Browse By

Menyoal “Jihadis Kelas Menengah”

Sumber: http://www.opusfidelis.com/insights/anonymous-private-war-continues/

Masihkah ada yang tersisa untuk diperbincangkan dari rangkaian teror bom di Indonesia? Tentu banyak. Salah satunya adalah pandangan tentang “tren jihadis yang muncul di kalangan kelas menengah” dan oleh karenanya membantah tesis “kemiskinan sebagai akar terorisme”. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam artikel berjudul “Tren Jihadis Kelas Menengah Bantah Kemiskinan sebagai Akar Teror” yang dirilis Tirto.id pada bulan Mei lalu. Melalui beberapa temuan oleh peneliti dan media luar negeri, artikel ini menekankan bahwa sebagian besar orang yang terlibat dalam bom bunuh diri berasal dari keluarga yang mapan secara finansial. Bahkan, di beberapa contoh negara, metode bom bunuh diri sangat dibenci oleh penduduk miskin di wilayah urban, seperti di Pakistan. Pandangan ini lantas menjadi “tren” di kalangan akademisi dan peneliti yang oleh karenanya dianggap sebagai (seolah) kebaruan dalam kajian terorisme.

Tentu saja hal ini memantik pertanyaan tentang bagaimana kategori seperti “kelas” dan “kemiskinan” dipahami dan digunakan untuk menjelaskan terorisme dalam pandangan tersebut. Hal ini penting sebab kesimpulan yang dihasilkan bisa berbeda tergantung pemahaman kita mengenai sifat dan peran kategori teoretis serta hubungannya dengan kenyataan yang berjalan secara historis.

Mengupas Asumsi “Jihadis Kelas Menengah”

Apa yang disebut sebagai “tren jihadis kelas menengah” sebetulnya bersandar pada dua asumsi pokok yang saling terkait. Pertama, kelas dilihat dari aspek pendapatan (income). Di artikel tersebut disebutkan bahwa mereka yang dianggap kelas menengah ke atas didefiniskan dari kepemilikan rumah yang mewah, pendidikan tinggi, latar belakang orang tua yang kaya, bisnis yang mapan, pekerjaan bergaji tinggi, dsb. Asumsi ini mengikuti kerangka definitif kelas ala Weberian. Weber (2006: 50) menunjuk kelas sebagai “sekelompok orang dengan komponen kesempatan hidup tertentu yang diekspresikan secara eksklusif oleh kepentingan ekonomi dalam penguasaan barang-barang dan pendapatan dalam suatu pasar komoditas dan tenaga kerja”. Kelas, menurut pandangan ini, dianggap sebagai kumpulan orang-orang dengan kemampuan distribusi dan pertukaran di pasar yang tidak seimbang yang sama-sama memperebutkan sumber kekayaan. Ekonomi merupakan aspek satu-satunya yang merepresentasikan kelas dan dipisahkan dari aspek lainnya seperti budaya, misalnya, yang oleh Weber masuk dalam kategori kelompok status. Hierarki kelas ditarik dan terbedakan secara ekonomis menurut besaran “kekayaan” (wealth); kelas atas merupakan kelas yang memiliki kemampuan finansial yang besar sementara kelas bawah sebaliknya.

Kedua, kelas diasumsikan sebagai fenomena “nasional” yang terisolasi dari struktur global. Penunjukkan “jihadis kelas menengah” didefinisikan dalam batas negara masing-masing tempat mereka hidup. Meskipun disinggung aspek global dalam terorisme, namun global di sini menunjuk pada pengalaman kelompok jihadis di beberapa negara, bukan suatu fenomena global yang berhubungan dalam satu totalitas sistem. Asumsi ini terkesan ambigu, sebab di satu sisi melihat terorisme sebagai fenomena global, tetapi di sisi lain “terorisme sebagai kelas menengah” ditempatkan dalam spektrum yang terbatas pada negara. Subjek utama terorisme dilihat sebagai kajian global, namun aktor-aktornya dianggap lokal. Hal ini tentu saja tidak untuk mengatakan bahwa aktor terorisme hanyalah aktor lokal belaka yang bertindak secara sporadis yang tidak terhubung secara global dengan aktor-aktor lainnya. Namun aspek yang mau ditekankan di sini adalah adanya konstruksi kelas—menunjuk kelas menengah jihadis—yang dibatasi pada skala lokal, tidak dilihat dalam skala global secara totalitas dan relasional.

Hal ini juga berhubungan secara inheren dengan term “kemiskinan”. Ketika kelas dibatasi pada perspektif ekonomistik Weberian, maka kemiskinan didefinisikan sebagai an sich fenomena ekonomi. Fenomena ini menunjuk kemiskinan sebagai “kelas yang punya pendapatan minim” atau yang miskin menurut definisi model ekonomi (pendapatan, dsb). Kemiskinan dilihat sebagai sekelompok entitas manusia tertentu, bukan sebagai totalitas hubungan sosial yang terus-menerus direproduksi dalam sistem kapitalisme dunia yang oleh karenanya melampaui definisi Weberian tentang “kelas pendapatan”. Dengan kata lain, kemiskinan direduksi menjadi hanya “faktor ekonomi” yang terpisah dari aspek-aspek lainnya secara relasional. Oleh karenanya menjadi masuk akal untuk menyebut bahwa kemiskinan bukanlah sebab utama terorisme. Menjadi masuk akal pula untuk menilai bahwa terorisme adalah murni urusan agama atau psikologis yang tidak ada sangkut pautnya dengan aspek yang lain—jikapun ada, hanya dianggap sebagai komplementer dan eksternal. Karena ekonomi yang dimaksud telah dipotong-potong menjadi faktor dan diperlakukan secara (seolah) terpisah dengan aspek yang lain.[1]

Di samping itu, konsisten dengan logika ini, kemiskinan dicacah ke dalam fenomena lokal per negara dan diisolasi satu sama lain sehingga, sama seperti kelas, (seolah-olah) tidak terhubung ke dalam relasi global yang lebih luas. Jika pun kemiskinan di satu negara dihubungkan dengan negara lain, hubungannya hanya mentok sampai “perbandingan”, seperti studi perbandingan politik yang membandingkan dua atau lebih negara dan kemudian mengabstraksi karakteristik-karakteristik umum dan khusus dari masing-masing negara.[2] Fenomena satu negara diperbandingkan dengan negara lain secara statis dan terpisah.

Kedua asumsi di atas juga terkait secara inheren terhadap penempatan konteks kerangka waktu (sejarah) yang sangat terbatas sekali. Muncul semacam “kesepakatan umum” di antara kalangan intelektual untuk mematok batas sejarah kemunculan terorisme di awal abad 20 atau pertengahan tahun 1960-an.[3] Pematokan ini mirip dengan tren para sejarawan Barat yang hampir selalu memulai sejarah dunia di awal abad ke-16 sebagai sejarah dunia modern (Abu-Lughod, 1993). Seolah-olah, sejarah dunia, dan sejarah terorisme, tidak memiliki hubungan temporalitasnya dengan ratusan abad sebelumnya. Engseng Ho (2004), seorang antropolog, justru menunjukkan bahwa kasus terorisme yang terjadi di awal abad 21 memiliki sejarah panjang pergulatan antara imperium Barat (Perang Salib) dengan umat Muslim, terutama di Laut Mediterania, Samudera Hindia dan Asia Tenggara.

Kebuntuan dalam mengkonstruksi term-term seperti “kelas” dan “kemiskinan” akan berujung pada pembacaan terorisme yang isolasionis, kulturalis, statis, dan ahistoris. Fenomena terorisme seolah-olah merupakan fenomena yang mesti dicacah ke dalam negara secara kasuistik. Adapun dihubungkan secara global hanya dalam arti “perbandingan”. Selain itu, terorisme dikurung sebagai fenomena an sich agama (soal indoktrinasi, intoleransi, fundamentalisme, radikalisme, dsb) dan dipisahkan dari aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, politik, ideologi, dsb. Aspek-aspek di luar agama tidak memiliki determinan yang kuat. Jikapun ada, pengaruh aspek-aspek tersebut dianggap komplementer dan eksternal. Kelas dan kemiskinan tidak dibaca sebagai totalitas hubungan sosial yang menyejarah secara global di mana aspek agama, politik, ekonomi, ideologi, dsb. berhubungan secara relasional dalam arti saling mendistingsi dan mendeterminasi dalam satu kesatuan totalitas.

Menempatkan Kelas: Kritik Metodologis

Lantas, bagaimana kita memulai konstruksi mengenai “kelas”? Alih-alih mengikuti model Weberian, konstruksi kelas dalam tulisan ini merujuk pada kerangka ekonomi-politik yang banyak dikembangkan oleh perspektif marxian. Kelas, dalam perspektif ini, ditempatkan secara relasional dalam satu totalitas hubungan yang menyejarah. Dengan penekanan metodologis, kesimpulan yang didapat akan jauh berbeda dari “tren” yang sudah disinggung sebelumnya.

Pertama-tama, kita mesti memulai dengan teks kunci Marx yang berbicara soal metode. Hal ini penting sebab, mengikuti Lukacs, saripati yang mesti diambil dalam membaca Marx adalah metodenya (Tomich, 2004: 28). Grundrisse (1857), yang merupakan coret-coretan Marx untuk masuk ke dalam buku Capital (1867), merupakan teks metodologis utama. Teks ini bicara panjang lebar, terutama di bagian “Pendahuluan”, mengenai cara berfikir dialektis. Namun begitu, teks ini jarang dijadikan rujukan oleh kebanyakan intelektual dalam mengembangkan tradisi berfikir marxis, terutama dalam mengkonstruksi kelas sebagai konsep teoretik.

Dale W. Tomich (2004) menunjukkan kekeliruan-kekeliruan yang selama ini dipegang oleh para pemikir terdepan marxis dalam menjelaskan kapitalisme sebagai hubungan sosial yang menyejarah dan konstruksi kelas yang terdapat di dalamnya sebagai ciri internalnya. Penafsiran sifat dan peran konsep serta hubungannya dengan proses kenyataan yang menyejarah oleh para pemikir marxis seringkali terjebak pada asumsi yang abstrak, statis, ahistoris dan parsial. Hal ini karena pandangan tersebut tidak didasari oleh pembacaan metodologis yang cukup. Maurice Dobb, Paul M. Sweezy, Eugene Genovese, Andre Gunder Frank sampai Wallerstein dan Robert Brenner semuanya terjebak pada penggunaan konsep “kapital” dan “kelas” yang baku dan abstrak. Disebut begitu karena tidak ditempatkan ke dalam suatu proses historis yang sedang berjalan dan berubah dalam rentang sekian ratus tahun.

Di bagian pendahuluan Grundrisse, tepatnya di sub-bab berjudul “metode ekonomi politik”, terdapat pembahasan mengenai hubungan antara “penjelasan saintifik” (saintific presentation) dan “kenyataan riil” (real movement) (Musto, 2008: 15). Secara umum, ini adalah persoalan bagaimana mengkonstruksi konsep dari proses historis dan, sebaliknya, mengkonstruksi proses historis melalui konsep teoretis. Tomich (2004: 18-19) menjelaskan hal ini dalam dua istilah yakni historical theory dan theoretical history. Yang pertama merujuk pada formulasi kategori teoretis yang sesuai untuk memahami objek penyelidikan yang distingtif secara historis. Sementara yang kedua merujuk pada penggunaan kategori teoretis tersebut untuk merekonstruksi proses perkembangan sejarah (kenyataan historis). Di sini Marx menekankan pentingnya tugas dan karakteristik sains yang progresif, yang melampaui tradisi pemikiran sebelumnya yang ahistoris (merujuk pada ekonomi-politik Smith, Ricardo, Proudhon, dsb), idealis (merujuk pada Hegel) dan materialis non-dialektis (merujuk pada Feuerbach).

Dalam mengkonstruksi “kapital”, misalnya, Marx mulai dari hubungan menyejarah yang berkembang, yakni hubungan kapitalisme. Konsep ini ia bangun untuk kepentingan “abstraksi yang rasional”. Penting untuk dicatat di sini bahwa Marx bertujuan untuk membangun logika berfikir mengenai suatu hubungan sosial spesifik, namun bukan untuk memberikan penjelasan sejarah itu sendiri. Kekeliruan Dobb, Genovese dan Brenner adalah mereka menganggap kapital—buku Capital—sebagai penjelasan sejarah yang final (Tomich, 2004: 9-13, 34, 39-42). Di satu sisi, menurut Marx, abstraksi rasional adalah penting untuk menghindarkan kita dari pengulangan sia-sia (tautologi), dan di sisi lain, hasil abstraksi ini mesti terus dibentuk dan dibangun ulang dalam perkembangan historis yang berjalan (Marx, 1973: 27-30).

Contoh lain dapat dilihat dalam bagaimana Marx mengabstraksi produksi secara umum (production in general). Di sini, produksi memiliki karakteristik umum yang terdapat dalam seluruh babak sejarah. Hal ini juga termasuk produksi secara alamiah yang selalu terkandung di dalamnya identitas subjek, manusia, dan objek alam. Namun ini merupakan asbtraksi yang ia ambil dalam proses sejarah yang konkret. Di sisi lain, bicara produksi mestilah produksi secara tertentu (definite production). Meskipun terdapat elemen umum produksi yang lintas sejarah, namun ada karakteristik-karakteristik khusus produksi yang tidak terdapat dalam seluruh babak. Hal ini merujuk pada corak produksi yang ‘khas’ dalam suatu rentang sejarah tertentu. Corak produksi manufaktur, agrikultur dan industrial, misalnya, adalah corak produksi khusus (particular branch of production) yang terdapat dalam kesatuan sejarah tertentu (yakni hubungan kapitalisme) yang terbedakan dengan rentang sejarah lainnya. Dalam hal ini, konsepsi produksi merupakan, di satu sisi, abstraksi teoretis yang dapat menjelaskan bentuk produksi secara umum sekaligus terikat pada rentang historis tertentu di sisi lain (Marx, 1973: 26-27). Para ekonom politik seperti Smith dan Ricardo, bagi Marx, selalu berhenti pada produksi secara umum tanpa membedakannya sebagai produksi yang spesifik pada rentang sejarah tertentu. Maka corak produksi kapitalisme dianggap sebagai production in general, yang tidak memiliki spesifikasi sejarah. Dalam bahasa lain, kapitalisme, oleh para ekonom politik sebelum Marx, disandarkan pada sebentuk naturalisme, bukan sebagai produk historis tertentu.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Marx memformulasi kategori teoretis dalam relasi historis yang berkembang? Pertama-tama, Marx mulai dengan menguji hipotesis para pemikir abad 18 seperti William Petty, Pierre de Boisguillebert (Musto, 2008: 16) dan Robert Malthus. Mereka memulai sesuatu dengan kategori bernama “populasi”. Bagi Marx, meskipun ini kelihatannya benar karena merupakan “fondasi  dan subjek  [konkret] seluruh tindakan sosial produksi”, namun jika ditilik lebih dekat, populasi adalah konsep yang sepenuhnya abstrak. Mengapa? Sebab hal ini mengabaikan susunan-susunan yang terdiri di dalamnya, seperti kelas, misalnya. Alih-alih mengikuti prosedur semacam ini, Marx beralih dengan menyelam mencari kategori yang paling sederhana (simplest category) untuk selanjutnya menuju pada konsepsi besar seperti populasi, negara, pasar dunia, dsb.

