Browse By

Hoax, Barcode, dan Kegagapan Membaca Realitas

https://www.industrial-ip.com/barcode-ribbons-labels/

Baru-baru ini, Dewan Pers memberikan barcode kepada media-media mainstream yang dianggap “kredibel”. Pemberian dilakukan setelah melalui tahap verifikasi—menyusul maraknya berita hoax yang beredar dengan cepat dan massif melalui media sosial. Berita-berita hoax ini, menurut Dewan Pers, bersumber pada media-media palsu yang tidak termasuk kategori pers, memuat konten SARA dan digunakan untuk tujuan radikalisme. Sebetulnya, pengeluaran barcode ini merupakan bagian dari usaha negara untuk memerangi hoax. Setelah sebelumnya Kominfo memblokir banyak situs yang mengandung SARA, dan nampaknya gagal—kini giliran Dewan Pers yang beraksi dengan mengeluarkan barcode.

Banyak pihak menilai penyebaran hoax sudah kian akut dan mengkhawatirkan. Skala intensitasnya tak lagi terbatas pada hitungan minggu atau bulan, namun hitungan hari bahkan jam. Di belantara media sosial, begitu mudah kita temukan berita hoax dan begitu pula orang-orang yang mempercayainya. Tidak cuma satu dua berita dan satu dua pembaca, namun banyak. Oleh sebab itu, barcode dapat menjadi ‘penerang’ di kegelapan belantara yang dihuni hoax-hoax itu. Dengan barcode, pembaca akan mudah memilih mana media yang kredibel dan terpercaya, mana media bodong dan abal-abal.

Sekilas, barcode nampak sebagai solusi di tengah menjamurnya hoax. Dengan barcode, persoalan hoax seperti akan lenyap layaknya kutil yang dilumuri salep. Dengan barcode pula, seolah apa yang ‘benar’ akan menjadi clear and distinct.

Meski begitu, kita mesti tilik apa yang ada di balik penerapan ini, mulai dari bagaimana negara—sebagai pihak pemberi barcode—memahami hoax dan kerangka apa yang digunakan. Jika kita tengok pernyataan Dewan Pers di atas, maka hoax dianggap sebagai berita bohong dan nol-informasi. Konten ini direproduksi dan disebarkan secara luas dan massif oleh ‘oknum-oknum’ tak bertanggung jawab sehingga membuat orang-orang percaya. Sumbernya dialamatkan pada media-media non-mainstream yang dianggap tidak “kredibel”. Dari sini, kita patut bertanya: kalau memang hoax itu berasal dari media-media non-mainstream, apakah hal ini timbul begitu saja? Apakah betul kemunculan hoax berdiri sendiri secara terpisah dari relasinya terhadap media meinstream? Benarkah media mainstream tidak bertanggungjawab atas kemunculan hoax?[1] Kenyataannya, di banyak tempat, media-media alternatif (yang tentu non-mainstream) timbul disebabkan kegagalan media mainstream dalam menjawab kebutuhan massa. Mereka berjarak dengan apa yang dibutuhkan rakyat dan berpaling pada pemaksimalan laba semata. Pemaksimalan ini juga tegak lurus dengan kedekatannya pada agenda-agenda politik elit. Lihat saja betapa banyaknya media yang dimiliki oleh politisi-politisi dan menjadi penopang agenda politik praktis mereka—bahkan ada yang mengiklankan himne salah satu partai setiap hari tanpa jeda.

Tugas media-media alternatif adalah meng-counter ‘penyelewangan’ yang dilakukan media-media mainstream itu. Di saat media-media mainstream terkooptasi oleh logika kapital, media alternatif hadir menawarkan wacana-wacana yang berisi informasi segar yang sesuai dengan kebutuhan massa. Begitupun dengan media hoax. Mereka lahir atas hal ini. Media alternatif tentu berbeda dengan hoax. Yang satu merupakan tendensi progresif yang bertautan dengan kebutuhan praksis massa, sementara yang lain merupakan ekses yang bersifat destruktif. Namun, keduanya memiliki prakondisi yang sama, yakni akibat jauhnya media mainstream dari kebutuhan massa.

Dalam penelitiannya yang berjudul The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry (1991), Daniel Dhakidae, menjelaskan bahwa telah terjadi pergeseran modus dunia pers sebagai gerakan politik menjadi pers yang lebih berorientasi profit sejak akhir 80-an. Ini tidak terlepas dari kapitalisasi besar-besaran yang dilakukan Orde Baru di satu sisi, dengan sistem politik yang sentralistik di sisi lain. Dengan matinya gerakan oposisi akibat represi negara, berbagai media terhisap ke dalam pusaran kapitalisasi informasi.

Paska reformasi, relasi ini tak kunjung berubah secara berarti. Pola dan relasi kekuasaan masih dikuasai oleh ‘pemain-pemain lama’ Orde Baru yang mendapatkan previlege dari berbagai fasilitas yang disediakan negara (Hadiz, 2005). Dalam konteks media, hal ini nampaknya juga terkait dengan berubahnya pola pers yang menjadi sedemikian “profesionalistik” akibat kapitalisasi media di akhir 90-an. Profesionalisme ini merupakan latar dari konglomerasi media besar-besaran di kemudian hari (Heryanto & Mandal, 2004). Konglomerasi yang digawangi oleh para jejaring Orde Baru ini kian awet sampai sekarang.

Prakondisi struktural inilah yang membentangkan jarak antara media-media mainstream yang lebih menekankan profit dengan kebutuhan massa akan informasi. Jarak ini menghasilkan kekecewaan rakyat yang terakumulasi terhadap media-media besar. Kekecewaan ini yang coba disikapi oleh media-media alternatif. Namun begitu, implikasi dari kekecewaan ini bukan saja menghasilkan media alternatif, melainkan juga hoax.

Ini tentu implikasi yang berbahaya.

Sebab terkapitalisasinya media mainstream juga bertanggungjawab pada suburnya kecenderungan anti-intelektualisme. Ya, hoax merupakan wujud anti-intelektualisme. Dengan terkapitalisasinya media-media mainstream, prinsip ‘kecepatan’ ditempatkan di atas prinsip akurasi. Asal berita bisa terbit lebih awal dan menggaet banyak pembaca, substansi tak jadi soal. Prinsip kecepatan ini juga mengabaikan ‘kurasi’ yang cermat yang berdasar pada kaidah-kaidah jurnalistik. Lihat saja kasus penangkapan Patrialis Akbar.

Berita yang tersaji sehari-hari juga lebih banyak ‘tidak nyambung’ dengan kebutuhan rakyat. Mereka tak bersandar pada apa yang dibutuhkan khalayak luas sebagaimana termaktub dalam salah satu prinsip jurnalistik. Banyaknya berita-berita ‘sampah’ diberikan dengan dosis yang amat berlebihan semisal berita tentang tuyul gentayangan atau kisah cinta-cintaan selebriti. Berita ini sama sekali tak memenuhi kebutuhan primer pembaca. Yang ada malah penggiringan ‘selera’ pembaca kepada berita-berita absurd dengan judul bombastis tanpa kaidah jurnalistik yang memadai.

Selain itu, penumpukan iklan secara besar-besaran kian memperparah tendensi anti-intelektualisme ini. Hal ini membuat sisi “readership” menjadi hilang. Asas truthworthiness yang awalnya berdasar pada kredibilitas media dan prinsip jurnalistik digantikan oleh seberapa banyak media itu menumpuk iklan dan ‘klik’ di situsnya. Konsepsi ‘reader’ tergantikan oleh ‘viewer’. Partisipasi aktif pembaca direduksi menjadi sekedar objek pengumpulan keuntungan semata.

***

Kapitalisasi media dan penerapan barcode di sisi lain juga berpengaruh pada aspek kesejahteraan pekerja-pekerja media. Salah satu syarat verifikasi barcode adalah terpenuhinya kesejahteraan para pekerja dalam perusahaan media. UU Pers No. 40/1999, sebagai acuan verifikasi, dengan tegas menyebutkan hal itu dalam Pasal 10, yakni “Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers …”. Itu berarti, untuk mendapatkan barcode, setiap media mainstream harus memenuhi kesejahteraan buruhnya yang dapat diukur, salah satunya, melalui pemberian upah layak. Pertanyaannya, sudahkah upah layak dipenuhi?

Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berjudul Di Bawah Bayang-bayang Krisis (2015) menyebutkan bahwa banyak terjadi sengketa antara pihak perusahaan dengan pekerja. Sengketa ini berkisar pada persoalan upah minimum yang tidak berjalan semestinya. Dari hasil survei yang dilakukan sejak tahun 2000, upah yang diterima jurnalis sangat memprihatinkan, yakni di bawah standar upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga berhubungan dengan lemahnya daya tawar para buruh terhadap kebijakan upah perusahaan. Dari jumlah total media sekitar 2000-an lebih, hanya terdapat 38 serikat buruh. Itu pun hanya 24 serikat yang aktif.

Di samping itu, dalam Pasal 15 Ayat 3 Huruf c memuat stakeholder Dewan Pers yang minus serikat-serikat buruh. Itu artinya, jika verifikasi barcode dilakukan, maka serikat buruh media tidak dilibatkan sebab selain sedikit jumlahnya dan posisi tawarnya yang kecil, juga tak diakomodir oleh UU Pers. Klaim tentang ‘kesejahteraan’ untuk mendapatkan barcode akhirnya menjadi klaim sepihak perusahaan tanpa melibatkan perspektif kebutuhan pekerja.

Padahal, penerapan barcode mestinya disandarkan pada kenyataan tidak terpenuhinya upah layak yang diterima buruh. Sebab ini berdampak pada kualitas kerja-kerja jurnalistik yang mereka lakukan. Malas melakukan verifikasi atau validasi terhadap temuan di lapangan adalah contoh-contoh yang jamak ditemui dalam dunia jurnalistik. Wajar saja. Gaji yang rendah ditambah beban kerja yang cukup banyak, membuat para buruh media ‘tidak maksimal’ dalam melakukan kerja jurnalistiknya secara menyeluruh. Belum lagi kondisi lapangan yang sulit diprediksi.

Contoh lain adalah maraknya apa yang kita kenal sebagai ‘wartawan bodrex’. Wartawan yang senang mencari “jatah liputan” ini begitu menjamur di perkotaan sampai di pedesaan. Wartawan jenis ini, nyatanya, tidak saja berasal dari media abal-abal, tapi justru banyak dari media-media mainstream. Christian Ginting membeberkan, “Pengalaman saya di DPR, yang minta uang itu bukan abal-abal. [Media] besar sekali malah. Itu pengalaman saya.” Hal itu ia ucapkan pada diskusi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) bertajuk “Barcode Media, Bredel Gaya Baru?” di gedung YLBHI Jakarta.

Hal ini mengindikasikan buruknya kondisi buruh media dapat berkorelasi dengan kualitas kerja jurnalistik yang setengah-setengah. Dan ini dialami oleh media-media mainstream. Kesejahteraan buruh media yang memprihatinkan menimbulkan kualitas jurnalistik yang buruk dan hal ini dapat berdampak fatal pada pengembangbiakan hoax. Dengan kata lain, pengabaian aspek kesejahteraan yang dilakukan oleh media-media mainstream terhadap buruh-buruhnya, menjadi prakondisi munculnya hoax. Penerapan barcode tanpa berdasarkan pada hal ini justru mengaburkan persoalan munculnya hoax yang nyatanya sudah dimulai dari perusahaan media mainstream itu sendiri. Seolah-olah, media yang telah ter-barcode pada dirinya sudah antihoax. Padahal, prakondisi hoax juga tak lepas dari rendahnya tingkat kesejahteraan buruh media-media tersebut.

***

Selain kecacatan asumsi, kapitalisme media dan kesejahteraan buruh, penerapan barcode juga menyasar kepada hal yang cukup prinsipil dalam demokrasi, yakni kebebasan berekspresi. Jika barcode bersifat tidak mengikat layaknya label ‘halal’ MUI pada produk makanan, maka tak jadi soal. Sebab label itu hanya tempelan yang bersifat ‘sambil lalu’. Dalam konteks hoax, pembaca tak akan menghiraukan masalah barcode, sebab persoalan hoax bukanlah terletak pada rasionalitas seseorang, namun menyangkut persoalan persepsi yang menyentuh aspek belief.[2]

Logika umum yang beredar menyoal barcode adalah kehadiranya disebabkan oleh hoax. Logika ini menempatkan dua posisi, yakni hoax dan barcode, yang (seolah-olah) bertentangan satu sama lain. Hoax sebagai sesuatu yang irrasional di satu sisi, sedangkan barcode sebagai sesuatu yang rasional di sisi lain. Orang-orang yang percaya pada hoax dianggap mengidap irrasionalitas, sementara barcode dianggap sebagai obat manjur untuk menyembuhkan penyakit itu. Pertanyaan yang muncul, pernahkah Anda berdebat dengan orang yang mempercayai hoax sebegitu yakinnya seolah hoax itu merupakan kebenaran baginya? Pernahkah Anda berdebat dengan orang yang menganggap komunisme itu bajingan, walaupun sumber-sumber acuannya tak jelas, namun bisa seyakin itu—bahwa komunisme itu bajingan, bahkan ketika Anda mengeluarkan puluhan sumber referensi pun, tetap saja Anda dianggap salah olehnya? Ini menunjukkan bahwa hoax bukan bekerja pada ranah otak, namun pada ranah yang lebih dalam, yakni kepercayaan.[3]

Itu artinya, dengan bahasa lain, dampak barcode pada media alternatif juga kurang lebih sama. Para pembaca setia Islambergerak.com, misalnya, tidak akan terpengaruh dengan ada atau tidaknya barcode. Namun bukan berarti pembaca Islam Bergerak sama dengan orang-orang yang percaya pada hoax. Sebab dalam Islam Bergerak (juga media alternatif lainnya), wacana-wacana maupun informasi yang disajikan berjangkar pada kerangka metodologis yang sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tidak seperti hoax yang percaya buta, para pembaca media alternatif berdasar pada bangunan rasionalitas yang kokoh.

Meski demikian, yang mengkhawatirkan adalah ketika barcode ini berkaitan dengan pemblokiran. Barcode tak lagi bersifat sama seperti label MUI, namun bersifat memaksa layaknya sertifikasi BPOM. Karena dengan begitu, negara mendapatkan legitimasi untuk memblokir atau menutup media-media yang bersangkutan, sebagaimaman BPOM menarik sebuah produk obat atau makanan dari peredaran. Kecenderungan empirisnya sudah dimulai sejak pemblokiran-pemblokiran yang dilakukan Kominfo terhadap beberapa media. Dan, memang, barcode ini berjalan senafas dengan UU ITE tahun 2016 yang seringkali dijadikan senjata bagi negara untuk memblokir website-website yang dianggap mengganggu kenyamanan publik. Ini bisa menjadi gaya pemberedelan baru, ketika barcode dijadikan stempel wajib bagi media-media apapun.

Membersihkan hoax adalah hal yang perlu. Namun menyamakan hoax dengan media-media alternatif—pun menganggap media mainstream sebagai satu-satunya kebenaran—tentu keliru sebab dapat menganggu kebebasan informasi yang selama ini digaungkan keras oleh negara itu sendiri. Atau jangan-jangan, konsepsi kebebasan tidak pernah keluar dari kerangka ‘apa yang diinginkan oleh negara’? Jangan-jangan, semenjak bergulirnya reformasi belasan tahun yang lalu, pengertian kebebasan tak pernah beranjak sama sekali?

***

Dari sini, kita dapat melihat bagaimana barcode mengandung sejumlah problematika yang serius. Problematika itu bercokol pada banyak aspek yang saling berhubungan secara struktural. Tidak hanya hoax itu sendiri, namun juga menyentuh aspek-aspek lain seperti relasi kapitalisme media, konglomerasi, monopoli pengetahuan, isu kesejahteraan buruh dan juga prinsip kebebasan berekspresi. Penerapan barcode dengan melupakan keterkaitan aspek-aspek struktural tersebut adalah omong kosong belaka, sebab tidak sesuai dengan penempatan akar masalahnya. Penuntasan hoax tidak lah an sich merupakan perlawanan terhadap hoax itu sendiri, namun lebih-lebih merupakan perlawanan terhadap suatu rejim yang menjadi lahan tempat suburnya hoax.

Maka sekali lagi, hoax tak bisa ada begitu saja seperti sulap, namun terpaut dengan konteks struktural yang mengodisikannya. Kebijakan barcode, yang menyangsikan pembacaan struktural, merupakan kegagapan dalam membaca realitas. Kegagapan inilah, yang dalam pembangunan demokrasi kita, akan setahap demi setahap menuju satu titik ekstrim, yakni: rejim tanpa kritik, rejim yang mengerangkeng kebenaran sepenuhnya. Sebab setiap kritik yang berasal dari luar(negara) akan direduksi menjadi hoax semata. Bukan cuma sekedar direduksi, tapi juga dibredel. Orde Baru gaya barukah, barcode?

Catatan Akhir:

[1] Atau kita bisa memberi pertanyaan lainnya: jika media abal-abal non-mainstream dianggap sebagai sumber hoax, adakah jaminan media-media mainstream tidak pernah menerbitkannya? Apakah media mainstream sudah ‘anti-hoax’ pada dirinya?Lupakah kita dengan ‘dualisme’ hitung cepat (quick count) pada Pilpres 2014 lalu yang disajikan oleh media-media mainstream? Atau kisah heroik tentang penegakan HAM pemerintah Indonesia di Papua yang disampaikan di Sidang Umum PBB dan diwartakan oleh media mainstream? Bukankah itu hoax?Atau, cerita salah satu media besar yang pernah menunjuk salah satu parpol sebagai ‘sarang komunis’? Atau, yang lebih hebat lagi, kisah-kisah tentang komunisme yang ‘bejat’ dan ‘bengis’ yang direproduksi oleh negara dan diamini berbagai media mainstream pada saat Orde Baru? Bukankah jelas ini merupakan kisah yang tak jelas sumbernya? Artinya, bukankah itu hoax juga?Ini penting. Sebab dengan adanya barcode, melalui uji verifikasi, klaim ‘kredibilitas’ yang disematkan pada media-media mainstream dapat dijadikan ‘tameng’ ketika hendak menyebarkan berita hoax. Contoh kasus di atas, sejatinya adalah produksi dan reproduksi hoax yang tak jarang dilakukan oleh media mainstream.

[2] Bukti empiris termutakhir mengenai hal ini, dapat dilihat dalam proses politik elektoral di Amerika Serikat. Media-media hoax yang dibentuk oleh Donald Trump, yang biasa disebut alt right (alternatif kanan) mendapat banyak simpati hingga membuat suara Trump melonjak dan akhirnya memenangi Pemilu. Di Indonesia, bisa dilihat dari banyaknya media hoax yang bertebaran mednekati Pilkada DKI Jakarta tahun ini dan mendapatkan banyak pembaca setiap harinya.

[3] Ini berkaitan dengan konsep “kamar gema” (alogaritma) yang terdapat pada internet. Kamar gema ini merupakan infrastruktur digital pada gadget yang mempelajari kebiasaan anda dalam menggunakan perangkat maya. Kebiasaan ini yang akhirnya membuat anda diarahkan oleh kamar gema dan membuat anda mencari berita bukan sesuai yang anda butuhkan, tapi sesuai dengan apa yang anda inginkan. Di Youtube, misalnya, pilihan “suggestion” atau keterangan “recommended for you” adalah salah satu wujud kamar gema ini. Anda senantiasa diarahkan dan pada akhirnya dikunci pada realitas yang sama. Implikasi terburuknya, anda tidak menjadi terbiasa lagi dengan sesuatu yang berbeda dengan apa yang anda yakini sebab setiap hari anda menemui hal-hal yang mirip dan identik.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *