Menu
Ada dua alasan yang mendorong saya untuk mereview buku Wijaya Herlambang yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 65: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-komunisme Melalui Satra dan Film. Pertama, maraknya kebencian terhadap komunisme. Sejak Jokowi menjadi Presiden, banyak peristiwa yang mendemonstrasikan kebencian terhadap komunisme. Salah satu contoh yang masih segar dalam ingatan kita ialah pembakaran bendera PKI dan demonstrasi besar-besaran atas tidak dimuatnya TAP MPRS yang melarang ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme ke dalam RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Kelompok Islam yang menjadi alumni demonstrasi 212 merupakan kelompok yang paling vokal menggalang aksi tersebut. Lucunya, mereka bahkan menuding visi-misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) senafas dengan ajaran komunisme, sehingga bendera PDIP yang berlambang kepala banteng itu juga turut dibakar.
Kedua, stigma terhadap komunisme yang tak kunjung selesai. Sampai saat ini saya kerapkali menemukan seseorang menganggap komunisme hanya sebatas ideologinya kaum yang atheis, kejam, keji, bangsat, dan psikopat. Ketika saya tanya alasannya mengapa bisa mengklaim seperti itu, mereka sama sekali tidak bisa menjawab atau paling banter hanya menjawab karena kaum komunis (baca: PKI) berusaha mencaplok kekuasaan Soekarno dan telah membunuh tujuh jenderal ABRI tanpa kenal ampun. “Jika benar PKI melakukan tindakan busuk itu, apakah dengan membunuh, menyiksa, memperkosa dan mengasingkan jutaan simpatisannya sebagai pembalasannya merupakan perbuatan yang adil?” Pertanyaan yang biasanya kemudian saya ajukan untuk menanggapi jawaban tolol tersebut akan membuat mereka menjadi terdiam seribu bahasa.
Di dalam buku Wijaya Herlambang ini, kita akan mendapatkan paparan yang kompleks dan memadai tentang apa yang menyebabkan komunisme begitu dibenci hingga kini dan tak kunjung selesai mendapatkan stigma buruk. Dengan menggunakan pendekatan teoritik Johan Galtung, Pierre Boerdieu dan para pemikir Marxis, Wijaya mengajukan thesis bahwa melalui produk-produk kebudayaan seperti, museum, monumen, diorama, folklor, agama, buku-buku pegangan siswa, materi penataran dan terutama film dan sastra, Orde Baru dan agen-agen kebudayaannya berhasil melegitimasi anti-komunisme. Sehingga segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap PKI akan terlihat sebagai sesuatu yang normal dan alamiah atau bahkan tak terlihat sama sekali. Ia juga menambahkan bahwa strategi Orde Baru ini tak bisa terlepas dari peran aktif sekaligus tunjangan dari negara Amerika Serikat (AS) dan lembaga filantropinya. Negara adidaya tersebut tentu saja bersedia melakukannya demi membangkitkan kembali aktivitas ekonomi politik kapitalisme di bumi Indonesia.
Penghancuran Komunisme Demi Membangkitkan Kapitalisme
Pada saat Perang Dingin mencapai klimaksnya, kekuatan-kekuatan politik dan kebudayaan pro-Barat yang disokong oleh AS berupaya semaksimal mungkin menciptakan gelanggang peretempuran ideologis untuk menghadang laju komunisme di Indonesia. Atas dasar itulah AS, melalui institusi-institusi filantropinya, memperluas pengaruhnya dengan menjalankan dua strategi. Pertama, melalui jalur pendidikan. Sumitro Djohadikusumo (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia saat itu) menjalankan kolaborasi dengan institusi-institusi pendidikan AS menyusul pidatonya di School of Advanced International Studies Washington. Dalam pidato itu ia menyatakan bahwa “harapannya adalah mereorganisir Departemen Ekonomi Universitas Indonesia seiring dengan garis kebijakan AS dalam kaitannya dengan riset dan organisasi” (halaman 62). Karena itu, mahasiswa-mahasiswa Indonesia mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas terbaik AS seperti, MIT, Cornell, Berkeley dan Harvard. Di sana mereka akan diberikan pemahaman yang memadai mengenai doktrin ekonomi AS, yang diharapkan kelak diimplementasikan di Indonesia. Dari sini lahirlah kemudian para aristek ekonomi Orde Baru seperti, Miriam Budiardjo, Emil Salim, Widjojo Nitisastro, Subroto, Ali Wardhana dsb, yang oleh David Ransom dijuluki sebagai “Mafia Berkeley”.
