Esok
kita mesti menemukan isyarat-isyarat,
mengurai lanskap, merancang rencana,
di halaman ganda
helai hari dan kertas kerja.
Esok, kita mesti menemukan,
sekali lagi,
kenyataan dunia ini.
– Octavio Paz, “1 Januari”
Salah satu fatamorgana dari perubahan tahun baru adalah bahwa segalanya akan berubah lebih baik di tahun baru ini dengan otomatis, “alamiah”, dengan sendirinya. Matahari 1 Januari 2015 boleh jadi baru, tetapi segala realitas di bawah Matahari 1 Januari 2015 tetap sama—kita memiliki rezim ekonomi-politik yang sama, pasar yang sama, pabrik yang sama, borjuasi yang sama, buruh yang sama. Sri (bukan nama asli), seorang buruh perempuan di sebuah pabrik tekstil di Tangerang, menghabiskan malam tahun baru dengan menenggelamkan diri dalam keramaian ibukota, berharap menemukan hiburan dari kepenatannya bekerja, tapi esok lusanya menemukan dirinya tetap harus bekerja sebagai buruh, menghidupi keluarganya dengan upah yang pas-pasan. Kemeriahan tahun baru adalah suatu pesta yang menjanjikan harapan, tapi kehidupan rakyat pekerja tidak berubah dalam semalam.
Apakah rakyat pekerja tidak boleh melewatkan tahun baru dengan gembira, sebagaimana layaknya para pengusaha yang di akhir tahun tersenyum menghitung perolehan laba dan memiliki proyeksi tahun depan akan keuntungan yang berlipat? Dalam pesta, sebagaimana tulis Jean-Jacques Rousseau dalam Surat kepada D’Alembert, semua dapat ikut-serta dan ikut bergembira. Tidak ada yang didiskriminasi dari pesta. Tetapi bagaimana kehidupan setelah pesta usai, lain perkara. Kehidupan setelah pesta usai adalah urusan masing-masing. Buruh kembali bekerja, pengusaha kembali mencari laba. Buruh kembali banting tulang untuk suatu hasil yang belum tentu dia nikmati (kecuali secara eceran) dalam setahun, pengusaha memutar otak untuk mengakumulasi hasil yang sudah pasti harus diperoleh dalam setahun. Urusan rezeki adalah urusan masing-masing. Dengan begitu, tata ekonomi yang “adil” dijalankan.
Kehidupan rakyat pekerja di tahun baru ini memang tak berubah dalam semalam, karena mereka menyadari bahwa pengorganisasian merupakan kunci dari perubahan dan perbaikan nasib, dan di situlah mereka layak merayakan tahun baru dengan kemenangan. Satu hal yang layak dicatat dari 2014 adalah capaian serikat-serikat buruh dalam mendorong kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 dengan kenaikan yang cukup signifikan (rata-rata 12,5%; tertinggi di Bangka Belitung dengan 28,1%), meskipun dalam kenyataan, baru 20% dari para buruh yang menikmati kenaikan upah tersebut, berbanding terbalik dengan 80% para buruh yang belum menikmati karena tidak taatnya pengusaha kepada ketentuan yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari 118 juta lebih buruh di Indonesia, baru 23 juta buruh yang menikmati upah minimum. Mereka datang dari sektor industri atau pabrik besar. Para buruh tani, pekerja informal, buruh bangunan, buruh tidak tetap, dan pekerja rumah tangga tidak menikmati kenaikan upah minimum.
Kesenjangan antara buruh industri dan buruh dari sektor-sektor lain merupakan pekerjaan rumah yang tidak ringan bagi gerakan buruh di tahun 2015. Hal ini menjadi tantangan tersendiri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sebentar lagi bergulir. Bagaimana gerakan buruh menghadapi MEA? Sudah siapkah para buruh menghadapi skema baru liberalisasi ini?
Konsekuensi MEA bagi perburuhan ke depan mungkin belum terasa saat ini, tetapi secara bertahap, dampaknya akan merasuki berbagai sektor riil, formal maupun informal. Dalam salah satu aspeknya yang krusial terhadap perburuhan, MEA akan menciptakan suatu iklim ketenagakerjaan yang bebas layaknya komoditas dan jasa. Pekerja berketerampilan dari negara-negara tetangga akan membanjiri Indonesia, sedangkan para pekerja Indonesia yang dianggap tidak berketerampilan atau berketerampilan rendah akan menjadi pengangguran di negeri sendiri atau menggelandang di negara-negara tetangga sebagai pekerja rendahan dengan upah sangat murah. Masih lemahnya perlindungan negara atas Buruh Migran Indonesia menciutkan harapan kita akan perlindungan terhadap buruh di bawah regulasi MEA nanti. Dengan kondisi negara dan aparatusnya yang cenderung berpihak kepada kepentingan pemodal, tumpuan harapan para buruh tiada lain adalah pada gerakan buruh dan penegakan hukum.
2015 bukan semata-mata tahun harapan bagi Sri dan kawan-kawannya, yang seiring MEA mungkin akan merayakan tahun baru di sebuah kolong pabrik di Vietnam atau Myanmar, tapi juga bagi para korban 1965 dan keluarga besar mereka yang berjuang selama lima dasawarsa terakhir untuk mendapatkan keadilan. Tepat tahun ini, dunia internasional memperingati Setengah Abad tragedi politik dan kemanusiaan 1965, yang telah menjatuhkan korban antara 1 juta sampai 3 juta orang komunis dan tertuduh komunis di Indonesia.
