Browse By

Aturan Wajib Tinggal, Rezim Kura-Kura dan Nasib BMI Hongkong ke Depannya

Kasus-kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI) sektor rumah tangga seperti mata rantai yang tak pernah usai. Perlindungan yang dijanjikan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga swasta (PJTKI, Asuransi dan Agensi) semakin membuat buruh migran terjebak dalam kondisi rentan perampasan upah, perbudakan hutang, dan eksploitasi dari majikan. Kondisi ini sering kali diperparah dengan peraturan pemerintah negara penempatan. Seperti Hongkong misalnya, negara yang konon menjunjung tinggi hak asasi manusia ini masih menjadikan pekerja rumah tangga asing ini sebagai budak. Hal ini dipertegas dengan aturan wajib stay in atau tinggal bersama majikan.

Aturan wajib tinggal ini membuat buruh migran tidak mempunyai batasan jam kerja sehingga membuat pekerja rumah tangga harus siap sedia selama 24 jam. Hal ini membuat buruh migran rentan mengalami pelecehan dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapat fasilitas istirahat yang layak.  Beberapa dari mereka
tidur di lantai, di bawah meja, di lantai dapur dan bahkan ada yang tidur di dalam kamar mandi.

bmi bmi 2

Kondisi tempat tidur BMI sektor rumah tangga di Hongkong

Sejak diberlakukanya aturan wajib tinggal ini, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Hongkong terus meningkat. Dua kasus paling ekstrem terjadi pada tahun 2012 menimpa BMI asal Cilacap yang bernama Kartika Puspitasari, yang disekap dan diikat kakinya di kamar mandi dan tidak diberi makan dan minum selama satu minggu. Selain  mengalami berbagai penyiksaan sebelumnya, Kartika tidak pernah menerima gaji. Kasus kedua menimpa Erwiana, BMI asal Ngawi Jawa Timur, yang dipulangkan dalam kondisi sakit parah. Kasus Erwiana inilah kemudian yang mampu mendobrak kesadaran sesama BMI tentang penderitaan buruh migran, dan menjadikan Hong Kong sebagai negara dengan sistem perbudakan modern.

Tingginya angka kasus kekerasan yang muncul membuktikan bahwa dengan wajib tinggal bersama majikan, pekerja rumah tangga tidak terjamin keselamatannya. Apalagi didukung dengan kondisi tempat tinggal majikan yang rata-rata adalah apartemen berlantai-lantai. Hal ini membuat pekerja rumah tangga seperti berada di dalam sebuah kotak pandora, yang ironisnya selalu dianggap baik-baik saja.

Berbagai upaya untuk menghapuskan aturan-aturan yang merugikan buruh migran dengan lantang telah dan terus diteriakan dan diperjuangkan oleh BMI melalui organisasi-organisasi BMI. Dan aturan wajib tinggal adalah kebijakan tak bijak dari pemerintah Hongkong yang akhir-akhir ini mendapat perlawanan keras. Namun kita semua mesti bertanya-tanya mengapa  semua perlawanan itu kemudian seperti mendorong batu karang?

Barangkali kita bisa menengok kembali pernyataan JBMI terkait kasus Erwiana. Dalam kasus tersebut JBMI (Jaringan Buruh Migran Indonesia Cabut UUPPTKILN No. 39/200) menyerukan adanya pengabaian Pemerintah Indonesia atas keselamatan BMI sektor rumah tangga yang hingga hari ini masih belum menemukan titik terang. Tetapi benarkah demikian?

UUPTKILN NO. 39/200 dan Rezim Kura-Kura

UUPTKILN NO.39 adalah akar permasalahan dari nasib buruk yang menimpa para BMI di berbagai negara. Undang-undang tersebut seolah menjadi legitimasi hukum bagi pemerintah untuk menutup mata ketika ratusan (bisa jadi ribuan kalau kita mau mengadakan sensus) warga negaranya disiksa dan diperbudak di negera tujuan. Kita lihat misalnya:

  • Pasal 10 huruf b: Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: a. Pemerintah; b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.
  • Pasal 20 (1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penampatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan (baca agen).
  • pasal 24 (1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.
  • Pasal 59: TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.
  • Pasal 60: Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggungjawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal-pasal tersebut  bisa kita baca secara mudah sebagai niatan pemerintah untuk menjadikan BMI yang mayoritas perempuan seumpama kawanan hewan ternak yang  diserahkan tanpa syarat kepada para cukong demi keuntungan semata. Melalui pasal-pasal bernalar bisnis itu Pemerintah sengaja ingin menutup mata atas semua nasib buruk BMI dengan berdalih telah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada para cukong itu. Atas dasar ini barangkali kita bisa dengan mudah memahami bagaimana nalar pemerintah, baik secara langsung atau melalui lembaga-lembaga di bawahnya, dalam menyikapi serangkaian kasus kekerasan yang menimpa BMI. Undang-undang tersebut telah membentuk pemerintah menjadi bermental kura-kura yang lamban sekaligus pemalu, bahkan untuk mengakui kesalahannya sendiri. Contoh paling baik adalah sikap kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat, terhadap upaya advokasi JBMI dalam kasus Erwiana.

UUPTKILN merupakan undang-undang penindasan yang harus segera direvisi. Mungkin saja itu satu-satunya  solusi  jika kita menginginkan pemerintah bersikap lebih berani dalam membela hak-hak dasar warga negaranya di perantauan. Tetapi dengan diajukannya premis itu kita sekaligus juga bisa mengajukan pertanyaan mendasar: Kapankah revisi itu bisa segera direalisasikan? Dan siapakah yang bisa menjamin berubahnya sikap pemerintah seandainya undang-undang itu sudah direvisi nantinya?

Produk undang-undang baru dan sikap bak kura-kura pengecut pemerintah adalah perkara lain –kiranya itulah yang selalu menjadi angan-angan mayoritas BMI sebagaimana juga masyarakat kebanyakan. Dan yang lebih ironis, sesungguhnya aturan wajib tinggal terlepas sama sekali dari perundang-undangan kita karena aturan tersebut adalah aturan dari pemerintah Hongkong, bukan Indonesia. Sikap tegas dan keseriusan pemerintah yang diperlukan untuk mendesak pencabutan aturan itu, bukan revisi undang-undang.

Nasib BMI Hongkong Ke Depannya

Bagaimanakah nasib BMI Hongkong ke depannya jika pemerintah tak kunjung merubah sikap pengecutnya? Pertanyaan tersebut sesungguhnya sedikit mengada-ada. Karena mengandaikan kekuatan lain bisa menolong nasib buruk BMI Hongkong secara menyeluruh selain perubahan sikap pemerintah baik Indonesia maupun Hongkong hampir-hampir seperti mengandaikan turunnya nabi baru sebagai solusi segala permasalahan manusia.

Tentu saja itu tidak berarti kita harus menyerah begitu saja menghadapi batu karang bernama kedunguan pemerintah itu. Ada hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk menekan sikap pengecut itu. Ormas-ormas islam, terutama Nahdlatul Ulama sebagai ormas yang paling banyak diikuti oleh BMI, misalnya perlu didesak untuk lebih memperhatikan keselamatan jiwa raga anggotanya di perantauan melalui protes keras pada pemerintah atau melalui fatwa yang bisa memberi pendasaran hukum agama atas kejahatan pasif yang dilakukannya.

Yang terakhir disebut tentu akan menjadi tindakan paling naïf, mengingat kapasitas yang dimiliki ormas-ormas islam dalam menekan pemerintah secara politis. Tetapi, setidaknya itu akan menenangkan hati BMI yang telah sedang dan akan teraniaya nantinya. Bahwa mereka pernah diperhatikan oleh orang-orang suci penerus para nabi sekalipun punggung mereka tetap dipukuli, jemari mereka tetap dipotongi dan (bisa jadi nanti) kepala mereka tertancap dipagar majikannya sendiri.

Penulis adalah koordinator pada Aliansi Migran Progressif  Hongkong

Tinggalkan Balasan