Kedua, melalui jalur kebudayaan. Dalam domain ini, AS, melalui lembaga donornya yakni, Agen Informasi AS, Ford Foundation, dan Rockefeller Foundation menerapkan diplomasi kebudayaan dengan menerbitkan ribuan karya fiksi dan nonfiksi ke berbagai universitas dan perpustakaan di Indonesia. Selain itu, AS melalui CIA, juga membentuk organisasi yang berkecimpuung dalam ranah kebudayaan yakni, CCF (Congress for Cultural Freedom). Organisasi ini dikendalikan oleh OPC (Office of Policy Coordination) yang dikepalai oleh Frank Wisner dan di bawah arahan Direktur CIA Allen Dulles. Misi fundamental organisasi ini ialah melepaskan segala keterikatan seniman dan intelektual di seluruh dunia dari komunisme.
Di Indonesia sendiri, CCF berperan aktif dalam pendistribusian buku-buku. Hal ini diikuti pula dengan penerjemahan karya-karya penulis barat yang secara ideologis dan politis menentang komunisme seperti Animal Farm karya George Orwell dan The New Class karya Milovan Djilas. Ivan Kats, perwakilan CCF untuk program Asia, merupakan dalang dibalik strategi ini. Kats tercatat telah mendistribusikan buku-buku dan majalah kepada 20 perpustakaan dan kepada lebih 100 intelektual di Indonesia. Lebih dari itu, Kats juga berperan sebagai penghubung penting antara intelektual Indonesia anti-komunis dengan lembaga filantropi Ford Foundatin, Rockefeller Foundation dan CIA.
CCF juga gencar mempromosikan ideologi humanisme universal, sebuah aliran kebudayaan yang berorientasi pada kebebasan berekspresi, kebebasan artistik dan kebebasan intelektual, yang dalam terminologi ekonomi tak lebih dari kebebasan pasar dan kebebasan akumulasi. Ideologi ini yang kemudian diimani oleh para penandatangan Manikebu (Manifes Kebudayaan) seperti, Goenawan Mohammad, Arief Budiman, Mochtar Lubis, Taufiq Ismail dan budayawan ataupun sineman liberal lainnya. Pada gilirannya, organisasi ini menjadi musuh utama sayap kebudayaan PKI: Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).
Selain berpolemik dengan Lekra, Manikebu juga sering menghelat diskusi-diskusi dengan para mahasiwa dan menjalin kerja sama dengan militer untuk menggembosi kekuasaan Soekarno. Itu semua dilakukan sampai kemudian peristiwa G30S meletus. Peristiwa ini secara cepat membawa momentum penjungkirbalikan kekuasaan Soekarno oleh Soeharto, dengan diiringi oleh pembantaian secara keji kader, simpatisan, dan orang-orang yang dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI.
Penghancuran PKI tidak saja berarti kemudahan bagi Soeharto, melalui rezim “Orde Baru”-nya, dalam menjalankan agenda ekonomi kapitalis, salah satunya tercermin dalam UU NO.1/1967 tentang penanaman modal asing yang membuka pintu masuk bagi perusahaan-perusahaan asing macam Freeport dan Shell untuk datang ke Indonesia menanamkan modalnya. Penghancuran ini juga sekaligus menjadi awal mula propaganda politik anti-komunisme, dan lebih jauh politik anti-sosialis. Propaganda ini diawali dengan penerbitan versi pertama tulisan sejarawan Nugroho Notosusanto yang berjudul 40 Hari Kegagalan “G30S”1 Oktober-10 November oleh Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Propaganda ini disusun oleh Nugroho Notosusanto “berdasarkan laporan media, wawancara dengan keluarga perwira yang terbunuh, dan juga intogerasi terhadap para pelaku oleh militer” dalam jangka waktu kurang dari dua bulan (halaman 153-154). Oleh karenanya, karya ini jauh dari analisis yang komprehensif. Meski demikian, ia berjanji untuk menelurkan karya kudeta yang lebih komprehensif dan matang di kemudian hari.
Janji tersebut segera ditepati menyusul bocornya kajian tiga sarjana Cornell University yakni, Benedict Anderson, Ruth T Mcvey dan Frederick Bunnel yang menjungkirbalikkan segala argumentasi Nugroho Notosusanto. Garis besar dalam kajian mereka yang tertuang dalam buku A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 Coup in Indonesia ialah peristiwa kudeta 65 merupakan klimaks dari konflik internal angkatan darat. Tak ayal sehabis kejadian ini Nugroho diundang oleh Guy Pauker, agen CIA, ke Rand Corporation. Ismail Saleh yang merupakan jaksa penuntut dalam pengadilan tersangka percobaan kup juga turut diundang. Di sana mereka akan menyiapkan narasi kudeta 65 dengan tetap menyandarkan argumen pada karya awal Nugroho. Karya ini ditulis dalam bahasa inggris dan rencananya akan memberikan paparan yang lebih sitematis dan komprehensif. Terbitlah kemudian karya yang berjudul The Coup Attemp of the “September 30th Movement.