Para korban itu adalah rakyat Indonesia yang tidak terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S), sebuah konflik elite Angkatan Darat versus elite Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jakarta, tetapi tersangkut, dituduh terlibat, dan ikut menderita karenanya. Karena propaganda anti-komunis yang dilakukan secara sistematis oleh Angkatan Darat dan berikutnya oleh pemerintahan Soeharto, anggota-anggota keluarga mereka dicap komunis dan menderita stigma “tujuh turunan” sampai saat ini, dan harus hidup mengalami diskriminasi dan kehilangan hak-haknya yang utuh sebagai warga negara. Sebagian dari mereka memang dulunya tercatat sebagai anggota Partai Komunis Indonesia atau simpatisannya, tetapi sebagian lagi menjadi korban karena tuduhan yang tidak berdasar, fitnah tetangga, atau terkena dampak dari kekisruhan sosial-politik yang terjadi pada masa-masa itu. Hingga kini, belum pernah digelar pengadilan atas siapa yang bersalah dalam rangkaian peristiwa massal berdarah itu. Cukup mendapat cap “komunis”, siapapun dapat meregang nyawa, diasingkan, atau dikucilkan dari sanak-saudara.
Negara, pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak para korban 1965 yang masih hidup (survivors), hingga saat ini masih enggan mengakui peristiwa 1965 sebagai suatu tragedi kemanusiaan dan kesalahan yang mesti diintrospeksi. Para korban 1965 dibiarkan terlunta mencari keadilan atas raibnya anggota keluarga mereka atau hilangnya hak-hak politik mereka sebagai warga negara. Negara juga tidak pernah serius menindaklanjuti temuan-temuan berbagai pihak atas kekerasan sistematis ini dengan memperkarakan aktor-aktor utamanya, merevisi buku-buku sejarah yang berisi “fakta-fakta” yang tidak benar mengenai 1965, dan mengambil inisiatif untuk mempromosikan rekonsiliasi di antara warga dan korban 1965 serta berbagai organisasi masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Atas absennya peran negara ini, dukungan dunia internasional dan pihak korban sendiri untuk membuka kembali masalah 1965 menggulirkan suatu upaya yang bernama International People’s Tribunal 1965 (Pengadilan Rakyat Internasional 1965) pada tahun 2015 ini di Den Haag, Belanda. Pengadilan ini akan memperdengarkan kesaksian para korban, menghimpun berbagai bukti, mempertemukan berbagai pihak yang terkena dampak kekerasan 1965, dan mendorong suatu ajakan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia untuk mengakui bersama-sama peristiwa 1965-1968 sebagai tragedi kemanusiaan, kejahatan politik, dan kekerasan yang tidak boleh terulang lagi di masa-masa mendatang.
Tahun 2015 juga akan menjadi setahun genap pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Berbagai evaluasi sudah pasti akan dilakukan atas capaian atau kemunduran dari pemerintahan terpilih ini. Jika pemerintahan ini terbukti mundur, apa konsekuensi yang akan diambil gerakan rakyat terhadapnya? Jika pemerintahan ini terbukti berhasil, apa apresiasi yang akan diberikan gerakan rakyat? Hal-hal itu akan terjawab seiring waktu. Yang mungkin dapat dipastikan untuk sementara adalah bahwa rakyat tidak dapat menunggu. Rakyat terus bergerak, di sudut-sudut kehidupannya yang berpeluh dengan kerja dan kerja.
Bapak saya adalah seorang buruh perkebunan swasta berasal dr jawa.beliau ikut organisasi “terlarang”tsb karena ikut tanda tangan dan dihadiahi lampu petromax.beliau hanya simpatisan sabupri dan bukan organisasi induknya,yaitu pki.masa itu sdh lazim buruh perkebunan ikut organisasi buruh apapun.alhasil pd waktu peristiwa gestok pecah,dan pemerintahan berganti ke orba,bapak saya dicap pki oleh orba.begitu pula ibu saya.mereka bahkan tdk ikut menggorok org yg tdk sealiran dgn mereka.karena mereka taunya hanya kerja.dan mereka pun dihadiahi ktp”hitam”oleh pemerintahan orba.dgn catatan anak keturunannya tdk bisa kerja jadi pns,tni maupun polri.waktu setiap pemilu mereka selalu diintimidasi,agar mereka memilih g*lk*r.akhirnya sayapun ketika tau sejarah kedua org tua saya,menjadi sadar diri.saya hanya menamatkan sekolah hanya sampai smp.impian saya menjadi anggota kopasus saya kubur dalam2.juara 1 dan 2 setiap mendapat rapor,dari sd sampai smp,akhirnya sia2.bahkan waktu saya dipaksa melanjutka sekolah ke sma oleh kepsek smp saya,saya tidak mau.karena tau riwayat org tua saya.akhirnya sekarang saya juga mengikuti jejak bapak saya,menjadi buruh perkebunan swasta.untung pada masa penumpasan pki,org tua saya tdk digorok.itulah sebabnya mengapa saya sangat benci orba,soeh*rt* dan keturunannya.juga g*lk*r.