Browse By

Mengurai Kekusutan Siasat Politik “Progresif”

Sumber gambar: Getty Images

oleh: Suarbudaya Rahadian dan Christian Yahya

Tulisan ini awalnya dimaksudkan untuk melanjutkan rangkaian perdebatan tentang gerakan progresif pasca-Pilpres 2019 di IndoProgress. Ketika kami mengirim tulisan ini, editor IndoProgress meminta kami untuk menghapus setengah isi tulisan kami demi kepentingan praktisnya. Kami tentunya menolak. Catatan yang diberikannya pada tulisan kami telah satu per satu kami bantah. Karena Sang Editor tidak setuju dengan banyak hal dan ingin mengarahkan tulisan ini, kami memintanya untuk membuat tulisan tandingan. Namun sayang sekali, dia lebih memilih untuk menghentikan percakapan di tengah jalan, mengesampingkan integritasnya, serta mengingkari visi dan misi situsnya: “kami terbuka pada keragaman perspektif dan paham pemikiran”, “mendukung penuh demokratisasi ilmu pengetahuan, sebagai jalan untuk memerangi dogmatisme dalam pemikiran.” Oleh karena itu, tidak ada platform yang lebih tepat untuk memuat tulisan ini daripada Islam Bergerak.

*

Bagian pertama dari tulisan ini adalah respons terhadap tulisan Abdil Mughis Mudhoffir dan Inaya Rakhmani di IndoProgress yang berjudul “Politik “Progresif” Pasca Pilpres 2019”.

Tanggapan terhadap respons kami atas tulisan Airlangga Pribadi pada 15 Mei 2019 silam telah menghasilkan silang percakapan yang menarik dan tidak terduga. Tidak terduga, karena bukan Airlangga Pribadi yang pertama-tama merespons, tetapi Abdil Mughis Mudhoffir-Inaya Rakhmani dan Appridzani Syahfrullah. Menarik, karena tanggapan kedua tulisan tersebut memaparkan butir-butir pemikiran yang perlu ditanggapi dengan serius.

Kami bersyukur atas kesemarakan yang ditimbulkan dari percakapan perihal politik alternatif. Kami meyakini hal ini adalah indikasi adanya riak-riak yang memberi kontribusi bagi masa depan gerakan politik alternatif di Indonesia.

Kami akan mengawali dengan pernyataan bahwa politik alternatif dan segala strategi untuk membangunnya adalah hal yang kompleks. Sejurus dengan itu, kerumitan ini seringkali membuat banyak orang terjerat dalam kekusutan bernalar yang sebenarnya dapat dihindari. Kekusutan itulah yang kami jumpai dalam argumentasi Mughis dan Inaya, dan terlebih dalam tulisan Appridzani.

Berikut adalah tanggapan kami terhadap tulisan Mughis dan Inaya:

1. Kami tidak menentang bahwa polarisasi yang dihasilkan pemilu itu bersifat buatan atau engineered.

Kami justru ingin membongkarnya supaya kedok polarisasi itu terbuka lebar untuk dilihat semua orang. Kita juga harus mengakui bahwa polarisasi yang dihasilkan pemilu telah membuat begitu banyak orang hanya mampu berpikir secara biner: baik/jahat, Islam/Pancasila, Jokowi/Prabowo, cebong/kampret. Pembelahan biner yang sangat reduksionis inilah yang harus dibongkar.

Untuk itu pula dalam tulisan kami, kami menyerukan perlunya membangun kutub ketiga untuk keluar dari dualisme kekanak-kanakan tersebut. Dan kami sedang melakukan tugas berat yang selama ini dihindari para oportunis: membangun blok politik baru.

Sebuah gerakan yang ingin mengubah masyarakat tidak dapat membatasi dirinya pada politik elektoral. Terlebih menggunakan sistem politik yang sudah dibentuk khusus oleh dan untuk partai-partai feodal yang tidak ada bedanya dengan satu sama lain.

Namun jika kondisi sudah matang dan perubahan terhadap sistem elektoral kita sudah dilakukan, kami sama sekali tidak akan menghindari kesempatan untuk masuk ke dalamnya, tetapi kendaraan politiknya harus ada terlebih dahulu. Membangun kendaraan itulah yang sedang kami lakukan sekarang.

Salah satu alasan gerakan kiri gagal mengadakan perubahan di mana-mana adalah karena mereka malah menghindari hal yang harus dilakukan untuk mengganti tatanan: merebut kekuasaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah dunia tanpa memiliki kekuasaan dan kekuatan politik? Tidak ada.

2.  Lowest common denominator (penyebut umum terendah)

Menurut kami golput adalah lowest common denominator. Jumlah golput pada Pilpres 2019 adalah 45.730.269 (22,9 persen). Lebih dari 45 juta! Sementara pada Pileg, 60.016.610 (30 persen). Fakta ini adalah common denominator.[1]


[1] Angka golput ini penulis dapatkan dengan mengolah data rekapitulasi resmi Pilpres 2019 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jumlah orang golput bahkan lebih banyak dari jumlah suara yang didapatkan 11 partai terbawah dari 16 partai dalam pileg kemarin: PKS (11.493.663), Demokrat (10.876.507), PAN (9.572.623),PPP (6.323.147), Perindo (3.738.320), Berkarya (2.929.495), PSI (2.650.361), Hanura (2.161.507), PBB (1.099.848), Garuda (702.536), dan PKPI (312.775). Jumlah pemilih 11 partai saja tidak mendekati 60 juta! Bahkan angka golput pada Pileg 2019 menyamai jumlah suara yang didapatkan tiga partai teratas: PDIP, Gerindra, dan Golkar.

Fakta ini berbicara keras bahwa ada kejenuhan kronis terhadap partai dan konstelasi politik yang ada hari ini. 60 juta lebih pemilih golput adalah potensi perluasan massa yang perlu diberi ruang baru. Angka golput yang tinggi adalah perekat awal sebelum kita bisa mulai apa-apa. Itulah lowest common denominator kita. Artinya, walaupun diteror habis-habisan oleh pemerintah dan seluruh aparatur negara untuk memilih pada pemilu, orang-orang sudah muak dengan semua sampah yang ditawarkan sistem politik kita. Itu menunjukkan mereka perlu kendaraan baru.

3. Pertentangan yang nyata adalah pertentangan kelas

Mughis dan Inaya mengatakan bahwa “pertentangan yang nyata bukan antara konservatisme versus liberalisme; atau monisme versus pluralisme; melainkan antara kepentingan mengakumulasi sumber daya material secara privat dengan kepentingan untuk redistribusi kekayaan yang telah memusat.”

Pertentangan yang nyata bagi kami bukan “antara kepentingan mengakumulasi sumber daya material secara privat dengan redistribusi kekayaan yang telah memusat.” Redistribusi kekayaan adalah proyek semua welfare state di negara mana pun.

Pertentangan sesungguhnya adalah antara dua kelas sosial yang saling berlawanan—kapitalis dan pekerja, serta antara sistem yang menciptakan pembelahan ini—kapitalisme—dengan sistem yang akan menggantikannya—sosialisme.

4. Definisi kaum  “progresif”

Siapa yang hari ini layak diberi cap “progresif”? Orang-orang yang ingin mempertahankan sistem ekonomi dan politik yang ada, atau orang-orang yang ingin menggantikannya? Apakah orang-orang yang tidak paham definisi sosialisme, contohnya, layak disebut “progresif”?

Kami melempar pertanyaan-pertanyaan ini karena kata ini sering sekali digunakan untuk melabel siapa saja yang dianggap cukup “oke” atau “keren”. Sama seperti “Pancasila” yang selalu digunakan elite politik Indonesia dan pendukungnya untuk mengecap, mengesahkan, atau membenarkan apa saja. Diskusi yang serius untuk membongkar kata-kata ini sangat diperlukan hari ini.

5. Tugas Inteligensia

Tugas inteligensia bukan sekadar “mengurai dan menantang dominasi hubungan-hubungan kekuasaan yang predatorial, baik yang dilakukan para elite maupun quasi-elite (inteligensia), yang turut melanggengkan ketimpangan sosial dan ekonomi ini.”

Menurut kami, tugas inteligensia adalah mencari cara agar jurang ketimpangan menjadi bagian dari sejarah masa lalu, dengan cara membongkar lalu kemudian menggantikan sistem yang lama dengan sebuah sistem baru yang tidak memungkinkan ketimpangan itu terjadi kembali. Lebih jauh, menghapus ketimpangan seharusnya bukan dijadikan tujuan, tetapi konsekuensi dari terciptanya tatanan masyarakat yang baru.

Inteligensia bertugas untuk menunjang kapasitas dan kesadaran kelas pekerja agar melampaui kondisi-kondisi yang membatasinya. Peran intelektual adalah menggugat apa yang sudah dianggap kodrati, mentransformasi norma, budaya, tradisi, konsepsi moralitas, relasi sosial, serta mengkonfigurasi ulang struktur-struktur yang dominan dalam masyarakat.

6. Agenda Politik “Progresif

“Melalui tulisan ini, kami menyerukan agenda politik progresif yang memperkuat institusi-institusi publik dalam memberikan layanan dasar kepada siapapun sebagai jalan tempuh, baik dari kelompok masyarakat sipil, birokrat reformis, intelektual publik, dan yang lainnya.”

Bagi kami ini adalah sebuah kekeliruan. Memperkuat institusi publik itu tugas pemerintah, siapa pun yang berkuasa diamanatkan untuk mengembangkan institusi publik. Memperkuat institusi publik saat ini justru memperkuat legitimasi pemerintahan yang ada. Tugas kaum kiri adalah meyakinkan orang-orang bahwa institusi-institusi publik tidak akan digunakan sebagaimana seharusnya selama ia masih berada di tangan pemerintahan yang ada, bukan melakukan sesuatu yang justru akan menambah legitimasi penguasa.

Menurut kami alasan lain mengapa kiri selalu gagal pada abad ini adalah karena mereka gemar mengulang kegagalan. Mengambil contoh DSA (Democratic Socialists of America) di Amerika, mereka saat ini berada di persimpangan kritis. DSA dapat memilih untuk merintis jalan bagi politik kelas yang mandiri atau membujuk orang-orang yang kecewa dengan Partai Demokrat alias “Partai Republik yang pro-LGBT”untuk kembali ke dalamnya.

Jika DSA berkomitmen untuk hanya mendukung kandidat-kandidat independen yang tidak terlekat dengan Partai Demokrat dan menjelaskan perlunya mendirikan partai baru, mereka bisa mempercepat proses kesadaran kelas yang sudah mulai meresap ke dalam masyarakat Amerika. Namun jika mereka memilih untuk mencoba “mendorong Partai Demokrat ke kiri”, mereka mungkin akan meraih keuntungan dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, mereka akan berakhir menjadi kumpulan apologis bagi kegagalan reformisme.

Seperti yang kita lihat dalam Pilpres 2016 di Amerika, elite Demokrat dengan begitu mudahnya menyingkirkan Bernie Sanders dengan mencuranginya karena ia dianggap sudah berbeda kepentingan dengan status quo. Ia pun kemudian terpaksa untuk mengekor Hillary Clinton yang dibeking oleh elite-elite Demokrat. Hal yang sama akan terjadi dengan kandidat-kandidat lain yang “menumpang” di Partai Demokrat jika suatu saat mereka masuk ke kancah nasional, baik itu Alexandria Ocasio-Cortez atau Rashida Tlaib. Kenapa?

Pertama, mereka hanya petugas partai. Kedua, Partai Demokrat didanai oleh organisasi, pengusaha, dan perusahaan yang juga menyumbang ke Partai Republik sehingga kepentingan mereka tidak jauh berbeda dan ini membentuk arah kebijakan partai. Ketiga, Partai Demokrat tidak dibentuk untuk mengusung agenda politik kelas.

Oleh karena itu, tanpa kendaraan politik yang mandiri, kaum “progresif” lagi-lagi akan kembali mengalami kegagalan.

Ke depannya, politik Amerika dan Indonesia akan lebih terpolarisasi daripada sebelumnya dan akan jauh lebih buruk ketika krisis ekonomi berikutnya melanda. Namun, prinsip “asal bukan Trump” atau “asal bukan Prabowo” yang dianut begitu banyak orang tidak akan membawa kita ke mana-mana. Ia justru akan semakin menjeremuskan kita dalam lingkaran setan kegagalan.

Yang dibutuhkan sekarang bukanlah populisme murahan atau mencari “isu bersama”, tetapi sebuah politik yang dengan jelas menggambarkan pembagian kelas dan relasi produksi yang ada dalam masyarakat.

*

Bagian kedua tulisan ini adalah respons terhadap tulisan Appridzani Syahfrullah di IndoProgress yang berjudul “Kiri Indonesia Menunggu Ratu Adil”.

Appridzani membuka tulisannya dengan tawaran “kontribusi untuk perdebatan”. Dia menawarkan pendekatan refleksi historis yang menurutnya akan berkontribusi dalam perbincangan ini. Masalahnya, kami menilai Appridzani tidak menambahkan apa-apa selain memperumit persoalan.

Refleksi historis yang ditawarkannya seumpama paparan ensiklopedia daring: penuh informasi namun tidak tepat sasaran dan jauh dari reflektif. Ini sebangun dengan pendapat Mughis ketika mengomentari tulisan Appridzani: “Mendukung posisi Airlangga Pribadi dengan argumen sejarah, tapi bacaan sejarahnya kurang cermat.”

Berikut adalah beberapa masalah dari argumentasi Appridzani:

1. Semua kisah tentang gerakan kiri oleh Appridzani berada dalam konteks sosial dan politik yang sama sekali berbeda dengan situasi hari ini.

Mulai dari Geraf (Gerakan Rakyat Antifasis) yang diorganisir Amir Sjarifuddin, Musso, dan lain-lain berada dalam konteks prakemerdekaan, sebelum negara ini lahir. Kompleksitas pengorganisasian pun terbingkai dalam semangat nasionalisme yang kala itu menjadi ide populer di kalangan terdidik.

Lebih jauh dari itu, kita dapat melihat kegagalan PKI yang memilih untuk mengekor Sukarno ketimbang memimpin basis massanya menuju ke arah politik yang mandiri dan revolusioner. Kegagalan inilah yang turut berperan dalam kematian mereka sebagai organisasi politik.

Sistem politik di Indonesia saat ini sudah berubah total. Wacana “masuk ke dalam pemerintahan” sudah dilakukan oleh para mantan aktivis PRD dan 1998. Apa saja yang sudah mereka lakukan sejak masuk kandang? Kalau Appridzani mau berpikir dengan jernih, seharusnya bertanyalah kenapa kegagalan itu hendak diulangi.

2. Merayakan “Kemajuan Kecil”

Jika ditilik, cara membaca sejarah gerakan progresif yang dilakukan Appridzani berpangkal pada sebuah tujuan—apologetika untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi.

Hal ini dapat kita lihat ketika Appridzani secara serampangan mengaitkan jabatan kelas dua yang dianugerahkan Jokowi kepada Teten Masduki dan Hilmar Farid dengan kemajuan agenda progresif.

Orang-orang yang mawas diri tentu sadar bahwa jabatan yang diampu kedua mantan aktivis itu tidak punya dampak apa-apa kepada politik progresif hingga hari ini. Tetapi bukan itu hal yang paling fatal dalam tulisannya. Hal yang paling delusional adalah bagaimana Appridzani mengatakan adanya perubahan signifikan karena terbitnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Sampai tulisan ini dibuat, kami tidak menemukan kapan dan di mana pemajuan kebudayaan nasional yang signifikan terjadi. Acara kesenian yang melibatkan penyintas ‘65, misalnya Belok Kiri Fest 2016, seperti diketahui berakhir dengan pengesahan larangan acara itu lewat keputusan PTUN. Kami sampai hari ini bertanya-tanya, “Di mana Teten Masduki dan Hilmar Farid saat pembubaran dan pemboikotan acara ini terjadi?”