Dalam telisikan Wijaya, kesistematisan karya itu rupanya tak terletak pada analisis peristiwa kudeta 65, melainkan pada kronologinya. Ia juga menyebut bahwa sarjana barat banyak yang tidak percaya dengan narasi yang dipaparkan dalam karya tersebut. Sebab, fakta-fakta yang dihadirkan dinilai lemah dan sebagian besar para tersangka disiksa saat diintegorasi. Bahkan, menurutnya, CIA sendiri juga tidak percaya. Meski demikian, karya tersebut berhasil melegitimasi kekerasan yang dilakukan terhadap PKI. Betapa tidak, sejak awal buku Nugroho berkali menekankan bahwa komunisme merupakan ideologi ateis seraya mendemonstrasikan bahwa orang Indonesia merupakan orang yang bertuhan dan oleh karenanya, komunisme tak pantas hidup di Indonesia. Inilah pertama kali kata ateis di Indonesia ditanamkan dalam diri komunisme. Sejak saat itu hingga hari ini banyak orang yang menganggap ateis merupakan bagian yang inheren dalam diri komunisme.
Pasca berdirinya rezim Orde Baru ini, CCF juga tetap turut berperan dalam pengahancuran komunisme. Namun, artikel yang menguak skandal hubungan gelap antara CCF dan CIA di New York Times memaksa CCF untuk membubarkan diri. IACF (International Association for Cultural Freedom) kemudian dibentuk untuk melanjutkan peran CCF. Ford Foundation-lah yang menjadi penyokong dana tunggal organisasi baru ini. Kelak, IACF berkontribusi penting dalam pengeliminasian komunisme dalam wajah kebudayaan di Indonesia.
Hal ini tercermin dari bantuan keuangan kepada majalah Horison, sebuah majalah yang didirikan oleh sebagian besar penandatangan Manikebu. Lebih dari itu, IACF juga melanjutkan proyek pendistribusian dan penerjemahan buku-buku CCF. Dalam hal ini, Ivan Kats turut berkontribusi, sekalipun sebelum CCF dibubarkan ia sudah mengundurkan diri. Ia menyuruh Mochtar Lubis untuk melanjutkan kesuksesan proyek IACF dan menyelenggarakan diskusi dengan simpatisan Partasi Sosialis Indonesia (PSI) mengenai proyek penerjemahan buku. Proyek itu kemudian terlaksana dengan berdirinya Yayasan Obor Indonesia.
Kats juga kerap menjalin korespondensi dengan Goenawan Moehammad saat rezim Orde Baru sudah mapan terbangun. Dalam salah satu korespondensi itu, terdapat kerja sama antara mereka berdua dalam proyek penihilan komunisme di Indonesia, di mana Kats menginstruksikan Goenawan untuk memilih tulisan-tulisan Albert Camus yang kemudian akan diterjemahkan dan diterbitkan. Tujuan proyek ini ialah supaya paradigma kebudayaaan Perancis yang dikenal liberal—dalam hal ini mengambil contoh Albert Camus—menjadi kiblat kebudayaan modern Indonesia. Dalam melaksanakan proyek ini, Goenawan mendapatkan uang receh sebesar $50 dari Kats1. Akhirnya, pada tahun 1988 terbitlah karya berjudul Krisis Kebebasan yang ditulis oleh Albert Camus dan diberikan kata pengantar oleh Goenawan sendiri.
Dari uraian sepanjang ini, kita bisa melihat perananan AS dan lembaga donornya yang begitu krusial dalam menghancurkan komunisme dan menjustifikasinya. Dengan hancurnya komunisme tentunya pembangunan perekonomian yang bercorak kapitalistik akan berjalan mulus.
Kekerasan Budaya Vs Perdamaian Budaya
Dalam teorema Johan Galtung, kekerasan budaya merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan melalui produk-produk kebudayaan, sehingga macam praktik kekerasan fisik dan struktural akan terlihat sebagai sesuatu yang normal, alamiah, pantas atau bahkan tak terlihat sama sekali. Sekalipun memiliki peranan yang begitu krusial, kekerasan budaya sulit untuk dikenali dan diukur karena “bersifat sama untuk jangka waktu yang sangat lama, menciptakan sebuah transformasi lambat terhadap dasar sebuah kebudayaan yang menceramahi, mengajar, mengecam, mengarahkan dan mengaburkan kita untuk melihat eksploitasi dan represi” (halaman 37). Berlawanan dengan itu, perdamaian budaya merupakan perdamaian yang memanfaatkan produk-produk kebudayaan untuk mendiskreditkan kekerasan fisik maupun kekerasan struktural. Hal ini sangat diperlukan untuk menentang dominasi kekerasan budaya.
Dalam konteks Orde Baru, kekerasan budaya digunakan untuk melegitimasi segala macam kekerasan yang dilakukan terhadap simpatisan PKI. Sastra dan film merupakan senjata kebudayaan Orde Baru yang paling ampuh digunakan untuk menggempur komunisme. Di ranah sastra, para penghamba humanisme universal merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penjustifikasian kekerasan terhadap para anggota PKI. Melalui cerpen-cerpen yang dimuat di majalah Horison, mereka dengan subtil memanipulasi istilah humanisme dengan menyusupkan nilai-nilai ideologi anti komunisme, sementara pada saat yang sama memberikan kesan kepada pembaca bahwa para penulis tersebut adalah kaum humanis yang bersimpati kepada para korban pembantaian massal, misalnya terpampang jelas dalam cerpen Pada Titik Kulminasi dan Sebuah Perdjuangan Ketjil. Di terbitan lain, seperti dalam cerpen Perang dan Kemanusiaan, Perempuan dan Anak-Anaknya dan Ancaman, mereka memanipulasi habis-habisan psikologi pembaca dengan menempatkan rasa simpati kepada para penjagal, bukan kepada para korban. Ironisnya, di beberapa tempat seperti di dalam cerpen Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi, korban ditempatkan sebagai pihak yang bersalah dan berdosa.
Media film juga tak kalah hebat peranannya dalam mengahancurkan idelogi komunisme. Bagi orang Indonesia yang hidup di tahun 80-an sampai 97-an pasti sudah tak asing dengan film Pengkhiantan G3OS PKI. Film yang digarap oleh Arifin C. Noer ini memiliki peran yang besar dalam mepropagandakan anti-komunisme. Bagaimana tidak, dalam film ini PKI direpresentasikan sebagai pihak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan Soekarno—seraya merepresentasikan militer sebagai pihak yang paling berani menghadapi PKI dalam melancarkan aksi tersebut. Selain itu, antara PKI dan militer digambarkan secara hitam putih —di mana PKI sebagai pihak yang jahat, kejam, haus darah dan haus kekuasaan, sementara militer sebagai pihak yang baik, lembut, bijak, bajik dan pahlawan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa film ini juga dikonstruksikan untuk mempropagandakan ideologi militerisme. Kelak, film ini diadopsi ke dalam novel oleh Arswendo Atmowitolo dengan gambaran yang tak jauh beda dengan film.
Sebenarnya, selain film tersebut, banyak sekali film yang menggambarkan keheroikan militer. Salah satu di antaranya ialah film Serangan Fadjar. Film yang juga digarap oleh Arifin C. Noer ini menonjolkan militer—khususnya Soeharto—melampaui fakta sejarah, di mana orang-orang militer dianggap lebih mempunyai andil daripada orang-orang sipil pada masa Revolusi Indonesia. Oleh karena itu, jangan heran jika hari ini banyak orang yang menganggap militer sebagai entitas yang hebat, sementara PKI sebagai entitas yang bejat.
Jalinan kekerasan budaya yang dilakukan oleh Orde Baru itu ditentang keras oleh beberapa seniman. Melalui media sastra, beberapa penulis memprotes narasi yang dipelihara oleh Orde Baru. Ronggeng Dukuh Paruk (1982), Layang-layang itu Tak Lagi Mengepak Tinggi (1999), Tapol (2002) dan Mencoba Tidak Menyerah (1979) merupakan di antara novel yang memanifestasikan hal ini. Namun, novel ini lebih banyak mengarah pada soal moral dan kemanusiaan seperti, meminta keadilan pada para Tahanan Politik dan menentang pembunuhan terhadap PKI yang dilakukan secara sembrono.
Beberapa tahun pasca reformasi, muncul karya-karya seni yang mendekonstruksi narasi Orde Baru, salah satunya novel surealis September (2016) yang ditulis oleh Noorca M. Massardi. Dalam proses penggarapan novel ini, Noorca melakukan penelitian tentang peristiwa kudeta 65 untuk menarasikan bahwa Soeharto merupakan dalang dibalik kup. Meski demikian, ia menyatakan bahwa novel ini harus dibaca sebagai karya sastra pada umumnya dan bukan sebagai dokumen sejarah—hal yang bisa dipahami mengingat kondisi sosial-politik yang belum kondusif. Oleh sebab itu, di dalam September, Noorca melakukan spekulasi terhadap peristiwa kudeta 65 dengan memakai banyak anagram dan sinonim untuk nama tokoh dan latar2.
Karya-karya tersebut di atas, apabila digabungkan, akan membentuk satu pola yang disebutkan oleh Galtung sebagai perdamaian budaya.
Karya lain dalam ranah film yang juga merupakan manifestasi perdamaian budaya, film dokumenter Jagal dan Senyap, muncul setelah buku Wijaya ini diterbitkan. Kedua Film yang digarap oleh Joshua Oppenheimer ini memberikan informasi yang cukup memadai mengenai pembantaian massal yang terjadi pada tahun 65, berdasarkan wawancara sekaligus praktek langsung dari para penjagal dan para korban. Sekalipun tak menjungkirbalikkan narasi kudeta 65, dengan detil memperlihatkan bagaimana pembunuhan terhadap PKI dilakukan dengan begitu kejam—ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dijerat lehernya dengan tali/rantai, ada yang ditusuk kepalanya dengan linggis dan lain-lain. Dalam melakukan aksi ini, siapapun yang mempunyai kedekatan hubungan dengan anggota PKI—baik itu kawan, kerabat, saudara—juga akan dibunuh. Para penjagal melakukan pembunuhan itu sembari menenggak bir/alkohol. Sehabis menghilangkan nyawa orang PKI, mereka akan langsung meminum darahnya supaya tidak gila. Untuk para anggota Gerwani, mereka memperkosa atau memotong payudaranya terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Ironinya, banyak di antara mereka menyatakan senang bisa melakukan hal tersebut. Di dalam film ini penonton juga diperlihatkan bagaimana setelah peristiwa itu keluarga korban menjadi begitu menderita dan bersedih. Sampai-sampai mereka begitu jijik untuk memakan segala macam daging hewan, karena (menurut mereka) hampir tiap hari melihat praktik pembunuhan dan mayat bergelimpangan. Sementara para penjagal hidup senang karena menjadi orang yang terpandang, anggota DPR, pejabat, pimpinan organisasi, dan anggota partai.
Wijaya Herlambang, melalui buku ini, pada akhirnya seperti memberitahu kita bahwa tindakan persekusi terhadap segala hal yang berkait dengan komunisme yang disebabkan karena hegemoni anti-komunisme yang ditanamkan oleh Orde Baru masih begitu kuat, sekalipun terdapat banyak karya sastra yang mengkritik habis-habisan wacana anti-komunisme Orde Baru. Organisasi kebudayaan alternatif yang pernah ada seperti JAKER (Jaringan Kesenian Rakyat) begitu lemah pengaruhnya bagi masyarakat dalam mendestabilisasi anti-komunisme karena perbedaan ideologi yang tak terjembatani di antara mereka.
Meskipun demikian, dalam konteks sekarang, saya cenderung berasumsi bahwa menguatnya kebencian terhadap komunisme lebih disebabkan karena rekonstruksi anti-komunisme yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Hal ini terbukti dari perkataan “Gebuk PKI” yang keluar dari mulut Jokowi beberapa tahun silam, penayangan kembali film Pengkhianatan G30S PKI setiap tanggal 30 September, dan pemberantasan buku-buku yang berbau kiri/komunisme. Strategi ini digunakan tak hanya untuk mempermulus kapitalisme dan memberikan cap komunis bagi siapapun yang berani menentang perampasan tanah yang berdalih pembangunan, sebagaimana pernah dilakukan oleh Orde Baru, melainkan juga digunakan untuk menggiring opini publik supaya kebijakan yang kelak menyengsarakan rakyat dapat segera disahkan, sebagaimana terlihat dalam isu kebangkitan komunisme yang dihembuskan saat diluncurkannya kebijakan New Normal dan RUU Minerba dan RUU Cilaka.
Catatan Kaki:
Berikhtiar untuk memproduksi, mewadahi dan mendakwahkan diskursus keislaman progresif sekaligus menekankan komitmennya untuk selalu berpihak pada umat yang terzalimi.
Ya ampun