Kategori sederhana adalah kategori yang mengandung determinasi yang mencakup seluruh manusia yang berada di dalamnya. Dalam masyarakat kapitalisme—sebagai masyarakat spesifik yang paling berkembang saat itu—, Marx mencari kategori yang paling sederhana yang merefleksikan seluruh hubungan manusia di dalamnya. Kategori tersebut adalah komoditas. Komoditas merupakan kategori paling sederhana sebab merefleksikan seluruh aspek kehidupan masyarakat kapitalisme. Maka dalam Capital, Marx memulai investigasinya dari komoditas. Ia menyebut:

The wealth of societies in which the capitalist mode of production appears as an ‘immense collection of commodities’; the individual commodity appears as its elementary form. Our investigation therefore begins with the analysis of the commodity.

The commodity is, first of all, an external object, a thing which through its qualities satisfies human needs of whatever kind. The nature of these needs, whether they arise, for example, from the stomach, or the imagination, makes no difference. Nor does it matter here how the thing satisfies man’s need, whether directly as a means of subsistence, i.e. an object of consumption, or indirectly as a means of production. (Marx, 1992: 125)

Komoditas mendeterminasi seluruh aspek masyarakat kapitalisme sebab ia berperan sebagai ukuran utama dalam menentukan kekayaan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai objek konsumsi maupun sebagai alat produksi. Selain itu, komoditas merupakan sel kapitalisme yang nampak di permukaan dalam pertukaran sehari-hari. Pertukaran ini, menurut Michael Lebowitz (2009), adalah langkah awal Marx memulai proyeknya untuk menyusun konsep “kapital”. Dalam gambaran yang paling mudah dilihat dalam masyarakat kapitalisme adalah setiap orang di dalamnya terlibat dalam pertukaran komoditas. Itu sebabnya ekonom politik menjadikan “alokasi kekayaan [komoditas]” sebagai tema sentral kajian mereka. Namun Marx menganggap pertukaran itu hanyalah tampakan (appearance). Sains harus menyelidiki lebih dalam ke tataran esensi (essence) yang tersembunyi dalam tampakan tersebut yang memuat aspek-aspek kualitatif tak kasat mata. Maka, komoditas sebagai kategori sederhana dibongkar sebagai kategori yang memuat hubungan-hubungan internal dari “nilai”, “uang”, dan “kerja”. Kategori-kategori ini merupakan rangkaian logis sebagai pembentuk kategori besar yang lebih berkembang seperti “kapital” (Tomich, 2004: 24).

Kategori-kategori tersebut mesti dilihat secara inter-relasional dalam arti yang satu menjelaskan yang lainnya dalam satu totalitas hubungan. Sebab corak produksi komoditas dalam kapitalisme selalu mengandaikan totalitas produksi (P) yang memuat elemen-elemennya seperti produksi (p), konsumsi (c), distribusi (d), dan pertukaran (e). Elemen-elemen ini ia abstraksi sebagai hubungan umum produksi (P) secara internal dan saling berhubungan sebagaimana ia bahas dalam sub-bab sebelumnya berjudul “hubungan umum produksi terhadap distribusi, pertukaran, konsumsi” (Marx, 1973: 30-41).

Dari penjelasan mengenai kategori sederhana tersebut Marx maju ke dalam kategori yang lebih besar lagi seperti kelas dan populasi, namun bukan sebagai konsep yang abstrak dan kosong, melainkan sebagai konsep yang di dalamnya terdapat seluruh hubungan distingtif dan saling mendeterminasi secara relasional dalam satu totalitas (Marx, 1973: 41). Kelas dan populasi muncul setelah konstruksi kategori sederhana sebagai konsep yang konkret, yakni memuat orang-orang yang memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi dan saling bertukar komoditas dalam hubungan sosial tertentu. Di saat yang bersamaan, penting juga untuk dicatat bahwa kesatuan hubungan produksi yang melibatkan populasi yang konkret ini bukan sekadar seolah-olah fenomena ekonomistik belaka sebab kesatuan tersebut tidak terbatas pada aspek ekonomi saja—faktor—namun juga melibatkan aspek-aspek lainnya.[4] Pada prosesnya, perkembangan hubungan ini (secara historis) selalu melibatkan kategori-kategori sosial lainnya seperti ras, agama, seks, gender, budaya, dll. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tema “bloody legislation”—yakni pengaturan populasi dalam perkembangan hubungan kapitalisme, terutama berhubungan langsung dengan kerja dan komoditas—, yang dikembangkan oleh Kevin Santiago-Valles (2012) secara global, memuat konstruksi rasial berdasarkan “ethno-politics” demi tenaga kerja dan bahan mentah yang murah. Ia menyebutkan apa yang disebut sebagai “terorisme” merupakan proses konstruksi identitas dalam perkembangan kekuasaan kapital tersebut. Atau temuan Philip Curtin (2005) dalam reorganisasi produksi di abad 16 yang melibatkan pembentukan kategori rasial untuk kebutuhan tenaga kerja paksa budak (slave forced labor). Oleh karenanya, kelas dan populasi dibangun Marx di atas fondasi yang sepenuhnya nyata. Di dalamnya, populasi dilihat dalam kesatuan kelas-kelas yang terdiferensiasi secara kualtitatif (distingtif) serta melibatkan kategori-kategori sosial lainnya yang berhubungan secara relasional dalam satu totalitas kapitalisme dunia.

Meski demikian, Marx segera mengingatkan, kategori-kategori tersebut hanyalah kategori abstrak hasil dari hubungan sosial yang nyata, bukan kenyataan itu sendiri. Meskpun hal tersebut dapat berguna untuk memulai penyelidikan terhadap objek tertentu yang distingtif secara historis. Marx menyebut kategori-kategori abstrak tersebut sebagai sesuatu yang konkret dalam pikiran (concrete in thought), yakni kategori yang diambil dari hubungan sosial historis yang nyata yang dipakai untuk merekonstruksi proses perkembangan sejarah; bertolak belakang dengan Hegel yang menganggap kategori-kategori tersebut sebagai kenyataan itu sendiri (Marx, 1973: 42).

Jadi, jika kita hendak mengkonstruksi kelas sebagai suatu konsep teoretik, kita mesti pertama-tama menempatkan kelas di dalam hubungan sosial spesifik yang historis, yakni hubungan kapitalisme. Kapitalisme sebagai hubungan sosial yang menyejarah mengandung di dalamnya kesatuan hubungan-hubungan determinan yang distingtif secara kualitatif namun terhubung satu sama lain secara relasional (ekonomi, politik, ideologi, ras, gender, dsb).

Tepat di sini cara berfikir Marx mengenai hubungan sosial produksi menjadi berbeda dan berlawanan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Marx menempatkan hubungan sosial kapitalisme sebagai hubungan sosial yang historis, spesifik, distingtif dan terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan satu sama lain.

Di samping itu, perlu diingat, penjelasan kapitalisme ini ditempatkan Marx dalam konteks spasial yang global dan temporal yang lama, yakni bahwa perkembangan kapitalisme mencakup seluruh segi geografis dunia dan telah berjalan dalam ratusan tahun, sebagaimana ia menyinggung hubungan kerja upahan (wage-labour) yang berkembang dalam kapitalisme industrial di Eropa dengan hubungan kerja paksa perbudakan (slave forced labour) di Amerika (Marx, 1992: 925). Di sini, lagi-lagi, Marx menyiratkan penjelasan akan produksi kapital sebagai konsep yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan secara relasional. Ketika Marx menyebutkan kerja paksa di Amerika dan hubungannya dengan perkembangan kapitalisme industrial di Eropa, ia sedang menjelaskan hubungan internal antara produksi (p), distribusi (d), konsumsi (c), dan pertukaran (e). Yakni bahwa corak produksi kapitalisme industrial dan bentuk kerja upahan yang berkembang di Eropa mengandaikan terbentuknya pasar dunia yang memungkinkan pertukaran komoditas yang telah ada secara global, terutama dengan corak produksi di Amerika (Banaji, 2007; Curtin, 2005) dan distribusi alat-alat produksi serta konsumsi bahan mentah ke Eropa. Dan dalam penjelasan ini konstruksi kategori-kategori sosial seperti rasial juga dilibatkan.

Kapitalisme sebagai suatu hubungan sosial dilihat sebagai sesuatu yang beroperasi secara global dan di dalamnya memuat berbagai bentuk corak produksi dan hubungan kerja tertentu yang satu sama lain saling berhubungan secara relasional. Berbagai corak produksi dan hubungan kerja ini terbedakan satu sama lain (dalam arti memliki distingsi kualitatif) namun berhubungan dalam totalitas global dan berjalan selama ratusan tahun. Maka amatlah penting menempatkan hubungan sosial kapitalisme secara global dan dalam kerangka waktu yang berlangsung selama ratusan tahun.

Terorisme dan Kelas

Kembali pada pembahasan mengenai terorisme. Bagaimana kita menyikapi kategori kelas dalam “jihadis kelas menengah” di atas? Jelas bahwa pertama-tama kita harus menempatkan kelas dalam pijakan sistem kapitalisme dunia yang sedang berlangsung hari ini. Kapitalisme dunia yang dimaksud merupakan hubungan sosial yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang saling berhubungan secara relasional dalam satu totalitas sistem. Kelas tidak dapat dimaknai hanya sekadar representasi ekonomi (barang, kekayaan, dsb) namun merupakan hubungan sosial yang di dalamnya terdapat kategori-kategori lain seperti agama, ras, gender budaya, ideologi, dll yang saling terhubung secara internal. Kelas adalah refleksi hubungan sosial yang membentuk pembagian kerja dunia (world division of labor) yang dalam pembentukannya melibatkan berbagai kategori sosial yang lain.

Temuan Philip Curtin (2005) mengenai pembentukan kompleks perkebunan (plantation complex) dari Laut Mediterania ke Atlantik oleh kapital Eropa, misalnya, dapat dilihat sebagai proses reorganisasi produksi yang melibatkan konstruksi rasial untuk kepentingan tenaga kerja paksa budak (slave forced labor). Penciptaan kategori rasial ini bermuara pada tersedianya bahan-bahan primer murah untuk didistribusikan ke pasar Eropa di samping penciptaan tambang emas di Amerika dan Afrika untuk menunjang ekpansi Eropa ke Asia melalui Laut Mediterania dan Tanjung Harapan (Banaji, 2007). Penciptaan berbagai bentuk kerja dan corak produksi dalam satu totalitas hubungan kapitalisme dunia memuat berbagai corak produksi dan hubungan kerja (misalnya, pekerja upahan dan budak) yang terintegrasi secara relasional; di satu sisi, masing-masing corak produksi dan hubungan kerja terdistingsi satu sama lain, namun di sisi lain, saling berhubungan secara internal dalam kesatuan sistem. Oleh karenanya, kelas merupakan konsep yang mengandung bermacam-macam bentuk yang saling berhubungan dan dideterminasi dalam hubungan produksi komoditas secara global (Tomich, 2004). Alih-alih hanya terdefinisikan secara ekonomi, sebaliknya, kelas tersusun secara relasional yang menyangkut aspek-aspek lain seperti agama, ras, budaya, dsb. Kelvin (2012) melihat konstruksi rasial (“ethno-politics”) digunakan oleh kapital untuk memproduksi “subjek terhukum” (subjected population) yang ujungnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja dan bahan mentah murah. Teknik pendisiplinan berbasis identitas (ras, suku, agama) dilakukan guna mengatur populasi untuk kepentingan berjalannya kapital dunia. Terorisme termasuk dalam pendisiplinan tersebut.

Jadi “jihadis kelas menengah” sebagai representasi suatu kelas tidaklah mencukupi, karena hanya dilihat dari segi parsial ekonomi (income). Kalau mengikuti kerangka konseptual kelas secara relasional, siapapun yang terlibat dalam agenda jihadis/teroris berada dalam hubungan sosial yang didominasi kapital dalam arti bahwa ia ditempatkan dalam suatu pembagian kerja kapitalisme dunia sebagai populasi yang terhukum, yang oleh karenanya jauh dari kesan penguasaan kapital secara global.

Meskipun dari segi finansial para jihadis lebih dari cukup, namun dalam hubungan kelas dalam kapitalisme secara global, ia masuk dalam kategori yang didominasi oleh struktur kapital dunia tersebut. Dalam arus totalitas produksi, hubungan kelas yang ada memaksa mereka yang terlibat dalam terorisme untuk berada dalam posisi bawah, yakni sebagai subjek yang terus didisplinkan oleh hubungan yang ada.

Muaranya ada pada kelancaran arus komoditas dan kerja dunia; dan hal ini mengandaikan konstruksi identitas yang berhubungan secara inheren dalam totalitas tersebut.

Hal ini, tentu saja, tidak semerta-merta bahwa para jihadis masuk dalam “kelas proletariat”. Konsepsi baku tersebut tidak akan menjelaskan apa-apa dalam hubungan sosial kapitalisme yang kompleks. Sebaliknya, para jihadis masuk ke dalam kategori kelas-kelas tertentu yang memiliki distingsinya—tentu di samping berbagai macam kelas yang ada—, namun terhubung dan berada dalam tempat tertentu dalam sejarah hubungan kapitalisme yang terus berjalan dan kompleks (berubah-ubah).

