Browse By

Pilpres 2019, Konsolidasi, dan Rekonfigurasi Kelas Kapitalis

Sumber gambar: Film “Sexy Killers”

Pengantar


Pemilihan Presiden di Indonesia tahun ini mendapat sorotan luas dari media dan pengamat internasional. Financial Times menyebutnya sebagai pemilu satu-hari terbesar di dunia yang menggabungkan pemilihan presiden dengan legislatif, koresponden The Guardian mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga dan mayoritas Muslim terbesar di dunia dengan 193 juta pemilih.  Sejak aksi massa akbar 212 di tahun 2016, segala manuver dari kedua kubu selama tiga tahun terakhir ini membuat persaingan antara petahana Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto semakin mengundang perhatian, polarisasi dan keterlibatan masyarakat dalam pilpres. Litbang Kompas menyatakan tingkat partisipasi pemilih di 2019 naik sebesar 80,90 persen, dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 70 persen. Dari sisi demokrasi prosedural, ini merupakan bentuk antusiasme rakyat yang memuncak setelah pergulatan panjang soal nasib negara dari berbagai perdebatan sengit terutama soal isu politik identitas dan kesejahteraan ekonomi.

Setelah kotak suara terisi, selanjutnya adalah membuka kotak pandora. Ini tentu jauh lebih kompleks dan ruwet.

Namun, apakah pesta elektoral ini cukup untuk menyatakan demokrasi kita telah membaik? Apakah keberhasilan memobilisasi massa dengan sentimen identitas beserta segala reaksinya terbukti ampuh membuat masyarakat ‘melek’ politik dan ‘aktif’ berpartisipasi?

Dua hari sebelum Pilpres 2019 dilaksanakan, sekelompok santri progresif mengadakan diskusi dan rilis pers bertajuk ‘Suara Santri untuk Politik Alternatif’. Isinya adalah pernyataan sikap mereka untuk golput alias tidak memilih dalam pesta demokrasi elektoral. Alasannya tegas: Pemilu tahun ini merupakan ajang kekuatan kapitalis oligarkis yang bermain dalam konsesi izin tambang, perkebunan, kehutanan, dan infrastruktur untuk kepentingan elektoral mereka. Sambil memanfaatkan suara massa – termasuk santri – penderitaan rakyat diangkat sebagai janji-janji perbaikan hidup sembari seiring waktu memeras keringat dan ruang hidup rakyat di bawah logika neoliberalisme.

Tentu, banyak dari kita memiliki berbagai pandangan tentang faedah (atau tidak faedah) menyoblos dalam pemilu 2019. Ada yang memang yakin bahwa pilihan mereka adalah yang terbaik diantara yang tersedia, dan dengan senang hati memilih karena merasa mempraktikkan statusnya sebagai warganegara. Ada yang memilih berdasarkan argumen lesser of two evils (memilih yang paling baik diantara yang buruk). Bagi yang tidak memilih, beragam juga alasannya. Perdebatan soal demokrasi elektoral yang kopong dan ratapan atas pesta menyoblos tiap lima tahun sekali yang sekadar seremonial sudah banyak disuarakan dan dibahas dengan baik oleh berbagai tulisan.

Pertanyaan yang lebih krusial untuk diajukan adalah, setelah pilpres usai, apa yang terjadi selanjutnya dengan kotak pandora demokrasi di era neoliberalisme, yang berisi paradoks, inkonsistensi, dan kontradiksi? Pertarungan apa yang berada dibalik kontestasi ini?

Hal ini urgen untuk dikaji mengingat bahwa politik identitas kental mewarnai Pilpres 2019. Meski populisme Islam dianggap dominan sejak gerakan 212, respon kritis terhadap fenomena tersebut melalui kaca mata politik identitas yang sama beresiko menggeser persoalan sesungguhnya. Emilianus Yakob Sese Tolo dalam tulisannya, Pemilu 2019 dan Politik Identitas Berbasis Agama Nasrani di NTT misalnya, melihat efek dan eksploitasi politik identitas agama dalam lingkup yang reaksioner. Meski fakta dan temuan yang ia sampaikan penting dan aktual, ia tidak menguliti apa yang dimaksud dengan ‘politik identitas’, seolah term tersebut sudah absah dengan sendirinya tanpa eksplorasi konseptual dan operasional. Tulisannya tersebut tidak menyinggung sama sekali aspek-aspek ekonomi politik di NTT yang sangat tajam ia tulis dalam artikel Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores (2016) atau soal pilkada borjuis di NTT. Ia tidak menjelaskan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi kemunculan yang ia sebut sebagai ‘politik identitas’ dalam Pemilu 2019 di NTT dan mengabaikan aspek-aspek penting dari tulisan-tulisannya yang lain yang membentuk konstelasi dan ketegangan politik di wilayah tersebut.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, penulis hendak merefleksikan Pilpres 2019 ini dengan mencoba menawarkan perspektif tentang pertarungan dan dinamikanya.

