Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) KPU No.1131/PL.02.2-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada 20 September, publik ramai beropini tentang untung dan buntung mendukung salah satu pasangan calon (paslon). Beberapa orang berpendapat paslon Joko
Aksi Hari Tani dengan tuntutan “tanah untu rakyat”, “adili perampas tanah rakyat”, dan “bebaskan pejuang agraria”. Kredit gambar: kpa.or..id Indonesia memiliki luas daratan sekitar 192 juta hektar, dan berdasarkan rencana tata ruang nasional, sekitar 67 juta hektarnya (35%) akan diperuntukkan sebagai kawasan lindung, sementara sisanya,
“Lebih mudah membayangkan kejatuhan negara daripada kehancuran kapitalisme”, demikian isi salah satu komentar Zizek dalam wawancara yang dipandu Anja Steinbauer[1]. Alih-alih menjadi akar pelbagai krisis, kapitalisme malah ditematisasi sang filsuf sebagai fenomena ontologis dan solusi bagi seluruh tatanan masyarakat. Beberapa dekade sebelum Zizek mengemukakan tesisnya,
Visi Transformasi Agraria dan Tantangan Realisasinya UUD 1945 (Pasal 33 ayat 3) dan UU Pokok Agraria (Pasal 1 ayat 1) telah memandatkan negara untuk memper-gunakan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang dikandungnya, guna mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam rangka ini, UU No. 56