperkuat masyarakat sipil terkonsentrasi utamanya pada menumbuhkan kaum borjuasi dan menciptakan lingkungan yang memampukan dunia bisnis. Berbeda dari rujukannya untuk ‘memberdayakan rakyat jelata’, yang justru diperas menjadi isu kompensasi biaya, masyarakat sipil dalam diskursus TKPB terdiri secara dominan dari organisasi-organisasi yang modern, professional dan kontraktual. Diskursus ini menyelubungi konsepsi liberal atas masyarakat sipil sebagai setara dengan pasar atau masyarakat borjuasi. Ini bukan cuma konsepsi yang mengusung hak kepemilikan pribadi di atas semua hak, namun juga berangkat dari gagasan tentang subjek liberal yang universal dan filsafat dari individualisme posesif (lihat William dan Young 1994). Bank Dunia (189: 59) dapat dipahami sebagai suatu ‘hasrat bersama dari penduduk Afrika untuk menjadi operator ekonomi independen’, dan bahwa misi pembangunan tampak sebagai pembebasan bagi subjek liberal dari struktur negara yang opresif.

Untuk membantu penduduk Afrika dalam perjuangan mereka menjadi ‘operator ekonomi independen’, diskursus TKPB menaruh perhatian khusus untuk memperkuat komunitas bisnis. Ekonomi bebas dianggap sangat vital bagi masyarakat sipil, dan fokusnya adalah untuk menciptakan ‘lingkungan yang memampukan’ untuk melepaskan energi swasta dan mendorong inisiatifnya di setiap tingkatan (Bank Dunia 1989: 59). ‘Usaha swasta’ dianggap sebagai ‘suatu komponen krusial dari masyarakat sipil, yang bertindak secara efektif sebagai penyokong hidupnya’ (Landell-Mills 1992: 563). Oleh karenanya, ‘langkah-langkah diambil untuk mendukung aktivitas sektor swasta, termasuk upaya meluas untuk memprivatisasi badan usaha negara, agar memperkuat masyarakat sipil’ (Landell-Mills 1992: 564). Agenda TKPB disini memiliki argumen yang umum di banyak kalangan liberal tentang munculnya demokrasi di Barat, dimana kaum borjuasi dianggap sebagai mesin tak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tapi juga demokratisasi.

Dalam teori modernisasi konvensional, diskursus TKPB mengambil pengalaman sejarah dari Barat dalam konstruksi pembangunannya.Sebagaimana diktum terkenal dari Barrington Moore, ‘tidak ada borjuasi, tidak ada demokrasi’, kemunculan masyarakat sipil di Barat melekat erat dengan peran perintis dari kelas ini dalam menuntut dan menopang ranah yang bebas dari intervensi negara (Moore 1991; 418). Diskursus TKPB sekarang berharap kaum borjuasi tampil dengan fungsi yang sama. Pandangan ini juga mendapat dukungan kuat diantara para akademisi liberal kontemporer, dan Diamond (1988a, 1988b) khususnya, menjadi pengusung kuat dari borjuasi sebagai agen demokrasi. Diamond berargumen bahwa tautan erat antara kekuatan politik dan formasi kelas yang dominan di Afrika telah mengerdilkan pertumbuhan dari borjuasi pribumi otonom dan ini berarti ‘absennya kelas yang mendorong ekspansi hak-hak demokratis dan pembatasan kekuasaan negara di masa pembangunan awal dari demokrasi di industrial Barat’ (Diamond 1988a: 22). Di Afrika, ‘kaum borjuasi yang berkembang…bersifat birokratis atau politis, tidak produktif, dan bahkan parasit’ (Diamond 1988a). Ia berargumen bahwa meningkatnya gerakan yang menjauh dari kebijakan dan struktur ekonomi yang statis merepresentasikan ‘dorongan paling signifikan untuk prospek demokratik di Afrika’ (Diamond 1988a: 27), karena hal itu diharapkan dapat mengendurkan hubungan antara kekuasaan negara dan formasi kelas.

Namun, hal ini tidak dapat secara kategoris dikatakan bahwa kaum borjuasi dalam sejarah Eropa selalu bertentangan dengan negara, maupun bahwa kaum borjuasi di Afrika dapat dipercaya untuk bertindak sebagai kaum penyebar demokrasi dalam masyarakat mereka. Dalam sejarah Eropa, kelas ini sering membentuk relasi vertikal dan aliansi dengan negara, khususnya jika mereka mengkhawatirkan adanya tantangan dari bawah.Kaum borjuasi di sebagian fase Eropa abad ke sembilanbelas dan duapuluh mencari cara untuk menumbangkan politik absolutism untuk mengawal ranah kebebasan dan kepemilikan pribadi, tapi tidak mengupayakan peresmian dari kepemimpinan mayoritas. Dengan kata lain, kaum borjuasi memiliki tujuan-tujuan liberal yang diasosiasikaan dengan kebebasan ekonomi, tapi bukan tujuan-tujuan demokratis politik. Kaum borjuasi dan demokrasi tidak bisa dianggap terkait secara logis dan historis. Bahkan, Therborn berargumen, demokrasi telah, selalu, dan dimana-mana dibentuk berdasarkan perjuangan melawan kaum berjouasi dan bisa dianggap ‘dicangkok’ ke dalam kapitalisme liberal (Macpherson 1977; Therborn 1983: 271). Dengan cara yang sama seperti kaum borjuasi Eropa melawan demokratisasi, kelas-kelas bisnis yang muncul di Afrika juga memiliki ketakutan pada demokrasi dan hak pilih universal. Untuk mengidentifikasi kelas ini sebagai agen demokrasi dalam diskursus TKPB merupakan hal yang amat kontroversial. Sah saja untuk berasumsi bahwa kaum borjuasi adalah atau mampu menjadi agen kapitalisme liberal tapi agak sukar diterima jika berharap mereka secara otomatis mengusung demokrasi. Dukungan bagi kelas ini untuk demokrasi dan hak-hak mayoritas tidak dapat diterima begitu saja, melainkan memerlukan penyelidikan empiris yang konkret.

Diskursus TKPB juga memiliki asumsi lain yang juga sama-sama problematis, yaitu bahwa liberalisasi ekonomi akan mengarah pada pembangunan dari suatu borjuasi otonom (demokratis atau sebaliknya). Harapan seperti ini berdampak pada pandangan masyarakat sipil sebagai terpisah dari negara, tapi tidak ada garis demarkasi yang jelas diantara keduanya. Melainkan, batasan dari negara dan masyarakat terus-menerus tumpang tindih dan bersinggungan dengan cara yang rumit, khususnya dalam kasus negara-negara di Afrika. Relasi negara-masyarakat ini secara efektif tergambar dalam imaji Jean-Francois Bayart (1993: 218-27) tentang ‘negara rizoma’, yang terkait dengan masyarakat melalui suatu jejaring horizontal yang berlipat ganda. Sementara Bank Dunia dan banyak penulis liberal (seperti Larry Diamond) meratapi kecenderungan penggabungan elit negara dan elit ekonomi, mereka melebih-lebihkan kerapuhan dari relasi ini, berharap keduanya akan terpisah begitu liberalisasi dimulai. Namun, relasi klientelisme antara negara dan berbagai kelompok yang terlibat di dalam produksi dan akumulasi telah berkembang seiring jaman dan tidak bisa dengan mudah digantikan oleh tipe ideal borjuasi yang sanggup untuk bertindak independen dari negara.

Pertama, kelompok-kelompok yang memiliki asosiasi dekat dengan negara adalah yang paling mungkin diuntungkan dari liberalisasi, dan relasi klientelistik dapat berlanjut dan menguat alih-alih melemah oleh program penyesuaian. Para pejabat pemerintah dapat memanfaatkan posisi otoritas mereka untuk mengeruk bagian yang tidak sewajarnya dari sumber-sumber yang diprivatisasi dan berbagai peluang yang menghasilkan untung; begitulah kecemasan para donor, termasuk Bank Dunia, tentang politisasi reformasi ekonomi yang mengarah pada dukungan lebih lanjut untuk argument semacam itu (lihat, misalnya, Africa Confidential, 39(13), 1998). Kedua, sekelompok kaum borjuasi mungkin secara aktif berlanjut mencari perlindungan dari negara. Reaksi kelas pebisnis Cina selama protes pro-demokrasi tahun 1989 bisa dijadikan contoh disini. Kelas pebisnis Cina yang baru muncul saat itu tidak berpihak pada reformasi karena mereka tidak membahayakan stabilitas dukungan politik dan birokratik yang memberi mereka keuntungan dan perlindungan. Mereka secara khusus menentang segala bentuk tindakan keras atas korupsi, karena ini akan menargetkan ketergantungan sektor bisnis pada ikatan personal dengan para pejabat negara. Sebagaimana banyak firma dijalankan oleh kerabat dari para pejabat tinggi pemerintah, seruan para mahasiswa untuk mengakhiri nepotisme tidak didengar sama sekali (Wank 1995). Kasus serupa dengan komunitas bisnis di Zambia, direpresentasikan oleh Konfederasi Kamar Dagang dan Industri Zambia, yang berargumen melawan program liberalisasi ekonomi pemerintah. Mereka berargumen bahwa program tersebut akan ‘membunuh industri domestik’ (Zambia Daily Mail, 24 Mei 1993). Disinikita bisa deteksi ada preferensi implisit untuk perlindungan negara dan ‘kroni-kapitalisme’ gaya lama.

                Dalam diskursus TKPB, kaum borjuasi, dengan posisi mereka di masyarakat sipil, secara inheren dan otomatis dianggap demokratis. Diasumsikan juga mereka bersedia membela hak-hak ‘rakyat jelata’ melawan negara yang ‘asing’ dan opresif. Representasi semacam ini hanya dimungkinkan dengan penyangkalan atas kekuasaan dan kepentingan di dalam masyarakat sipil, sehingga semua individu dan kelompok dianggap setara dan memiliki tujuan serta motivasi yang sama. Tak hanya ini terkesan naif, tapi juga bergantung pada penafsiran tertentu atas kemunculan demokrasi di Barat. Dengan cara ini, diskursus pembangunan kontemporer tak berbeda secara signifikan dari teori modernisasi yang dengan gigihnya mereka tolak. Seperti teori modernisasi, diskursus ini membangun teori tentang pembangunan berdasarkan pengalaman kesejarahan di Barat, dan terlepas dari klaimnya untuk memiliki ‘kepekaan budaya’, justru menganut satu visi tentang masyarakat ideal yang dikonstruksikan dari nilai-nilai Barat. Utamanya dari ini adalah demokrasi dan liberalisme ekonomi, yang menurut agenda TKPB terhubung secara sejarah dan merupakan dua sisi dari satu koin. Diskursus ini kemudian mengajukan rekonstruksi atau pembangunan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ini, untuk membentuk ulang Selatan sebagai cerminnya.

 

Kesimpulan

 

                Kekuatan narasi pembangunan untuk ‘merayu’ (Rist 1997) sangat tampak dalam diskursus TKPB. Bahasa dan imajinya begitu kuat dan menggugah emosi, dan klaimnya untuk ‘memberdayakan’, ‘mendemokratisasi’, ‘melepas energi’ dan ‘membebaskan masyarakat sipil’ adalah hal-hal yang membangun impian. Namun, analisis dari agenda TKPB tampak berjalan di dalam putaran, selalu mengarah balik pada satu faktor: liberalisasi ekonomi. Tata kelola pemerintahan secara konseptual terhubung dengan liberalisasi ekonomi, dan masyarakat sipil dianggap muncul dari liberalisasi ekonomi dan pengerucutan peran negara. ‘Pemberdayaan bagi rakyat’ direduksi menjadi berbagi-ongkos dan menjadi alat di tangan para ekonom liberal.Kaum borjuasi dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan demokrasi, dan kepekaan budaya hanya berujung pada komitmen untuk membangun tradisi yang sejalan dengan kapitalisme dan struktur negara modern.