Populisme dan Kapitalisme


Pilpres 2019 mencerminkan proses kepentingan sosial dan ekonomi dari faksi yang berbeda dan bagaimana pertarungan terjadi di dasar masyarakat Indonesia. Kontestasi ini tidak hanya mewakili narasi nasionalisme yang diperebutkan dan konflik antara kelas kapitalis baru dan lama, tetapi sebagai upaya kelas kapitalis nasional lama yang tersisa dari rezim Orde Baru (1966-1998) untuk mendapatkan kembali dan mengatur kembali kekuasaan otoriter mereka di bawah neoliberalisme melalui berbagai komprominya dengan kelas kapitalis baru di tingkat lokal maupun nasional. Neoliberalisme sendiri merupakan bentuk dari corak kapitalisme gaya baru (Ayers dan Saad-Filho, 2015).

Politik populis adalah istilah yang kontradiktif dan diterapkan dalam berbagai cara, karena pemerintah sayap kiri dan kanan dapat merangkumnya. Ini merujuk pada praktik mobilisasi yang luas berdasarkan aspirasi massa yang tertindas atau terabaikan. Populisme otoriter dapat dipahami sebagai gerakan dengan narasi yang kuat untuk mengambil kembali kendali ‘rakyat’ dengan menarik batas antara orang dalam dan orang luar – seringkali dengan nada rasis – dan menjaga nasionalisme, dengan merujuk pada berbagai hubungan politik dan ideologis antara kelas yang berkuasa dan negara (Ian Scoones et al., 2018). Yang paling terkenal dari pemerintahan populis kiri kontemporer adalah ‘pink-tide’ di negara-negara Amerika Latin di Venezuela, Bolivia, dan Ekuador antara tahun 1990 hingga awal 2000-an. Dalam era neoliberal saat ini, kemunduran demokrasi liberal dan ketergantungannya yang simultan pada intervensi negara dan individualisme pasar telah menarik kecenderungan ke arah neoliberalisme otoriter sayap kanan (Boffo et al., 2019).

Populisme otoriter sayap kanan di Brazil oleh Presiden Bolsonaro yang terpilih dari hasil Pemilu 2018 lalu misalnya, juga didukung oleh kelompok gereja Kristen Evangelikal. Keterlibatan politik agama dalam kontestasi semacam ini signifikan dalam meraup suara massa dan memberikan legitimasi atas pemerintah. Populisme semacam ini juga terjadi dalam konteks Islam politik, dan di Indonesia, karakter otoriternya dapat ditemui pada sosok seperti Prabowo. Populisme Islam adalah gerakan politik baru yang muncul dalam neoliberalisme dan menemukan narasi eksplisit dan khalayak luas di politik pemilu saat ini di Indonesia. Populisme Islam baru ini didefinisikan oleh reposisi orang-orang Muslim yang terpinggirkan (umat) dalam negara-bangsa yang menghomogenisasikan politik identitasnya tetapi menangkap aliansi multi-kelas untuk perjuangan kekuasaan dan persaingan sumber daya (Hadiz, 2016).

Karya klasik Robison Indonesia: The Rise of Capital (1986) menegaskan bahwa kelas kapitalis domestik dan kapital milik negara membentuk sejarah kontemporer Indonesia. Selanjutnya, sejak tahun 1949 negara Indonesia telah menyediakan kondisi untuk akumulasi kapital dan mengelola ketegangan antara unsur-unsur kapital. Dalam studinya tentang populisme Islam di Indonesia, Hadiz (2016) menyoroti bahwa gerakan politik baru ini adalah produk dari perjuangan kontemporer untuk kekuasaan dan sumber daya material dan hasil konflik di berbagai konteks sosial dan sejarah. Ini menandai ketegangan yang tanpa preseden antara Islam dan negara di Indonesia dalam kampanye Pilpres 2019.

Sebelum meluncur ke dinamika pilpres, perlu kita tengok kembali kilas balik potongan trayektori sejarah yang membentuk alur demokrasi dan politik negeri ini.

Hantu komunisme


Warisan Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan bagian dari embrio gerakan nasionalisme. Awalnya adalah perpecahan dari faksi-Marxis Sarekat Islam (SI) – organisasi massa terbesar di 1920-an di nusantara – di tahun-tahun awal PKI mampu merekonsiliasi nilai-nilai Islam dan Marxisme untuk meraih massa luas. Di tahun 1950-an sampai pemusnahan massal yang brutal pada 1965, PKI adalah partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Cina (McVey, 2006). Pada tahun 1966, Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan sebagai presiden di bawah Orde Baru dan memulai pemberantasan komunis yang telah merenggut 500,000 hingga satu juta jiwa hanya dalam beberapa tahun (Roosa, 2006).

Rezim ini mempraktikkan salah satu pembantaian paling kejam dari abad kedua puluh yang meletakkan dasar bagi pertumbuhan kapitalisme di Indonesia sebagai proses akumulasi primitif (Farid, 2005). Di bawah otoritaranisme Orde Baru, pemusnahan PKI membuat rezim praktis tanpa kekuatan oposisi. Munculnya kelas sosial baru tidak hanya menciptakan kelas pekerja industri baru dan kelas menengah perkotaan, tetapi kelas kapitalis domestik yang kuat dan konglomerat bisnis raksasa dengan dukungan negara. Negara memelihara dan melindungi kepentingan oligarkis kapitalis (Hadiz, 2001).

Krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an membawa era Reformasi pada 1998 yang memaksa Soeharto mundur. Rezim telah berhasil membuat pemisahan sejarah hampir secara komprehensif antara Islam dan ideologi kiri, mendemonisasi dan menekan setiap gerakan dan gagasan kiri serta membatasi Islam sebagai kekuatan sosial hanya untuk mempertahankan kekuatan oligarki Soeharto sementara pada saat yang sama mendepolitisasinya. Berbeda dengan NU dan Muhammadiyah yang sudah ada sejak pra-kemerdekaan, Reformasi menghidupkan kembali kelompok-kelompok politik Islam baru dari kelas menengah dan kelas pekerja perkotaan dengan berbagai karakter mulai dari konservatif, reformis, hingga militan, yang selama Orde Baru embrionya direpresi. Hampir dua dekade kemudian, kelompok-kelompok ini berkembang dengan berbagai manifestasinya.

Pada tahun 2014, Jokowi, yang saat itu merupakan kandidat populer dan favorit media, selama kampanyenya disambut meriah oleh publik karena latar belakangnya yang sederhana dibanding Prabowo dan keduanya bersaing kembali tahun ini. Prabowo merupakan representasi dari kelas kapitalis oligarkis lama, kerap dikaitkan dengan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di Timor-Leste ketika berada di bawah pendudukan Indonesia. Ia juga putra seorang ekonom Djojohadikusumo dan mantan menantu Soeharto. Ini telah membawa Jokowi pada sorotan publik baru. Tidak seperti presiden Indonesia lainnya yang muncul dari karir militer, teknokrat, atau keturunan mantan pemimpin negara, Jokowi adalah seorang kapitalis lokal tanpa latar belakang keluarga dari politisi, borjuasi, atau ulama. Dengan kemampuan dan citranya, Jokowi terpilih menjadi presiden.

Pada tahun 2016, kelompok-kelompok Islam yang telah tumbuh pesat di era Reformasi ini beraliansi menjadi gerakan 212.  Gerakan ini mampu mendatangkan ratusan ribu orang dari berbagai daerah di seluruh negeri untuk berkumpul di pusat kota. Awalnya merupakan protes terhadap gubernur Jakarta saat itu, Ahok, di bawah tuduhan penistaan ​​terhadap Islam, namun kemudian berkembang menjadi wacana politik identitas Islam dan nasionalisme termasuk slogan ‘Ganti Presiden’ sebagai oposisi terhadap Jokowi. Bahkan di antara massa yang merupakan pendukung Jokowi, sentimen membela Islam dan nasionalisme tetap kuat.

Narasi Islam dan nasionalisme yang digaungkan gerakan populis ini juga memunculkan sentimen anti-asing, khususnya Cina, yang diasosiasikan sebagai non-Muslim, terutama sejak kasus Ahok. Sejak 2016, insiden jumlah pekerja migran Cina yang tidak berdokumen datang ke Indonesia menjadi perhatian publik. Mereka tersebar di Jakarta dan daerah lain. Pada 2018, Jakarta Post melaporkan ada ratusan warga negara Cina ilegal yang bekerja di pertambangan emas lokal di Papua. Bahkan, jumlah tenaga kerja asing di akhir 2017 mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir 2016 sebanyak 74.813 orang dengan mayoritas pekerja berasal dari Cina. Ini memunculkan ketakutan bahwa Jokowi adalah ‘komunis’ atau akan memimpin Indonesia ke aliansi dengan partai komunis Cina. Dengan meningkatnya fitnah yang mendekati musim kampanye, pada 2018 Jokowi mengumumkan bahaya komunisme dan warisan PKI. Untuk membersihkan namanya dari tuduhan komunisme, ia memilih Ma’ruf Amin sebagai pasangannya untuk wakil presiden untuk mendulang suara dari pemilih Muslim di tingkat massa.

Populisme Islam Baru


Gerakan 212 mampu membentuk lanskap politik Indonesia yang lebih luas dalam dinamika jelang Pilpres 2019. Ini menandai kebangkitan populasi baru Islam sayap kanan dari aliansi lintas kelas di mana Muslim kelas menengah secara aktif terlibat dan dimobilisasi. Keterlibatan mereka sebagian adalah hasil dari pendekatan akomodatif Orde Baru.

Orde Baru telah mengkooptasi kelompok-kelompok Islam dan intelektual di tengah-tengah meningkatnya kelas menengah Muslim yang muncul dari proses industrialisasi khususnya di tahun 1980an. Pada tahun 1990 ICMI didirikan sebagai payung asosiasi untuk para cendikiawan Muslim. Orde Baru juga memungkinkan hanya satu partai politik, PPP, untuk mengakomodasi pemilih Islam politik sebagai alat pemilihan belaka. Ini menimbulkan kontradiksi: Islam didepolitisasi ketika gerakannya dianggap menantang negara, tetapi Islam politik dipertahankan sebagai simbol dan praktek demokrasi elektoral yang sah. Ketika Reformasi terjadi, kebijakan baru sistem multipartai dan desentralisasi telah membuka gelombang berbagai bentuk Islam politik. Warisan ini tercermin dalam pertempuran antara politik identitas dan aliansi lintas kelas dalam gerakan 212.

Populisme otoriter memanfaatkan sentimen identitas untuk kepentingan politik mereka, sebagaimana yang dilakukan para pemimpin sayap kanan di Eropa dan Donald Trump di AS. Mereka mengkonstruksikan narasi soal musuh ‘dari luar’ dan ‘yang berbeda’. Hal ini dilakukan dengan menyalahkan imigran dari Timur Tengah dan Afrika serta politik Islamofobik dan anti-Yahudi untuk mengalihkan publik dari kejahatan para organisasi neoliberal, kapitalis besar dan politisi korup. Di Indonesia, sentimen untuk menyatukan umat Islam dari kemungkinan ancaman terhadap kedaulatan negara juga tercermin dalam sikap anti terhadap pekerja migran Cina yang dianggap sebagai ‘pihak asing’.

Sikap antipati ini memicu sentimen masa lalu terhadap paradoks ‘komunis Cina’ sebagai konstruksi politik dan ‘kapitalis Cina’ sebagai segmen ekonomi tersendiri peninggalan kebijakan Orde Baru. Ini ditambah dengan dampak neoliberal pada kerentanan tenaga kerja yang berkelanjutan dan pemeliharaan apa yang disebut Marx sebagai ‘surplus populasi relatif’. Artinya, pertumbuhan tinggi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja karena surplus populasi mendorong akumulasi kapital melalui perampasan tanah di pedesaan dan merenggut mata pencaharian pekerja di desa. Antara tahun 1986 dan 2014, lebih dari setengah tenaga kerja tetap dalam kondisi rentan untuk mata pencaharian sementara dalam empat dekade terakhir kepemilikan tanah semakin terpolarisasi (Habibi dan Juliawan, 2018: 663). Nasib para pekerja prekariat ‘pribumi’ ini dibenturkan oleh kehadiran pekerja migran Cina yang miskin. Di dalam politik identitas, problem ini seolah terasosiasi dengan stereotip atas konglomerat etnis Cina yang telah mendominasi ekonomi Indonesia sejak Orde Baru.

Demokrasi, Konsolidasi dan Rekonfigurasi Kapitalisme

Sistem demokrasi mensyaratkan pemilu sebagai cara terbaik untuk memilih pemimpin. Namun, kekecewaan terhadap situasi politik ekonomi dan krisis global telah memunculkan pemimpin populis sayap kanan yang terpilih lewat pemilu demokratis. Apakah lantas demokrasi elektoral cukup? Bagaimana dengan demokrasi substasial yang dituntut oleh reformasi? Revolusi? Atau gerakan sosial alternatif?

Di dalam neoliberalisme, demokrasi melahirkan paradoks karena secara substansial, demokrasi berpotensi membatasi dan melawan kekuatan neoliberal (Ayers dan Saad-Filho, 2015). Namun, di sisi lain, neoliberalisme juga memilik seperangkat aparatus dan ideologi kapitalis yang mampu mencangkokkan demokrasi ke dalamnya melalui negara. 

Dalam prolog Indonesia Betrayed, Collins (2007) mencatat perbandingan antara Revolusi 1848 di Perancis dan 1998 di Indonesia:

“Pada tahun 1998, seratus lima puluh tahun setelah Revolusi 1848, sebuah gerakan demokrasi yang dipimpin oleh mahasiswa, wartawan, dan elemen-elemen kelas menengah muncul untuk menghadapi rezim otoriter Orde Baru Soeharto di Indonesia. Ada kesamaan yang mencolok antara sebab-sebab dan arah Revolusi 1848 dan gerakan reformasi di Indonesia. Seperti para aktivis demokrasi di Paris yang mewarisi tradisi Revolusi Perancis, para demonstran di Jakarta melihat diri mereka meneruskan tradisi “generasi ’45” yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan “generasi ’65” yang telah menghancurkan komunisme. Ketika rezim Soeharto tiba-tiba runtuh dalam semalam ketika elemen-elemen kelas menengah memberikan dukungan mereka kepada gerakan demokrasi, seperti kaum revolusioner tahun 1848, para pemimpin reformasi mendapati diri mereka tidak siap untuk mendirikan pemerintahan baru.”  (Hal.5)

Penekanan Collins pada peran kelas menengah dalam Reformasi adalah potret yang akurat tentang apa yang tepatnya luput dalam perbandingannya dengan Revolusi Perancis 1848. Hadiz (2001) mencatat bahwa Reformasi menunjukkan keberhasilan Orde Baru dalam menekan gerakan pekerja yang telah melemahkan kekuatan mereka untuk berorganisasi secara kolektif dalam momen Reformasi. Collins merujuk Revolusi 1848 ke karya Marx dan Tocqueville, namun ia mengambil perbandingan yang mengabaikan elemen revolusioner 1848 yaitu kaum tertindas – mayoritas kaum tani dan kelas pekerja urban – serta rekonfigurasi kompleks dari kelas menengah dan borjuis dalam proses mengalahkan revolusi proletariat.

Karakteristik umum dari Revolusi Perancis 1848 menemukan kemiripan utamanya juga dalam menganalisis populisme Islam baru Indonesia dua dekade setelah Reformasi. Marx di Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1852), menganalisis Revolusi 1848 ini dengan mengidentifikasi lima faksi utama melawan massa revolusioner: kelas penguasa lama, kelas penguasa baru, tentara, birokrasi dan segmen pemimpin agama (pendeta) yang saat itu menjadi perpanjangan tangan penguasa. Kelima faksi ini bernegosiasi, menyeimbangkan dan memperebutkan kekuatan mereka sambil menjinakkan potensi perlawanan massa kelas pekerja di desa dan kota.

Di Indonesia, kelima faksi serupa melakukan pola yang sama dengan mendukung gerakan atau kelompok kelas menengah dan borjuis – baik yang mengusung identitas nasionalisme-Islam maupun ‘sekuler-pluralis’ – dengan mengorbankan nasib mayoritas rakyat yang sebagian besarnya adalah umat Muslim. Salah satu caranya adalah dengan merespon kekecewaan rakyat terhadap problem imaterial (seperti ‘martabat’, marwah, identitas) dan material (sumber daya politik dan ekonomi) melalui politik populisme tanpa menawarkan solusi substansial yang emansipatif.  

Ini bisa dilihat dari faksi-faksi dalam konstelasi politik yang seolah terlihat jelas antara pendukung Jokowi dan Prabowo, tetapi pertarungan dasarnya adalah dalam rekonfigurasi ulang kelas kapitalis dan dinamika basis sosial populisme Islam (kelas menengah perkotaan, borjuasi, kaum miskin kota) yang berinteraksi dalam garis kabur dari Pilpres 2019 yang seolah terpolarisasi ini. Sementara Jokowi mewakili kelas penguasa baru dan Prabowo adalah kelas penguasa lama, politisi dan faksi militer di sekitarnya adalah bagian dari sistem oligarkis dengan karakter yang mirip dengan atau merupakan bagian dari Orde Baru. Mereka semua membentuk dan memperkuat satu sama lain untuk mempertahankan kontrol negara, yang diwujudkan dalam mistifikasi pemimpin yang kuat. Prabowo mempersonifikasikan dirinya sebagai pemimpin yang kuat, sebagaimana anggapan para pendukungnya karena latar belakang militernya. Di sisi lawan, Jokowi mencari kekuatan kepemimpinannya dengan menciptakan loyalis dalam militer dan teknokrat (Warburton, 2016:314). Keduanya berlomba merangkul ulama dari organisasi massa Muslim.

Ayers dan Saad-Filho (2015) menelisik paradoks demokrasi di bawah kapitalisme. Konsepsi umum tentang demokrasi terdiri dari penegakkan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pemilu berkala yang kredibel, ‘tata kelola pemerintahan yang baik’, ‘ekonomi pasar’, dan masyarakat sipil yang pluralis. Model ini mencakup suatu konsepsi diri dan masyarakat yang individualis, egaliter secara formal, kapitalis, dan universalis. Mereka mengutip berbagai model demokrasi Weberian-Schumpterian-Dahl yang menyatakan kriteria prosedural sebagai cara pemerintahan elitis bagi proyek demokratisasi, dan kemunculan model ini dianggap bagian dari kebangkitan neoliberalisme termasuk di negara-negara paskakolonial. Namun, dalam perjalanannya, proyek demokrasi ini mencipta krisis ketidakstabilan global dan memunculkan kritik dari masyarakat atas proses elektoral yang dianggap sekadar ritual untuk para politisi meraih kekuasaan (hal. 598).

Lebih jauh lagi, Ayers dan Saad-Filho menegaskan bahwa kapitalisme mensyaratkan juga pembatasan demokrasi. Capaian-capaian demokratik di banyak masyarakat, hampir serupa, adalah hasil dari perjuangan massa yang telah dibayar mahal demi tata aturan politik-ekonomi yang lebih adil. Demokrasi, dan pembatasannya yang terkait dengan kebebasan politik, memiliki bentuk khususnya di bawah neoliberalisme, yaitu pemisahan antara ekonomi dan politik. Pemisahan antara ekonomi dan politik dalam kapitalisme memiliki berbagai implikasi yang bersifat paradoksal (hal.600). Penulis mengutip dua implikasi dari paparan mereka yang relevan:

“Pertama, ia mengungkapkan dua level dari relasi eksploitasi dari kapitalisme: perusahaan sebagai lokus ekonomi dari kekuasaan kaum borjuis, dan negara sebagai lokus politiknya, dengan tanggung jawab untuk melegitimasi dan mengelola relasi sosial dari kelas, kepemilikan, nilai tukar, kontrak dan pasar.” (hal.600)

Contohnya adalah bagaimana Jokowi dan Prabowo sama-sama memiliki koneksi terhadap industri ekstraktif dan pertambangan untuk menyokong manuver politik mereka. Padahal, industri ini telah mengakibatkan banyak persoalan lingkungan yang merugikan rakyat. Proyek infrastruktur Jokowi yang juga telah mengorbankan nasib masyarakat akibat konflik lahan.

“Kedua, demokrasi politik secara sistematis mendukung kepentingan kapital. Demokrasi memberi legitimasi pada eksploitasi kapitalis karena kesetaraan politik menutupi struktur dan proses yang melanggengkan ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, secara luas diakui bahwa kelancaran akumulasi kapital (‘kemakmuran ekonomi’) sangat penting untuk kesejahteraan sosial, dan menerima stabilitas politik membantu mencapai tujuan ini. Persepsi yang didasarkan pada materi tentang kebaikan bersama ini divalidasi melalui pengalaman langsung (‘akal sehat’), dan melalui media, sekolah-sekolah dan sarana lain dari (dalam) membentuk opini publik. Jadi, dalam keadaan normal, para kapitalis dapat dengan yakin mengharapkan kaum miskin untuk memilih eksploitasi mereka sendiri.” (hal.601)

Contohnya adalah desentralisasi di era Reformasi. Desentralisasi telah memberikan banyak sumber daya yang dapat dieksploitasi kepada kapitalis lokal di wilayah mereka masing-masing. Berakhirnya kroni kapitalisme di tingkat nasional dan pergeseran dari inisiatif politik ke kapitalis kabupaten memunculkan berbagai kontradiksi diantara kapitalis lokal di berbagai daerah (Lane, 2014). Dalam beberapa tahun terakhir, politisi, pebisnis dan tokoh lokal dan nasional menguasai praktik kapitalisme ekstraktif di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian lainnya memilih bersikap netral ketika masyarakat yang terkena dampak ‘mengadu nasib’ mereka dan memobilisasi protes, misalnya dalam gerakan rakyat menolak pembangunan pabrik semen di Kendeng.

Hasil perhitungan sementara quick count pasca Pilpres kemarin menunjukkan bahwa Jokowi unggul dalam perolehan suara. Ini mencerminkan sebagian keberhasilan Jokowi dalam melakukan apa yang disebut Warburton (2016) sebagai konsolidasi politik sejak tahun 2016 lalu yang mengarah pada ‘developmentalisme baru’ atau ‘pembangunan gaya baru’.  Pembangunan adalah basis material bagi modernitas di mana akumulasi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang secara internal menghasilkan perjuangan kelas (Bernstein, 2006). Di era Jokowi, ini ditandai dengan serangkaian program ekonomi pragmatis seperti infrastruktur, deregulasi dan debirokratisasi di bawah bendera nasionalisme yang berpusat pada kontrol negara. Ini secara intensif dilakukan oleh Jokowi sambil menyebut semua program sebagai ‘pro-miskin’, yang akan “mengurangi kesenjangan antar-daerah, menciptakan peluang ekonomi di pulau-pulau terluar dan melompat dari stagnasi ekonomi”. Ini adalah kebijakan liberal yang berorientasi pasar tetapi dengan narasi ‘modernisasi’ di bawah ideologi nasionalis statis (Warburton, 2016: 309). Gaya kepemimpinan Jokowi ini cenderung mengamankan posisinya melalui faksi dominan utama dari kelas penguasa. Rezim semacam ini akan memiliki karakter birokratis otoriter dengan campuran ekonomi dan ideologi politik (Radice, 2008: 1154), yaitu kedekatan antara negara dan sektor bisnis. Sistem ini lebih efisien, dengan memusatkan kontrol pada kroni kekuasaan secara terpusat dan dapat mengurangi potensi persaingan antar-kelas.

Populisme Islam dalam drama Pilpres 2019 bersandar pada ketegangan antara Islam sebagai kekuatan sosial dan negara yang terikat dalam dinamika kapitalisme. Dalam sejarahnya, gerakan Islam di Indonesia memiliki riwayat perlawanan terhadap kapitalisme dan imperialisme. Namun, sejak era Reformasi, politisasi Islam justru digenggam oleh kelas yang berkuasa untuk membuka jalan bagi pembangunan pro-kapitalisme.

Populisme Islam yang tercermin dari gerakan 212 dengan berbagai aliansi yang mengelilingnya dibentuk oleh kelas menengah dan didukung oleh kaum borjuis untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingan kelas kapitalis nasional dan lokal, tetapi sebenarnya kekuatan mereka ditopang oleh massa yang telah terenggut haknya dan hendak melawan penderitaan mereka. Artinya, pada massa inilah letak kekuatan sesungguhnya.

Penutup

Demokrasi liberal telah gagal. Kebebasan yang diusungnya menitikberatkan pada kebebasan individu dan pasar, yang pada prosesnya justru menjerat mayoritas penduduk bumi ke dalam sistem keterasingan dan kemelaratan di tingkat global: jurang antara yang kaya dan miskin semakin melebar, kerusakan lingkungan terus memburuk akibat eksploitasi alam tanpa henti untuk memproduksi dan memaksimal untung, serta pelunakan dan penindasan sistematis terhadap berbagai bentuk perlawanan rakyat terhadap krisis yang ditimbulkan kapitalisme. Oleh karena itu, kita patut merebut kembali makna substansi demokrasi dari neoliberalisme. Bagaimana dengan demokrasi di Indonesia?

Tidak ada kata lain, gerakan politik alternatif harus dibangun. Keberpihakan politik alternatif pada rakyat harus dirumuskan dengan program skala nasional yang merangsek masuk ke dalam kebutuhan riil masyarakat berdasarkan kondisi material mereka. Tidak semata menjadikan penderitaan rakyat sebagai penopang untuk kelas kapitalis. Gerakan ini harus mampu meletakkan kembali hak pilih, kesetaraan, dan pengelolaan kolektif sebagai jantung yang memberi denyut demokrasi Indonesia. Jika gerakan Islam hendak memperjuangkan aspirasi umat Muslim yang tertindas, yang utama bukanlah mengadahkan tangan pada para kapitalis yang eksploitatif. Kembali pada akar perjuangan dan solidaritas: membongkar ranah dimana eksploitasi itu diproduksi.

Referensi

Ayers, Alison J., and Alfredo Saad-Filho. 2015. “Democracy against Neoliberalism: Paradoxes, Limitations, Transcendence.” Critical Sociology, Vol. 41 (4-5) 597-618.

Bernstein, Henry. 2006. “Studying Development/Development Studies.” African Studies, 65, 1, July.

Collins, Elizabeth Fuller. 2007. Indonesia Betrayed: How Development Fails. University of Hawai’i Press.

Farid, Hilmar. 2005. “Indonesia’s Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion 1965-66.” Inter-Asian Cultural Studies 6, no.1 3-16.

Habibi, Muhtar, and Benny Hari Juliawan. 2018. “Creating Surplus Labour: Neo-Liberal Transformations and Development of Relative Surplus Population in Indonesia.” Journal of Contemporary Asia, 48:4 649-670.

Hadiz, Vedi R. 2001. “Capitalism, Oligarchic Power and the State in Indonesia.” Historical Materialism, No. 8 (1) 119-152.

—. 2016. Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. Cambridge University Press.

—. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford University Press.

Hadiz, Vedi R., and Richard Robison. October 2013. “The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia.” Indonesia, No. 96, Special Issue: Wealth, Power and Contemporary Indonesian 35-57.

Ian Scoones, Marc Edelman, Saturnino M. Borras Jr., Ruth Hall, Wendy Wolford, Ben White. 2018. “Emancipatory rural politics: confronting authoritarian populism.” The Journal of Peasant Studies, 45:1. 1-20.

Lane, Max. 2014. Decentralization and Its Discontents: An Essay on Class, Political Agency, and National Perspective in Indonesian Politics. ISEAS Singapore.

Marco Boffo, Alfredo Saad-Filho, Ben Fine. 2019. “Neoliberal Capitalism: The Authoritarian Turn.” Socialist Register.

Marx, Karl. 1852. “Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte.” Marxists Internet Archive. http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/18th-Brumaire.pdf.

McVey, Ruth T. 2006. The RIse of Indonesian Communism. Equinox Publishing.

Radice, Hugo. 2008. “The Developmental State under Global Neoliberalism.” Third World Quarterly, Vol.29, No.6 1153-1174.

Robison, Richard. 1986. Indonesia: The Rise of Capital. Asian Studies Association of Australia.

Roosa, John. 2006. Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup D’etat in Indonesia. New Perspectives in Southeast Asian Studies, University of Wisconsin Press.

Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. “Akumulasi Melalu Perampasan dan Kemiskinan di Flores.” MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi 21(2) 173-204.

Warburton, Eve. 2016. “Jokowi and the New Developmentalism.” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52:3 297-320.

Tinggalkan Balasan