Browse By

Kampung Kota dalam Perencanaan Kita

Sumber: http://kampungkota.net/2018/08/20/lomba-gerobak-memori/

Sebagai seorang yang lahir dan tumbuh di desa, hidup bertahun-tahun di wilayah perkotaan  seperti Jakarta  memberikan kesadaran baru bagi saya. Di kota juga terdapat permasalahan yang sama menyedihkannya di desa dalam wujud yang tidak jauh berbeda—kemiskinan, ketiadaan akses, diskriminasi—dan  beragam bentuk kerentanan lain dialami oleh kelompok warga kota lapis bawah, khususnya mereka yang di kampung kota.

Konflik agraria yang semakin menjadi-jadi di desa-desa tidak ubahnya penggusuran kampung-kampung kota yang tidak kunjung selesai. Kampung kota menjadi satu kosa-kata menarik bagi saya terutama setelah beberapa tahun tinggal di sebuah rumah yang terletak di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur. Rumah tersebut merupakan rumah panggung yang kemudian di petak-petak menjadi beberapa bagian untuk disewakan sebagai kamar kos-kosan kepada berbagai macam orang yang mampir tinggal bahkan sebagian telah menjadikan Jakarta sebagai kampung. Beberapa penghuni rumah kosan ini telah kawin-mawin, beranak dan telah mempunyai pekerjaan tetap di Jakarta meskipun  belum juga mampu membeli rumah sendiri dan terus menerus tinggal di ruang yang dipetak-petak itu sampai mempunyai anak lebih dari satu.

Rumah yang dipetak ini hampir tidak pernah kekurangan penghuni meskipun lokasinya terasa begitu aneh karena tepat berada di samping puskemas namun setelah puskemas langsung area pembuangan akhir sampah. Sebuah pemandagan ironis tentu saja. Di tepian tempat pembuangan sampat tersebut terdapat beberapa warung makan dan juga sebuah jalan kecil yang akan mengantarkan kita langsung pada warung tempat ibu-ibu biasa belanja kebutuhan dapur setiap paginya. Belanja harian memberikan sedikit ruang untuk mengatur keuangan daripada mesti belanja sekaligus ke pasar atau supermarket mewah yang tersebar di berbagai sudut kota Jakarta.  Hal ini merupakan bentuk pengaturan strategi nafkah (livelihood strategy) bagi masyarakat lapisan bawah yang berada dan hidup di kota  besar seperti Jakarta.

Gambaran ringkas ini menunjukkan bahwa gemerlap kota tidak mampu menelusup hingga ke dapur-dapur warga, terutama mereka yang berada di lapis bawah. Bermukim dalam kawasan padat, terdapat berbagai macam keterbatasan akses dan kebanyakan bekerja di sektor informal. Daerah tempat tinggal warga lapis bawah inilah yang biasa disebut sebagai kampung kota. Sialnya pemerintah menganggapnya sebagai  slang area  alih-alih melihatnya sebagai kampung dalam kota, yang dalam sejarah kota Indonesia telah ada  dan eksis sejak tahun 1930’an.  Bahkan ketika orang-orang eropa pertama tiba di Indonesia khusunya Jakarta, disebut Batavia tempo itu, telah berpenghuni atau dalam keadaan tidak kosong (terrra icongnita). Hal ini menunjukkan bahwa perkampungan merupakan awal mula sebuah kota di Indonesia.

Kampung kota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tumbuh kembang sebuah kota namun pembangunan secara otomatis merubah banyak hal termaksud wajah kampung kota yang seringkali kalah dalam arti tersingkir atau tergusur dari arena modernisasi kota. Hal ini karena pandangan negatif dan penuh stigma mendorong pemerintah melakukan pengurusan lebih dalam atas kampung kota untuk membersihkannya dari segala bentuk kekumuhan menuju kemewahan sebagaimana harusnya wajah sebuah kota dalam kamus pemerintah yaitu serba teratur, bersih dan jauh dari kemelaratan. Angan-angan pemerintah yang demikian ini dijadikan titik pijak untuk melakukan perbaikan sebagaimana dijelaskan Tania Li dalam The Will to Improve bahwa kehendak untuk memperbaiki sesungguhnya lahir dari sebuah  niatan baik pemerintah namun kenyataannya selalu gagal menyentuh hal mendasar yaitu soal ketimpangan sosial ekonomi. Alih-alih mewujudkan kesejahteraan warga sebagai  tujuan utama dari perbaikan, malah yang seringkali terjadi sebaliknya. Misalnya mengekslusi warga kampung kota ketika pemerintah tengah menjalankan niat baik tersebut  melalui pengaturan dalam perencanaan kota.

Pemerintah melalui perencana kota seringkali menyederhanakan permasalahan, melihat kampung kota sebatas ruang fisik. Berarti solusinya terbatas pada pendekatan spasial belaka. Hal ini merupakan turunan dari kehendak untuk memperbaiki yang  terdiri dari problematisasi untuk melihat apa saja yang perlu diperbaiki dan kedua adalah teknikalisasi permasalahan yang berarti  penyelesaian masalah yang dikenali  secara tekhnis tadi. Kondisi seperti ini menjadikan perencana sebagai profesional dan ahli berada dalam posisi  superior daripada warga kampung kota itu sendiri. Perencana sebagai ahli kemudian merasa jauh lebih tahu, mereka merumuskan keadaan, menentukan masalah dan memutuskan solusi tanpa konsultasi ke warga sebagai objek kepengaturan.  Hal inilah yang dianggap Tania Li sebagai bentuk lanjut daripada tekhnikalisasi permasalahan bahwa “Segala urusan yang mengalami teknikalisasi permasalahan pada saat yang sama dilucuti aspek-aspek politiknya menjadi gejala non politis. Seringkali ahli-ahli program pembangunan mengesampingkan kesenjangan ekonomi-politik dari diagnosa dan resep-resep mereka”.[1]

Problematisasi dan teknikalisasi  seperti ini dalam konteks perencanaan kota mewujud dalam bentuk perencana prosuderal yang memaknai perencanaan sebagai cara mengelola masyarakat. Dua pendekatan umum dari perencanaan prosedural  ini yaitu perencanaan  sistem  yang mengedepankan pemodelan terutama dalam merancang suatu kota. Kedua adalah perencaanan prosedural yang sangat terstruktur, ilmiah dan biasanya membuat simplifikasi atas kondisi dan eksistensi suatu kota. Pendekatan ini mulai populer pada tahun 60an yang ternyata masih banyak diterapakan dalam merencanakan pembangunan berbagai kota di Indonesia hingga hari ini.

Implikasinya adalah peniadaan hak warga untuk terlibat dalam proses perencanaaan kota karena lebih fokus pada membentuk model dari persamaan tekhnis yang dibangun untuk menjawab pertanyaan “apa yang akan terjadi jika?”  suatu data dan variabel bertambah atau berkurang sederhananya, meminjam istilah James Ferguson yang disitir oleh Tania Li bahwa para ahli pembangunan terencana telah menjadi “mesin antipolitik” yang “bersikeras menerjemahkan berbagai persoalan politis mengenai lahan, sumberdaya lapangan kerja maupun upah menjadi sekedar ‘masalah teknis’ yang bisa diperbaiki melalui intervensi ‘pembangunan[2]. Maka bukan suatu yang mengherangkan jika kota disesaki mall, tumbuh tugu-tugu nirguna hingga pembangunan sarana transportasi dari jalan bebas hambatan hingga bandara untuk mobilitas warga lapis atas merenggut ruang hidup mereka yang di lapis bawah.

Padahal kota bukan hanya tentang ruang tetapi juga orang, warga, manusia yang mempunyai kehendak, maka keadilan harus menjadi kunci dalam merancang suatu kota. Kampung kota memiliki jiwanya sendiri (soul of space) dalam bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan budaya warga setempat. Namun paradigma perencanaan yang mempertimbangkan jiwa suatu ruang atau yang biasa disebut pendekatan sociological conception of space belum menjadi arus utama dalam pembangunan kota-kota di Indonesia, bahkan ada kecendrungan membangun kota secara homogen.

Perencanaan berhaluan  positivistik seperti ini menyebabkan modernisasi kota tidak mampu  meminimalisir dampak negatif dalam proses pembangunan. Setidaknya perubahan bentang ekologis dan kondisi sosial-ekonomi merupakan turunan pertama dari kerja pembangunan dan di kota-kota besar yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi (density) menyebabkan keterbatasan ruang gerak bagi para perencana yang pada akhirnya selalu mengambil jalan pintas, menjadikan kampung kota sebagai  tumbal utama karena dipandang tidak mampu berkontribusi signifikan sehingga lebih baik disingkirkan.

Hal ini tentu memicu ketidak adilan ruang dan ekonomi terutama bagi kelompok miskin kota, yang selama ini hidup ditepian dipaksa jatuh dalam situasi hidup yang lebih menyakitkan dengan kehilangan kampung, ruang hidup bahkan hak sebagai warga negara. Situasi seperti ini banyak terjadi karena proses perencanaan kota yang sangat beorientasi fisik (spacial oriented) dimana sosial ekonomi, budaya tidak terekam dalam dokumen-dokumen perencanaan kota seperti dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang hanya berisikan zonasi ruang. Perencanaan kota yang beorientasi fisik  lupa jika masyarakat kota terbagi dalam berbagai kelas.

Alpanya pembacaan akan struktur sosial masyarakat perkotaan menyebabkan perencanana lebih mengarah pada bagaimana menjawab kebutuhan ruang kelompok menengah ke atas bukan sebagai upaya  mendorong tercapainya keadilan serta kesejahteraan masyarakat dalam berbagai struktur.  Padahal semestinya perencanaan menjadi suatu jalan untuk memberikan perlindungan, dalam hal ini akses bagi seluruh lapisan masyarakat kota. Ternyata yang terjadi adalah pengkotak-kotakkan ruang yang dirancang melalui dokumen-dokumen perencanaan.

Pemisahan, betonisasi menciptakan ketegangan lebih lanjut antara yang berpunya dan yang kurang beruntung, tepatnya dimiskinkan. Seringkali mereka yang miskin dan hidup di kota dipaksa menjauh dari ruang hidupnya—kampung kota— melalui penguasaan ruang dengan cara penggusuran. Secara tidak langsung berarti menghancurkan sistem penghidupan warga kampung kota.

Warga kampung kota dikuatkan melewati keseharian hidup berkat modal sosial (social capital). Interaksi sosial menjadi satu ciri utama dari kampung kota yang menghasilkan satu budaya yang melekat pada kehidupan kampung kota, ada pertukaran yang membantu menguatkan daya tahan warga melewati situasi-situasi krisis.  Kampung kota tidak dapat dilihat hanya dari sisi spasial saja sebab ia bukan benda di sana ada kehidupan, ada manusia, interkasi sosial yang merupakan ruang hidup saling bertumbuh dan berkembang bersama antara warga. Sehingga harus dibangun berdasarkan konsensus bersama. Oleh sebab itu sejak dalam perencanaan suatu ruang sudah harus bersifat partisipatif dan melibatkan semua pihak, terutama warga. Sudah tidak lagi relevan lagi perencanaan dan pembangunan kota yang hanya diserahkan pada ahli, dalam hal ini pemerintah.

Selain persoalan tekhnis seperti pembahasan di atas ada kekuasaan yang bersifat gigantik menggilas yang kecil-kecil untuk diakumulasi menjadi lebih besar. Kuasa itu adalah modal, bekerja melalui  mekanisme pasar menggunakan berbagai macam cara dari yang sangat halus hingga vulgar dalam merongrong kehidupan kampung kota.  Seringkali berkelindan dengan kebijakan pemerintah sehingga tidak tampak. Hadir dalam bentuk regulasi sebagai alat legitimasi kepada penguasa dan pengusaha untuk memaksakan kehendaknya. Maka solusi yang terus menerus dihadirkan  pemerintah dalam menata kota selama ini yaitu penggusuran tidak akan pernah mampu mengatasi permasalahan perkotaan yang semakin kompleks dan rumit.

Kita harus berani melihat jauh lebih dalam menyikapi soal penataan kota yang berujung penggusaran sebagai keadaan yang dibentuk karena pemaksaan dari bekerjanya modal dan kekuasaan. Penataan semacam ini mendorong lahirnya kantung-kantung kemiskinan baru, menyebabkan gentrifikasi dan ghetto-ghetto pasti akan merebak sehingga tujuan perencanaan gagal. Karena, pilihan yang tersedia bagi warga kampung kota ketika penggusuran terjadi adalah bertahan hidup di tengah belantara kota dengan mencari tempat untuk melangsungkan kerja-kerja informal yang selama ini ditekuni atau tersingkir keluar, ke arah pinggiran (fringe area). Berarti urban sprawl menjadi tidak terhindarkan dan semakin merepotkan dalam kerja penataan kota. Siklus ini menjadi penanda bagaimana kegagalan perencana kota tidak mampu melihat kampung kota sebagai satu entitas mandiri yang berciri dan berkebudayaan. Terdapat pertautan antara orang dan ruang, alam dan kebudayaan yang mana dalam dokumen-dokumen perencanaan kita tidak pernah hadir. Sederhananya kampung kota alpa dari dokumen perencanaan. Berbagai situasi yang terjadi selama ini mestinya telah menjadi proses pembelajaran bersama. Bagiaman proses penertiban secara tiba-tiba tidak akan pernah menyelesiakan permasalahan.

Penelitian bertahun-tahun yang dilakukan oleh Lea Jelinnek di sebuah kampung Kota di Jakarta tepatnya di Kebun Kacang mengambarkan dengan sangat baik bagaimana tatanan perubahan kota dan penataan melalui kerja perencanana sepihak dari pemerintah tidak mampu membawa warga kampung dalam tingkat kesejahteraan yang merata.  Bahkan Lea Jelinnek berani menyimpulkan bahwa “…kebanyakan yang kaya sebelum penggusuran kebun kacang sesudahnya menjadi lebih kaya, sedangkan kebanyakan dari mereka yang mengalami kemiskinan sebelumnya tetap miskin sesudahnya[3]”. Kesimpulan Lea ini saya kira masih akan terus terjadi selama pemerintah terus berkolaborasi dengan pengusaha dan proses perencanana tidak mengalami perubahan menjadi  perencanaan kolaboratif yang diisi dengan diskursus komunikatif para pihak. Sudah saatnya ‘kita’ hadir dalam agenda perencanaan ‘kota’ untuk memastikan kota dibangun menjadi lebih manusiawi dan bukan hanya menjadi ruang gerak yang nyaman bagi sirkulasi modal.

***

Catatan akhir

[1] LI, TaniaMurray . 2012.The will to improve. Marjin kiri.Hal 13-14

[2] LI, TaniaMurray . 2012.The will to improve. Marjin kiri. Hal 14, 

[3] Jelinnek, Lea. 1994. Seperti roda berputar perubahan sosial sebuah kampung di Jakarta: LP3S

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *