Belakangan sudah tidak asing kita jumpai komentar-komentar negatif di internet terkait organisasi terbesar Nahdlatul Ulama (NU), apalagi komentar-komentar tersebut juga dilontarkan pemuda-pemuda NU sendiri yang nampaknya memendam banyak kecewa pada elit-elit NU hari ini. Namun, nyatanya komentar negatif seperti itu disambut nada serupa oleh petinggi PBNU, Yahya Cholil Staquf. Beberapa hari lalu, ketika isi pidato Gus Yahya itu menjadi viral: “Sekarang ini yang penting kitanya ini bagaimana. Kita itu mikir bagaimana bisa saingan sama Muhammadiyah, bagaimana bisa pondok ini punya duit sendiri. Kitanya ini, kiai-kiai ini bagaimana dulu. Kalau ini belum beres, percuma semuanya,” ujar Gus Yahya sebagaimana dikutip dari sebuah cuplikan video viral tersebut (25/6/2026).
Banyak orang berpendapat bahwa komunikasi PBNU ke publik sangat buruk sehingga merespon komentar-komentar negatif. Beberapa sikap yang diambil terkait kondisi sosial ekonomi belakangan juga sering menjadi kontroversi, terlebih setelah beberapa ormas di Indonesia mendapat jatah tambang dari pemerintah. Buruknya komunikasi publik adalah salah satu faktor yang mengorbankan NU secara keseluruhan. Perjuangan NU dalam memajukan masyarakat muslim yang sudah digagas dan dilakukan jauh-jauh hari sebelum Indonesia berdiri menjadi nampak kabur. Para pengajar, termasuk guru-guru madrasah dan sekolah Ma’arif di pelosok desa-desa yang telah lama ikhlas mengabdi menghidupkan cahaya keilmuan dengan bisyarah tak seberapa juga turut menanggung stigma yang sama; kolot, feodal, kemunduran.
Namun, dibalik seluruh kontroversi PBNU dan beberapa kalangan NU belakangan ini, menurut saya ada hal-hal subtil yang sedang terjadi di dalam tubuh NU sendiri. Kita perlu melihat lebih dalam sebuah fenomena yang mungkin bisa menjadi benang merah untuk kita menemukan jawaban tentang kenapa NU sekarang ini seperti terpontang-panting merespon arus modernisasi dan digitalisasi.
Satu dekade lalu, para elit NU atau para pengurus di PBNU sangat concern pada gagasan modernisasi islam dengan menghidupkan wacana pesantren untuk melawan ideologi transnasional. Hari santri yang diputuskan pada tanggal 22 Oktober adalah nomenklatur bagi NU dalam merebut wacana publik dan konsentrasi kebijakan politik yang mendukung kaum santri di era rezim Jokowi.
NU dan Agenda Moderasi Agama
Jika kita melihat pada satu dekade lalu, Jokowi semakin mendekati ke kubu ormas besar yang dikategorikan sebagai islam “moderat” seperti NU dan Muhammadiyah sejak meletusnya 212 di Monas pada 2019 lalu. Kemudian setelah itu wacana politik moderasi beragama ditetapkan menjadi salah satu program prioritas nasional dalam kebijakan pembangunan Indonesia.
Melihat ke belakang, wacana moderasi beragama dimulai pada era menteri agama Lukman Hakim Saifudin pada 2019. Moderasi beragama resmi masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Namun sebenarnya wacana ini tidak datang begitu saja dari rahim kebijakan dalam negeri. Setelah tahun 2002, setelah terjadinya tragedi Bom Bali II pemerintah semakin mengawasi fenomena ekstremisme Islam. Banyak pondok-pondok pesantren yang ditelisik karena dicurigai mengajarkan ajaran ekstrimisme. Kemudian pada 2017 organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan oleh pemerintah. Namun, di tahun 2019 saat kasus Ahok naik, bendera putih kelompok islam kembali menyelimuti Monas dalam aksi damai 212 pada bulan Desember 2019 yang sepertinya juga didorong oleh kekecewaan dengan pembubaran HTI.
Semua peristiwa itu terlalu sempit jika hanya dilihat sebagai sebuah fenomena sosial. Ada tangan-tangan tak tampak yang bermain di dalamnya dan ini sangat erat dengan berbagai kepentingan. Moderasi beragama tidak hanya menjadi isu yang berkembang di Indonesia. Wacana moderasi beragama dalam konteks global muncul pertama kali dalam kebijakan politik luar negeri Amerika pasca peristiwa 9/11. Kebijakan tersebut adalah upaya besar Presiden Amerika Serikat George W. Bush dalam upaya melawan ‘jihadis’ yang dinyatakan sebagai musuh-musuh dengan membuat slogan “perang melawan teror”.
Melihat hal itu maka wacana moderasi beragama yang dikembangkan oleh Kementrian Agama tidak terlepas dari cawe-cawe politik Washington. Wacana moderasi telah mengalami amplifikasi makna, reduksi sedemikian rupa menjadi ‘moderasi versi Washington’. Islam moderat kemudian menemui bentuknya menjadi sangat politis, seolah dikatakan moderat ketika pemahaman agama itu sesuai dengan kepentingan dan agenda kekuasaan.
Di sini telah terjadi pembajakan atas makna “moderat” yang memang sebenarnya dikandung oleh ajaran Islam sendiri. Kata wasathiyah oleh para ulama awal diartikan sebagai al-adl, adil. Tetapi hari ini kita lebih sering memaknai kata wasath sebagai “tengah-tengah”. Namun, ‘tengah’ yang banyak digelorakan hari ini bersifat sangat politis, hal ini memungkinkan wacana-wacana keagamaan yang tidak mendukung agenda kekuasaan akan mendapat diskriminasi.
Hal ini terjadi pada dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia pada tiga dekade lalu tersebut. Wacana moderasi beragama justru membajak makna beragama itu sendiri, ia tak hanya mereduksi makna moderat melainkan juga menjadi kontrol negara atas kekuatan sipil serta sesungguhnya adalah bentuk pelanggaran pada hak asasi manusia.
Merespon moderasi beragama yang dicanangkan oleh pemerintah, NU mengusung wacana Islam Nusantara sementara Muhammadiyah mengusung Islam Berkemajuan. Keduanya sama saja karena menebalkan agenda-agenda kekuasaan dan mendorong pewacanaan agama yang lebih lentur pada kritik kekuasaan dan ketimpangan sosial. Pemberian izin tambang pada ormas keagamaan juga telah memperkuat dinamika hubungan antara agama dengan ormas.
Mobilisasi Kehidupan Kaum Santri Tradisional
Selepas wafatnya Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, sang putra sebagai penerus, KH. Wahid Hasyim telah melakukan pembaruan di tubuh NU dengan memasukan pengetahuan umum di kurikulum pesantren. Pergerakan itu memicu tumbuhnya kelas-kelas sosial baru dari kalangan santri. Di zaman awal berdirinya, kebanyakan jamaah NU diisi oleh masyarakat petani. Dengan pembaruan yang dibawa Kiai Wahid, kelas-kelas lain muncul seperti pedagang, guru, dan petugas administrasi di perusahaan kolonial. Meningkatnya kemampuan santri, yang tidak hanya pada pengetahuan agama telah memungkinkan mereka melakukan mobilisasi sosial.
Dalam buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh Greg Barton disebutkan bahwa Wahid Hasyim memasukkan mata pelajaran umum di pesantren seperti ilmu bahasa, ilmu alam serta ilmu sosial. Ini didasari oleh pandangannya yang luas, yaitu kesadarannya pada arus modernisasi yang juga tumbuh dan timbul dengan adanya kolonialisme yang datang. Bagi Wahid Hasyim, selain belajar ilmu agama santri perlu dibekali ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu alam.
Tentu saja itu adalah pandangan yang progresif pada zaman itu—dalam tubuh umat yang tradisional. KH. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan modernisasi yang bercorak puritanisme, dipicu oleh kondisi sosial di kawasan Mataram yang sangat kental dengan ajaran kejawen yang bertentangan dengan syariat islam. Sementara itu, Kiai Wahid mendirikan NU didasari oleh kesadaran akan perubahan zaman.
Pembaruan yang telah dimulai KH. Wahid Hasyim dalam tubuh NU tidak bisa dipandang seperti Ahmad Dahlan dalam Muhammadiyah ketika meluruskan arah kiblat di masjid Kauman dan mengizinkan memakai bangku dan kursi untuk belajar para santri. Bisa kita katakan bahwa pembaruan yang dibawa KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah menyentuh sampai landasan teologi, sedangkan pembaruan Wahid Hasyim dalam NU selalu mengalami pergulatan dan dialog terus menerus dalam tubuh NU sendiri.
Belakangan orang justru lebih mengenal NU sebagai ormas yang hobi tahlilan, rajin ziarah, pengikut gus-gusan, ning-ningan, dan habib-habiban. Stigma seperti itu yang sebagian besar ditangkap oleh publik tentang orang NU. Apalagi, belakangan ini fenomena habib-habiban dan gus-gusan yang kontroversial telah mengundang wacana tersendiri. Sebagai warga NU kita merasa ada yang hilang hari ini, stagnasi pemikiran atau justru rebutan posisi di pemerintahan lebih banyak kita saksikan dari para elit dan petinggi NU. Sementara kalangan pesantren yang dulunya dihormati dan diikuti karena kekeramatan dan keilmuannya, kini anak cucunya malah hobi memamerkan kemegahan dan menjadi sosialita di internet. Hal itu mengundang berbagai kritik dari masyarakat luas.
Menyisir sejarah, NU memang tumbuh dari embrio pesantren. Namun, fokus pengarusutamaan pesantren menjelang abad pertama yang diupayakan banyak pihak tersebut rupanya berujung pada banyak hal yang justru kontraproduktif dengan perjuangan para muassis Nahdlatul Ulama di awal pendiriannya.
Kita juga lupa bahwa NU tak hanya tentang pesantren. Ada NU yang juga hidup di surau-surau, langgar-langgar, dan pengajian rumahan — tanpa pesantren. Surau-surau dan langgar di kampung-kampung tersebut kebanyakan dihidupkan oleh kiai-kiai kampung, mereka tidak punya pesantren berupa bangunan tertentu atau sebuah yayasan, namun saban hari mereka hidupkan surau dengan pengajian-pengajian kitab kuning untuk warga sekitar.
Kiai Kampung sebagai Kelas Menengah Agama dan Produksi Wacana Keagamaan
Kita mengenal kelas-kelas sosial masyarakat berdasarkan posisi sosial dan kekayaan. Dalam konteks sosial-ekonomi, kelas elit ditempati oleh para penguasa di ibukota (pemerintah), sementara kelas menengah adalah masyarakat pecahan dari elit. Ada yang berpendapat bahwa kelas menengah adalah cabang dari elit itu sendiri. Sementara masyarakat bawah adalah masyarakat yang terkalahkan oleh struktur sosial sehingga hidupnya sebagian besar dilelahkan oleh tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok dan strategi dasar bertahan hidup, tidak ada waktu untuk memikirkan produksi gagasan.
Dalam kajian ekonomi, kelas menengah selalu jadi ukuran. Ketika kelas menengah jatuh, sebuah negara menghadapi bayang-bayang krisis. Kelas menengah berjumlah sedikit, namun posisi mereka yang di tengah-tengah menyimpan banyak potensi. Kelas menengah adalah posisi yang diisi orang-orang dengan kemerdekaan berpikir karena akses yang terbuka pada ilmu pengetahuan, mereka juga punya mesin produksi (borjuis kecil). Dalam tubuh NU keberadaan kelas menengah agama ini, juga sama sebagai kelas menengah ekonomi, tak hanya itu mereka juga didukung orang otoritas nasab yang mengakar ke pesantren-pesantren tua. Ketika berbaur bersama masyarakat umum, otomatis otoritas nasab dan kekayaan yang dimiliki membuat posisi mereka menjadi orang yang ditokohkan.
Di zaman dulu seorang kiai kampung kerap di-sowani masyarakat daerah sekitar mereka tinggal, bahkan juga sering menjadi tempat orang meminta pertolongan dalam wujud material. Posisi itu memungkinkan Kiai kampung bisa berperan aktif dalam produksi wacana dan pengetahuan di masyarakat akar rumput. Karena latar belakangnya sebagai kelas menengah, punya akses dan daya, mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang suka mempertanyakan dan ‘melawan’ struktur yang timpang.
Kiai kampung selama ini berperan sebagai culture broker, menjadi agen penghubung antara para elit dan menjadi aktor utama paling mengerti kondisi masyarakat akar rumput. Peran ini membawa mereka pada pemahaman yang lentur, mendialogkan antara hukum syariah dengan tantangan realitas. Sebagai borjuis kecil, Kiai kampung umumnya juga adalah tuan tanah. Di samping mengajar ngaji di langgar-langgar, biasanya juga mempunyai santri yang ikut dibiayai namun tidak bertempat tinggal di pesantren. Kiai kampung ini tidak memiliki pesantren berupa bangunan atau kompleks tertentu. Aktivitas keagamaan para Kiai kampung dilakukan di langgar yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, bimbingan sosial keagamaan dilakukan sehari-hari seperti membelikan kambing dan meminta muridnya ikut merumput kemudian sang murid diberikan tanah dan dibangunkan rumah, akhirnya sang santri menjadi mandiri.
Melihat sejarah itu, peran kiai kampung tidak hanya melakukan dakwah secara bil qolam saja seperti yang dilakukan ustadz-ustadz dalam majelis ceramah, melainkan juga secara bil hal, mereka menuntun, mengajari dan membekali kemandirian santri secara nyata. Peran kelas menengah yang seringkali diwakili kiai kampung ini menjadi sangat penting sebagai agen aktif dalam produksi pengetahuan dan membentuk wacana keagamaan di masyarakat akar rumput dalam jamaah Nahdlatul Ulama. Ketika kelas menengah agama ini hilang maka yang muncul di permukaan adalah hegemoni wacana agama yang dibawa elit saja.
Pewacanaan Pesantren Mengundang Fenomena Viralitas dan Gus-gusan Kontroversial
Saya mengelaborasi berbagai hasil pengamatan tersebut. Hari ini peran kiai kampung yang saban sore mengisi ngaji di langgar-langgar dengan kajian turats mulai berkurang jumlahnya. Nampaknya arus digitalisasi telah membuat manusia lebih haus pada hiburan yang ramai daripada bertafakur dalam sepi dalam sebuah majelis ilmu. Ini adalah fenomena modern yang menghinggapi seluruh penduduk dunia hari ini. Namun, selain itu saya melihat pewacanaan pesantren sejak hari santri dicetuskan itu kian masif. Hal ini telah memungkinkan semua orang-dengan yang penting berlatar belakang pesantren terlebih berposisi ‘gus’ dengan mudahnya memperoleh popularitas, meski mengesampingkan penguasaan keilmuan. Kemunculan fenomena gus-gusan adalah efek dari pewacanaan pesantren yang kian masif sejak hari santri yang dicetuskan di masa presiden Jokowi.
NU memang lahir dari embrio pesantren. Namun, selama ini pesantren lahir dan ada menjadi satu bagian integral dalam sebuah masyarakat. Kehadirannya bernafaskan senada dengan masyarakat sekitar pesantren itu sendiri. Selama ini, pesantren adalah lorong-lorong sepi namun riuh dengan gagasan dan literasi keagamaan yang kuat. Dalam senyap kegiatan mengaji itu telah lahir dari rahim pesantren itu sendiri para tokoh kemerdekaan, para pejuang dan para pembaharu di masyarakat.
Namun, sejak pesantren dicetuskan sebagai sebuah wacana, di zaman digital ini, justru arti pesantren menjadi mengalami penyempitan makna dan arena. Digitalisasi telah membuat sekat-sekat tanpa kita sadari, dalam wacana pesantren yang dimasifkan melalui kampanye berbagai media digital tersebut justru telah terjadi proses reduksi dari makna pesantren itu sendiri. Seperti sifatnya, dunia digital dan teknologi tidak pernah diciptakan secara netral, teknologi selalu membawa bias yang melekat dan struktur sosial.
Tanpa kita sadari, kampanye masif dan efek viralitas dari kata ‘pesantren’ telah diolah sedemikian rupa oleh mesin algoritma kemudian mesin-mesin itu memproduksi makna dan mengeluarkan konten-konten yang hanya sesuai dengan agenda mesin-mesin itu diciptakan. Tak heran jika informasi dan video-video gus-gusan kontroversial lebih disukai algoritma dan membuatnya menjadi cepat viral. Dengan begitu kita disodorkan oleh tafsir pesantren yang sangat sempit dalam bauran efek viralitas tersebut.
Jika kita melihat ke struktur masyarakat hari ini, posisi kaum tradisional dan kaum modern telah membaur dan bercampur sedemikian rupa. Berbicara NU hari ini tidak bisa hanya membicarakan NU sebagai yang santri saja atau yang tradisional saja. Terbukanya akses pendidikan dan ekonomi bagi kaum santri di masa lalu telah membawa mereka menjadi orang-orang yang tidak hanya hidup di pesantren, tetapi yang pasti mereka masih menghidupi langgar-langgar di perkampungan. Melihat fenomena tersebut, menurut saya tidaklah tepat jika NU hari ini terlalu memusatkan semua agendanya dari kacamata pesantren semata. Pesantren telah hidup menjadi bagian masyarakat kita secara integral dalam nafas kehidupan sehari-hari. Dengan begitu pesantren tidak hanya tembok bangunan, gus-gusan, ning-ningan, atau jargon-jargon santri semata. Selama perjalannya justru pesantren adalah akar budaya dalam perkembangan peradaban kebangsaan.
Pewacanaan Narasi Pesantren dan Struktur Kuasa
Pengarusutamaan wacana pesantren dari PBNU berlangsung sejak ditetapkannya hari santri pada tanggal 22 Oktober. Melihat ini, saya pikir sulit untuk tidak mengaitkannya dengan relasi kuasa yang bekerja di dalamnya, yaitu antara elit PBNU dan rezim Jokowi kala itu. Kita melihat bahwa dalam kurun waktu pemerintahannya, Jokowi telah aktif merapat ke kubu dua ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah. Menggunakan wacana antiterorisme dan menangkal Islam radikal, wacana moderasi beragama lantas diterima oleh NU dan Muhammadiyah, terlebih hal ini diperkuat oleh pasca bom Bali dan aksi terorisme di sejumlah wilayah di Indonesia.
Bersamaan dengan itu, masifnya perkembangan masuknya paham Islam yang dianggap sebagai ideologi transnasional telah mendorong PBNU agaknya menerima narasi moderasi beragama yang disokong oleh agenda kekuasaan tersebut. Demi meng-counter narasi Islam radikal dan ideologi transnasional tersebut, kemudian NU mulai memperkukuh peran pesantren sebagai sebuah wacana yang ramai di perbincangkan di internet.
Sejak momen peringatan hari santri tersebut kata “pesantren’ seolah-olah hanya digunakan sebagai counter wacana dalam melawan arus ideologi transnasional. Sejak dari dulu pesantren telah banyak berkiprah dalam sejarah bangsa. Namun, menjadikannya wacana yang di ‘uwuww’–kan” di era digital ini justru malah menjadi kontraproduktif. Hegemoni wacana pesantren justru mendorong dan memberi tempat seluas-luasnya pada fenomena gus-gusan kontroversial. Wacana pesantrenisasi juga telah meminggirkan wacana-wacana lain yang sebelumnya telah hidup di lingkaran NU sendiri.
Dalam hal ini, warna NU yang dibawa oleh kelas menengah NU (kiai kampung) menjadi kian kabur, sehingga yang tampak dan nampak dari NU sekarang ini menjadi seragam. Padahal di NU sendiri memiliki banyak corak dan warna. NU tidak pernah satu wajah, bahkan antara satu pondok pesantren dengan pesantren lain memiliki diktum-diktum, adat, dan budaya yang berbeda-beda meski sama-sama NU.
Hegemoni wacana ini telah membuat sejumlah pihak lebih menonjolkan dakwah artifisial, sedang esensi dari peran keulamaan yaitu membaur dengan masyarakat akar rumput, hadir dan berdiri dalam kepentingan keumatan menjadi hilang perlahan. Kita justru lebih melihat peran keulamaan direduksi hanya dengan mengisi majelis sholawat, berdakwah menyampaikan tausiyah, hits di media sosial tapi diam ketika masyarakat menjadi korban atas nama pembangunan.
Memasuki abad kedua ini, saya pikir NU tidak perlu mengarusutamakan wacana tertentu hanya untuk mengukuhkan jamiyyah atau meng-counter ideologi tertentu. NU hari ini hidup dalam arus zaman yang semakin dinamis, NU lahir dari tradisi pesantren dan kini NU tidak hanya ada di pesantren melainkan juga di berbagai sudut dan tempat. Sejarah panjang dari era kolonialisme dan aktivitas para muassis dalam melawan kolonialisme harusnya menjadi cermin bahwa sejak dulu NU selalu berdiri di depan melawan kolonialisme. Penerimaan pada wacana moderasi beragama kemudian meresponnya, menjadi perpanjangan tangan narasi moderasi beragama oleh pemerintah yang pada hakikatnya adalah agenda global agar umat Islam bersikap lentur pada praktik penjajahan, justru sesungguhnya adalah kemunduran daripada maksud para muassis mendirikan jamiyyah ini.
Kolonialisme hari ini telah masuk sangat halus dalam sendi-sendi setiap kehidupan zaman modern ini. Ia juga masuk ke dalam lini setiap pengetahuan kita hari ini. Agenda-agenda kolonialisme terus diproduksi, dikonstruksi sedemikian rupa untuk melanggengkan tirani. Pengetahuan pun dibentuk dan ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Dengan demikian, NU abad kedua mengalami tantangan yang kian tak kasat mata, apapun bentuknya hemat saya kompas utamanya tetaplah melawan kolonialisme dan berdiri bersama mereka yang terpinggirkan dan yang terzalimi. Di sinilah peran keulamaan akan menemukan relevansinya di tengah zaman yang terus bergerak.