Terlepas dari upaya diskursus untuk berjarak dari kegagalan pembangunan di masa lalu, pengulangan dan upaya mengonkretkannya yang tanpa akhir untuk seolah-olah menghargai tradisi dan budaya pribumi, rekomendasi dari agenda ini tak lebih dari resep gaya lama yang didadani baru. Dampak utama dari diskursus ini adalah gambaran bahwa penyesuaian struktural merupakan kekuatan untuk demokrasi. Meski diskursus ini tidak melangkah terlalu jauh menuju reduksi demokrasi ke dalam liberalisme ekonomi, jelas bahwa TKPB ini mustahil tanpa kebijakan ekonomi liberal. Dengan cara ini, diskursus ini melegitimasi kelanjutan penyesuaian struktural, memberinya wajah yang lebih demokratis, sembari secara beriringan mendelegitimasi strategi yang lebih intervensionis dan kolektif, yang akan dianggap sebagai contoh dari ‘tata kelola pemerintahan yang buruk’ (poor governance).

Tiga dekade telah berjalan, dan agenda TKPB secara luas telah gagal dalam mempromosikan demokrasi multipartai yang stabil. Namun, ini tidak berarti diskursus TKPB itu sendiri dianggap gagal. Kesuksesan maupun kegagalan tidak dinilai dari praktek pembangunan yang sebenarnya terjadi, melainkan dari tujuan dan capaian yang diklaimnya. Dilihat dari perspektif ini, diskursus tata kelola pemerintahan telah dianggap sukses. Diskursus TKPB mereproduksi hirarki dan relasi tidak setara yang telah mencirikan pembangunan sejak kelahirannya. Dilihat sebagai bagian dari praktek kekuasaan dalam politik global, diskursus ini telah membantu melegitimasi kekuasaan dan hegemoni Utara yang terus berlanjut di Selatan. Dengan mengonstruksikan negara-negara Afrika sebagai tidak demokratis dan kurang TKPB, mereka mengonfirmasi ulang hak Utara untuk ikut campur, merancang syarat-syarat dan mendefinisikan ragam pilihan kebijakan bagi Selatan. Dengan cara ini, diskursus TKPB menjadi bagian intrinsik dari pemerintahan di Selatan oleh Utara, sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan mereproduksi struktur internasional dan relasi kekuasaan saat ini. Dengan mengonstruksikan demokrasi hanya relevan di ‘dalam’ negara, diskursus tata kelola pemerintahan ini menyelubungi organisasi-organisasi internasional dan relasinya dari penyelidikan demokratis. Mereka dibuat tunduk pada legitimasi tata kelola dunia yang secara esensial tidak demokratis.

 

***

Penutup dari editor:

 

Secara ringkas, tulisan berseri ini menggarisbawahi inkonsistensi dan kontradiksi dari diskursus tata kelola pemerintahan yang baik/TKPB (good governance) pada empat narasi utama sebagaimana disederhanakan dalam tabel berikut:

 

Narasi	Kontradiksi
Pembebasan masyarakat sipil	– Mengabaikan sifat masyarakat sipil yang heterogen dan berpotensi tidak demokratis – Bank Dunia tidak mendefinisikan dengan jelas konsep masyarakat sipil dan meromantisirnya Contoh: Memperluas cakupan kekuatan pasar melalui kebijakan SAP Banyak asosiasi-asosiasi masyarakat sipil tidak melibatkan suatu niatan atau aksi yang sadar-politik
Memberdayakan rakyat jelata	– Pemulihan biaya (‘berbagi-ongkos’), kedaulatan konsumen (rakyat harus membayar atas layanan dasar), mendorong ketidaksetaraan sosial ekonomi – Privatisasi, pengurangan subsidi layanan publik Buzzwords: ‘pemberdayaan’ (empowerment), swadaya (self-help), partisipasi Klaim Bank Dunia: rakyat miskin bersedia membayar untuk layanan kesehatan jika itu memberi nilai bagi uang mereka Versus: Masyarakat lokal, khususnya perempuan, diharapkan menanggung beban dari minimnya layanan publik dengan menambah jam kerja mereka untuk mengkompensasi ketiadaan layanan dari negara.
Apresiasi atas kepekaan budaya	Pemahaman yang menyederhanakan sekaligus kontradiktif dalam melihat praktek budaya dan tradisi – ‘comot dan campur’ dari relativitas budaya, Ikatan keluarga, komunal dan etnis dianggap merugikan bagi TKPB namun dianggap penting sebagai bagian ‘pribumi kapitalistik’
TKPB adalah bagian dari diskursus yang tumbuh secara lokal	–          Teori modernisasi dengan bedak baru yang mengkilap –          Klaim ahistoris, kekuatan borjuasi untuk demokrasi -> Modernisasi agrikultur membuat kebijakan sertifikasi tanah yang mengekslusikan sebagian masyarakat, menciptakan kaum prekariat, dan menguntungkan sebagian

 

Referensi

 Abrahamsen, Rita (2000). Disciplining Democracy. London: Zed Books.

Bangura, Yusuf, and Peter Gibbon (1992). Adjustment, Authoritarianism and Democracy in Sub-Saharan Africa: An Introduction to Some Conceptual and Empirical Issues. In Peter Gibbon, Yusuf Bangura and Arve Ofstad (eds). Authoritarianism, Democracy and Adjustment. The Politics of Economic Reform in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

Bayart, Jean-François (1986). Civil Society in Africa. In Patrick Chabal (ed.). Political Domination in Africa: Reflections on the Limits of Power. Cambridge: Cambridge University Press.

Bayart, Jean-François (1993). The State in Africa: Th e Politics of the Belly. London: Longman.

Beckman, Björn (1992). Empowerment of Repression: Th e World Bank and the Politics of Adjustment? In Peter Gibbon, Yusuf Bangura and Arve Ofstad (eds). Authoritarianism, Democracy and Adjustment: Th e Politics of Economic Reform in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

Bratton, Michael (1989). Beyond the State: Civil Society and Associated Life in Africa. World Politics, 41 (3):407–30.

Calhoun, Craig (1993). Civil Society and the Public Sphere. Public Culture, 5(2): 267–80.

Chazan, Naomi (1982). The New Politics of Participation in Tropical Africa. Comparative Politics, 14 (2): 169–98.

Chazan, Naomi (1988a). Ghana: Problems of Governance and the Emergence of Civil Society. In Larry Diamond, Juan J. Linz and Seymour M. Lipset (eds). Democracy in Developing Countries. Volume 2: Africa. London: Adamantine Press.

Chazan, Naomi (1988b). Patterns of State-Society Incorporation and Disengagement in Africa. In Donald Rothchild and Naomi Chazan (eds). The Precarious Balance: State and Society in Africa. Boulder, CO and London: Westview Press.

Chazan, Naomi (1993). Between Liberalism and Statism: African Political Cultures and Democracy. In Larry Diamond (ed.).Political Culture and Democracy in Developing Countries. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Cohen, Jean, and Andrew Arato (1992). Civil Society and Political Theory. Cambridge, MA and London: MIT Press.

Cook, Robin (1998). Human Rights: Making the Difference. Speech to the Amnesty International Human Rights Festival, 16 October, London.

Davis, Lucy (1995). Opening Political Space in Cameroon: Th e Ambiguous Response of the Mbororo.  Review of African Political Economy, 22 (64): 213–28.

Diamond, Larry (1988a). Introduction: Roots of Failure, Seeds of Hope. In Larry Diamond, Juan J. Linz and Seymour M. Lipset (eds). Democracy in Developing Countries. Volume 2: Africa, London: Adamantine Press.

Diamond, Larry (1988b). Nigeria: Pluralism, Statism and the Struggle for Democracy. In Larry Diamond, Juan J. Linz and Seymour M. Lipset (eds). Democracy in Developing Countries. Volume 2: Africa,London: Adamantine Press.

Ekeh, Peter (1992). The Constitution of Civil Society in African History and Politics. In Bernard Caron, Ajayi Gboyega and Eghosa Osaghae (eds). Democratic Transitions in Africa. Ibadan: CREDU.

Fatton, Robert Jr (1995). Africa in the Age of Democratization: The Civic Limitations of Civil Society.  African Studies Review, 38 (2): 67–99.

Galli, Rosemary (1990). Liberalization Is Not Enough: Structural Adjustment and Peasants in Guinea-Bissau. Review of African Political Economy, 17 (49): 52–68.

Gibbon, Peter (1992). Structural Adjustment and Pressures toward Multi-Partyism in Sub-Saharan Africa. In Peter Gibbon, Yusuf Bangura and Arve Ofstad (eds). Authoritarianism, Democracy and Adjustment: The Politics of Economic Reform in Africa. Uppsala: Nordiska Afrikainstitutet.

Gibbon, Peter (1993). The World Bank and the New Politics of Aid. European Journal of Development Research,5 (1): 35–62.

Harbeson, John, Donald Rothchild and Naomi Chazan (1994) (eds). Civil Society and the State in Africa. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Hibou, Beatrice (1999). Th e ‘Social Capital’ of the State as an Agent of Deception. In Jean-François Bayart, Stephen Ellis and Beatrice Hibou. The Criminalization of the State in Africa. Oxford: James Currey.

Hurd, Douglas (1990). Promoting Good Government.  Crossbow (Autumn): 4–5.

Keane, John (1988). Democracy and Civil Society. London: Verso.

Landell-Mills, Pierre (1992). Governance, Cultural Change and Empowerment. Journal of Modern African Studies, 30 (4): 543–67.

Landell-Mills, Pierre, and Ismail Serageldin (1991). Governance and the External Factor. Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1991. Washington, DC.

Macpherson, Crawford (1977). The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press.

Marx, Karl (1963). The 18th Brumaire of Louis Bonaparte. New York: International Publishers.

Moore, Barrington Jr (1991). The Social Origins of Dictatorship and Democracy (first published in 1966). London: Penguin Books.

Moore, Mick (1993). Declining to Learn from the East? The World Bank on ‘Governance and Development’.IDS Bulletin, 24 (1): 39–50.

Nyerere, Julius (1968). Freedom and Socialism. Dar Es Salaam: Oxford University Press.

Reno, William (1998). Warlord Politics and African States. Boulder, CO: Lynne Rienner.

Rist, Gilbert (1997).The History of Development: From Western Origin to Global Faith. London: Zed Books.

Taylor, Charles (1990). Models of Civil Society. Public Culture  3 (1): 95–118.

Therborn, Goran (1983). Th e Rule of Capital and the Rise of Democracy. David Held dan Martin Robertson (eds). States and Societies. Oxford: Basil Blackwell.

Thomas, Barbara (1988). State Formation, Development and the Politics of Self-Help in Kenya.  Studies in Comparative International Development, 23 (3): 3–27.

Walzer, Michael (1991). Th e Idea of Civil Society. Dissent (Spring): 293–304.

Wank, David (1995). Civil Society in Communist China? Private Business and Political Alliance. In John A. Hall (ed.). Civil Society: Theory, History, Comparison. Cambridge: Polity Press.

White, Gordan (1994). Civil Society, Democratization and Development (I): Clearing the Analytical Ground. Democratization, 1 (3): 375–90.

White, Gordan (1995). Civil Society, Democratization and Development (II): Two Country Cases.  Democratization, 2 (2): 56–84.

Whitehead, Laurence (1993). Introduction: Some Insights from Western Social Theory. World Development, 21 (8): 1245–61.

Williams, David, and Tom Young (1994). Governance, the World Bank and Liberal Theory. Political Studies,42 (1): 84–100.

Williamson, John (1993). Democracy and the Washington Consensus. World Development, 21 (8): 1329–36.

World Bank (1989). Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth. Washington DC: World Bank.

World Bank (1992a). Governance and Development. Washington DC: World Bank.

World Bank (1992b). World Development Report: Development and the Environment. Washington DC: World Bank.

World Bank (1994). Governance: The World Bank’s Experience. Washington DC: World Bank.

Zack-Williams, A.B. (1990). Sierra Leone: Crisis and Despair. Review of African Political Economy, 49: 22–33.

Zartman, Ira William (ed.) (1995).  Collapsed States: The Disintegration and Restoration of

Legitimate Authority. Boulder, CO: Lynne Rienner.