Browse By

Sofyan Djalil dan Kebijakan “Plintat-Plintut” Pemerintah Indonesia di Sektor Minerba [i]

“Saya bilang pemerintah sangat komitmen dalam hal itu (menerapkan UU Minerba). Bagaimana bisa menggunakan sumber daya alam ini untuk menciptakan nilai tambah yang banyak,”

Sofyan Djalil,  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

I

Membaca pernyataan Sofyan Djalil di atas, sebagaimana dikutip salah satu media daring  beberapa hari yang lalu, membuat kepala saya mau meledak. Bukan karena keberadaan industri ekstraktif yang senantiasa merusak ruang hidup, sama sekali bukan soal itu. Saya sadar industri ekstraktif yang merusak ruang hidup terlalu jauh dari cara berfikir seorang menteri seperti Sofyan. Yang membuat kepala saya rasanya mau meledak adalah pernyataan mantan Menteri BUMN itu mengenai kondisi implementasi UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 4/2009), yang menurutnya, pemerintah sudah sangat berkomitmen menerapkannya.

UU Minerba 4/2009 ditandatangani oleh presiden waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Januari 2009. Salah satu substansi yang tercantum dalam pasal 170 adalah bahwa “Pemegang Kontrak Karya…wajib melakukan pemurnian…selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Dari bunyi pasal 170 UU a quo, maka seharusnya para pemegang kontrak karya sudah harus mendirikan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) pada 11 Januari 2014. Namun apa yang terjadi?

Mendirikan smelter bukanlah hal gampang dalam industri ekstraktif. Terbukti, meskipun telah diundangkan dan diberikan tenggat waktu selama 5 tahun, keberadaan smelter yang diimpi-impikan oleh pemerintah itu tidak kunjung terwujud. Alih-alih terwujud, UU Minerba 4/2009 malah dianulir agar para pelaku sektor ini tidak terbebani dengan kewajiban yang tersurat di dalamnya.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana penganuliran itu terjadi dengan mengurai secara kronologis apa yang menjadi substansi UU Minerba 4/2009, perubahan-perubahan yang terjadi terhadapnya, dan siapa saja yang diuntungkan dari perubahan tersebut. Ini sekaligus akan menunjukkan bahwa pernyataan Sofyan Djalil tak lebih dari kebohongan belaka.

II

Akhir 2013,  pemerintah mulai terlihat panik begitu bahwa apa yang tersurat dalam UU Minerba 4/2009 mustahil tercapai. Implementasi undang-undang tersebut tidak dimungkinkan oleh beberapa hal, diantaranya ketidaksanggupan pelaku besar industri ekstraktif. Menyadari hal itu, pemerintah memulai serangkaian proses tipu-tipu demi menyelamatkan dirinya dan perusahaan ekstraksi dari jerat hukum.

Serangkaian penipuan itu bisa diendus sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 1/2014). Selanjutnya, pada hari yang sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Permen ESDM 1/2014) sebagai turunan dari PP 1/2004. Kedua peraturan ini adalah lanjutan dari peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya seperti Permen ESDM 20/2013, PP 24/2012, PP 23/2010, dan induk dari semuanya adalah UU Minerba 4/2009.

Salah satu tujuan UU Minerba 4/2009 adalah untuk meningkatkan penghasilan Indonesia dari sektor industri ekstraktif seperti mineral dan batubara melalui pengolahan di dalam negeri. Sebelumnya, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah yang diekstrak dari tambang-tambang mineral yang ada di Indonesia. Chatib Basri, Menteri Keuangan Indonesia waktu itu, dengan penuh keyakinan menegaskan  bahwa dengan dilaksanakannya UU Minerba 4/2009, diharapkan pada 2015 penghasilan Indonesia dari sektor ini akan mencapai 9 milyar Dollar AS, naik dari hanya sekitar 4,9 milyar Dollar AS pada 2013.

Untuk menindaklanjuti apa yang diamanatkan dalam Pasal 107 UU 4/2009, pada 1 Februari 2010 Pemerintah Indonesia mengeluarkan PP 23/2010 yang dalam Pasal 112 (4) mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Minerba 4/2009.

Lebih detil mengenai permasalahan komoditas mineral yang boleh diekspor, pemerintah kemudian menerbitkan Permen ESDM 20/2013 yang mengatur jenis komoditas dan batas kemurnian minimum komoditas yang boleh diekspor. Sebagai contoh tembaga dan nikel. Dinyatakan dalam Permen ini bahwa tembaga bisa diekspor dalam bentuk Logam Cu setelah dilakukan pemurnian hingga melebihi 99,9%. Sementara Nikel boleh diekspor dalam bentuk Nickel Pig Iron dengan konsentrasi lebih dari 6% dan Ni dengan konsentrasi lebih dari 99%.

Tetapi, pada 11 Januari 2014, pemerintah mengeluarkan dua buah peraturan yang membabat peraturan sebelumnya. Pertama adalah PP 1/2014 yang merupakan perubahan terhadap PP 23/2010. Dalam peraturan yang baru ini dijelaskan bahwa Pasal 112 (4) c dalam PP 23/2010 yang berisi kewajiban perusahaan untuk melakukan pemurnian komoditas mineral dalam negeri paling lambat 5 tahun sejak UU 4/2009 disahkan, dihapus.

Sementara, dalam Permen ESDM 1/2014 yang diterbitkan bersamaan dengan PP 1/2014, terdapat banyak perubahan soal aturan komoditas yang dapat diekspor. Tiga mineral yang paling menyolok adalah tembaga, nikel, dan pasir besi. Untuk tembaga, istilah pemurnian diganti dengan pengolahan, dan konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari 15% sudah dapat dieskpor. Sementara untuk nikel, Nickel Pig Iron dengan konsentrasi lebih dari 4% sudah dapat diekspor, dan lebih dari 93% untuk Logam Ni. Dan untuk pasir besi, ia sudah dapat diekspor apabila melebihi 58% Fe, ini adalah perubahan dari Permen ESDM 20/2013 yang menuntut pemurnian hingga mencapai 90% Fe. Sebagai kompensasinya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 6/PMK.001/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Permen Keuangan 6/PMK.001/2014). Pada intinya, peraturan tersebut memberlakukan pajak yang meningkat terhadap berbagai komoditas mineral sejak 2014-16. Perubahan protokol di sektor ekstraksi ini sejak 2009 ini ditampilkan pada tabel berikut.

 tabel6

Perubahan Protokol Minerba 2009-14

Sebenarnya, selain tembaga, nikel, pasir besi, masih banyak komoditas yang diatur dalam Permen ESDM 20/2013 dan Permen ESDM 1/2014. Misalnya, timah, emas, mangan, bauksit, bijih besi, dan lain-lain. Hanya saja, tulisan ini mengambil contoh ketiga komoditas di atas untuk memberikan ilustrasi logika dari peraturan-peraturan di bidang mineral dan batubara yang ada di Indonesia.

III

Akhir 2013 merupakan fase tarik-menarik antara berbagai kepentingan. Di satu sisi, pemerintah Indonesia ingin menegakkan UU Minerba 4/2009, sementara di sisi lain perusahaan-perusahaan ekstraktif belum siap dengan smelter untuk melakukan proses pemurnian seperti yang diamanatkan oleh UU Minerba 4/2009 dan Permen ESDM 20/2013.

Pada awal Desember 2013, dalam pernyataan yang dikutip media, Menteri Keuangan Chatib Basri masih terlihat optimis akan dapat menjalankan UU Minerba 4/2009. Meskipun optimisme ini sekaligus menunjukkan bahwa sang Menteri tidak paham apa yang terjadi. Karena hingga saat itu sebenarnya belum ada perusahaan tambang yang siap untuk diberlakukannya UU Minerba 4/2009, sementara waktu yang tersisa hingga jatuh tempo (11 Januari 2014) sesuai dengan yang dinyatakan oleh UU Minerba 4/2009 tinggallah sekitar satu bulan lagi.  Kepada KOMPAS, Chatib menyampaikan bahwa akan ada peningkatan nilai ekspor produk tambang Indonesia. “yang processed nanti akan mengalami peningkatan, sehingga akan ada pergeseran dari yang unprocessed ke processed,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia waktu itu melalui Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, bahkan masih yakin bahwa mereka akan bisa melaksanakan UU Minerba 4/2009. Dalam pernyataannya kepada media, Hatta Rajasa, yang kemudian menjadi salah satu calon wakil presiden pada pemilu 2014, dengan sangat percaya diri bertutur “Bagi kami, yang penting harus konsisten menjalankan sesuatu,”

Kepercayaan diri tersebut tentu saja berlebihan mengingat pada waktu itu pihak perusahaan ekstraksi nampak sepenuhnya sadar dengan apa yang terjadi dan tahu bahwa mereka tidak akan mungkin memenuhi apa yang dicantumkan dalam UU Minerba 4/2009. Hampir sebulan sebelumnya, PT Newmont Nusa Tenggara bahkan sempat menyatakan pilihan untuk menutup tambang emas-tembaga di Batu Hijau karena merasa tidak mampu memenuhi peraturan untuk membangun smelter dan larangan mengekspor konsentrat tembaga. Suara keberatan yang lain datang dari buruh Freeport Mcmoran yang beroperasi di Papua. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Serikat Pekerja-Kimia Energi dan Pertambangan (SP-KEP) Kabupaten Mimika Virgo Solossa pada akhir Desember 2013 mengkhawatirkan apabila UU Minerba 4/2009 diberlakukan maka sekitar 18.000 hingga 20.000 pekerja akan di-PHK.

Menghadapi situasi itu, pemerintah Indonesia limbung dan pada akhirnya terpaksa menyepakati perubahan kewajiban dengan skema seperti yang dimuat dalam table di atas. Hatta Rajasa mengakui adanya tekanan yang dilakukan pihak Freeport dan Newmont dengan datang ke kantornya, “Jadi berat ini. Banyak macam-macam tekanan,” demikian sang Menteri.

IV

Perubahan aturan di atas tentu saja sangat jauh melenceng dari yang diamanatkan oleh Pasal 170 UU 4/2009. Terlebih, ada indikasi jika Permen ESDM 1/2014 yang memperbolehkan ekspor konsentrat tembaga dengan kadar lebih dari 15% adalah hasil lobi yang intensif dari Freeport dan Newmont. Sebab, pada 2011 Freeport memproduksi tembaga dengan kadar 30% dan 27% pada 2012 . Sementara Newmont, kadar kemurnian tembaga produksinya berada pada kisaran 30-40%.

Jika benar demikian, maka apa yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebuah blunder, melainkan juga cerminan satu sikap yang, meminjam Bung Karno, plintat-plintut; sikap pengecut dan tidak tegas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat di atas apapun. Jelas terlihat  bahwa PP 1/2014, Permen ESDM 1/2014, dan Permen Keuangan 6/PMK.001/2014 sebenarnya ditujukan, terutama, untuk mengakomodasi kepentingan Freeport dan Newmont saja, dan bukan untuk kedaulatan tata kelola sumber daya alam serta pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, apalagi menyelamatkan ruang hidup. Di titik ini pula, melihat jauhnya pergeseran yang sudah terjadi antara apa yang diinginkan dalam UU 4/2009 dengan realitas sesudahnya, pernyataan Menteri Sofyan Djalil yang dikutip di awal tulisan ini tidak lebih dari sebuah dusta belaka.***

Penulis adalah alumnus Jurusan Teknik Geologi UGM dan Interuniversity Programme in Water Resources Engineering, KU Leuven dan VU Brussel, Belgia.

[i] Substansi kritik dalam tulisan ini pernah penulis sampaikan dalam artikel berjudul “Indonesian government continues to serve extractive companies” yang dimuat di Stiftung Asienhaus, 2014. Dimuat kembali di sini dengan berbagai perubahan dan menautkannya dengan pernyataan menteri Sofyan Djalil beberapa hari yang lalu dengan harapan Pak Menteri tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan omongkosong lainnya.

Tinggalkan Balasan