Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang (UU) Sumberdaya Air (SDA) 7/2004. Di satu sisi, itu membahagiakan karena telah memotong agenda neoliberal mengkomoditisasi. Di sisi lain, adanya “salah pemahaman” terhadap tata kelola air menyebabkan potensi teoritisasi secara radikal dan emansipatoris dalam sektor tata kelola air, hilang. Tulisan ini berjuang menjelaskannya.
I
Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 mengidap salah pemahaman yang konsepsional. Dari beberapa bagian yang tersurat dalam putusan MK ini, secara analitik terlihat bahwa ia mengandaikan pengelolaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara/Daerah(BUMN/D) adalah antitesis terhadap tata kelola oleh swasta (private).
Privatisasi dalam sektor air berlangsung karena air yang merupakan milik bersama (common good) dijadikan milik swasta, yakni satu atau sekelompok orang dalam bentuk perseroan atau kongsi dagang. Inilah yang terjadi dengan perusahaan air, misalnya, Aqua Danone.
Kesalahpemahaman konsepsional pada putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 terlihat pada halaman 19 putusan a quo,“Tanggung jawab penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum pada prinsipnya adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas dalam hal Pemerintah belum dapat menyelenggarakan sendiri, dan Pemerintah masih tetap memungkinkan menjalankan kewenangannya dalam pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan[sic].” Petikan ini berasal dari putusan MK 008/PII-III/2005, merupakan putusan terhadap UU yang sama yang dikutip kembali oleh para pemohon dan kemudian dikabulkan sepenuhnya oleh putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013.
Kesalahpemahaman serupa muncul pada halaman 20 dalam kritik terhadap Peraturan Pemerintah (PP) 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dimana dalam Pasal 1 butir 9 PP a quo menyatakan bahwa “Penyelenggara pengembangan SPAM adalah BUMN/BUMD, koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat”. Oleh putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 ini dinyatakan sebagai (jalan menuju) “swastanisasi terselubung” (hlm. 20).
Teori yang dianut oleh putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 melihat air sebagai milik bersama. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa kontra tata kelola oleh swasta bukanlah tata kelola oleh negara, namun tata kelola bersama.
Pendapat ini bisa diuji dengan cara melihat tingkat peran kunci rakyat dalam spektrum tata kelola air. Tata kelola oleh swasta seperti Aqua Danone memposisikan rakyat sebagai pembeli. Sementara tata kelola Public-Private-Partnership (PPP) seperti di Jakarta, juga sama, menjadikan rakyat sebagai pembeli. Dalam sistem tata kelola air, “public” diartikan sebagai “negara”. Dan dalam sistem PPP, negara hadir dalam bentuk BUMD yang bermitra dengan sektor swasta. Peran negara semakin kuat dalam tata kelola oleh “public” atau “negara” dimana pengelolaan dilakukan oleh BUMD. Inilah yang terjadi dengan 400-an Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia milik pemerintah daerah.
Lantas, dalam spektrum ini di mana posisi “tata kelola bersama” atau “common-pool”? Belum ada. Karena yang dibayangkan sebagai “common-pool” dalam spektrum di atas adalah PDAM. Kenyataannya, PDAM dikelola oleh BUMD. Dan PDAM bukan tata kelola bersama, karena ia juga hanya memposisikan rakyat sebagai pembeli, bukan pengelola, apalagi pemilik.
Seperti apa tata kelola “common-pool” atau “milik bersama” itu? Tiada lain tiada bukan, ia adalah kooperasi. Dikatakan demikian, karena dalam kooperasi kepemilikan sebuah usaha ada pada semua anggotanya yang juga memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Demikian juga dalam pembagian keuntungan dimana para anggota bisa mendapatkan keuntungan usaha milik bersama ini melalui skema pembagian “sisa hasil usaha” yang biasanya diadakan setahun sekali.
Di titik ini kesalahan pemahaman yang diidap oleh kedua putusan MK di atas menjadi jelas. Putusan MK Nomor 008/PII-III/2005 menggandengkan kooperasi dan swasta dalam anak kalimat “Peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat hanyalah bersifat terbatas.” Sementara putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 memperjelas bahwa menurut MK “koperasi, badan usaha swasta, atau kelompok masyarakat” adalah (jalan menuju) “swastanisasi terselubung.” Jadi, kooperasi bagi putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 di atas adalah swasta, yang kalau kita lihat dari uraian tingkat peran kunci rakyat di atas, jelas salah. Karena, justru dalam bentuk kooperasilah rakyat memiliki peran paling strategis.
II
Mengapa kesalahpemahaman demikian bisa terjadi? Kesalahan ini sangat lazim ditemukan dalam korpus yang membahas tata kelola air minum di seluruh dunia, dan mungkin juga dalam sektor tata kelola sumberdaya alam yang lain seperti hutan, mineral, dan migas. Untuk kasus Indonesia, penulis berpendapat bahwa pengalaman 32 tahun Orde Baru, di mana kooperasi menjadi institusi ekonomi yang busuk dan korup seperti yang banyak terjadi dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi instrumen ideologisasi-represi negara di tingkat desa sekaligus sebagai alat korupsi elit-elit desa yang busuk, telah mempersiapkan semuanya. Praktik jelek Orde Baru berujung trauma ini, disadari atau tidak, terendapkan dalam sedimen pengetahuan kita, bahkan dalam dokumen negara hingga tingkat putusan MK.
Yang terakhir disebutkan, pada gilirannya, membuat kita kehilangan potensi teoritisasi secara radikal dan emansipatoris dari tata kelola “milik bersama,” yang dalam konteks ini adalah kooperasi air. Pertama, kita kehilangan kesempatan pendidikan ideologis yang luas andaikata air minum dikelola secara bersama dalam bentuk kooperasi. Karena rakyat, konsumen sekaligus anggota dan pemilik kooperasi, jelas akan memberlakukan kontrol yang ketat terhadap kooperasinya. Secara teoritis, ini akan menyelesaikan pekerjaan besar: korupsi dan kolusi yang menjamur di tubuh PDAM-PDAM di Indonesia. Muaranya adalah pelayanan yang lebih baik.
Kedua, anggota kooperasi akan bergerak mempertahankan kooperasinya dari proses privatisasi neoliberal, seperti yang dicoba dipotong oleh MK melalui putusan Nomor 85/PUU-XII/2013. Ini rasional karena para anggota kooperasi akan menolak usaha bersamanya diswastanisasi.
Ketiga, kita kehilangan ruang teoritis mematerialkan bagian “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dari UUD 1945. Karena, indikator “dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat” yang berhasil dirumuskan MK dalam putusan No. 3/PUU-VIII/2010adalah: 1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat; 2) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; 3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumberdaya alam; serta 4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam (Arizona 2014, 253).
Untuk poin terakhir, tata kelola bersama atau kooperasi memungkinkan terpenuhinya ke-empat tolok ukur yang dikembangkan MK atas “dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat” karena dalam kooperasi air manfaat bagi, pemerataan untuk, peran kunci oleh, dan penghormatan terhadap rakyat berada pada tingkat yang sebesar-besarnya mengacu pada spektrum “private, PPP, public, dan common-pool” yang dijelaskan di atas. Dengan demikian, agenda progresif penyusunan UU di sektor sumberdaya air ke depan adalah menemukan kembali hal yang hilang ini.
Penulis adalah mahasiswa doktoral UNESCO-IHE, Institute for Water Education, Delft, The Netherland.
