Supremasi Kulit Putih dan Anti-Komunisme Sebagai Strategi Kontra-Insurgensi: Pelajaran dari Imperialisme Inggris di Malaya

Pada Juli tahun ini, anggota parlemen Inggris dengan suara 385 berbanding 26 menyetujui penetapan Palestine Action sebagai organisasi teroris menyusul revisi atas Terrorism Act 2000 (UU Anti-Terorisme Tahun 2000) yang diajukan Menteri Dalam Negeri Yvette Cooper. Penetapan ini diambil tak lama setelah para aktivis Palestine Action menerobos masuk ke RAF Brize Norton, pangkalan Angkatan Udara Inggris terbesar di Oxfordshire, dan menyemprotkan cat merah ke mesin turbin dua pesawat militer. Kepolisian Inggris menyebut aksi itu menyebabkan kerugian senilai jutaan poundsterling.

Sebagian warga Inggris terkejut dan kecewa dengan penetapan ini. Mereka mengeluhkan kini Inggris sudah “menyimpang” dan “otoriter”. Respons ini menunjukkan masih kuatnya ilusi bahwa Inggris dibangun di atas gagasan kebebasan, padahal di saat yang sama, polisi melakukan penangkapan massal terhadap demonstran hanya karena membawa poster dukungan untuk Palestine Action. Respons semacam ini, meski lahir dari niat baik, justru menutupi fakta historis bahwa imperium Inggris sejak awal dibangun di atas penaklukan kolonial dan kekerasan massal—perbudakan, genosida terhadap penduduk asli, dan penindasan terhadap gerakan pembebasan nasional. Selama berabad-abad, kekerasan itu dilakukan terhadap, meminjam Frantz Fanon, “kaum terkutuk di bumi” di seluruh dunia terjajah.

Karena itu, tindakan represif terhadap Palestine Action dan para pendukungnya bukanlah penyimpangan, lebih-lebih sesuatu yang “tak mencerminkan jati diri Inggris”. Sebaliknya, ia justru menunjukkan watak asli imperialisme Inggris: kebutuhan untuk mempertahankan eksistensinya melalui strategi kontra-insurgensi. Strategi inilah yang memungkinkan Inggris, bersama Amerika Serikat, terlibat dalam proyek Zionisme yang mereka rintis di Palestina sejak 1917 lewat Deklarasi Balfour. Pembentukan negara etnis Yahudi Israel pada 1948 kian mengukuhkan proyek kolonial berbasis ras ini. Ronald Storrs, gubernur Inggris pertama di Yerusalem, mengatakan proyek ini dimaksudkan untuk membangun “sebuah Ulster Yahudi kecil yang setia di tengah lautan musuh Arabisme”—sebuah perwujudan dari apa yang disebut akademisi dan diplomat Suriah-Palestina Fayez Sayegh sebagai “[k]epentingan timbal balik” yang “membentuk ikatan antara imperialisme Inggris dan kolonialisme Zionis”.

Kita perlu menelusuri sejarah strategi kontra-insurgensi Inggris sampai periode kekuasaan Inggris di Asia Tenggara pasca-PD II untuk memahaminya secara komprehensif. Pembentukan negara etnis Melayu neo-kolonial pada 1957 di Malaya yang tidak mengikutsertakan Singapura adalah titik acuan yang krusial. Negara etnis ini berdiri di atas demokrasi parlementer ala Westminster dan monarki konstitusional, namun keduanya dijalankan dengan bingkai ideologi supremasi Melayu yang berakar pada ideologi supremasi kulit putih. Pada saat yang sama, proses ini memungkinkan bangkitnya imperialisme AS di kawasan tersebut.

Setelah kekalahan memalukan dari Jepang dalam PD II, Inggris merasa perlu memulihkan kekuasaannya sebagai negara adidaya dengan menata ulang pengaruhnya di Asia Tenggara. Inggris kemudian meninggalkan sistem pemerintahan tak langsung (indirect rule) yang telah diterapkan di Malaya sejak 1874 hingga pendudukan Jepang pada 1942, dan menggantinya dengan pemerintahan langsung ala liberal setelah mereka kembali pada 1945. Louis Mountbatten, Panglima Tertinggi Sekutu untuk Komando Asia Tenggara, mengatakan:

“… [K]ebijakan Administrasi Militer adalah menjalankan kekuasaannya melalui kerja sama dan dukungan rakyat lokal […] Semakin besar keterlibatan rakyat dalam roda pemerintahan, semakin efektif hasilnya. Karena itu, saya memerintahkan Administrasi Militer menjalankan kebijakan liberal dan berwawasan maju.”

Ketika itu, Malaya adalah lumbung dolar di seluruh Persemakmuran Inggris berkat eksploitasi brutal terhadap buruh kontrak dari India dan Cina yang memproduksi karet dan timah. Tenaga kerja merekalah yang menopang pembiayaan negara kesejahteraan Inggris. Tak butuh waktu lama bagi topeng liberalisme itu terlepas dan memperlihatkan wajah kolonial yang sesungguhnya. Dalam sebuah pernyataannya, Mountbatten mengancam akan menggunakan seluruh perangkat hukum terhadap buruh yang berencana mogok. Perlawanan buruh, bagi Mountbatten, adalah bentuk “kerusuhan sipil” yang memicu “kebencian terhadap Administrasi” dan menghambat “proses hukum yang adil”:

“Pemerintah akan menggunakan segenap kekuatannya untuk menindak aksi-aksi semacam ini. Siapa pun yang terlibat akan ditangkap dan dituntut, dan jika mereka adalah orang asing, mereka akan dipulangkan ke negara asal atau kewarganegaraannya.”

Karena proyek kolonial harus terus berjalan untuk menunjang akumulasi kapital demi membangun ulang dan mempertahankan Imperium Inggris pasca-PD II, maka, “pembatasan kebebasan paling tegas dan jelas”, catat Donna Amoroso, “diterapkan pada gerakan buruh.” Pemerintah kolonial juga memperketat aturan soal organisasi. Pada awal Maret 1946, pejabat urusan sipil merevisi Registration of Societies law (UU Pendaftaran Perhimpunan). Dalam aturan baru itu, suatu organisasi “tidak dianggap legal kecuali pemerintah menyatakan demikian”. Apabila aturan baru itu tidak bisa diterapkan pada organisasi tertentu, pemerintah kolonial akan menggunakan UU penghasutan dan pembuangan.

Sisi lain dari strategi kontra-insurgensi Inggris adalah penggunaan narasi rasis tentang “pengaruh komunis” atau “kendali komunis”. Inggris mengulang-ulang narasi ini untuk memecah-belah kekuatan politik antara kelompok komunis (sebagian orang Melayu dan Muslim yang aktif dalam organisasi nasionalis kiri beranggotakan mayoritas Muslim) dan kelompok non-Melayu dalam koalisi yang sama. Padahal mereka semua memperjuangkan tujuan yang sama: kemerdekaan penuh bagi Malaya, termasuk Singapura, sebagai fondasi pembentukan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi melalui pemerataan kekayaan dan restrukturisasi sosial. Proyek kebangsaan ini pada dasarnya anti-kapitalis, anti-rasisme, dan anti-imperialis.

Taktik pecah-belah ini memiliki akar kolonial yang panjang dalam masyarakat Malaya yang tersegregasi secara ras. Tujuan dari taktik pecah-belah adalah mendelegitimasi gerakan anti-kolonial radikal dengan menebar benih-benih kecurigaan di tengah masyarakat luas dan anggota gerakan yang beragam: Muslim Melayu dan non-Melayu; kelompok kiri Melayu dan non-Melayu. Pemerintah kolonial menempelkan label “komunis” atau “Cina” pada gerakan nasionalis kiri untuk memberi kesan seolah-olah gerakan ini tak berhak berbicara atas nama bangsa Melayu. Bagi pemerintah kolonial Inggris, Malaya adalah “satu-satunya tanah air orang Melayu, bukan kelompok etnis lain yang baru menetap maupun sudah tinggal lama di semenanjung”.

Gagasan ini sejalan dengan sekutu mereka, United Malay National Organisation (UMNO), partai kanan yang dipimpin kaum aristokrat Melayu. Sejak awal, UMNO menentang rencana Persatuan Malaya (skema konstitusional untuk membentuk pemerintahan terpusat). UMNO bersikukuh bahwa kedaulatan harus tetap berada di tangan para penguasa Melayu yang mengklaim dirinya sebagai bayangan Tuhan di bumi dan pelindung umat Islam. Dalam studinya, Amrita Malhi meminjam konsep enclosure dari ahli geografi sejarah Gary Fields mengenai pendudukan Israel di Palestina. Ia menunjukkan bahwa Inggris menerapkan bentuk enclosure serupa untuk menindas Partai Komunis Malaya (MCP) melalui perang kontra-insurgensi yang brutal. Inggris menyebut perang kontra-insurgensi yang berlangsung dari 1948 hingga 1960 ini sebagai “Darurat Malaya” (Emergency).

Dalam konteks ini, Darurat Malaya berfungsi sebagai enclosure: pembatasan ruang gerak MCP dan penetapan batas-batas intelektual mengenai apa yang dianggap sebagai politik nasional “yang sah”. Tujuan akhirnya adalah “merekayasa fase transisi menuju kemerdekaan” dengan mengendalikan, membungkam, atau menyingkirkan kelompok-kelompok perlawanan. Malhi menekankan aspek rasis dalam enclosure, misalnya dalam perlakuan Inggris terhadap pemimpin komunis Melayu Muslim, Abdullah C. D. D, dan bagaimana paham komunisme MCP “sengaja dilekatkan pada identitas ‘ke-Cina-an’”. Dengan cara itu, enclosure menggunakan kategori ras untuk mempersempit ruang teritorial dan ideologis yang diakui sebagai politik nasional “yang sah”, yakni ruang yang didominasi oleh UMNO.

Hasilnya adalah tatanan kekuasaan berbasis ras yang menempatkan Malaya sebagai benteng terhadap pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Creech Jones, Sekretaris Negara untuk Urusan Koloni, mengatakan keberhasilan kontra-insurgensi Inggris sebagai “langkah penting dalam ‘Perang Dingin’ melawan komunisme di Timur”. Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah kolonial sengaja memecah-belah kelompok-kelompok anti-kolonial dengan menuding mereka sebagai biang kerok kekerasan. Dengan demikian, Inggris memperoleh dalih untuk melakukan tindakan represif, misalnya melalui instruksi Asisten Sekretaris Negara J. D. Higham selama Darurat Malaya yang memerintahkan para pejabat kolonial menyebut kaum komunis sebagai “bandit” dalam pernyataan-pernyataan publik. “Istilah insurgen tidak boleh digunakan dalam kondisi apapun karena dapat memberi kesan seolah-olah mereka adalah gerakan rakyat yang tulus,” lanjut instruksi tersebut. Dalam sebuah konferensi yang khusus membahas komunisme di Malaya dan Singapura, pemerintah kolonial menekankan bahwa perjuangan komunis tidak boleh dipandang sebagai perjuangan nasional untuk meraih kemerdekaan.

Upaya mendelegitimasi kelompok Kiri Melayu yang mayoritas anggotanya adalah Muslim juga dilakukan dengan cara-cara rasis. Seorang Brigadir Inggris, misalnya, mengatakan bahwa seorang Melayu yang ia anggap “teroris” lebih berbahaya ketimbang “tujuh atau delapan orang Cina”, bukan hanya karena kemampuan tempurnya, tetapi juga karena hegemoni politik yag terbentuk melalui aliansi Inggris–UMNO. Untuk menguatkan narasi gerakan kiri Melayu telah “dipengaruhi komunis”, intelijen Inggris menuduh Partai Nasionalis Melayu (MNP) menjalin kontak dengan Moskow dan tengah mempersiapkan diri untuk perang dunia ketiga agar memuluskan jalan menuju Malaya yang sepenuhnya merdeka.

Tuduhan-tuduhan ini menjadi dasar bagi Inggris, sekutunya, dan media sayap kanan untuk mencitrakan aktor-aktor anti-kolonial sebagai pihak yang irasional, menyimpang, penuh amarah, brutal, bandit, ekstremis, teroris, pengkhianat, tidak setia, atau tidak mewakili rakyat Malaya, termasuk kelompok Melayu Muslim. Semua stereotip ini mengulang kembali mitos kolonial tentang “kaum barbar” yang sejak lama digunakan untuk mendehumanisasi kelompok-kelompok yang melawan penjajahan dan menjustifikasi klaim kolonial tentang “misi peradaban”. Dengan kata lain, Inggris ingin dianggap sebagai “pelindung” masyarakat Melayu. Sampai hari ini, strategi yang sama masih diterapkan, tak terkecuali terhadap gerakan perlawanan Palestina dan gerakan radikal lain yang menantang akumulasi kapital dan ekspansi imperialis yang dipertahankan lewat perang.

Menyadari betapa berbahayanya perpecahan politik yang sengaja diciptakan pemerintah kolonial, pimpinan front persatuan multi-etnis pertama di Malaya—koalisi PUTERA–AMCJA—memberi peringatan. Front ini terdiri dari beragam organisasi Melayu dan non-Melayu yang mewadahi kaum nasionalis, Islamis, komunis, perempuan, kaum muda, kaum tani, dan buruh. Ketua front sekaligus presiden MNP, Ishak Haji Mohamad (dikenal sebagai Pak Sako), berpidato dalam konferensi tahunan di Singapura pada April 1948 bahwa Inggris sedang menjalankan strategi pecah-belah lewat corong utamanya, The Straits Times:

“Tindakan mereka memecah-belah front demokratis di Malaya melalui distorsi, fitnah, dan insinuasi sudah dimulai. Baru-baru ini, pers reaksioner Inggris menerbitkan laporan dari koresponden mereka di Penang yang mengklaim terbentuknya koalisi antara kelompok kiri Melayu, yaitu MNP, dan kelompok kanan Melayu, UMNO. Ini adalah salah satu contoh bagaimana imperialis memelintir fakta untuk menebar bibit-bibit perpecahan di antara kekuatan demokratis.”

Analisis Ishak ini menunjukkan bahwa ia sangat memahami bahwa propaganda anti-komunis yang rasis adalah bagian dari perang psikologis Inggris, sebuah bentuk kekerasan epistemik yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni kolonial. Di Malaya, operasi propaganda ini dijalankan oleh Information and Research Department (IRD), unit rahasia semi-otonom yang dibentuk awal 1948 dan bernaung di bawah Kantor Luar Negeri Inggris di Singapura. Phillip Deery mencatat bahwa IRD menjadi “instrumen kunci dalam ofensif ideologis Inggris terhadap Uni Soviet selama Perang Dingin”. Menurut Deery, para propagandis IRD, yakni penulis pidato, penyiar radio, jurnalis, dan politisi menggunakan “propaganda hitam” (kebohongan dan rumor palsu) dan “propaganda abu-abu” (informasi yang sengaja dipelintir untuk disebar kepada elit politik di dalam maupun luar negeri). Mereka juga lihai memanfaatkan ilmu linguistik dalam propagandanya, seperti dicatat dalam “Memorandum on the Use of Words in Publicity about Communists”:

“Penggunaan kata atau frasa secara berulang untuk menyampaikan makna tertentu adalah cara mendasar dalam strategi publisitas yang terorganisir. Dalam pertarungan memperebutkan opini dunia […] kita wajib menggunakan teknik ini.”

Melalui propaganda anti-komunis, Inggris bersama sekutunya, UMNO, ingin mengisolasi kaum komunis dari kelompok-kelompok lain di Malaya, sekaligus membuat kelompok-kelompok itu menjauh dari kaum komunis. Akibatnya, tujuan politik kaum komunis menjadi samar, dan rakyat kesulitan memahami realitas material yang melahirkan perjuangan tersebut: bagaimana kolonialisme bertaut erat dengan rasisme, kapitalisme, dan imperialisme, dan betapa mendesaknya membangun persatuan di antara kaum terjajah, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Rakyat terjajah mengalami dehumanisasi oleh sistem penindasan yang sama, namun propaganda tersebut menghalangi rakyat untuk menyadari kesalingterkaitannya.

Bagi pemerintah kolonial Inggris, menutup-nutupi realitas materiil dan mendesaknya perlawanan terhadap kolonialisme adalah keniscayaan. Terlebih ketika gerakan pembebasan nasional di Malaya mulai membangun solidaritas anti-kolonial yang bertumpu pada keyakinan bahwa seluruh rakyat terjajah harus bersatu karena mereka memiliki tujuan yang sama: membebaskan diri dari kolonialisme. Persatuan ini, pada gilirannya, memperhebat perlawanan terhadap mesin imperialisme–kapitalisme di dalam maupun luar negeri. Dalam kata-kata Ghassan Kanafani, seorang revolusioner Palestina, tubuh imperialisme “terbentang ke seluruh dunia, kepalanya berada di Asia Timur, jantungnya berada di Timur Tengah, dan pembuluh darahnya merentang dari Afrika hingga Amerika Latin. Di titik mana pun kau melancarkan serangan, kau pasti akan melukainya, dan kau akan menjadi bagian dari Revolusi Dunia […] Palestina bukan semata persoalan rakyat Palestina, tetapi persoalan setiap kaum revolusioner, persoalan seluruh kaum tertindas pada zaman kita.”

Kecemasan Inggris terhadap gerakan pembebasan nasional di Malaya yang multi-etnis dan internasionalis tampak dari ketatnya pengawasan pada aktor-aktor politik dalam gerakan. Untuk menghancurkan gerakan tersebut, Inggris melancarkan perang kontra-insurgensi yang brutal. Perang ini sengaja diberi nama “Darurat Malaya” agar perusahaan-perusahaan asuransi Inggris tidak membatalkan polis mereka. Metode pengawasan yang menjadi inti dari strategi kontra-insurgensi diimpor langsung dari Palestina setelah mandat Inggris berakhir pada Mei 1948. Georgina Sinclair mencatat bahwa serangkaian keadaan darurat di Palestina menjadikan wilayah tersebut laboratorium untuk praktik-praktik pengawasan kolonial dan tempat para perwira polisi kolonial ditempa. Dalam perang ini, Inggris untuk pertama kalinya menggunakan pestisida yang mengandung zat dioksin mematikan—cikal bakal Agent Orange—sebagai bagian dari taktik bumi hangus; membangun kamp-kamp konsentrasi; dan melakukan mutilasi terhadap jenazah. Semuanya dilakukan demi menumpas gerakan pembebasan nasional di Malaya dan melemahkan perlawanan anti-kolonial di Asia Tenggara secara luas.

Sementara tahanan Palestine Action meringkuk di balik jeruji dan rekan-rekan mereka di AS, Italia, Australia, Irlandia, Spanyol, dan Belanda bertaruh nyawa untuk menghancurkan mesin perang imperialis Barat, muncul suara dari sebagian kelompok progresif di Inggris, baik kulit putih maupun non-kulit putih, yang mengulang propaganda imperialis tentang perjuangan anti-imperialis. Beberapa di antaranya bahkan terang-terangan memuji “kebaikan” Imperium Inggris dan menyerukan kerja sama dengan kelompok supremasi kulit putih. Padahal, ideologi inilah yang melandasi berbagai perangkat kekuasaan kolonial. Ideologi ini pula yang selama berabad-abad menebar teror dan kematian pada rakyat tertindas di seluruh dunia, termasuk mereka yang konon dibela kelompok progresif itu. Apabila posisi ini datang dari ketidaktahuan, jauh-jauh hari James Baldwin sudah memberi peringatan:

“Ketidaktahuan yang bersekutu dengan kekuasaan adalah musuh keadilan yang paling kejam.”[]

Artikel ini terbit pertama kali dalam Vox Ummah dengan judul White Supremacy and Anti-Communism as Counter-Insurgency: Lessons from British Imperialism in Malaya, lalu diterjemahkan oleh Islam Bergerak untuk tujuan pendidikan.