Jihad Kita

Pengantar Redaksi:

Awal Agustus 2020, Redaksi Islam Bergerak menerima kiriman naskah dari kolektif keislaman Forum Islam Progresif. Naskah ini adalah dokumen terpenting dari kolektif tersebut karena merupakan manifesto organisasi. Naskah ini berjudul Jihad Kita.

Forum Islam Progresif dalam beberapa aspek memiliki kedekatan dengan kami sebagai media. Beberapa awak redaksi kami, setidaknya, mengikuti perkembangan kolektif ini sejak awal rencana pembentukannya pada pertengahan 2016. Sebagaimana organisasi atau kolektif pengusung Islam Progresif yang lain, Forum Islam Progresif terbilang masih muda. Malahan, jika dibandingkan dengan organisasi/kolektif pengusung Islam Progresif yang lain, bisa dikatakan bahwa Forum Islam Progresif adalah yang termuda. Secara resmi, kolektif ini ‘baru’ dideklarasikan pada akhir 2018.

Masa pembentukan Forum Islam Progresif, tahun 2016-2018, adalah masa ketika Islam, untuk pertama kalinya sejak Orde Baru dipakai sebagai komoditas dan identitas politik dalam skala yang luar biasa signifikan. Di masa inilah identitas dan narasi keislaman dipakai untuk menggerakkan demonstrasi yang melibatkan ratusan ribu umat Islam dan memunculkan kelompok-kelompok penentangnya dari tubuh komunitas Muslim sendiri. Penjelasan soal bagaimana fenomena ini muncul beragam: ada yang berpendapat bahwa mobilisasi itu dimungkinkan oleh kampanye anti penghinaan terhadap Islam yang ditudingkan telah dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Pendapat lain menyebutkan akar yang lebih dalam: bahwa kemunculan gelombang Islam Politik dalam bentuk yang sering dipandang lebih keras dan intoleran itu dikondisikan oleh persoalan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan neoliberal elit politik predatoris. Prakondisi tersebut pulalah yang menyebabkan umat Islam, terutama dari kalangan marjinal, begitu mudah menangkap dan menerima retorika populis yang, dalam konteks tahun 2016-2018, anti pemerintah. Di tengah gebalau aksi-aksi politik jalanan, keriuhan dan pertengkaran di dunia maya antar kelompok Islam, dan pertunjukan politik anti-orang miskin, terutama di Jakarta, sebagai latar belakang itulah Forum Islam Progresif lahir. Pada periode yang sama pulalah naskah Jihad Kita disusun.

Jihad Kita, dalam pandangan kami, merupakan teks politik yang menarik sekaligus penting. Meski terlahir dalam konteks yang spesifik, manifesto ini telah berhasil melampaui jebakan untuk melakukan pembacaan yang terlampau simplifikatif terhadap problem keislaman yang menjadi latar belakang kemunculannya. Alih-alih, manifesto ini justru mendedah secara tajam dan jeli problem-problem keislaman berdasarkan pembacaan dari periode yang lebih ke belakang. Pembacaan ini kemudian melahirkan kategorisasi kelompok-kelompok Islam di luar eskponen Islam Progresif, yakni Liberal, Populis Kanan, Revivalis, Konformis, dan Reformis.

Seluruh kategorisasi tersebut, dalam pandangan kami, masih relevan hingga hari ini. Malahan, kami memprediksi, kategorisasi ini akan mendapatkan relevansinya dalam waktu yang lebih lama lagi. Ini tak lain karena manifesto ini disusun tidak hanya berdasarkan pijakan ideologis atau teologis, tetapi juga berdasarkan agenda ekonomi politik kelompok-kelompok Islam di Indonesia, terutama sejak sapuan neoliberalisme di periode pertengahan Orde Baru. Pilihan yang secara sadar menghindari kemungkinan untuk melabelisasi kelompok keislaman tertentu tersebut membuat kelima kategori tersebut demikian berguna untuk melihat secara jernih posisi kelompok Islam tertentu tanpa terpengaruh oleh pergantian posisi aktor-aktor (baik individu atau kelompok) dari satu kelompok ke kelompok lain, atau dengan munculnya aktor-aktor baru, seturut konjungtur ekonomi-politik yang berubah.

Dengan memakai kategorisasi tesebut, misalnya, kita bisa melihat bahwa berpindahnya posisi Ulil Abshar Abdalla belakangan, yang belasan tahun lalu merupakan pengecer paling rajin dari Islam Liberal ke posisi yang lebih konformis, dan kadang-kadang reformis, juga matinya Jaringan Islam Liberal, tidak serta merta menyingkirkan eksistensi Islam Liberal dalam peta keislaman kiwari. Meski tidak seramai tahun 2000an, eksponen-eksponen setia kelompok ini masih berkeliaran mengasong nosi liberalisme di ruang-ruang publik, baik secara terorganisasi (misalnya melalui ini) maupun tidak (contohnya ini). Dalam kasus yang lain, salah satunya gelombang penolakan Rancangan Haluan Ideologi Pancasila, kita bisa mengetahui bahwa konsistensi Populis Kanan secara praktik tidak terletak pada aktor-aktor yang terlibat. Pada akhirnya, dalam pandangan kami, Jihad Kita merupakan kompas yang jitu untuk menuntun arah perjuangan kelompok Islam Progresif, terutama di Indonesia, di manapun mereka berada.

Sebagai penutup, kami ingin menyatakan bahwa pemuatan naskah Jihad Kita telah mempertimbangkan posisi naskah ini sebagai dokumen hidup organisasi; dokumen yang sewaktu-waktu akan diperbarui mengikuti kerja-kerja penelitian yang dilakukan oleh kelektif Forum Islam Progresif. Posisi tersebut, menurut kami, justru membuat relevansi manifesto ini bisa senantiasa terjaga. Apa yang perlu kami lakukan ke depan hanyalah menyajikannya kembali kepada sidang pembaca. Akhirul kalam, selamat membaca. Lal Salam!

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”—Ar-Rum: 41

Dengan terang-benderang dapat kita lihat berbagai kerusakan di muka bumi akibat maksiat dan kejahilan kapitalisme. Ada kerusakan-kerusakan kasat mata yang dapat dengan mudah teraba oleh indera kita antara lain yaitu kerusakan lingkungan dan kerusakan akibat perang atau kerusuhan. Namun ada pula kerusakan-kerusakan yang tak kasat mata, dan seringkali tak kita anggap  sebagai  bentuk-bentuk  kerusakan,  yaitu  penderitaan  kaum  miskin  dan  kemerosotan kemanusiaan. Baik kerusakan yang kasat mata maupun yang tak kasat mata ini merupakan akibat dari kapitalisme, moda produksi mendunia yang menyekat umat manusia dalam kelas- kelas dan memberhalakan keserakahan di atas segalanya.

Adagium “keserakahan itu baik” barangkali telah menjadi syahadat baru yang, dengan lantang atau malu-malu, diterima oleh segenap manusia di seluruh dunia. Kekufuran berjamaah ini telah melanggengkan kesenjangan yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Segelintir orang dibiarkan berkuasa atas sumber daya yang melimpah ruah dengan segala kemubadzirannya, sedang sebagian besar orang harus saling berebut untuk menadah sisanya.   Di aras global, kesenjangan ini terpola dalam berbagai pembagian. Ada yang membagi menjadi utara dan selatan, dunia pertama dan dunia ketiga, atau yang lebih tegas: pusat dunia yang memiskinkan dan pinggiran dunia yang dimiskinkan.

Sebagian besar umat muslim hidup di pinggiran dunia yang dimiskinkan dalam keadaan tersia- sia dan terpecah-belah antara satu sama lain. Semangat kolektif umat telah koyak oleh agenda- agenda neoliberal yang dijejalkan ke berbagai sendi kehidupan secara paksa oleh agen-agennya. “Tak ada yang namanya masyarakat, hanya ada individu-individu,” begitu maklumat salah satu agen neoliberalisme yang paling awal, Margaret Thatcher. Jika hanya ada individu-individu dan abstraksi lebih luas dari individu disebut omong kosong, maka umat pun hanyalah abstraksi omong kosong dalam sudut pandang neoliberal.

Umat muslim Indonesia, sebagai bagian dari pinggiran dunia yang dimiskinkan, juga terimbas oleh mudharat dari kapitalisme bercorak neoliberal. Kondisi lingkungan di kota maupun desa semakin memburuk dan bahkan rusak oleh berbagai bentuk eksploitasi dan residu produksi kapitalis, kemiskinan menjadi pemandangan wajar dan di saat yang sama kesenjangan terus memburuk, kemerosotan akhlak dan kemanusiaan terjadi di mana-mana, permusuhan horizontal antar-umat juga semakin mencemaskan dan dapat meledak sewaktu-waktu.

Pemerintah berkuasa saat ini justru berlaku sebagai komite yang memediasi hubungan produksi kapitalis. Tugas penting pemerintah adalah mengelola “keharmonisan” antar-kelas hanya agar kelas pekerja dapat diperas secara berkelanjutan oleh kelas pemodal. Di hadapan forum  bisnis  internasional  pemerintah  sibuk  melumas  kanal-kanal  modal.  Pemerintah,  baik pusat maupun daerah, bukan hanya bersikap netral di hadapan permainan yang tidak adil antar kelas pekerja dan kelas pemodal, melainkan memilih untuk condong pada kelas pemodal yang sejak awal berpotensi untuk menang dan menindas. Negara melalui sistem pendidikan, jejaring masyarakat sipil dan kebijakannya juga mereproduksi pengetahuan yang mendukung atau konformis dengan kapitalisme dan neoliberalisme. Ini menjadi basis legitimasi intelektual yang melancarkan dan melanggengkan praktik penindasan dan eksploitasi.

Dalam keadaan melarat dan ditinggalkan oleh para pemimpinnya, kaum muslim yang sebagian besarnya adalah kelas pekerja juga tersudut oleh “perang global terhadap teror”. “Perang” yang dihela Amerika Serikat saat George W Bush berkuasa ini telah menimbulkan fitnah dan sentimen yang sangat buruk, bahkan dapat disebut demonisasi, terhadap kaum muslim sedunia. Korban yang paling rentan adalah kaum muslim di negara-negara yang sebagian besar penduduknya tak mengenal Islam. Namun di negara-negara yang sebagian besar penduduknya muslim pun sentimen negatif terhadap Islam ini menimbulkan rasa frustasi dan inferioritas di kalangan muslim. Para elit yang mengatasnamakan Islam kerap memanfaatkan frustasi dan inferioritas umat ini untuk agenda-agendanya sendiri.

Kelas pekerja muslim di seluruh dunia pun harus menyandang setidaknya dua status yang membuatnya terasing: sebagai pekerja dalam moda produksi kapitalis yang semakin ganas dengan filosofi neoliberal, dan sebagai muslim dalam konteks “perang global terhadap teror” yang menimbulkan demonisasi terhadap Islam. Status keterasingan menjadi semakin berlapis-lapis lagi bagi kaum perempuan, migran, kaum miskin, difabel, etnis minoritas dan mereka yang memiliki preferensi seksualitas di luar kaidah heteronormatif.

Di hadapan marwahnya yang terinjak-injak oleh berlapis-lapis keterasingan ini umat Islam kocar- kacir ke berbagai arah dan bahkan saling bertikai satu sama lain. Kocar-kacir dan saling tikai ini akibat tarik-menarik antar elit yang lebih mementingkan diri dan kelompoknya ketimbang keutuhan umat. Situasi ini dapat dilihat baik di tataran global maupun lokal.

Dalam konteks politik Indonesia, kelompok Islam dipaksa apolitis di era Soeharto—proses ini bisa kita lihat misalnya dengan pemberlakuan asas tunggal pada dekade 1980an. Di sisi lain, sebagaimana dilihat pada beberapa dekade setelahnya dengan pembentukan Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia,  kelompok  yang  sama dijadikan  instrumen  untuk  menopang kekuasaan rezim, pengondisian dan perlakuan ambigu Pemerintah Orde Baru tersebut pada akhirnya melahirkan dua kecenderungan politik yang kontradiktif di dalam tubuh kelompok Islam. Pertama, kelompok yang cenderung menopang dan/atau membela struktur kekuasaan yang mapan. Kedua, kelompok yang memiliki kecenderungan untuk membangun blok politik yang mandiri. Setelah reformasi, terjadi liberalisasi baik di ranah ekonomi maupun politik. Percabangan yang terjadi di sepanjang Pemerintahan Orde Baru membawa kelompok Islam pada respon yang berbeda-beda. Variasi respon ini diakibatkan oleh bergesernya relasi kekuasaan pasca tumbangnya Orde Baru dari yang awalnya terpusat menjadi tersebar, sehingga membuat percabangan di dalam kelompok Islam semakin kompleks dan bersilangan satu sama lain. Berikut adalah pemetaan kelompok Islam Indonesia berdasarkan reaksinya terhadap liberalisasi ekonomi-politik pasca reformasi:

1. Liberal. Kaum Liberal ini memiliki anggapan bahwa kesengsaraan, kemelaratan yang dihadapi umat Islam tidak memiliki sangkut paut dengan neoliberalisme. Bahkan bagi kaum liberal, umat Islam haruslah menerima liberalisme dan pasar bebas. Problem kemiskinan dan kemelaratan dipandang sebagai kesalahan umat Islam dalam sikap mental, kreatifitas, dan teologi yang tidak adaptif terhadap laju  globalisasi,  tanpa  melihat  problem  struktural  yang  disebabkan  oleh neoliberalisme. Seturut dengan Fukuyama yang menyebutkan demokrasi liberal sebagai evolusi akhir  dari  bentuk  masyarakat,  kaum  Islam  Liberal  menganggap  demokrasi  liberal  yang berpasangan dengan kapitalisme sebagai bentuk akhir yang harus diterima oleh umat Islam.
   Pendekatan Islam Liberal telah menegasikan problem struktural dan karenanya bermasalah dan kontradiktif dengan agenda-agenda pembebasan umat dari penjajahan manusia atas manusia. Pendekatan ini merupakan lawan bagi pergerakan Islam Progresif.

2. Populis Kanan. Kaum Populis Kanan menolak neoliberalisme yang dibawa dari luar identitas Islam. Berada dibawah bayang-bayang bahwa segala kerusakan yang dihadapi oleh umat Islam merupakan sebuah konspirasi besar yang dibuat dan dijalankan oleh liyan. Namun sejatinya mereka hanya menolak aktor dari neoliberalisme seperti China dan Amerika, dan akan mendukung neoliberalisme jika aktornya adalah seorang muslim dan bersimpati terhadap gerakan mereka.
   Pendekatan identitas yang dibawa oleh kelompok Populis Kanan tentu menjadi problem, karena baik penindas ataupun tertindas dapat datang dari identitas apapun. Di sisi lain, pendekatan identitas ini seringkali menjadi bagian dari penyelamat sistem politik-ekonomi kapitalistik dari krisis yang disebabkan oleh dirinya sendiri.

3. Revivalis. Kelompok ini pada dasarnya melihat problem umat Islam melalui kritik dan otokritik. Bagi kaum ini, kekalahan umat Islam disebabkan oleh dirinya sendiri yang meninggalkan ajaran- ajaran Al Qur’an,  dan  juga  oleh  luar  dirinya  dengan  menganut  paham-paham  di  luar  Islam, termasuk marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme.
   Bagi  kaum  revivalis,  umat  Islam  harus  kembali  ke  masa  kejayaan  Islam,  memakai  sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah). Kaum revivalis sendiri terbagi menjadi dua kelompok. Pertama,  kelompok  yang  menggunakan  jalur  lobi  terhadap  pemerintahan.  Strategi  ini  dapat dilihat pada kelompok Islam yang bertujuan mendirikan khilafah dengan membentuk organisasi politik, namun di saat yang sama organisasi tersebut juga menolak berpartisipasi dalam demokrasi  liberal.  Kedua,  kelompok  insureksionis  yang  memakai  jalan  kekerasan  ataupun klandestin dalam menegakkan cita-cita pemerintahan Islam. Seperti individu ataupun kelompok yang melakukan aksi sepihak dengan kekerasan untuk mencapai kedaulatan pemerintahan Islam.
   Problem dari pendekatan ini merupakan keberadaan kondisi objektif dunia yang sudah berubah sedemikian rupa, masalah-masalah yang semakin kompleks, dan sebabnya kembali ke masa lalu merupakan hal romantik yang justru akan membawa kemunduran bagi peradaban umat.

4. Konformis. Kelompok ini  merespon  neoliberalisme  dengan  cara menerimanya. Kaum konformis tidak termasuk dalam kelompok pendukung neoliberalisme namun juga tidak melakukan resistensi dan perlawanan terhadap neolib. Kelompok konformis tidak menyetujui perlawanan yang dilakukan oleh rakyat dan menganggap perlawanan itu merupakan sebuah pengkhianatan atas kepemimpinan yang ada. Kaum konformis ini terbagi menjadi konformis yang memiliki kecenderungan liberal dan konservatif di sisi lain.
   Bagi kaum konformis ini, masyarakat akan selalu lebih baik dipimpin oleh pemimpin diktator, korup lagi zalim daripada kondisi masyarakat tanpa pemimpin. Pendekatan konformis baik yang berkecenderungan liberal pun konservatif turut memperlancar kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh neoliberalisme. Dan hanya akan memperpanjang kesengsaraan umat.

5. Reformis. Kaum ini pada dasarnya menolak neoliberalisme dan kritis terhadap demokrasi liberal. Bagi mereka, kapitalisme dan beragam variannya merupakan sumber kejahatan ekonomi- politik yang merusak peradaban manusia. Dalam kiprahnya di tengah berbagai persoalan, kaum reformis menaruh perhatian pada urusan keseharian umat, bukan hanya pada urusan ritual dan simbolik. Fraksi-fraksi dari kelompok Islam Reformis turut terlibat pada upaya untuk meninjau kembali dasar hukum dari kebijakan distribusi sumber daya alam yang merugikan umat.
   Kelompok reformis ini merupakan aliansi terdekat Islam Progresif karena keberpihakannya pada problem-problem keseharian umat, Namun kelompok ini masih memakai pendekatan lobi antar elit serta tidak melakukan transformasi di kalangan umat tertindas. Kaum reformis juga tidak memiliki kehendak untuk melampaui kapitalisme. Karenanya pendekatan ini tidak cukup untuk melakukan perubahan secara radikal atas problem-problem keseharian rakyat yang disebabkan oleh kapitalisme.

Di tengah karut-marut kelompok-kelompok Islam dengan berbagai ketidakcukupan inilah kami mengusung jalan Islam Progresif.

Jalan Islam Progresif merupakan manifestasi radikal dari firman Allah untuk saling tolong- menolong dalam kebaikan dan takwa. Artinya, jalan Islam Progresif terbuka bagi siapa pun yang hendak saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ada pun kebaikan merujuk pada tiadanya perusakan antara manusia terhadap manusia lain atau pun perusakan manusia terhadap alam. Jalan  Islam  Progresif  bukanlah  madzhab  tersendiri,  sekte  tertutup,  atau  bentuk  arogansi kelompok intelektual. Jalan Islam Progresif adalah ilmu dan amal yang tidak mengambil jarak dari keseharian umat dan berbagai dilemanya.

Karakteristik dan pendekatan Jalan Islam Progresif dalam menjawab ketidakcukupan perspektif kelompok-kelompok Islam yang sudah ada antara lain:

(a) Keterbukaan terhadap siapapun dari berbagai latar  belakang  suku,  agama,  ras,  dan  bangsa  serta  terbuka  dengan  beragam  metode  dan inspirasi untuk dapat terlibat dalam proses penghancuran kezaliman dan penegakkan keadilan, berbeda dengan kelompok Islam yang menutup diri bahkan bermusuhan secara horizontal dengan entitas lain.

(b) Melawan penindasan terhadap perempuan, terutama penindasan yang bersumber dari posisi kelas sosial.

(c) Berpandangan maju dan terbuka dengan perubahan-perubahan sebagai penanda peradaban, tidak seperti kelompok Islam yang meromantisir masa lalu dan berkehendak membawa peradaban mundur ke belakang.

(d) Pendekatan transformatif, percaya pada potensi umat untuk melampaui sistem ekonomi-politik mapan yang menindas menuju dunia tanpa penindasan manusia terhadap manusia dan manusia terhadap alam.

(e) Bersedia melakukan kritik dan otokritik, berwawasan struktural serta secara radikal berkomitmen pada problem materialitas umat dan tidak berjarak dengannya, tidak seperti kelompok atau individu yang elitis dan merasa bahwa pembaharuan dalam ranah gagasan itu cukup bahkan seringkali meremehkan dan melecehkan potensi umat.

(f) Terakhir tapi juga yang terpenting, membangun keberpihakan pada kaum tertindas sekaligus bersama kaum tertindas sebagai agen untuk mengakhiri ketertindasannya. Jalan Islam Progresif percaya bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan dan kebathilan tidak dapat ditempuh melalui lobi-lobi antar-elit atau laku derma dari sekelompok orang yang merasa kelasnya lebih tinggi dari khalayak banyak.

Forum  Islam  Progresif  kemudian  hadir  sebagai  bentuk  pelembagaan,  sekaligus  juga  upaya untuk membangun dan menyiarkan, Jalan Islam Progresif. Forum Islam Progresif percaya bahwa potensi untuk menghentikan kerusakan akibat kezaliman dan kejahilan kapitalisme ada pada khalayak banyak yang paling digilas dan direntankan oleh kapitalisme, yaitu kaum pekerja. Sedang dalam konteks ketertinggalan, perpecahan, dan permusuhan terhadap kaum muslim dalam konteks perang global terhadap teror hanya dapat dijawab oleh kaum muslim sendiri.

Oleh karena itu, Forum Islam Progresif menyasar pengorganisasian kelas pekerja muslim untuk menjawab konteks kezaliman kapitalisme dan permusuhan terhadap maupun sesama umat muslim. Forum Islam Progresif juga mengupayakan terjalinnya persatuan antara komunitas iman yang bersepakat pada nilai-nilai keadilan sosial. Persatuan ini bukan persatuan tanpa agenda, melainkan persatuan untuk melawan kezaliman kapitalisme.

“Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi.”—Al-Qashash: 5.

Baca Juga:

Membaca Kembali Gagasan Revolusi Seorang Tan Malaka

21 May 2021

3.1k

Jihad Kita

21 August 2020

3.4k