“Global” juga menjadi kata kunci penting dalam hal ini. Jika kelas dalam “jihadis kelas menengah” dimaknai hanya dalam cakupan lokal, maka kapitalisme menjadi seolah tercacah ke dalam lingkup negara-negara dan terisolasi satu sama lain. Oleh karenanya, yang dianggap kelas menengah dalam batasan negara mesti ditarik bersamaan dengan struktur kapitalisme ke tingkat global. Pembelahan kelas secara global ini akan menempatkan para jihadis ke dalam kategori kelas yang “tertindas” oleh kapital dalam arti bahwa ia mengalami pendisiplinan dan di bawah kontrol kekuasaan kapital dunia. Pendeknya, jika jihadis dianggap sebagai kelas menengah (atas) dalam spektrum negara, maka sesungguhnya ia hanyalah kelas “bawah” jika dilihat secara global.

Kemudian, kategori kemiskinan juga berubah. Jika awalnya dianggap sebagai “faktor” yang direpresentasikan oleh ekonomi dan fenomena lokal per se, maka, mengikuti logika relasional, kemiskinan dilihat sebagai hubungan yang bersifat global yang terus-menerus direproduksi sebagai ciri internal kapitalisme dunia. Bahwa beroperasinya hubungan kapitalisme secara global terus mengandaikan situasi kemiskinan sebagai kontradiksinya. Akumulasi kapital yang terjadi secara on going dan berskala global akan terus melahirkan kemiskinan. Momen ini terjadi secara dialektis. Sebagaimana totalitas produksi kapitalisme yang mengandaikan elemen-elemennya berhubungan secara relasional, maka kemiskinan juga merupakan elemen inheren yang akan terus diproduksi sejalan dengan akumulasi kapital yang semakin menjadi-jadi.

Jadi kemiskinan tidak dapat dipecah-pecah dan diisolasi sebagai hanya fenomena negara. Justru fenomena kapitalisme yang berskala dunia akan melahirkan situasi kemiskinan yang mendunia juga. Pernyataan yang mengatakan bahwa terorisme banyak bermunculan di negara-negara maju (secara ekonomi lebih mumpuni) dan tidak muncul di negara-negara miskin (secara ekonomi terbelakang) adalah kekeliruan karena memecah dan mengisolasi kemiskinan hanya pada level negara. Justru sebaliknya, kemiskinan merupakan kondisi yang terjadi secara global dalam kesatuan perkembangan hubungan kapitalisme yang berjalan secara global dan historis.

Hal ini juga berlaku pada penempatan kerangka waktu (sejarah). Poin utama dalam hal ini adalah bahwa terorisme bukan fenomena baru yang tidak punya irisan dengan sejarah ratusan tahun yang lampau. Justru sebaliknya, sejarah terorisme memiliki akar yang kuat pada sejarah yang terentang berabad-abad. Mengikuti temuan Engseng Ho (2004), bahwa term seperti “jihad” sebagai laku perang—angkat senjata—justru ditemukan pada momen-momen ketika Eropa (Portugis dalam hal ini) mengekspansi Laut Mediterania dan Samudera Hindia sampai Asia Tenggara (abad 16). Dan ini merupakan “imajinasi perlawanan” Islam terhadap imperium Barat yang dirawat sampai hari ini. Momen ini merupakan kekalahan umat muslim (ia menyebutnya muslim hadramaut yang berdiaspora) oleh Eropa di semenanjung Samudera Hindia. Hal ini juga dipertegas melalui “race theory” yang digagas oleh B.J.O Schrieke (1957) dengan mengatakan bahwa proses “islamisasi” secara gencar (terutama di Nusantara) dimulai ketika Eropa mengekspansi ke Asia Tenggara. Ekskalasi konflik yang terus meningkat terjadi dalam momen sejarah ini ketika posisi Islam dalam perdagangan dunia (Laut Mediterania dan Samudera Hindia) tergoncang akibat kekuatan Eropa yang berhasil menembus pintu Timur Tengah dan Tanjung Harapan menuju Asia Tenggara.

Di samping itu, yang lebih penting lagi adalah bahwa momen-momen ini terjadi dalam pembentukan kapitalisme dunia tahap awal (abad 16). Reorganisasi produksi ke kawasan Laut Atlantik oleh kapital Eropa, pembentukan kapitalisme industrial di Eropa, penemuan emas di Amerika dan suplai budak dari Afrika berjalan secara berbarengan (dialektis) dengan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara sebagai penghasil rempah-rempah terbesar dunia. Begitupun dengan munculnya resistensi oleh umat Islam di kawasan ini sebagai respon ekspansi tersebut mesti dilihat secara dialektis sebagai totalitas sistem.

Penutup

Terorisme dan kategori teoretis semacam “kelas” dan “kemiskinan” harus dilihat secara relasional dan dalam satu kesatuan sistem dunia. Artinya, kelas dan kemiskinan dilihat sebagai totalitas hubungan kapitalisme yang beroperasi secara global dan menyejarah (ratusan tahun). Dari situ baru kita bisa berbicara terorisme melalui pembacaan yang lebih konkret dan menyeluruh; tidak parsial, ahistoris, statis dan isolasionis. Namun begitu, tulisan ini hanyalah pengantar awal yang maju untuk menawarkan suatu cara baca terhadap fenomena terorisme yang kian kemari kian intensif dan masif dalam hal skala. Sebaliknya, tulisan ini bukanlah penjelasan mengenai terorisme itu sendiri, apa lagi sejarah terorisme dalam babak-babak sejarah yang nyata. Singkatnya, tulisan ini merupakan tulisan yang lebih menawarkan metode dalam membaca terorisme, bukan hasil pembacaan mengenai terorisme itu sendiri.

Daftar Pustaka

Abu-Lughod, Janet L. 1993. “The World System in the Thirteen Century: Dead-End or Precursor?”, dalam Micahel Adas (ed), Islamic and European Expansion: The Forging of a Global Order. Temple University Press.

Banaji, Jairus. 2007. “Islam, the Mediterranian and the Rise of Capitalism”, dalam Historical Materialism, 15(1): 47-74.

Curtin, Philip. 2005. The Rise and Fall of the Plantation Complex: Essays in Atlantic History. New York: Cambridge University Press.

Ho, Engseng. 2004. “Empire through Diasporic Eyes: A View from the Other Boat”, dalam Comparative Studies of Society and History, 46 (2): 210-246.

Lebowitz, Michael A. 2009. Following Marx: Method, Critique and Crisis. Leiden: Koninklijke Brill NV.

Marx, Karl. 1973. Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft). Translated by Martin Nicolaus. Penguin Books. Diunduh dari https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/grundrisse.pdf

Marx, Karl. 1992. Capital: A Critique of Political Economy Volume I. Translated by Ben Fowkes. Penguin Classics.

Musto, Marcello. 2008. “History, production and method in the 1857 ‘Introduction’, dalam Marcello Musto (ed), Karl Marx’s Grundrisse: Foundations of the critique of political economy 150n years later. New York: Routledge.

Santiago-Valles, Kelvin. 2012. “The Fin-de-Siecles of Great Britain and the United States: Comparing Two Declining Phases of Global Capitalist Hegemony”, dalam Alfred McCoy, Josep Fradera, and Stephen Jacobson (eds), Endless Empire: Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, and America’s Decline. Madison: University of Wisconsin Press.

Schrieke, B.J.O. 1957. Indonesian Sociological Studies. The Hague and Bandung: W. van Hoeve.

Tomich, W. Dale. 2004. Through the Prism of Slavery: Labor, Capital, and World Economy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

Weber, Max. 2006. “Class, Status, Party”, dalam Rhonda F. Levine (ed), Social and Stratification: Classic Statements and Theoretical Debates. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

[1] Pengkategorisasian ekonomi secara terpisah dari aspek lainnya ini juga banyak ditemui dalam kajian kontemporer di bidang lainnya, seperti ilmu politik. Lihat saja misalnya studi yang dilakukan Marcus Mietzner dan Burhanudin Muhtadi yang melihat sentimen keagamaan sebagai kata kunci dalam menjelaskan kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta. Ia menilai tingkat kepuasan pemilih yang tinggi terhadap kinerja Ahok namun memilih Anies-Sandi karena faktor agama dianggap mengonfirmasi faktor agama sebagai faktor penentu kemenangan ketimbang faktor lainnya. Dengan begitu, aspek kultural (agama) terkesan terpisah dari aspek ekonomi dan politik dan hanya berhubungan secara independen dan eksternal. Lihat Mietzner, M. & Muhtadi, B. 2017. “Ahok’s satisfied non-voters: an anatomy”, dalam New Mandala, diunduh dari http://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy/.

[2] Janet Lippman Abu-Lughod menyebut pandangan ini sebagai pandangan Tonybee-an. Maksudnya adalah tren sejarawan dan akademisi melihat suatu peradaban tertentu (dalam hal ini bisa saja negara tertentu) dan diperbandingkan dengan peradaban (dan negara) lain, kemudian diabstraksi karakteristik-karakteristik umum dan khususnya, eksternal maupun internal dalam satu kerangka historis tertentu. Satu hal yang bermasalah dalam asumsi ini pengisolasian masing-masing perabadan atau negara tanpa terkoneksi secara langsung dalam suatu totalitas global.

[3] Untuk menyebut salah satu misalnya, lihat Tibi, Bassam. The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder. California: University of California Press.

[4] Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini lihat: Sayer, Derek.  1975. “Method and Dogma in Historical Materialism”, dalam The Sociological Review, 23(4): 779-810.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *