Category: Artikel

Putusan Mahkamah Konstitusi [MK] Nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait pengujian UU No.8 Tahun 2015 tentang pengubahan atas UU No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, memberikan angin segar bagi bangsa ini untuk memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi, khususnya bagi calon independen atau perseorangan. Dalam amar putusan MK ini diterangkan bahwa penghitungan

Proyek liberalisme berhasil memenjarakan agama dalam isu-isu pertentangan identitas ketimbang mengajak umat ke dalam perdebatan yang lebih riil, yaitu soal kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Para ulama maupun rohaniawan  menjadi terpenjara dan tidak bisa bersuara ketika terjadi arogansi kekuasaan dan kapital karena liberalisme akan menuduh mereka sebagai gerakan radikal, konservatif, anti modernis, anti HAM, anti pembangunan, teroris, ataupun pro fundamentalis. Pembusukan