Oh iya, mungkin Appridzani lupa. Penyerbuan terhadap acara kesenian dan seminar seputar genosida 1965-66 juga terjadi secara mengerikan pada September 2017. Suarbudaya adalah salah satu orang yang hadir di acara malam itu.

Acara yang diadakan di LBH Jakarta itu diserbu ribuan anggota ormas agama dan nasionalis. Ratusan orang terjebak di Gedung LBH Jakarta dan tidak berdaya untuk melarikan diri. Polisi bahkan sebelumnya telah memblokade seminar tersebut dan membiarkan para peserta, yang kebanyakan lansia, menunggu di luar gedung.

Pemerintah sama sekali tidak bersuara soal itu dan malah melegitimasinya. Jokowi telah setidaknya empat kali mengatakan akan menggebuk dan “memberantas warisan komunisme dan PKI agar lenyap dari negeri Indonesia selamanya.” Kami berharap ketika Appridzani mengatakan bahwa di bawah rezim ini “suara kelompok kiri mulai terakomodir”, dia antara sedang bercanda atau berhalusinasi.

Mana komitmen pemerintahan Jokowi yang konon berupaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Tanyakanlah kepada para penyintas ‘65 dan para korban pelanggaran HAM di setiap Aksi Kamisan sejauh apa komitmen Jokowi dalam mewujudkan penyelesaian kasus-kasus mereka.

Saya (Suarbudaya), sebagai salah seorang presidium Forum 65, menemukan penyelesaian kasus genosida ‘65-66 semakin jauh panggang dari api. Alih-alih diberdayakan oleh pemerintahan Jokowi, penyintas ‘65 telah diperdaya habis-habisan oleh rezim ini.

Pernyataan Appridzani bahwa “pemerintah Jokowi mempunyai kemauan untuk merangkai rekonsiliasi” patut ditertawakan. Dalam bukunya Musim Menjagal, Geoffrey Robinson menulis bahwa, “bahasa rekonsiliasi lebih sering digunakan untuk menghindari seruan untuk keadilan dan mengatakan kebenaran.” Dan benar. Jangankan penyelesaian komprehensif atas kasus 1965-66, wacana “rekonsiliasi” tersebut pun akhirnya tidak berujung pada apa-apa.

Pesan kami buat Appridzani: tidak ada yang salah dengan pilihan Anda menjadi pendukung atau apologis Jokowi, tetapi tidak perlu secara gegabah memutar balik fakta dan abai terhadap kenyataan. 

3. “Intervensi” ala Appridzani dan Airlangga

Appridzani dan Airlangga mungkin perlu menjelaskan apa yang mereka maksud dengan “intervensi” supaya tidak ada dusta di antara kita.

Jika yang mereka maksud adalah memasukkan orang-orang “progresif” ke dalam sistem politik yang ada, maka ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya: Lewat partai apa? Siapa pemilik partai tersebut dan pemodal di balik mereka?

Andaikan jawabannya PDIP, maka ada pertanyaan lagi: Niat Anda menyusupi lalu mengubah arah partai atau mengikuti garis partai? Anda yakin tidak sedang dipermainkan oleh elite partai? Menurut Anda orang-orang yang mendirikan partai itu akan dengan sukarela diambil alih?

Tanpa memperjelas makna “intervensi” ini, maka membawanya ke permukaan dari awal sudah sia-sia.

Anggaplah anjuran untuk “mengintervensi” adalah untuk cemplung berbarengan ke dalam salah satu partai dari partai-partai politik yang tersedia, setidaknya yang menurut definisinya paling tidak reaksioner di antara yang reaksioner. Maka langkah selanjutnya adalah untuk memanfaatkan massa mengambang untuk memperluas dukungan bagi partai tersebut, karena—seperti yang dipaparkan Mughis dan Inaya—tidak ada satu pun partai yang memiliki basis massa yang kuat.

Jika itu yang dimaksud Appridzani dan Airlangga sebagai “intervensi”, maka kami berbeda 180 derajat. Tetapi dia sudah menjalankan perannya sebagai konsultan politik dengan sangat baik.

Kami sama sekali tidak berniat untuk melakukan “intervensi”. Atau menganggap bahwa menyusupi elemen-elemen reaksioner dengan harapan bahwa suatu saat kami dapat mengubahnya menjadi “progresif”, kami sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang radikal. Itu mimpi siang bolong yang berasal dari kegagalan membaca kenyataan politik di Indonesia.

Yang sedang kami lakukan bersama saat ini adalah membangun kendaraan politik baru dengan platform yang jelas. Tanpa tedeng aling-aling, kami semua yang terlibat di dalamnya ingin hidup dalam masyarakat yang baru, yang mensyaratkan sistem ekonomi dan politik yang baru pula. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kekuasaan sudah di tangan kelas pekerja. Tanpa orientasi itu, maka kami semua cukup mengenakan kembali kostum aktivis akhir pekan dan kembali ke markas masing-masing.

4. Basa-basi “persatuan”

Hari-hari ini pendukung Jokowi dan Prabowo tak henti-hentinya membenarkan tindakan junjungannya masing-masing. Pemilu ini telah melahirkan lebih lebih banyak jurkam dan jubir ketimbang akal-akal yang jernih. Jika orang-orang ini yang dimaksud Appridzani harus kita gandeng untuk mewujudkan “persatuan total”, mungkin ada baiknya mereka melepas ilusi mereka terhadap junjungannya terlebih dahulu.

Persatuan bukan sesuatu yang harus dicapai. Persatuan akan tercapai dengan sendirinya jika semua orang sudah mencapai tahap kesadaran tertentu, organisasi politik sudah solid dan matang, dan platform yang jelas sudah dirancang. Ketika semua orang sadar bahwa dikooptasi dan dijinakkan oleh penguasa bukan merupakan suatu pencapaian, tetapi justru langkah mundur, barulah kemudian persatuan mungkin terjadi. Selama itu belum terjadi, maka segala basa-basi tentang “persatuan” hanya akan berakhir sebagai slogan May Day.

Atau mungkin orang-orang “progresif” selama ini hanya membentangkan slogan-slogan moralistis tanpa niat untuk mengganti tatanan yang ada sembari menunggu kapitalisme yang lebih ramah dan manusiawi? Jika iya, ada kekeliruan dalam memahami kapitalisme.

Yang kita perlukan hari ini adalah mempelajari sistem ini secara serius. Bagaimana kita bisa membongkar sesuatu yang kita tidak tahu di mana letaknya? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi akar dari berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari, baik secara makro maupun mikro? Bagaimana kita bisa menggantikan sebuah sistem jika kita tidak memahaminya secara utuh—cara ia beroperasi, serta gejala-gejala dan kecenderungan-kecenderungan yang ditimbulkannya?

Appridzani, yang menunggu “Ratu Adil” bukan “Kiri Indonesia”, tetapi orang-orang yang sampai sekarang enggan berhenti menjadi corong junjungannya.

*

Sebelum bicara lebih jauh lagi, kami pikir beberapa pokok pendapat yang kami paparkan di atas layak dipikirkan baik-baik. Kekusutan istilah, kerangka berpikir, dan naluri koncoisme tampaknya adalah hal-hal mendasar yang harus kita bereskan sebelum kita bicara lebih jauh soal pembentukan politik alternatif dan bagaimana mewujudkannya.

***

Suarbudaya Rahadian adalah pendeta Gereja Komunitas Anugerah – Reformed Baptist Salemba

Christian Yahya adalah jurnalis di sebuah media nasional

Tinggalkan Balasan