Setiap musim kemarau tiba kekeringan selalu hadir mengiringi. Dalam kondisi iklim yang tidak menentu (climate change) seperti ini kekeringan menjadi lebih lama dari biasanya. Dampaknya ada yang bisa dikendalikan ada yang tidak. Rumusnya sederhana, semakin lama musim kemarau hadir, semakin panjang penderitaan warga.
Di Jombang, kekeringan sepertinya telah menjadi semacam kutukan. Terdapat 5 kecamatan yang paling menderita saat musim kemarau panjang tiba; Ploso, Plandaan, Kabuh, Ngusikan dan Kecamatan Kudu. Dengan total penduduk mencapai lebih dari 160 ribu jiwa (Jombang Dalam Angka, 2010), wilayah tersebut berubah menjadi daerah tandus. Air bersih sulit didapat. Tidak sedikit penduduknya mengkonsumsi air kualitas comberan.
Sebagian masyarakat menerimanya dengan tabah. Menganggap hal ini bagian dari ujian keimanan yang tidak boleh didebat. Mempertanyakan dengan kritis diyakini hanya akan memperpanjang musim kemarau. Yang itu berarti penderitaan akan semakin lama. tidak hanya akan dianggap melawan tuhan. Syukuri dan usahakan tetap hidup, toh kemarau tidak akan selamanya. Begitu kira-kira mekanisme internal psikologis yang dibangun penduduk selama bertahun-tahun.
Meski sudah puluhan tahun terjadi, negara terkesan abai. Tidak satupun rencana pembangunan bisa menjawab dengan konkrit dan permanen kebutuhan terkait ini. Dimasukkannya kekeringan sbgai salah satu bentuk bencana, selain angin puting beliung, banjir dan longsor, tidak otomatis membuat wilayah tersebut segera diperlakukan khusus.
Respon pemerintah kabupaten seringkali reaktif. Saat warga kekurangan air bersih, pemerintah mengirim tangki, itupun warga harus melapor ke kecamatan terlebih dahulu. Pemerintah kabupaten sepertinya bertindak aktif mengkontribusi sikap nrimo ing pandum warga. Bahwa kondisi tersebut bagian dari kondisi alam yang sangat sulit diintervensi. Ribuan warga utara Brantas yang terabaikan aksesnya terhadap air bersih dipersepsi sebagai konsekuensi logis dari kuasa alam.
Pengabaian atas warga di 5 kecamatan ini melengkapi pola ketimpangan pembangunan antara daerah selatan dan utara Brantas. Jika boleh membuka data indeks pembangunan manusia Jombang, sejak tahun 2009 hingga 2011 kelima kecamatan di utara Brantas tidak pernah masuk dalam posisi 10 besar. Peringkat tertinggi yang pernah dicapai yakni Kecamatan Plandaan. Kecamatan ini berada di posisi 11. Sedangkan Kecamatan Kudu, Ngusikan, Ploso dan Kabuh menempati ranking 16, 17, 19 dan 20 dalam kurun waktu tersebut (Bappeda Jombang, 2011). Disparitas pembangunan semakin menantang akal sehat manakala diketahui 5 kecamatan ini merupakan wilayah utama didapatnya dana bagi hasil cukai yang nilainya tidak sedikit. Sejak tahun 2009 Jombang mendapatkan sharing Dana bagi hasil Cukai Tembakau (DBHCT) bernilai puluhan milyar dari pemerintah pusat. Sebagai salah satu pemasok terbesar tembakau di wilayah Jawa Timur, tahun 2009 total DBH CT yang diterima sebesar Rp. 8.665.564.000 (PMK No. 85/PMK.07/2009). Angka ini meningkat pada tahun 2010 sebesar Rp. 9.668.038.748 (PMK No. 243/PMK.07/2010). Pada tahun 2011 dan 2012 perolehan sharing yang didapat mencapai Rp. 10.800.288.625 (PMK No. 195/PMK.07/2011) dan Rp. 12.973.729.133 (PMK No. 197/PMK.07/2012). Capaian DBHCT tertinggi yg didapat kabupaten ini pada tahun 2013 sebesar Rp. 13.267.452.718 (PMK No. 44/PMK.07/2013).
Kondisi kekeringan di 5 kecamatan ini serasa timpang jika dikomparasi kontribusi mereka dalam DBH CT. Perolehan milyaran rupiah senyatanya tidak berbanding lurus dengan perbaikan taraf hidup mereka. Tidak adanya konsep dan skema pengelolaan dana bagi hasil yang jelas dan akuntabel membuat distribusi dana ini tidak tepat sasaran. Ketiadaan model pembagian yang adil dan obyektif menyebabkan kelima wilayah penyangga ini tetap terpuruk di saat musim kemarau tiba. Ada persoalan serius menyangkut proteksi kepentingan 5 kecamatan ini atas dana ini. Mereka tidak hanya pantas namun berhak menikmati perlakuan lebih atas nama kontribusi terhadap APBD Jombang di sektor penerimaan dana bagi hasil cukai. Kekeringan yang melanda wilayah Utara Sungai Brantas terlalu sempurna untuk dikategorikan sebagai sebuah bencana. Situasi tersebut lebih pantas dipahami sebagai sebuah kutukan, implikasi dari kegagalan negara dalam mengalokasikan anggaran pembangunan secara lebih adil.(*)
Penulis adalah koordinator jaringan Gusdurian Jatim
