Sudan Democracy First Group
Seruan Mendesak Komisi Penyelidikan Independen untuk Menyelidiki Pembunuhan Demonstran Damai di Sudan
Revolusi!
30 Januari 2019
SDFG hormat kepada para martir dan mereka yang terluka pada Protes di bulan Desember 2018.
SDFG hormat kepada para demonstran Sudan yang memenuhi jalan-jalan di semua kota di Sudan.
Dalam pernyataan ketiganya sejak meletusnya revolusi Desember 2018, Kelompok Pertama Demokrasi Sudan atau Sudan Democracy First Group (SDFG) menegaskan posisinya bersama rakyat Sudan dalam tuntutan mereka akan hak-hak politik, ekonomi dan budaya. SDFG yakin bahwa hak-hak ini akan sepenuhnya terwujud setelah menggulingkan kediktatoran militer Islam yang naik ke kekuasaan pada tahun 1989 melalui kudeta militer terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis. SDFG ingin menarik perhatian rakyat Sudan dan dunia ke poin-poin penting berikut ini:
Pertama, pembunuhan dan kekejaman yang dilakukan oleh Layanan Keamanan dan Intelijen Sudan (NISS), pasukan polisi, dan milisi pemerintah lainnya, adalah kejahatan yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja. Selain melanggar konstitusi Sudan, hukum internasional dan regional, dan instrumen hak asasi manusia, kejahatan ini telah melanggar semua adat istiadat, nilai-nilai dan tradisi Sudan yang menghormati kesucian rumah dan melarang pemukulan terhadap anak-anak, orang tua dan perempuan.
Sejak awal protes ini pada 13 Desember 2018 di kota Damazin dan kemudian menyebar ke banyak kota besar dan kecil di seluruh negeri, jumlah pembunuhan berencana telah meningkat ke lebih dari empat puluh dari segala usia, ratusan orang terluka parah dan ratusan lainnya masih dalam tahanan.
Pemerintah Sudan mengabaikan aksi damai dari protes dan justru memutuskan untuk menggunakan kekerasan dan amunisi terhadap para demonstran, serta mengabaikan panggilan internal, regional dan internasional untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan bentuk-bentuk penindasan lainnya. Ini adalah bukti yang cukup dari niat buruk pemerintah dan adanya keputusan untuk membunuh dan melukai para pemrotes secara serius untuk mencegah protes lebih lanjut. Sanggahan lembaga pemerintah, termasuk Kepresidenan, terhadap penggunaan peluru tajam dan pembunuhan demonstran damai, sama sekali tidak membebaskan pemerintah dari tanggung jawab konstitusionalnya dalam menyelidiki kejahatan ini, menangkap pelaku dan membawa mereka ke pengadilan segera.
Pemerintah Sudan telah mengumumkan pembentukan komisi pemerintah untuk menyelidiki dan menilai kerugian dari apa yang disebutnya sebagai perambahan dan perusakan properti publik selama dua hari pertama demonstrasi, namun, ruang lingkup kerja komisi tersebut tidak termasuk penyelidikan atas pembunuhan dan penganiayaan para demonstran damai. Patut disebutkan bahwa rakyat Sudan sangat sadar akan sifat partisan, kurangnya kemampuan, kerangka kerja yang terbatas serta kerangka acuan dari komisi penyelidikan semacam itu. Contoh yang baik dari komisi jenis ini adalah komisi yang dibentuk untuk menyelidiki pembantaian lebih dari 200 pemrotes, yang dilakukan oleh aparat pemerintah bersenjata pada September 2013 terhadap para demonstran damai. Komisi itu mengakhiri tugasnya dengan menyalahkan kejahatan keji ini kepada orang tak dikenal dan Pemerintah segera memulai reparasi finansial kepada keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai untuk menutup kasus ini dan melindungi para pelaku. Dengan demikian, rakyat Sudan tidak mempercayai komisi pemerintah ini dan/atau integritas sistem peradilan dan penuntutan publik.
Karenanya, SDFG menyerukan kepada organisasi-organisasi PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, Komisi Hak Asasi Manusia Internasional, organisasi-organisasi hak asasi manusia regional dan internasional, dan semua pembela perdamaian, kebebasan dan demokrasi untuk melakukan tekanan sekuat mungkin pada Pemerintah Sudan untuk menerima dan mengizinkan komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki kejahatan terbaru ini, dalam kerja sama erat dengan organisasi hak asasi manusia Sudan, asosiasi pengacara Sudan, hakim Sudan, dan organisasi masyarakat sipil. Tugas komisi semacam itu adalah untuk menyelidiki pembantaian dan bentuk kekejaman lainnya yang dilakukan oleh aparat pemerintah bersenjata terhadap warga negara Sudan yang menjalankan hak konstitusional mereka secara damai. Komisi perlu mengumumkan temuannya secara terbuka dan pemerintah harus menghadirkan semua pelaku ke pengadilan yang transparan dan adil.
Kedua, ada upaya yang terus-menerus oleh para pejabat dan media pemerintah Sudan, ditambah media internasional dan regional dan lingkaran pengambilan keputusan di beberapa negara, untuk mengaitkan penyebab pemberontakan Desember 2018 dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah selama kuartal terakhir 2018 yang mengakibatkan kelangkaan dan meroketnya harga roti dan bahan bakar. Meskipun manajemen ekonomi yang buruk dan kesulitan yang terjadi sebagian bertanggung jawab atas ini, tetapi kebuntuan politik, penindasan, korupsi, pembatasan kebebasan dan kinerja ekonomi secara umum telah menjadi penyebab utama yang mendorong rakyat Sudan untuk turun ke jalan dan menuntut kepergian rezim. Selain itu, upaya-upaya ini, oleh pemerintah dan beberapa aktor internasional dan regional, untuk menggambarkan protes ini sebagai reaksi terhadap pencabutan subsidi merupakan manuver bermotivasi buruk untuk melemahkan penyebab protes dan membatasi potensi aksi ini menjadi perubahan kosmetik dari rezim sekarang dan menghambat realisasi slogan rakyat Sudan yang menyerukan Kebebasan, Perdamaian dan Keadilan. “Turun, yaitu … Orang-Orang Ingin Menghancurkan Rezim … Turun! Turunkan Kizan (Persaudaraan Muslim)” dan semua slogan lain yang melampaui kesulitan ekonomi.
Orang menuntut, tanpa ambiguitas, perubahan menyeluruh; dimulai dengan pelengseran rezim saat ini termasuk antek-anteknya, hukum dan peraturan yang menindas, perang rasisnya di daerah-daerah marjinal, sistem ekonomi dan politik yang korup, pendekatannya pada ekonomi dan pembangunan, kebijakan pemberdayaan politiknya dalam layanan sipil, medianya, budayanya, versinya tentang Islam, hubungan luar negaranya yang berdasarkan ideologis, dll.
Oleh karena itu, SDFG ingin menarik perhatian orang-orang yang ingin mengerdilkan revolusi orang-orang Sudan bahwa ini adalah pemberontakan menuntut kesejahteraan, bahwa akar krisis Sudan saat ini pada dasarnya bersifat politis, akibat dari bertahun-tahun rezim pemerintahan yang buruk. Rakyat Sudan bertekad untuk mewujudkan tujuan-tujuan revolusi mereka meskipun ada banyak kesulitan.
Sudan Democracy First Group
