Category: Terbitan

Artikel
Rita Abrahamsen

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Suatu Rayuan Maut (Bagian 2)

Tulisan ini diterjemahkan oleh Rizki Affiat dari bab ‘The Seductiveness of Good Governance’ oleh Rita Abrahamsen dalam ‘Is Good Governance Good for Development?’ oleh Jomo Kwame Sundram et al. (ed.). Bloomsbury Publishing PLC, 2012. Membebaskan Masyarakat Sipil Dalam diskursus tata kelola pemerintahan yang baik (TKPB), masyarakat sipil muncul sebagai kunci penghubung antara liberalisasi ekonomi dan demokratisasi; keduanya merupakan lokus dari

Read More
Artikel
Rita Abrahamsen

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Suatu Rayuan Maut (Bagian 1)

Tulisan ini diterjemahkan oleh Rizki Affiat dari bab ‘The Seductiveness of Good Governance’ oleh Rita Abrahamsen dalam ‘Is Good Governance Good for Development?’ oleh Jomo Kwame Sundram et al. (ed.). Bloomsbury Publishing PLC, 2012. Pengantar editor: Metodologi tulisan ini bersumber dari telaah atas dua dokumen Bank Dunia yang mengadvokasi wacana dan kebijakan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Read More
Artikel
Muhammad Nashirulhaq

BTI dan Warisan-Warisannya

Memperingati Hari Lahir BTI dan Kongres Petani Indonesia Pertama Sekilas Awal Sejarah BTI Tak seperti Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), atau Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia),[1] BTI (Barisan Tani Indonesia) bersama dengan SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda Rakyat, dan CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) menjadi beberapa onderbouw atau organisasi (yang dianggap) terafiliasi PKI (Partai Komunis Indonesia)

Read More
Artikel
Wahyu Eka Setyawan

Pengantar Memahami Problem dan Konflik Agraria di Jawa Timur

Aksi Hari Tani dengan tuntutan “tanah untu rakyat”, “adili perampas tanah rakyat”, dan “bebaskan pejuang agraria”. Kredit gambar: kpa.or..id Indonesia memiliki luas daratan sekitar 192 juta hektar, dan berdasarkan rencana tata ruang nasional, sekitar 67 juta hektarnya (35%) akan diperuntukkan sebagai kawasan lindung, sementara sisanya, sekitar 125 juta hektar (65%) dialokasikan untuk kawasan budidaya. Melihat prosentase tersebut, negara seakan berpihak

Read More