Browse By

Developmentalisme, Otoritarianisme, dan Nasionalisme: Menggagas Studi Pembangunan Radikal di Indonesia (Bagian 2-Habis)

Kredit gambar: maulana2204.wordpress.com

 

Studi Pembangunan Radikal: Struktural dan Politis

Kondisi dan konstruksi ilmu-ilmu sosial di Indonesia memiliki sejarahnya pada hegemoni Orde Baru dalam reproduksi pengetahuan untuk memuluskan logika pembangunan. Kooptasi rezim pada aspek pendidikan ini merembes ke segala arah dan lapisan secara monolitik terutama sejak penghancuran masif dari gerakan kiri beserta segala hal yang dianggap terafiliasi dengannya, tak terkecuali (dan terutama) pada warisan intelektual dan pergerakannya yang radikal. Salah satu elemen krusial yang hilang dalam kajian ilmu sosial di Indonesia adalah kelas (Farid dalam Hadiz dan Dakhidae, 2005). Elemen kelas nyaris tidak ada dalam kajian pembangunan nasional, termasuk dalam skala global sehingga berbagai krisis ekonomi yang dihadapi pada era developmentalisme dan neoliberalisme membuat para cendikiawan Marxis menyerukan untuk kembali pada analisis mendasar, bahwa studi dan kebijakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari analisa kelas (Radice 2008, Veltmeyer 2017). Negara-pembangunan (developmental state) harus diselidiki dari titik pijak materialisme historis atas empat term berikut: neoliberalisme, globalitas, negara, dan pembangunan. Pembedahan atas keempat ini bertujuan untuk memberikan peta jalan yang efektif bagi konsep dan gerakan alternatif, melihat negara-pembangunan secara fundamental pada peluangnya untuk memupuk kekuatan-kekuatan sosial yang dapat menantang sistem kapitalisme (Radice, 2008: 1152).

Bentuk gerakan sosial baru seperti yang tercermin pada aksi-aksi di Seattle, Quebec, dan World Social Forum dikritik oleh Naomi Klein sebagai ‘McProtest’ dan bahwa para aktor kunci NGO masih dominan di panggung dan mengorganisir secara hirarkis. Namun, ia juga memuji pertarungan multiagensi di dalamnya sebagai bentuk “chaos yang menakutkan atau menginspirasi secara puitis, atau keduanya” dalam upaya untuk “…mengerubungi [neoliberalisme] dari segala arah” (Klein, 2002). Berbeda dari Klein, Radice mengritik pendekatan NGO atas developmentalisme yang melihat konteks pertarungan adalah soal ‘mereka’ (korporasi transnasional, keuangan, imperialisme Amerika Serikat, dsj.) versus ‘kita’ (rakyat dan pemerintahan di global South, misalnya). Ia menekankan bahwa kunci dari aktor sosialnya adalah kelas. Oleh karena itu, Radice menganggap bahwa konsep negara-pembangunan bisa memiliki kebijakan untuk menaikan standar hidup masyarakat, namun tidak memiliki konsep emansipatoris yang radikal (Radice, 2008: 1170) karena ketiadaan elemen kelas di dalamnya.

Veltmeyer (2017: 256) menawarkan analisis kelas menggunakan konsepsi Marxis dengan cara mengategorikan dan membagi populasi ke dalam empat kelas, yaitu dua kelas yang terbentuk dalam relasi kapital-buruh yaitu kapitalis dan pekerja, serta dua lainnya dalam hubungan tidak langsungnya dengan relasi tersebut yaitu borjuasi kecil atau kelas menengah dan petani (peasant) pemilik lahan skala kecil yang tidak bekerja dan hidup untuk mengakumulasi kapital, namun bereaksi pada logika pembangunan yang berbeda. Dalam analisis ini, kelas menengah dilihat secara struktural namun tidak dalam relasi individu di dalam produksi, melainkan dalam kapasitasnya untuk mengkonsumsi. Peran ini sangat penting dalam proses pembangunan kapitalis karena menopang ekspansi pasar dan fungsi kapitalisme itu sendiri. Veltmeyer menekankan bahwa studi pembangunan kritis (Critical Development Studies) harus menggunakan dua dimensi dalam analisis kelas, yaitu struktural dan politis. Langkah pertama adalah dengan menentukan lokasi kelas individu di dalam struktur sosial (“kelas pada dirinya sendiri”/class in itself) yang merujuk pada kondisi-kondisi terberi dan berdampak ‘objektif’ pada individu. Langkah berikutnya adalah menentukan tanggapan strategis atau politis dari berbagai pengelompokkan kelas yang berbeda terhadap kondisi-kondisi dan kekuatan-kekuatannya berdasarkan atas kelas atau kesadaran politik mereka, misalnya kesadaran atas situasi objektif mereka yang menurut Marx hanya bisa diraih dalam proses perjuangan kelas (Veltmeyer, 2017: 259).

Dalam bentuk yang lebih umum, Bernstein (2010) menjelaskan empat kunci pertanyaan soal kelas dalam ekonomi politik yang menjadi dasar dari kajian transformasi masyarakat agrarian ke kapitalis. Matriks sederhananya adalah sebagai berikut:

Matriks ini adalah skema inti dalam analisis kelas, yang berpusat pada kepemilikan alat-alat produksi dan berbagai caranya. Keempat pertanyaan kunci ini bisa memandu kita untuk menelisik logika dan praktek pembangunan dalam tahapan perjalanannya, terutama pada transformasi perubahan relasi sosial dan rantai produksi dari siklus pembangunan. Kita bisa menggunakannya dengan melihat ke wujud developmentalisme baru. Dalam salah satu seminarnya di bulan Oktober 2018, Henry Veltmeyer memaparkan ciri periode developmentalisme baru. Ini adalah tahap yang berbeda dari neoliberalisme dalam Tata Dunia Baru (New World Order) dua dekade lalu. Perbedaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2[1]

Neoliberalisme/Tata Dunia Baru (1980an-1990an) Developmentalisme Baru (saat ini)
Penghancuran dari kekuatan-kekuatan produksi Kapitalisme ekstraktif (pola mengeruk/ mengeksploitasi hasil bumi) oleh FDI dan perusahaan multinasional
Percepatan ‘pengusiran paksa’ masyarakat pedesaan/perpindahan Orientasi ekspor ke pasar dunia, negara mendapat untung
Penghilangan proletariat industrial dan formasi dari semi-proletariat desa-kota Perusakan lingkungan: masyarakat di lokasi kapitalisme ekstraktif beroperasi terdampak konsekuensi buruknya
Ekspansi massif dan invasi kapital melalui investasi asing (FDI), privatisasi Perusahaan multinasionalisme menyediakan CSR (Corporate Social Responsibility): infrastruktur

Pada transisi periode ini terdapat kontinuum dari penghilangan kehidupan pertanian ke dalam sistem industri modern (transformasi) maupun proses proletarianisasi. Disini neoliberalisme mencipta mereka yang bergentayangan sebagai pekerja migran maupun footloose labour (pekerja prekariat yang siklus hidupnya bolak-balik antara desa dan kota untuk bekerja di sektor pertanian dan industri). Dari tabel di atas kita bisa melihat contoh dinamika atas ‘siapa memiliki apa’ (perusahaan multinasional memiliki hak untuk eksplotitasi hasil bumi), ‘siapa yang yang melakukan apa’ (masyarakat tercerabut dari rumah dan terpaksa menjadi pekerja informal atau buruh berupah rendah), dan ‘siapa yang mendapat apa’ (masyarakat lokal mendapat lingkungan yang rusak dengan cipratan CSR, pemerintah dan perusahaan mendapat untung). Kita juga bisa melihat bagaimana dimensi struktural dari posisi masyarakat dalam relasinya dengan produksi. Namun, dimensi kedua, yaitu politis juga harus dibedah melalui kesadaran politik mereka.

Kelas dan analisis kelas terhadap negara dianggap sentral bagi analisis imperialisme, namun dengan tidak membatasi cakupan pada kelas buruh semata. Menurut Veltmeyer (2017), periode ini menempati titik sentral baru dalam perjuangan yang dicirikan bukan lagi pada kelas dalam kondisi seperti di era sebelumnya, namun pada berbagai bentuk perlawanan untuk membela ‘tanah’ sebagai bentuk teritori, yaitu lokus perlawanan dan subsisten masyarakat. Disini, makna tanah tidak semata lahan fisik yang pasif, namun sebagai bentuk dari kapitalisme ekstraktif yang berdampak masif pada rekonfigurasi spasial kelas pekerja secara global. Perusakan lingkungan oleh pertambangan skala massif misalnya, telah menyebabkan batasan dan penutupan akses bagi masyarakat demi pasar global.

Tanah beserta seperangkat makna dan simbol yang melekat pada konsep negara-bangsa ini menjadi semakin kuat dalam pertarungan memanfaatkan jargon nasionalisme. Tanpa kesadaran politik atas kelas, nasionalisme hanya menjadi selubung dari pratek eksploitasi kapitalisme. Kajian tentang signifikansi nasionalisme tidak terlalu dominan dalam perspektif analisis kelas, namun Mike Davis (2018) menekankan pentingnya melihat peran nasionalisme ke dalam trajektori perjuangan atas kapitalisme. Dalam salah satu babnya bertajuk ‘Marx’s Lost Theory: The Politics of Nationalism in 1848’, Davis menekankan bahwa doktrin nasionalisme dipengaruhi atau dibentuk oleh dua sistem, yaitu struktur makro sosioekonomi (relasi produksi, pemisahan kelas, dan ragam bentuk kepemilikan) dan elemen internal (penindasan/penguasaan atas ras, etnis atau agama tertentu). Dari dua sistem ini ada keterkaitan yang tak bisa dipisahkan antara sejarah politik nasionalisme dengan sejarah sosial dari negara-bangsa.

Davis mengutip Marx atas kajiannya pada revolusi tahun 1848 di Perancis yang menyimpulkan bahwa logika nasionalisme bergantung pada kalkulasi soal pengorbanan dan pencapaian, “…janji yang tak hanya soal surga dan kemenangan, tapi juga mengangkat penderitaan dari penindasan, atau bahkan lebih baik, redistribusi [yang lebih adil] dari kepemilikan orang lain” (hlm.167). Ideologi nasionalisme menjadi kunci area doktrinal dalam perjuangan kekuasaan politik. Marx juga berargumen bahwa pembelaan atas nasionalisme merupakan bahan bakar esensial bagi revolusi sosial, termasuk juga prakondisi bagi kepemimpinan sosialis dari kaum tani dan kalangan kelas menengah bawah (hlm.170).  Marx menyebut term ‘aristrokrasi finansial’ sebagai kelas kapitalis yang mencirikan watak ragam dalam bentuk perjuangan kelas melawan moda eksploitasi sekunder. Ini adalah bentuk eksploitasi yang minim kontribusi atas produksi dan lebih bermain di tahap keuangan seperti mengendalikan hutang, pengeluaran dan pajak negara, penguasaan proyek infrastruktur dan pembebanan pajak pada pengusaha kecil.

Dalam kaitannya dengan konteks developmentalisme, otoritarianisme dan nasionalisme di Indonesia, ‘Islam’ menjadi entitas yang krusial bahkan di tengah slogan bhinneka tunggal ika. Dualisme posisi kekuatan Islam dalam developmentalisme di Indonesia terjadi dalam bentuk menjaga ‘keislaman borjuasi’ dan populisme Islam yang memadupadankan politik identitas dan ‘kesatuan ummat’ untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya melalui aliansi lintas kelas yang rentan (Hadiz, 2018). Kerentanan ini ditengerai diantaranya oleh kedekatan organisasi Islam dengan elit yang oligarkis dan predatoris di dalam partai politik maupun berbagai lembaganya (Hadiz 2018: 568). Ini juga dapat dijelaskan sebagai bentuk ‘keislaman borjuasi’ yang menurut Fayyadl adalah  keberislaman yang perspektif ekonomi politiknya cenderung pada kapitalisme yang menekankan aspek distribusi dan konsumsi, dengan mengabaikan aspek produksi – yaitu lokus dimana kaum proletar bergerumul dengan penindasannya.

Fayyadl, dalam artikel yang disinggung sebelumnya, membagi hubungan Islam dan negara ke dalam lima tahapan, yaitu masa kemerdekaan dan pasca-proklamasi, masa Orde Baru, masa akhir Orde Baru, masa Reformasi, dan masa pasca-Reformasi. Sayangnya, kelima tahapan sejarah yang dibahas oleh Fayyadl tersebut tidak melihat dinamika kelompok Islam dengan kapitalisme global dan logika pembangunan yang sangat determinan dalam watak ‘negara-kelas’ di Indonesia, terutama sejak masa Orde Baru. ‘Melampaui negara kelas’ perlu dikembangkan lebih lanjut melampaui sinergi Islam dengan Pancasila atau demokrasi untuk melucuti watak ‘kelas’ yang berfungsi sebagai kritik politik dan ideologis – persis dengan cara yang ia gagas namun belum terelaborasikan lebih jauh, yaitu melalui pendekatan materialis dan empiris. Misalnya, bagaimanakah hubungan Islam dan negara Indonesia dilihat dari ketegangan antar-kelas di Indonesia, termasuk di kalangan umat, dan bukan sebatas pada kelompok Islam sebagai kelas kapitalis-borjuasi? bagaimana konsolidasi dan rekonsolidasi ‘negara  kelas’ dalam demokrasi prosedural ini (melalui reintegrasi kekuatan Islam ke dalam negara) menunjukkan perubahan dalam relasi sosial dan kekuatan-kekuatan sosial yang beragam di Indonesia? Seperti apakah peran kelompok Islam – kelas kapitalis dan pekerja – dalam dinamika akumulasi kapital di Indonesia yang terkait dengan program dari lembaga donor internasional misalnya? Dimana kita memposisikan doktrin keislaman dan ragam kelompok Islam dalam relasi produksi dan konsumsi yang turut menyokong logika ‘pembangunan’ sekaligus suatu imajinasi romantis Islam dan nasionalisme? Penjelasan atas ini bisa membantu memberikan analisis yang lebih empirik ketimbang membayangkan sinergi Islam dengan Pancasila atau demokrasi. Ini adalah pertanyaan yang terbuka untuk didiskusikan bersama.

Rezim developmentalisme, sejak jaman Orde Baru, telah merangkul dan mengkoptasi berbagai kelompok dan intelektual Islam. Misalnya dengan membentuk ICMI sebagai organisasi cendikiawan Muslim dan PPP sebagai partai yang memayungi semua pemilih yang berafiliasi dengan Islam secara politik. Ini menimbulkan kontradiksi: Islam mengalami depolitisasi ketika gerakan apapun berbau Islam yang dianggap menantang negara akan diawasi atau dihabisi (seperti yang dialami Hizbut Tahrir), namun Islam politik dipelihara untuk menjadi basis legitimasi negara bermayoritas Muslim yang selalu lekat dengan simbol dan ritual keislaman formalnya (seperti pertarungan antara politik identitas dan potensi elemen kelas dalam aksi massa kelompok Islam di Jakarta tahun 2016 lalu). Hal ini juga bisa kita lihat dari beberapa praktek kapitalisme ekstraktif di berbagai daerah di Indonesia dalam era developmentalisme baru ketika banyak kelompok dan tokoh Islam yang terkemuka – dari tingkat lokal maupun nasional – tidak bersuara atas penindasan yang ditimbulkan dari kapitalisme ekstraktif atau justru turut berpihak pada sisi kaum kapitalis, alih-alih atas mereka yang tersingkir dan terkena dampak dari praktek tersebut. Ini tampak sejalan dengan kritik Samir Amin (2003) bahwa Islam politik tidak lebih dari bentuk adaptasi atas status subaltern dari kapitalisme komprador, dengan hanya sedikit pengecualian pada Islam politik yang mengambil jalur anti-imperialisme.

Islam di Indonesia dieekspresikan dalam relasinya dengan nilai dan praktek nasionalisme, teologi, identitas, dan ekonomi politik namun nyaris tanpa pijakan dalam lensa materialisme. Ini berdampak pada reduksi gerakan Islam menjadi terbatas pada aktivitas donasi untuk kegiatan kemanusiaan, pengajian akbar bertema perdamaian atau nasionalisme sempit, atau mobilisasi yang tema politiknya tereduksi menjadi soal dukungan untuk politisi. Bahkan upaya demonisasi atas term ‘radikal’ yang dilekatkan ke kelompok Islam (dan kelompok lainnya yang dianggap mengancam stabilitas pembangunan) menjadi megaproyek anti-terorisme skala global. Terutamanya adalah program Counter/Preventing Violent Extremism (C/PVE) yang tidak menyelesaikan problem riil dan mendasar dalam masyarakat Muslim. Hal ini dilakukan dengan ‘berkutbah’ dan berdialog soal pluralisme dan hidup damai tanpa kekerasan, memperluas kesempatan ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan dan HAM, seolah tidak ada moncong senjata polisi atau tentara dan bulldozer yang dibiayai negara atau kapitalis di hadapan begitu banyak umat Muslim yang dirampas hak ruang dan hidupnya. Megaproyek semacam ini menjadi alat pengawasan dan depolitisasi gerakan Islam, sebagaimana pendekatan pemberantasan kemiskinan ala Bank Dunia berakar pada upaya untuk mendepolitisasi dan mendemobilisasi massa dari pengorganisiran gerakan sosial atau aksi konfrontasi lainnya atas problem kemiskinan (Tharamangalam dalam Veltmeyer dan Bowles, 2017).

Untuk meradikalkan studi pembangunan di Indonesia, berbagai kelompok studi alternatif di dalam dan di luar kampus perlu digagas dan ditopang bersama dengan kembali pada ‘akar’ analisis pembangunan. Luasnya cakupan dan pendekatan studi ini bisa dijadikan kekuatan dengan menghimpun beragam lini disiplin ilmu, utamanya ekonomi, politik, hubungan internasional, sosiologi, dan antropologi untuk terus mendiskusikan solusi alternatif atas problematika akut yang dihadapi dunia saat ini. Ada beberapa hal yang sekiranya bisa dielaborasi berdasarkan beberapa tinjauan kritis:

Pertama, negara tidak bisa dipisahkan dari elemen kontradiksinya – yaitu keterikatan agensinya (kaum aristokrat finansial, politisi, militer, birokrat, tokoh agama), strukturnya (kapitalisme global, posisi dalam relasi produksi, institusi penunjang) dan ideologinya (nasionalisme, koptasi atas simbol agama). Relasi diantara elemen-elemen ini perlu ditelisik tidak sebagai kebijakan yang netral, melainkan dalam interaksi yang cenderung bersitegang atau tidak stabil dengan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Menelisik pembangunan dari ketiga elemen ini dapat dilihat dari bagaimana elemen kelas yang berbeda di masyarakat diposisikan dan merespon pada berbagai isu dan praktek kebijakan yang ada.

Kedua, menantang kecenderungan otoritarianisme dengan menghidupkan kembali pertanyaan, perdebatan dan nilai politik di dalam pembangunan yang selama ini direduksi dan disingkirkan. Selain memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja, ia juga tak terpisahkan pada elemen politik yang melumasinya. Disini kajian pembangunan tak bisa dipisahkan pada persoalan kelas dalam problem kemiskinan, konflik dan marjinalisasi, terutama yang dialami secara partikular oleh ragam kelompok berdasarkan gender, ras, maupun etnisitas. Banyak kasus menunjukkan bahwa patriarki dan kekerasan struktural menempatkan perempuan sebagai kelompok yang berada di posisi terpuruk secara ekonomi dan sosial. Elemen politik disini berarti mempertanyakan dan membuka ruang gagasan dan gerakan bagi posisi, organisasi dan redistribusi sumber daya di masyarakat.

Ketiga, mengkaji pembangunan sebagai rezim, ideologi, dan praktek yang harus dibedah secara kritis, dimulai dari mengkonfrontasikan problem ketidakadilan yang beragam di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam kacamata ekonomi dan politik. Hal ini bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melihat totalitas masyarakat kapitalis yang dibentuk dari ragam produksi kapitalisme dan bagaimana masyarakat mengalami alienasi di banyak lini sirkulasi kapital (konsumerisme, perusakan lingkungan, siklus gaya hidup, dsb). Melihat berbagai kelompok masyarakat sebagai bagian dari totalitas ini memungkinkan peluang aliansi untuk melawan kapitalisme dengan berbagai kerja-kerja kolektif (Harvey, The White Review, 2018) atau memilih untuk memutuskan koneksi dengan kapitalisme sebagaimana yang dilakukan Zapatista (Veltmeyer 2017).

Keempat, memaknai nasionalisme tidak sebagai retorika pembangunan dan alat represi, melainkan menjadikannya bagian dari strategi untuk membangun solidaritas geopolitik dan kesejarahan. Kita telah melampaui fase perang melawan kolonialisme yang berakhir di abad ke-20, dengan negara-negara baru atas semangat nasionalisme terbentuk dari warisan jajahan Eropa. Kini, desakralisasi nasionalisme menjadi penting untuk kesadaran kolektif tidak berdasarkan ‘imajinasi romantis yang esensialis soal negara-bangsa’, namun berdasarkan kondisi-kondisi empirik dan relasi sosial yang terus-menerus berbenturan di dalam kapitalisme masa kini. Operasionalisasi nasionalisme Indonesia tidaklah semata pada kajian keamanan atau geostrategis, pendidikan doktrin Pancasila, dan manufaktur soal keberagaman dan kerukunan berbangsa, namun pada makna radikal dari keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini perlu dilakukan dari problem objektif ketidakadilan sosial yang dialami rakyat dan ragam gugatannya.

Kelima, menghidupkan gagasan Islam materialis sebagai bagian inheren dalam Islam yang berfungsi kritis pada developmentalisme sebagai bagian dari neoliberalisme dan imperialisme ekstraktif. Operasional ‘umat’ perlu diurai ke dalam realita majemuknya yang terdiri dari kelas, gender, dan etnis di Indonesia yang berbeda-beda, termasuk dinamika internalnya, melampaui politik elektoral. Utamanya juga karena ‘umat’ bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan memiliki kontradiksi inheren yang mengalami perubahan sosial yang semakin kompleks seiring perkembangan kapitalisme (Hadiz, 2018: 574). Mereduksi problematika keislaman ke dalam ‘umat’ semata akan menjadikan ‘keberagaman’ hanya sebagai unit yang terlepas dari aspek sosial politik dan historisnya. Tanpa mengurainya, ‘umat’ akan dikoptasi oleh kapitalisme ke dalam mobilisasi massa, politik identitas, dan homogenisasi yang dibangun oleh penindasan di luar dan bahkan dalam umat Islam itu sendiri. Pendekatan materialis ini juga berarti menyimpan retorika moral dari narasi perlawanan, karena kapitalisme tidak bisa dilawan dengan argumen moral. Kapitalisme harus dihadapi dengan melihatnya sebagai sistem yang terus mereproduksi diri dan mengoptasi segala bentuk reformasi yang digagas secara moral. Tantangan Islam progresif adalah mengembangkan pendekatan materialis ini sebagai amunisi praksis, membangun basis massa, dan pada saat yang sama menggali nilai-nilai pembebasan yang inheren dalam tradisi serta teks-teks keislamannya, termasuk dalam trajektori sejarah gerakan Islam dan perlintasannya dengan solidaritas sosial dan konstruksi nasionalisme di Indonesia.

Keenam, membangun aliansi dan/atau kolaborasi lintas kampus dan luar kampus, termasuk berbagai praksis non-akademik. Mendekatkan, mengembangkan, dan menghidupkan dinamika studi pembangunan menggunakan perspektif ekonomi politik seiring dengan mereka yang menjadi aktor riilnya: kelompok buruh, kaum perempuan, ragam pegiat gerakan sosial di isu lingkungan dan tanah, pekerja migran, petani, dan lainnya. Studi yang secara praksis bermanfaat untuk membangun berbagai kelompok dan gerakan otonom di berbagai lini.

 

Penutup

 Dari konsep radikal tentang pembangunan dan nasionalisme, kita memiliki amunisi untuk menjungkirbalikkan secara konseptual definisi dari keduanya yang selama ini lekat dengan kapitalisme global. Mengubah jargon dan ideologi yang konon mengatasnamakan ‘demokrasi partisipatoris’ bersumber dari rakyat namun dibentuk, dimainkan, dan dieksploitasi oleh para politisi, birokrat, dan kelas kapitalis. Dalam meradikalkannya, kita bisa melihat bahwa trajektori sejarah pembangunan dan studi developmentalisme juga memiliki percikannya pada sejarah revolusi. Nasionalisme bagi Marx tidak mengadvokasi nasionalisme protelarian per se melainkan asumsi sosialis atas kepemimpinan dalam pembelaan nasional, dengan tujuan mempercepat perubahan revolusioner. Disini, kajian developmentalisme harus berakar pada menelisik dinamika akumulasi kapital, memiliki bentuk emansipatoris melalui analisis kelas, mereformulasi kekuatan transnasional dari gerakan massa, memaknai ulang konsep dan praktek nasionalisme dan keislaman,  serta mengikutsertakan elemen gender dan etnis di dalam praksisnya berdasarkan kondisi-kondisi riil di Indonesia.

 

Referensi

Amin, S. (2003). Obsolescent Capitalism. London: Zed Books.

Bernstein, H. (2008) ‘Studying Development/Development Studies’, African Studies, 65: 1, 45-62.

Bernstein, H. (2010) Class Dynamics of Agrarian Change. Kumarian Press.

Davidson, N. (2012) ‘The Necessity of Multiple Nation-States for Capital’, Rethinking Marxism, 24:1.

Davis, M. (2018) Old Gods, New Enigmas. Verso.

Enloe, C. (2004) The Curious Feminist: Searching for Women in a New Age of Empire. University of California Press.

Farid, H. (2005) ‘The Class Question in Indonesian Social Sciences’, dalam V. Hadiz dan D. Dakhidae (ed.), Social Science and Power in Indonesia. Jakarta dan Singapura: Equinox Publishing.

Feagin, J. (2018) ‘Book Review: Beyond the Class-Race Binary’, Monthly Review, September Vol.70, No.4.

Habibi, M. dan B.H. Juliawan (2018) ‘Creating Surplus Labour: Neoliberal Transformations and Development of Relative Surplus Population in Indonesia’, Journal of Contemporary Asia, 48:4, 649-670.

Hadiz, V. (2018) ‘Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia’, Journal of Contemporary Asia, 48:4, 566-583.

Klein, N. (2002) ‘Farewell to ‘The End of History’: Organization and Vision in Anti-Corporate Movements’, Socialist Register: A World of Contradiction, 1-14.

Radice, H. (2008) ‘The Developmental State under Global Neoliberalism’, Third World Quarterly, Vol.29, No.6, 1153-1174.

Selwyn, B. (2015) ‘The Political Economy of Development: Statism or Marxism?’ dalam L. Pradella dan T. Marois (eds.), Polarising Development: Alternatives to Neoliberalism and the Crisis. London: Pluto Press.

Veltmeyer, H. dan Paul Bowles (2017) Essential Guide to Critical Development Studies. Routledge.

Warburton, E. (2016) ‘Jokowi and the New Developmentalism’, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52:3, 297-320.

Wood, E. M. (2003) ‘Globalisation and the State: Where is the Power of Capital?’ dalam A. Saad-Filho (ed.), Anti-Capitalism: A Marxist Introduction. London: Pluto Press.

[1] Henry Veltmeyer dalam seminar bertajuk ‘Beyond Neoliberalism/Capitalism? Latin American Experience’, Development Studies Seminar, SOAS University of London, 23 Oktober 2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *