Dalam pidatonya ketika diangkat sebagai pemimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar Ash-Shiddiq RA melontarkan pesan antikorupsinya yang terkenal, ash-shidqu amanah wa al-kidzbu khiyanah. “Jujur itu amanat, dan dusta itu khianat”.Hari-hari ini ucapan itu terasa bergaung kembali di tengah kasus korupsi yang mendera bangsa Indonesia, yang terbaru adalah kasus rekening gendut mantan calon Kapolri Budi Gunawan yang menyeret para pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ke dalam kriminalisasi. Siapa jujur, siapa berdusta? Siapa yang sedang menjalankan amanatnya kepada rakyat, siapa yang khianat? Rakyat dapat melihat oligarki dan kekuatan besar yang bermain di balik kasus ini untuk menyelamatkan para penjarah uang rakyat itu dari kejaran hukum.
Redaksi Islam Bergerak (Muhammad Al-Fayyadl dan Roy Murtadho), di sela-sela halaqoh Pesantren dan Antikorupsi di Tebuireng, akhir Maret lalu, berkesempatan mewawancarai Bambang Widjojanto (BW), Wakil Ketua KPK nonaktif,untuk meminta pandangannya mengenai Islam, antikorupsi, dan pembebasan.Sangat jarang kita menemui Bambang, sebagai tokoh publik, bicara tentang Islam. Wawancara kali ini menghadirkan kesan lain bahwa ternyata aktivis dan tokoh antikorupsi ini juga fasih bicara tentang etos pembebasan dalam Islam, yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan perjuangan antikorupsi di tengah masyarakat.
IB: Seperti kita ketahui, kita hidup di negeri yang budayanya religius, yang masyarakatnya kita sering banggakan sebagai masyarakat yang religius. Tapi mengapa perilaku-perilaku korup justru subur di dalam masyarakat yang katanya religius ini?
BW: Yang pertama, karena keberagamaan kita keberagamaan yang ritualistik, bukan keberagamaan yang berbasis pada kepentingan atau kemaslahatan publik, sehingga orang mengutamakan apakah dia shalat atau tidak, apakah dia puasa atau tidak, bukan memahami secara utuh kenapa orang harus shalat, kenapa harus puasa. Yang kedua, kita kurang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membangun diskursus publik supaya keberagamaan kita betul-betul bepijak kepada kemaslahatan yang lebih luas. Ritual itu seperti berdiri sendiri dan menjadi sesuatu yang hubungannya lebih kepada hablun minallah saja, sedangkan hubungan sosialnya tertinggal. Itu yang terjadi. Yang ketiga, kita tidak melatih kepekaan kita untuk menempatkan diri menjadi umat terbaik karena bermanfaat bagi kebanyakan orang.
IB: Secara umum, berarti ada faktor pendidikan agama yang tidak berhasil menumbuhkan “kesalehan individual” dan “kesalehan sosial”?
BW: Bisa jadi ada unsur pendidikan, bisa jadi ada unsur pemahaman, bisa juga karena kita tidak melakukan refleksi ulang sehingga asyik dengan pekerjaan sendiri. Jadi, ada banyak faktor. Kalau seandainya pendidikan dimaknai secara formal, maka biasanya yang meningkat kognitifnya saja, pengetahuannya saja, bukan keberpihakannya, apalagi kepekaannya. Itu yang mengerikan.
IB: Mungkin menarik kalau bicara tentang pemahaman, karena kita masuk ke dalam konteks pendidikan yang sangat luas, menyangkut pendidikan formal dan informal, tepatnya pemahaman keagamaan itu sendiri. Sekian lama, khususnya kalau menyangkut masalah Islam, Islam dicitrakan sebagai agama yang punya dimensi pembebasan, karena ajaran-ajarannya yang mengajarkan tentang keadilan (‘adalah), kesetaraan (musawah),dan kebaikan bersama (mashlahah ‘ammah). Nah kira-kira kalau kita berefleksi, pemahaman Islam yang muncul dan ditanamkan di buku-buku sekolah masih cenderung formalistik. Kita memiliki banyak sekali pelajaran agama untuk dihapal dan dipelajari, tapi belum tentu untuk dipraktekkan. Apakah itu yang melahirkan, katakanlah, keterputusan antara ajaran Islam dengan laku pembebasannya?
BW: Satu tadi, keislaman kita keislaman formal. Kemudian, orangtua di rumah kita, tingkat keislamannya dan di sekelilingnya juga sama formalnya. Jadi orang dalam situasi formalistik, tidakada kedalaman.
Yang kedua, menurut saya ada juga masalah, bahwa ketika ngomong Islam, bayangan kita bukan kepada substansi keberagamaannya, tapi kepada kemanfaatan lembaga itu. Agama kemudian kehilangan maknanya. Apalagi apresiasi kita terhadap keberagamaan yang otentik dan substansial itu juga tidak terjadi. Di sisi lain, keteladanan terhadap orang-orang yang keberislamannya substansial itu juga terbatas. Nah di tengah situasi semacam itu ada semacam kekeringan. Keteladanan tidak ada, diskursus tidak ada, teologinya juga sama-sama seperti itu semua. Nah itu yang terjadi.
Ada lagi soal begini: ketika Islam mau menjadi agama pembebasan, maka siapapun harus siap untuk dievaluasi, dikritik, dan dipersoalkan keberagamaannya. Dalam pola hubungan yang patron-client atau feodalistik, sulit hidup dengan cara seperti itu. Itu juga soal. Tiba-tiba nanti kiainya dipersoalkan, orang tidak terima. Nah ketundukan atau keguyuban yang muncul dari pola relasi dalam sistem seperti itu menjadi salah satu problem untuk melakukan pembebasan.
Tapi itu tidak lepas dari perubahan masyarakat kita sendiri dari era yang hidup di bawah kungkungan otoritarianisme ke demokratisasi…
Jadi tekanannya ada tiga. Situasi yang materialistik menyebabkan orang menyukai hedonisme dan semacamnya. Jadi bagi dia (yang terpenting) bukan pembebasannya, tapi sejauh mana dia bisa menikmati. Jadi, lebih kepada keuntungan pribadi. Itu pertama.
Lalu problem kedua, dalam soal-soal pembebasan seperti ini, diperlukan prasyarat. Orangnya memang senang membaca, ada resistensinya, ada forum untuk mempersoalkan itu, dan pihak-pihak yang membuka ruang itu. Nah kalau tidak ada seperti itu, mbok kamu kritis seperti apa, kalau sistemnya tidak mendukung, kekritisanmu akan berhenti pada dirimu.
Satu lagi, kondisi sosial-politik kita di tingkat kekuasaan, di suprastruktur kita, juga tidak memberi ruang kepada pembebasan itu. Yang terjadi kan orang memberi ini selesai. Jadi tiga (hal) itu. Sosial-politik, supra-sosialnya itu, kondisi di dalam lingkungannya, dan di dalam dirinya sendiri.
Kalau dilihat dari sudut pandang gerakan Islam, bagaimana Mas? Apa itu ada hubungannya dengan orientasi gerakan Islam selama ini? Karena belakangan jarang kita menemukan gerakan Islam (ormas-ormas berlabel Islam) yang punya agenda pembebasan yang konkret untuk masalah-masalah sosial…
Itu yang tadi terkait dengan suprastruktur politiknya. Kalau suprastruktur politiknya seperti itu, maka ada kecenderungan infrastruktur yang dibangun—ormasnya, partainya—akan seperti itu juga. Dan kalau sudah seperti itu maka akan sulit membuka ruang bagi proses dialektika yang kritis. Dan yang lebih mengerikan lagi,sebenarnya begini. Kita juga kehilangan bahan bacaan dan referensi yang bisa dipakai. Kalau itu tidak ada, maka sulit. Padahal sebenarnya cukup banyak contoh itu.
Bagaimana Mas Bambang melihat keteladanan para ulama dan tokoh pembaharu Islam di Indonesia? Selama ini ada-tidak yang cukup representatif dalam konteks perjuangan antikorupsi?
Saya mau membagi menjadi tiga, coba diperhatikan ya. Ketika Indonesia belum ada, sebagian ulama yang bermimpi mengenai Indonesia sudah bergerak untuk mewujudkan, paling tidak merumuskan, mimpinya. Satu. Itu belum ada Indonesia. Sama dengan anak-anak muda.
Kedua, ketika situasi kritis, dengan pilihan merdeka atau tidak merdeka. Sebagian ulama meletakkan dirinya dalam proses pemerdekaan itu. KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim kan seperti itu. Itu sebenarnya ada proses tersendiri.
Yang ketiga, di hampir seluruh proses pergerakan Indonesia, pasti ada jejak anak-anak muda, kemudian orang-orang yang mempunyai latar belakang keagamaan yang kuat yang mempengaruhi proses itu, dialektika itu. Dari titik itu sebenarnya jejak tapak dan langkah pergerakan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi mereka. Cuma yang menjadi soal, hal itu tidak menjadi bagian penting yang kita diskusikan. Itu tidak menjadi bagian penting yang kita cari sebagai teladan kita. Ia ada, tapi ia tidak menjadi mainstream yang kemudian mempengaruhi seluruh sikap dan perilaku. Ini lho, kalau orang bilang, keren. Tidak muncul itu. Yang keren-keren itu dalam khazanah percakapan kita tidak muncul, padahal di situlah substansi yang namanya otentik.
Ini sebenarnya ironi. Misalnya, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim dulu mendirikan Departemen Agama, tapi sekarang banyak yang mengindikasikan, Departemen Agama (sekarang, Kementerian Agama) merupakan salah satu departemen yang korup. Ini kenapa kok tidak nyambung, antara semangat mendirikan dan kenyataannya kemudian. Selain kalau kemudian berbicara tentang suprastruktur.
Kalau saya melihatnya begini. (Pertama) orang kehilangan identitas, visi, serta misi utamanya, kenapa kok perlu dibentuk departemen. Atau bahkan orang sebenarnya belum pandai merumuskan the ultimate goal, tujuan akhirnya mau ke mana. Tidak semua orang lho punya kemampuan merumuskan itu. Nah akibat ketidakmampuan merumuskan eksistensi dirinya dan merumuskan tempat di mana kerjanya itu, maka dia kemudian kehilangan misi utamanya. Itu yang terjadi sekarang. Nah akhirnya lembaga menjadi tujuan, bukan alat untuk mencapai tujuan. Karena dia tidak mampu merumuskan apa tujuan akhirnya. Saya pikir itu ya.
Lalu kedua, di tengah situasi itu akan ada tarikan-tarikan, yang akan membelokkan orang dari tujuan utamanya. Dan tarikan-tarikan itu bisa berupa pragmatisme. Dalam seluruh pertarungan dan pertukaran ide itulah kita bisa sesat. Celakanya kemudian, refleksi ulang terhadap misi kita tidak dilakukan secara paripurna dan utuh. Jadi, orang tidak melihat lagi sebenarnya apa sih tujuan akhirnya, langsung bikin program untuk menyelesaikan persoalan, tanpa melihat bahwa sebenarnya soal ini menimbulkan persoalan baru, bukan memecahkan persoalan sebelumnya.
Mungkin terakhir. Kira-kira kita sepakat bahwa gerakan Islam, atau gerakan yang berinspirasikan Islam, bisa mendukung atau sinergis dengan perjuangan antikorupsi. Kira-kira apa yang bisa dibangun oleh gerakan Islam di tengah neoliberalisasi yang menjadi-jadi ini?
Saya kira begini. Orang tidak mungkin bisa mencapai tujuan utamanya kalau karakter pribadinya, salah satu karakter utamanya tidak ada. Jujur. Kalau bahasa religiusnya, amanah. Profesi apapun selalu (butuh) dua hal: profesionalitas dan integritas. Kalau orang tidak punya nilai amanah, dia pintar tapi jadi pencuri. Nah pada konteks itulah kemudian Islam yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran sebagai basis dalam bersikap dan berperilaku menjadi sangat penting. Karena jujur, apalagi diletakkan dengan adil, adalah mata uang yang berlaku sepanjang zaman, di wilayah manapun. Koruptor sejati memerlukan orang yang jujur untuk mengamankan hartanya. Jadi, saya mau bilang, setan pun perlu orang jujur. Mengelola uang koruptor dengan tidak jujur, koruptor itu takut. Nah dia ini bajingan, dia takut, dia cari orang jujur. Bahkan orang jujur itu diperlukan oleh siapapun. Kalau mata uang ini dipakai menjadi jaminan bagi penguasa, maka penguasa ini akan dapat trust. Jadi, mata uang penguasa harusnya itu, jujur dan adil. Kalau dia jujur dan adil, maka pasti semua orang mengatakan: “Oke, jalankan mandat itu sampai selesai”. Yang terjadi sekarang kan tidak begitu, orang mencuri dengan kewenangan yang dimilikinya.[]
