Browse By

Pilkada dan Gerakan Masyarakat Sipil

time2revolt1

ilustrasi gambar: newsjunkiepost.com

Putusan Mahkamah Konstitusi [MK] Nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait pengujian UU No.8 Tahun 2015 tentang pengubahan atas UU No. 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, memberikan angin segar bagi bangsa ini untuk memperkuat partisipasi publik dalam demokrasi, khususnya bagi calon independen atau perseorangan. Dalam amar putusan MK ini diterangkan bahwa penghitungan persentase dukungan calon perseorangan yang hendak mencalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota serta wakil-nya, didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum sebelumnya.

Putusan ini meringankan bagi calon perseorangan, yang akan ikut berkontestasi dalam pilkada tahun 2017 dan 2018. Dikatakan demikian, karena jumlah identitas penduduk-–dalam hal ini KTP–-yang harus dikumpulkan sebagai bukti dukungan oleh tim perseorangan akan berkurang. Misalnya dengan simulasi sederhana di Kabupaten Bekasi, berdasarkan data KPU Kab. Bekasi tahun 2014, memunyai jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.973.357 jiwa. Dengan adanya putusan MK ini, maka jumlah persentasi dukungan yang harus dikumpulkan oleh calon perseorangan sebanyak 6,5% dari  jumlah daftar calon pemilih tetap. Artinya jumlah identitas penduduk yang harus dikumpulkan oleh tim calon perseorangan  minimal sejumlah 128.268 jiwa. Ini tentu lebih ringan dari pada aturan sebelumnya dengan mempersyaratkan 6.5% dari jumlah penduduk, yang apabila dikonversi menjadi jumlah identitas penduduk, maka jumlah identitas penduduk yang harus terkumpul sejumlah 202.325 dari total jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi sebanyak 3.112.698 jiwa.

Adanya amar putusan MK ini memberikan oase bagi gerakan masyarakat sipil untuk mendorong demokrasi lokal yang lebih baik di tengah gurun dinasti politik yang semakin akut. Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] pada 2014 merilis terdapat 57 orang kepala daerah di Indonesia yang terlibat dinasti politik, yang patut diduga motifnya demi kepentingan ekonomi, sumber daya alam, maupun potensi ekonomi lainnya. Ini menjadi data penting untuk menggambarkan proses promosi dan demosi dalam pemilu–dalam konteks ini Pilkada–menjadi tempat sirkulasi elit dan keluarga. Fenomena ini memberikan sinyal lampu merah bahwa situasi demokrasi lokal di negeri ini sedang mengalami tidak nadir hilangnya demos. Demos hanya dijadikan sebagai alat prosedural untuk melegitimasi kekuasaan.

Inisiatif Go Politics

Apabila dinasti politik merupakan salah satu persoalan yang harus segera diatasi, maka gerakan masyarakat sipil sudah seharusnya meletakkan diri bukan hanya sebagai pressure group dan  watch dog. Akan tetapi harus memulai untuk membangun model kekuatan tanding-–meminjam istilah gerakan buruh disebut dari pabrik, ke publik, go politics,  guna mendobrak kemandekan sistem dan menawarkan “jalan lain”. 

“Jalan lain” ini sudah seharusnya diikuti dengan melepas baju “ego sektoral” dan membangun peta jalan secara bersama. Peta jalan yang berisi tentang mimpi atau rumah Indonesia, dalam skala kecil pemerintah daerah, yang beralaskan ideologi kolektivisme dan beratapkan kemanusiaan.

Contoh sederhana, misalnya dengan meletakkan amar putusan MK sebagai salah satu peluang bagi gerakan masyarakat sipil untuk membangun konsensus bersama di antara komunitas, akademisi, ornop, gerakan masyarakat sipil lain-nya di level lokal untuk mendorong individu-individu berintegritas dan baik agar maju sebagai calon bupati dan wakil-nya atau wali kota dan wakilnya melalui jalur perseorangan. Mekanisme penentuan calon bisa bisa dilakukan melalui “kongres rakyat” dengan tanpa melibatkan kekuatan oligark dan politisi dari partai politik.

Alternatif “jalan lain” di atas, secara sederhana mentransformasikan gerakan masyarakat sipil menjadi gerakan politik yang independen–gerakan go politics, penting untuk dilakukan dengan dua asumsi dasar.

Pertama, berdasarkan pengamatan penulis, sebagian besar gerakan masyarakat sipil–bukan menafikan gerakan ini–-cenderung mengambil pilihan sebagai gerakan “moral”, anti untuk ikut terlibat politik praktis, sibuk sebagai “teknokrat baru” dengan aktivitas proyek masing-masing. Akhirnya kekuasaan negara-–dalam lingkup lokal disebut pemerintah daerah– diisi oleh para politisi dan pengusaha hitam yang tidak berpihak pada kepentingan kaum papa.  Kasus yang menimpa mendiang Salim Kancil sudah lebih dari cukup sebagai salah satu bukti untuk menggambarkan kondisi negara –dalam konteks ini pemerintah daerah– dikendalikan oleh para pejabat yang tidak punya keberaniaan melindungi warganya dan menindak para pengusaha hitam yang tidak punya izin penambangan.

Kedua, dengan berinisiatif untuk mengambil pilihan gerakan go politics, secara ekplisit gerakan ini ingin menyuarakan tidak percaya terhadap partai politik yang selama ini “dianggap” korup dan dikendalikan oleh para oligark. Sementara secara impilist pula ingin menyampaikan pesan kepada publik luas tentang pentingnya politik nilai, pembebasan, dan tidak melakukan korupsi pemilu[1].

Dengan mengambil pilihan untuk berinisiatif dan berkontestasi dalam politik elektoral go politics, tentu akan ada konsekuensi “jebakan politik” tersendiri bagi gerakan masyarakat sipil.  “Jebakan politik” ini bisa terjadi apabila calon perseorangan yang didorong oleh kekuatan masyarakat sipil kemudian terpilih, akan tetapi calon perseorangan tersebut merumuskan kebijakan yang tidak berpihak pada kaum papa dan ikut terlibat melakukan tindak pidana korupsi. Akhirnya, persepsi publik  menganggap gerakan masyarakat sipil tidak jauh berbeda dengan politisi dan partai politik yang selama ini dianggap korup.

Agar meminimalisir terjadinya “jebakan politik” ini, perlu bagi kelompok gerakan masyarakat sipil dan individu yang didorong sebagai calon perseorangan, untuk memperkuat model relasi dan interaksi politik, dalam bahasa Olle Tonrquist disebut representasi politik. Model relasi ini bisa dibangun antara duta politik –kandidat yang akan dicalonkan– dengan masyarakat sipil yang teroganisir dari fase pra-elektoral, elektoral, hingga paska elektoral.

Untuk itu, momentum pilkada pada  2017 dan 2018 penting dijadikan peluang bagi kelompok masyarakat sipil untuk mengimplementasikan gagasan go politics ini. Dikatakan demikian, pertama, ini merupakan salah satu alternatif jalan untuk melakukan perubahan sosial secara struktural. Harapannya, kurang lebih dari 541 daerah otonom di Indonesia, ada kepala daerah yang berasal dari perwakilan kelompok masyarakat sipil yang independen, bisa melakukan perubahan secara struktural, menjadi abdi pada rakyatnya, dan memberikan harapan baru bagi warga yang selama ini tidak terpenuhi hak-nya. Kedua, untuk  menguji  soliditas dan kekuatan basis yang sudah diorganisir oleh sebagian kelompok masyarakat sipil di daerah. Alasan kedua ini penting untuk dijadikan bahan reflektif dan menjawab pertanyaan kerja-kerja pengorganisasian yang telah dilakukan selama ini yaitu; Apakah benar organisasi masyarakat sipil punya basis dampingan atau basis dampingan itu hanya hitam diatas putih untuk memenuhi laporan proyek?

Catatan akhir

[1] Anatomi Korupsi Pemilu meliputi jual beli suara, pembelian pencalonan, sumbangan dana kampanye ilegal, dan manipulasi penghitungan suara. Lihat Djani dan Badoh dalam Djani, Lucky.2012.Artikel Jurnal Analisis CSIS, Demokrasi Prabayar.Jakarta: CSIS Press.

Tinggalkan Balasan