Browse By

Kiai, Oase Gerakan di tengah Gurun Oligarki Politik dan Ekonomi

Di tengah runtuhnya kepercayaan umat terhadap para kiai seiring tertangkap tangannya K.H. Fuad Amin—Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, yang di periode sebelumnya menjabat sebagai mantan Bupati Bangkalan—oleh  lembaga anti rasuah KPK dalam kasus suap senilai kurang lebih tujuh ratus juta atas proyek gas di Bangkalan, berita tentang Halaqoh Kebangsaan (Kompas,30 Maret 2015), dengan tema pesantren dan pemberantasan korupsi, yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dengan peserta para pengasuh pondok pesantren (kiai) se-Jawa Timur membangkitkan rasa optimisme bagi gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Penyelenggaraan itu menunjukkan bahwa para kiai masih tetap mengambil bagian dalam mengawal konsolidasi demokrasi baik di daerah maupun nasional.

Ada lima catatan hasil Halaqoh Kebangsaan di Tebuireng tersebut yang patut untuk dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah. Pertama, seluruh penyelenggara negara di semua tingkatan harus menunjukkan komitmennya sebagai pelopor pemberantasan korupsi. Kedua, Presiden harus bersikap tegas dalam penanganan urusan korupsi dengan melakukan upaya-upaya politik nyata yang mengarah pada penyamaan persepsi dan penguatan institusi-institusi hukum seperti Polri, KPK, MA, Kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Ketiga, Presiden harus menolak segala bentuk intervensi politik pihak manapun yang mengarah pada pelemahan atau mencari-cari kesalahan terhadap lembaga maupun pegiat anti korupsi yang berpihak dan memperhatikan aspirasi rakyat. Keempat, mengusulkan hukuman seberat-beratnya, pemiskinan, sanksi sosial bagi koruptor serta menolak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi mereka. Kelima, mendorong pemerintah dan parlemen untuk memberikan dukungan politik bagi penguatan lembaga anti korupsi.

Lima poin hasil Halaqoh di atas, yang dirumuskan oleh para kiai, tentu tidak berangkat dari realitas sosial yang semu. Rumusan rekomendasi di atas muncul atas asumsi dasar bahwa oligarki politik dan ekonomi tengah memperkuat dan memperluas dominasi baik di level daerah maupun nasional. Asumsi dasar rumusan ini tidak jauh berbeda dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)[1] pada 2014: terdapat enam puluh tiga orang kepala daerah dari 524 daerah di Indonesia yang terlibat dinasti politik dengan patut diduga motif-nya untuk kepentingan ekonomi, sumber daya alam, maupun potensi ekonomi lainnya. Data ini lebih dari cukup untuk menggambarkan demokrasi di Indonesia yang dibajak oleh sekelompok elit politik, ekonomi, maupun elite massa. Ini menjadi data penting yang menggambarkan transformasi proses promosi dan demosi dalam Pilkada menjadi tempat sirkulasi elit keluarga untuk meraih kekuasan. Situasi ini tentu berdampak pada kebijakan yang tidak beorientasi kepada kepentingan umat dan menjadikan hukum hanya sebagai alat untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan.

Winter[2] dan Richard Robinson[3] serta Vedi Hadiz mengistilahkan kondisi pemerintahan di atas merupakan sebuah bentuk oligarki. Oligarki merupakan politik mempertahankan kekayaan oleh mereka yang kaya. Oligarki, bagi Winters, tidak selalu merujuk kepada tindakan politik yang dilakukan oligark. Dengan kata lain, dalam koridor pemikiran Winters, seorang oligark tak selalu mesti punya motif politik. Sementara itu, Robison dan Hadiz lebih cair mendefinisikan oligarki. Oligarki bagi mereka adalah suatu sistem yang dibangun oleh aliansi yang cair. Berbeda dengan Winters, bagi Robison dan Hadiz, oligarki membaurkan motif politik dengan bisnis. Oleh sebab itu, posisi politik seorang oligark mestilah digunakan untuk menunjang kepentingan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, kekuatan ekonomi menunjang pengajaran posisi politik.

Teladan Gerakan

Berita, data, dan hasil rumusan Halaqoh di atas tentu mengingatkan kita pada semangat anti korupsi sosok alm. KH. Ach. Fawaid As’ad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah-Syafi’iyah Asembagus Situbondo dan seorang putra mediator NU K.H. As’ad Syamsul Arifin-–yang  melakukan aksi blokade jalur pantura Situbondo-Banyuwangi atas kasus korupsi kasdagate senilai Rp. 45,750 miliar yang dilakukan oleh Bupati Situbondo, Ismunarso (Kompas,28-29 Oktober 2008). [4] Aksi yang terjadi selama tiga puluh jam berhasil mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk segera mengeluarkan surat izin pemeriksaan Bupati Situbondo sebagai tersangka.

Kisah lain yang hari ini masih terus bergulir dan diperjuangkan di Jawa Tengah adalah kasus penolakan pembangunan pabrik semen di Rembang. Penolakan ini salah satunya dimotori oleh K.H. Ach. Mustofa Bisri, nama lengkap Gus Mus. Gus Mus sebagai sosok kiai yang punya pengaruh kuat dikalangan nahdhiyyin angkat suara tentang pentingnya penyelamatan lingkungan dan penolakan terhadap pertambangan semen di kawasan Kendeng. Penolakan yang dilakukan oleh Gus Mus ini tentu tidak bisa hanya dibaca sebagai penolakan terhadap pembangunan pabrik semen, akan tetapi secara mendasar merupakan perlawanan terhadap bentuk oligarki ekonomi dan politik penguasa yang tidak berpihak pada umatnya.

Narasi kisah tentang perjuangan dua kiai di atas lebih dari cukup memberikan inspirasi bagi para kiai atau resi lainnya untuk berbuat pada umatnya. Kiai sebagai tokoh panutan umat tidak seharusnya hanya sibuk duduk berkhutbah di atas mimbar dan bersolek di depan layar kamera dengan mengajarkan umatnya tentang dalil-dalil “kesabaran”. Umat sebagai pengikut para kiai sudah sangat sabar menghadapi kehidupan yang tak berpihak kepadanya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya para kiai atau resi mendatangi umatnya untuk melakukan misi-misi pembebasan, transformasi sosial, dan mengawasi pemerintah yang zalim terhadap umatnya. Sebagaimana petuah seorang resi Lao Tse, 6 abad sebelum masehi, datanglah kepada rakyat (umat-pen), hiduplah bersama mereka, belajarlah dari mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu, dan bangunlah dari apa yang mereka punya. Apabila umat sudah bisa melakukannya dengan mandiri, maka tugas seorang resi sudah cukup saja mengantarkan. Di titik ini diharapkan memunculkan, meminjam rumusan Antonio Gramsci tentang intelektual organik[5], para kiai organik sebagai oase panutan gerakan di saat umat hidup diantara gurun kemiskinan dan ketidakadilan.

Sinergi Gerakan

Seiring kemunculan tesis tentang karang-karang frutasi dan pesimisme di kalangan para aktivis dan akademisi akan orientasi gerakan masyarakat sipil yang terfragmentasi,[6] cerita perjuangan dua kiai dan hasil rumusan kegiatan Halaqoh Kebangsaan di Pondok Pesantren pimpinan K.H Sholaduddin Wahid di atas penting untuk dijadikan peluang oleh Ornop, Ormas, dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk membangun gerakan bersama dan berkelanjutan. Kiai yang mempunyai modal sosial dan menjadi panutan umat bisa dilibatkan oleh aktivis anti korupsi, demokrasi, penyelamatan lingkungan, dan isu sosial lainnya untuk membangun satu peta jalan (road map) dalam mengawal kebijakan pemerintah baik di level nasional maupun daerah. Sinergi gerakan ini sebagai salah satu momentum untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil yang mengalami kebuntuan dalam mendobrak sistem ekonomi, hukum, dan politik yang korup. Misalnya, salah satunya membangun forum bersama dengan memaksimalkan peran kiai dan pesantrennya untuk mengawal Pemilukada yang akan diselanggarakan serentak pada 2015 di 204 daerah, terdiri atas 8 propinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota, dari perilaku koruptif, politik uang, tidak transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, ini menjadi peluang bagi para aktivis dan pegiat sosial untuk tidak hanya melibatkan kelompok-kelompok warga, akan tetapi penting pula untuk melibatkan para kiai dan pesantrennya dalam mempercepat rencana aksi gerakan. Sebaliknya, ini menjadi tantangan bagi para kiai sebagai salah satu tulang punggung gerakan masyarakat sipil di Indonesia untuk tidak menjadi bagian dari perilaku politik koruptif yang tidak membebaskan bagi umatnya. Penting bagi para kiai untuk segera mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial. Gerakan yang menjadi harapan bagi umat di Indonesia untuk melawan arus kecenderungan menguatnya dominasi oligarki ekonomi dan politik yang terjadi di nasional maupun daerah. [MDS]

Penulis adalah peneliti di Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-trans Institute). Artikel ini merupakan refleksi penulis paska kegiatan Halaqoh Kebangsaan: Pesantren dan Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan atas kerjasama Pondok Pesantren Tebuireng, ICW, Transparancy International Indonesia (TII), Malang Corruption Watch, Gusdurian, Robithoh Ma’had Al-Islamiyah (RMI), Kontras, Yappika, LBH Surabaya, dan LBH Jakarta, di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, 29 Maret 2015.

[1]  Yossihara, Anita.2014. Melepas Belenggu Oligarki Politik. Kompas, 21 September 2014.

[2] Winter.2011.Oligarki (terj). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

[3] Robinson, Richard and Hadiz, Vedi. 2004. Reorganizing Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in Age of Markets. London: Routledge.

[4] Ono.2008. Liputan Khusus: Jalur Pantura Diblokade, Penyeberangan Ketapang Lumpuh. Kompas, 28-29 Maret 2008.

[5] Intelektual organik merupakan para intelektual yang tidak sekedar menjelaskan kehidupan sosial dari luar berdasarkan kaidah-kaidah saintifik, tapi juga memakai bahasa kebudayaan untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman real yang tidak bisa diekspresikan oleh masyarakat sendiri . Lihat Kolakowski, Leszek.1978. Main Current of Marxism, Vol. III.Oxford: Clarendom Press.hal.240.

[6] Hizkia Yosia Polimpung, Di antara Karang-Karang Frustrasi dan Korupsi :Nafas Aktivisme dan Transformasi Sosial hari-hari ini, makalah disampaikan dalam pembukaan Sekolah Ideologi dan Gerakan Sosial, Malang, 14 Februari 2015.

 

Tinggalkan Balasan