Browse By

Surat Terbuka Untuk Prof. Abd A’la (Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya)*

Antara Kekerasan dan Sikap Negara

Bung A’la, saya mengerti betul bahwa tugas Anda sebagai ketua tim rekonsiliasi kasus Sampang tidaklah mudah. Tetapi, saya sungguh terkaget-kaget saat membaca tulisan Anda yang muncul di kolom opini harian Kompas Sabtu kemarin, tanggal 7 Februari 2014. Menurut pendapat saya, sebagian kalimat Anda dalam artikel tersebut terkesan menghakimi kelompok lain. Anda kurang jernih dalam memandang persoalan kekerasan di Sampang, sehingga kemudian menyasar kelompok-kelompok tertentu dengan penilaian-penilaian tanpa dasar.

Seperti misalnya, di paragraf pertama, anda menyebutkan bahwa ada dua kelompok yang menyebabkan proses rekonsiliasi di Sampang tidak berjalan mulus. Pertama, yakni kelompok yang menutup rapat-rapat pintu solusi. Dan yang kedua, yaitu kelompok yang Anda anggap justru kian memanaskan kondisi dan situasi. Dalam penafsiran saya, kelompok pertama yang anda maksudkan adalah sejumlah Kyai—yang memang menjadi pelopor kekerasan di Sampang. Sedangkan kelompok kedua adalah lembaga-lembaga sosial yang selama ini melakukan advokasi di Sampang.

Bung A’la, perlu Anda ketahui bahwa saya telah terlibat dalam proses pendampingan di Sampang selama 2 tahun lamanya. Sebelum kasus Sampang yang pertama(Desember 2011) meledak, saya sudah terjun mendampingi kelompok minoritas Syiah. Pengalaman selama 2 tahun tersebut membuat saya tersadar, bahwa fenomena kekerasan di Sampang terjadi akibat tunduknya aparat negara terhadap tekanan kelompok vigilante. Kasus Sampang adalah persoalan laten. Tragedi Sampang (Desember 2011 dan Agustus 2012) sebetulnya sudah dapat tercium dari intensitas komunikasi negatif di antara para tokoh agama setempat sejak tahun 2006. Lalu, apakah sejak 2006 aparat negara telah mengetahui bahaya laten tersebut? Saya sepenuhnya yakin bahwa aparat negara kita sudah bisa mendeteksi potensi kekerasan sejak tahun 2006. Namun, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, aparat negara kita membiarkan komunikasi negatif tersebut berlangsung sedemikian rupa. Tambah hari, intensitas kebencian terhadap kelompok minoritas Syiah di Sampang makin meningkat. Tak heran jika di tahun 2011 dan tahun 2012, aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas Syiah Sampang terjadi begitu masif. Lemahnya sikap negara inilah yang saya anggap sebagai penyebab utama aksi kekerasan bisa terjadi dimana-mana, tidak hanya dalam kasus Sampang.

RUMAH TOKOH SYIAH DIBAKAR MASSA (1)    Dalam artikel yang anda tulis tersebut, Anda menjelaskan bahwa fenomena kekerasan terjadi akibat perilaku kekerasan orang per orang. Lalu Anda menganggap bahwa perilaku kekerasan tersebut disebabkan oleh budaya narsisisme yang mendiami diri orang-per-orang itu. Bung A’la, saya sungguh heran mengapa Anda begitu mudahnya menyederhanakan fenomena kekerasan agama menjadi hanya sekedar persoalan narisisme dan perilaku orang per orang. Perlu Anda ketahui, bahwa fenomena kekerasan tidak bisa disederhanakan sebagai masalah personal. Kekerasan—terutama di Sampang—adalah problem sistemik. Dimanapun itu, kekerasan terjadi karena sistem yang tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan menurut Hannah Arendt, fenomena kekerasan justru sengaja diciptakan oleh negara. Di beberapa kasus kekerasan atas dasar agama seperti tragedi cikeusik maupun tragedi sampang, negara sama sekali tidak bersikap. Entah dengan alasan kekurangan jumlah personel, hingga beralibi bahwa hal itu bukan merupakan wewenangnya. Sikap negara yang seperti itu seolah membiarkan pelbagai aksi kekerasan dilakukan. Levinas pernah berkata, “Esensi toleransi adalah eksistensi (keberpihakan) kita dalam menyikapi suatu persoalan”. Artinya, jika kita memilih untuk bersikap diam, sama artinya kita ikut melanggengkan tindakan intoleransi, termasuk kekerasan.

Bung A’la, pernyataan Anda berikutnya yang ingin saya kritisi adalah kesimpulan bahwa munculnya oknum atau kelompok lain yang menjadikan kekerasan sebagai barang komoditas dan sumber penghidupan mereka. Jika yang Anda maksud kelompok lain itu adalah jaringan LSM, maka saya bisa simpulkan bahwa Anda sedang putus asa. Bagi saya Bung, pernyataan Anda itu adalah bentuk keputusasaan dalam menjalankan tugas sebagai ketua tim rekonsiliasi Sampang. Bukan bermaksud membela diri, tetapi memang telah menjadi tugas kami (jaringan LSM) untuk mengingatkan negara agar melaksanakan kewajibannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya kami menginginkan pemerintah dapat bekerja lebih maksimal lagi. Jangan Anda salah memahami, kami sangat mencintai negara ini. Kritik adalah bentuk kecintaan kami terhadap negeri. Mengritik bukan berarti benci, dan memang kami tidak mendasarkan kritik kami pada nilai-nilai kebencian. Bayangkan Bung, seandainya kami tidak mengingatkan pemerintah negara, lalu siapa yang melaksanakan prinsip check and balance di negeri ini? Saya yakin, Anda tentu tidak menginginkan model pemerintahan rezim orde baru (totaliter) diterapkan kembali di Indonesia. Ya, salah satu cara agar rezim totaliter tidak menjadi penguasa adalah dengan melaksanakan prinsip check and balance.

Bung A’la, perlu Anda ketahui bahwa kami tidak pernah menerima sepeserpun uang dari setiap kasus kekerasan. Selama 2 tahun mendampingi kasus Sampang, saya menggunakan uang saya pribadi. Untuk sekedar berangkat ke Sampang saja, saya bahkan harus berhutang kiri-kanan. Bahkan, saya pernah berangkat ke Sampang dengan berbekal uang 20 ribu rupiah di saku. Itupun harus saya manfaatkan betul untuk bertahan hidup selama 3 hari di Sampang. Saya yakin, hampir seluruh teman di LSM juga punya cerita yang sama dengan saya. Kami hanya berbekal pada tanggung jawab moral sebagai seorang manusia, yang wajib menolong manusia lainnya. Ditambah dengan bermodal kecintaan kami terhadap bangsa dan negara ini. Kami menginginkan negara ini tumbuh besar menjadi negara yang kuat. Kami tidak ingin negara ini dibajak oleh kelompok-kelompok vigilante.

Bung A’la, jika fenomena kekerasan adalah masalah sistemik, maka penyelesaiannya juga harus dilakukan secara sistemik. Menurut saya, solusi pendidikan aufklarung yang Anda tawarkan tidak cukup tepat untuk menyelesaikan fenomena kekerasan. Oleh karena untuk mewujudkan model pendidikan aufklarung, kita harus terlebih dahulu mengatasi sistem pendidikan yang sekarang ini sedang kacau-balau. Diakui atau tidak, faktanya memang begitu. Sistem pendidikan kita saat ini justru digunakan sebagai sarana hegemoni penguasa dalam melanggengkan kekuasaan mereka. Tanpa adanya revolusi terhadap sistem pendidikan kita, maka bayangan solusi pendidikan aufklarung Anda tersebut akan sulit untuk diwujudkan. Saya ingin mengatakan bahwa problem kekerasan sistemik hanya bisa diatasi dengan ketegasan sikap negara. Jika aparat negara berani mengambil langkah tegas untuk mencegah atau paling tidak mengatasi aksi kekerasan, maka saya yakin kekerasan tidak akan bisa menular. Kekerasan agama menjadi begitu masif karena memang dibiarkan terjadi. Negara absen, dan pada akhirnya masyarakat belajar bahwa aksi kekerasan tidak akan dihukum jika didasarkan atas nama agama.

Bung A’la, saya berharap bahwa surat ini menjadi awal yang baik untuk membiasakan proses dialog antar manusia. Saya percaya bahwa sebuah bangsa tidak akan menjadi besar tanpa budaya berdialog. Besar harapan saya untuk bisa saling bertukar pikiran dengan Anda.

 

Surabaya, 12 Februari 2014

 

*Surat ini ditulis untuk merespon tulisan Prof. Abd. A’la yang berjudul “Antara Narsisisme dan Komodifikasi” (Harian Kompas; Sabtu, 8 Februari 2014; Kolom Opini: hal.7). Penulis berharap surat ini dapat dipandang sebagai sebuah dialog positif dalam diskursus pengetahuan kita tentang kekerasan.

Penulis adalah Ketua Tim Investigasi Pokja AKBB Jatim

 

 

Tinggalkan Balasan