Browse By

Antara Paris, New York, dan Raqqa

unnamed

sumber gambar: www.theguardian.com

Apa makna pengeboman Paris bagi tatanan dunia saat ini? Dalam sebuah artikelnya beberapa hari setelah tragedi pengeboman Paris, Tariq Ali mengajukan satu pendapat: masalah Paris ini berakar dari ketegangan dua ’fundamentalis’: mereka yang fanatik dengan doktrin-doktrin republikanisme-kapitalisme-pasar (yang dalam titik tertentu anti-imigran) dan mereka yang fanatik dengan agama (yang mewujud dalam bentuk ISIS). Keduanya adalah dua sisi mata uang–tak terpisahkan.

Adalah penting untuk berduka cita bagi pengeboman Paris. Akan tetapi, ada satu hal yang perlu juga disadari: Paris hanya simptom–gejala dari perseteruan yang lebih besar di tingkat global, yang tidak bisa selesai hanya dengan seruan-seruan toleransi atau serbuan ke Iraq.

Ada setidaknya dua respons yang mengemuka dari teman-teman di Indonesia soal Tragedi Paris. Respons pertama adalah dukacita, respek terhadap korban, dan seruan untuk menyatakan bahwa ISIS tidak ada hubungannya dengan Islam. Catatan Ulil Abshar Abdalla dan Novriantoni Kahar di laman Islam Liberal, misalnya, memperlihatkan cara pandang ini. Respons kedua dengan agak sinis, menuding bahwa ISIS adalah buatan intelijen ’Barat’ dan ini adalah bagian dari konspirasi.

Terus terang, saya agak bosan dengan dua macam respons di atas. Tentu saja, adalah benar bahwa pengeboman dan penembakan di Paris tidak ada hubungannya dengan Islam –dan bahwa ’terorisme’ tak punya agama. Namun, adalah sebuah fakta yang susah dibantah bahwa para ’teroris’ yang beraksi di Paris menggunakan simbol agama. Susah atau tidak susah, teroris itu telah menyeret simbol-simbol Islam untuk menjustifikasi aksi mereka. Perilaku itu jelas tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, mereka memainkan ’retorika’–kompilasi ucapan, tindakan, dan penggunaan simbol visual untuk mengasosiasikan perbuatan teror mereka dengan agama.

Dengan demikian, problem ISIS tidak bisa selesai hanya dengan menyerukan orang untuk ’toleran’. Kita perlu sesuatu yang lebih jauh: membongkar selubung-selubung agama yang digunakan untuk menutupi praktik kekerasan yang dilakukan oleh ISIS tersebut dan menelusuri apa faktor penyebabnya.

Namun demikian, argumen bahwa ISIS adalah buatan intelijen Barat juga tidak sepenuhnya bisa diklarifikasi. Benar atau tidak, hanya CIA yang tahu hal itu dan kita tidak bisa memasukkannya sebagai penjelasan untuk memahami ISIS. Namun demikian, kita bisa memahami bagaimana ia muncul dan apa faktor-faktor yang memungkinkan ISIS untuk hadir.

Untuk menjernihkan pembacaan kita soal tragedi Paris tempo hari, saya ingin menawarkan dua argumen. Pertama, masalah pengeboman Paris adalah masalah yang kompleks tentang ‘penggunaan simbol-simbol agama untuk kekerasan. Di sini, para ’teroris’ menggunakan agama sebagai ’simbol’ untuk melegitimasi kekerasan yang ia lakukan. Motifnya, dengan demikian, lebih luas. Ini membawa saya pada argumen kedua, bahwa dalam kacamata politik global, tragedi Paris sangat erat kaitannya dengan politik imperialisme Amerika Serikat (dan sekutunya, tak terkecuali Perancis) di Timur Tengah.

Saya ingin masuk pada argumen pertama dengan membedakan dua pemahaman tentang ’agama’. Di sini, kita tidak bicara ’agama’ sebagai doktrin, pemahaman terhadap teks, atau ajaran, melainkan sebagai simbol dan identitas. Tragedi Paris jelas berlawanan dengan ajaran Islam. Namun, ada kelompok-kelompok yang menggunakan simbol Islam untuk melegitimasi motif kekerasan yang dia lakukan yang justru bukan berasal dari agama.

Pertanyaannya, mengapa ’Islam’ banyak digunakan untuk melegitimasi aksi teror? Hal ini sangat erat kaitannya dengan politik identitas. Kita harus jujur mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan aksi teror adalah orang-orang yang pada awalnya belajar agama, namun  karena dorongan faktor ’sosial’ dan ’struktural’ yang ada di luar, pemahamannya terhadap agama menjadi ’radikal’ dengan terkesan suka ’marah-marah’.

Pada titik inilah pembicaraan tentang radikalisme agama menjadi penting. Radikalisme ISIS tidak lahir dari orang-orang yang belajar agama lalu lantas keluar dan menjadi ’keras’–banyak orang pesantren di Indonesia yang juga belajar agama dan kemudian justru menjadi aktivis perdamaian. Artinya, ada banyak faktor yang juga berperan, seperti kemiskinan, ’pengasingan sosial’ yang terjadi karena seseorang dianggap berbeda dari komunitasnya, hingga faktor yang lebih besar seperti kebencian terhadap praktik politik imperialisme Amerika Serikat yang telah membunuh banyak muslim sebagai korban.

Sejarah gerakan Jihad di Mesir dan Afghanistan tahun 1970-an memperlihatkan hal ini: orang ber-jihad bukan karena mereka membaca ajaran agama, tetapi karena mereka menggunakan agama untuk melawan sistem politik yang dominan pada masa itu, yakni otoritarianisme (di Mesir) atau komunisme (di Afghanistan).

Hal ini membawa kita pada satu pertanyaan: jika faktor yang dominan adalah masalah-masalah sosial dan ekonomi politik, dan artinya tidak ada kaitannya dengan agama, mengapa di sini simbol agama justru diseret-seret? Ada dua penjelasan di sini. Pertama, karena memang simbol agama adalah instrumen mobilisasi yang paling mudah (bagi ISIS) untuk menggerakkan ’kelas menengah’ yang tersingkir secara sosial, terutama di negara-negara Muslim yang berada dalam setting politik otoritarian. Kedua, karena simbol agama adalah salah satu simbol perlawanan terhadap politik imperialisme Amerika Serikat (dan sekutunya) di Timur Tengah.

Dalam buku terbarunya tentang ISIS (The Rise of Islamic State,2014), Patrick Cockburn menjelaskan satu hal penting tentang ISIS: susah untuk memisahkan kemunculan ISIS dari politik imperialisme Amerika Serikat di Timur Tengah. Kita bisa flashback ke tahun 2003, ketika Amerika Serikat dengan garangnya membombardir Baghdad untuk menjatuhkan Saddam Hussein dan (ini tentu saja agak ’bohong’) memperkenalkan demokrasi di Iraq.

Saddam Hussein jatuh tanpa perlawanan berarti. Pemerintahan transisi dibentuk. Namun, apakah hal semacam ini menyelesaikan persoalan? Tentu saja, tidak. Walaupun dalihnya adalah mempromosikan demokrasi di Timur Tengah, imperialisme tetap imperialisme. Politik transisi yang dibawa oleh Amerika Serikat tidak bisa mengatasi konflik antar-faksi dan konflik sektarian yang kemudian muncul setelah 2003. Terlebih lagi, hal ini juga dibumbui oleh pelanggaran HAM yang dilakukan Amerika Serikat di Abu Ghraib.

Hal demikian tak lain adalah bentuk imperialisme –penggunaan kekuasaan untuk menjatuhkan penguasanya dan mengatur –dengan banyak cara dan teknik— teritori, politik, dan sistem politiknya. Kita mungkin bisa berdebat apakah imperialisme itu baik atau buruk (dalam kasus Iraq), tetapi motif dari politik imperialisme Amerika Serikat di Iraq tentu bukan hanya mempromosikan demokrasi, tetapi juga menguasai sumber daya alamnya (sebut saja minyak). Hal ini bisa jadi tidak pernah disebutkan secara langsung oleh George Bush, namun  terlihat jika kita mencermati desain invasi ke Iraq berikut kepentingan Amerika Serikat di sana.

Obama kemudian mencoba ’berefleksi’ dengan menarik pasukan Amerika Serikat dari Iraq –mungkin karena Iraq dianggap telah mengenal demokrasi. Namun, segera saja hal ini memicu instabilitas. Semua kekuatan bertarung berebut legitimasi. Di sela-sela instabilitas inilah ISIS muncul. Terlepas dari perdebatan apakah ISIS itu buatan intelijen atau tidak, kehadirannya hanya bisa langgeng dengan instabilitas yang telah diciptakan oleh Amerika Serikat di Iraq.

Sehingga, dalam beberapa hal, kita bisa melihat keberadaan ISIS sebagai ’buah’ yang dipetik oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Hal ini juga bisa dipahami dari satu variabel lain: perebutan pengaruh dengan Rusia. Sejak lama, Vladimir Putin telah membangun aliansi yang cukup strategis dengan beberapa negara: Syria dan Iran salah satunya. ISIS, dalam beberapa hal, justru memungkinkan Amerika Serikat tampil dalam perimbangan kekuatan di sana. Jelas, Amerika Serikat tidak menyukai ISIS, namun di sisi lain ia juga tidak ingin Iran dan Rusia terlalu kuat hingga mengganggu perimbangan kekuasaan di kawasan.

Seperti yang kita lihat, ini persoalan politik yang cukup kompleks dan tentu saja, Amerika Serikat, Inggris, serta (mau tidak mau) Perancis terlibat di sini. Artinya, dengan cara pandang demikian, cara untuk menghadapi ISIS bukan hanya dilakukan dengan mengebom markas pertahanan mereka dan tidak berbuat apa-apa untuk membangun Iraq. Cara semacam ini hanya mengulang apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika mengebom Iraq atas dalih demokrasi. Perancis mestinya berpikir lebih luas dari sekadar ’balas dendam’ –dengan, misalnya, membantu pemerintah Iraq yang ’demokratis’ untuk bisa membangun negaranya dan mengakomodasi kelompok-kelompok minoritas yang terancam oleh ISIS.

Langkah yang diambil oleh Perancis untuk mengebom jantung pertahanan ISIS mungkin bisa dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap ’kepentingan nasional’, tetapi cara itu tetap tidak memberi jalan penyelesaian di masa depan. Ia tetap memberikan ruang bagi kelompok fundamentalis semacam ISIS untuk hidup, karena kondisi-kondisi objektif yang memungkinkan ia hidup di Timur Tengah tidak diantisipasi.

Beberapa argumen tersebut memperlihatkan satu hal, yaitu bahwa masalah tragedi Paris bukan hanya ’tragedi kemanusiaan’–ini juga problem politik yang lebih luas dan mengharuskan kita untuk berpikir lebih kritis. Yang jadi korban dari perang baru ini bukan hanya 150 warga Paris yang menjadi korban, tetapi bisa jadi ratusan ribu orang di Syria dan Iraq yang harus terseret oleh kobaran. Di titik ini kita patut bersikap kritis. Kita mungkin bisa mengutuk ISIS karena pengeboman Paris, tapi kita juga perlu sadar bahwa kekerasan adalah kekerasan. Tidak ada yang bisa membenarkan kekerasan yang lebih besar kepada warga sipil untuk membalas kekerasan .

Lantas, apa artinya tragedi Paris bagi kita sebagai seorang Muslim?

Di sinilah muncul tantangan: bagaimana memastikan agama tidak digunakan sebagai cover untuk melegalkan kekerasan dan di saat yang bersamaan tetap bersikap kritis terhadap politik global kontemporer.

Tragedi Paris memberikan kita pelajaran bahwa ada kelompok-kelompok dalam Islam yang menggunakan simbol Islam untuk tujuan kekerasan. Oleh sebab itu, memberikan pembacaan Islam yang lebih tepat menjadi tantangan. Adalah penting bagi kita untuk memahami Islam secara ’ilmiah’ dan tidak membabi-buta. Ilmiah, dalam arti Islam harus dipahami secara metodologis, dengan merujuk pada kaidah-kaidah fiqh dan muamalah yang secara historis berurat dan berakar dalam Islam. Artinya, penting untuk memperhatikan metodologi dalam memahami Islam. Di sinilah, maka, seruan-seruan semacam ’Ayo Mondok’ (yang digagas NU) atau ’Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah’ (yang diinisiasi Muhammadiyah) di Indonesia penting agar pemahaman Islam tidak dikelirukan dan pelaksanaan ajaran Islam mengarah pada tindakan-tindakan kekerasan.

Namun demikian, penting juga untuk memahami Islam secara ’kritis’, dalam arti mewujudkan Islam untuk merespons ketidakadilan yang muncul selama ini. Sebagai seorang Muslim, kita tidak hanya dituntut beriman, tetapi juga beramal saleh (sebagaimana dinyatakan berulang-ulang dalam Al-Qur’an), peduli atas nasib orang lain, dan menyerukan keadilan sosial. Karena bukankah Allah sendiri yang mengingatkan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menghalangimu untuk bertindak adil? Boleh-boleh saja kita benci dengan siapapun, tetapi hak-hak mereka untuk hidup juga mesti diperjuangkan. Dalam merespons tragedi Paris, penting bagi kita untuk bersolidaritas terhadap semua korban pengeboman, sembari juga menyerukan penghentikan serangan terhadap warga sipil di Iraq.

Tragedi Paris telah memberikan kita gambaran pada kita tentang posisi Islam dalam politik global saat ini. Kita bisa melihat respons Perancis yang kemudian menggunakan kekuatan militernya atas dalih melindungi kepentingan nasional. Namun, kita juga melihat fakta lain bahwa ternyata penggunaan kekuatan militer tidak menyelesaikan persoalan. Sebelum Amerika Serikat, Perancis, dan sekutunya benar-benar menyerahkan Timur Tengah pada rakyatnya dan berhenti mengeksploitasi kawasan ini –secara ekonomi dan politik—agaknya susah membayangkan praktik teror akan benar-benar berhenti.

Dan artinya, sebagai seorang Muslim, kita tidak perlu nyinyir dengan mereka yang memasang bendera Perancis di Facebook –sebagaimana kita juga kita tidak perlu membela terlalu berlebihan serangan Perancis ke Raqqa. Karena toh yang jadi korban tetap umat Islam di Iraq dan Syria, sementara kapitalis-kapitalis minyak di New York hingga Paris tetap mengeruk keuntungan dari sana.

Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana di University of Sheffield

BahanBacaan

Ali, T. (2015). “ISIS in Paris” Verso Blog, retrieved from http://www.versobooks.com/blogs/2336-isis-in-paris-by-tariq-ali

Cockburn, P. (2014). The Rise of Islamic State: ISIS and the New Sunni Revolution. London: Verso.

Everest, K. (2004). Oil, Power, and Empire: Iraq and the US Global Agenda. Common Courage Press.

Wright, L. (2006). The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11. New York: Knopf. Diterjemahkanke Bahasa Indonesia olehMizan.

Print Friendly

One thought on “Antara Paris, New York, dan Raqqa”

  1. saad says:

    bagus….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *