Browse By

Demi Hasrat Universitas Kelas Dunia, Rakyat Harus Menderita

Wajah seorang perempuan paruh baya yang duduk di kursi roda itu menatap nanar rumahnya diratakan di depan mata kepalanya sendiri. Ia sudah tinggal di situ sekira lima puluh tahun. Ibu Siti Aisyah namanya. Ia sempat menduduki backhoe karena menolak rumahnya digusur paksa. Melihat keberanian ibu Aisyah, pengemudi backhoe sempat tak mau melanjutkan, namun kepolisian memintanya agar jangan takut karena polisi, tentara, dan Satpol PP akan “mengawal”.

Dari pukul 10 pagi, warga Jalan Juanda, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat sudah membuat barikade di sekitar area eksekusi. Namun apa daya, mereka sangat kalah jumlah dengan aparat gabungan yang berjumlah tak kurang dari 500 personil itu. Sempat terjadi ketegangan pada kedua belah pihak. Sehingga beberapa orang “diamankan” pihak kepolisian karena dianggap memprovokasi. Tiga di antaranya adalah anak dan menantu ibu Aisyah. Saking marahnya ia atas perlakuan sewenang-wenang itu, ia mengultimatum akan tidur di tengah jalan jika eksekusi terus dilanjutkan. Saya dan beberapa kawan lain tak kuasa menahan amarah dan kesedihan yang sama melihat tindakan aparat dan kampus saya sendiri yang begitu teganya.

“Ayam aja kalo mau disembelih kita baik-baikin dulu kok, kita elus dulu, ini sama kita, manusia, kok nggak ada manusiawinya”, ungkap ibu Aisyah lirih. Ketika saya tanyakan apakah pihak UIN atau Kemenag memberikan ganti rugi, ia menjawab tidak sama sekali. Kurang kejam apa?

Sekitar pukul 9 malam tadi telepon genggam saya berdering. Di seberang telepon, Pak Mahyuni menanyakan lokasi kami. Ia sudah sampai di tempat yang sebelumnya kami membuat janji bertemu di sana. Saya katakan kami sedikit tersasar dan meminta maaf atas keterlambatannya. Sesampainya di lokasi, Pak Mahyuni dan seorang warga lain menyambut kedatangan kami. Pak Mahyuni adalah kuasa hukum sekaligus warga Jalan Juanda, Ciputat. Ia adalah salah seorang yang kemarin “diamankan” pihak kepolisian. Bersama tiga orang kawan, kedatangan kami malam ini bermaksud untuk menggali lebih jauh duduk perkaranya sekaligus menyatakan simpati dan solidaritas kami untuk para warga yang rumahnya sekarang sudah rata dengan tanah.

Perbincangan berjalan mengalir, meski sebelumnya saya merasa Pak Mahyuni sedikit curiga dengan kami. Wajar saja, memang tak ada satu pun mahasiswa UIN Jakarta yang kemarin berada di lokasi eksekusi, padahal jarak antara kampus dan lokasi cuma sepelemparan batu. Tapi kami katakan bahwa kami tidak punya niat apapun selain ingin membantu sebisa kami, bahkan kami sendiri kecewa dengan kawan-kawan mahasiswa lain, termasuk DEMA (Dewan Mahasiswa) yang tidak bersuara apapun terkait ini. Diiringi kebulan asap rokok, ia menceritakan persoalan dari awal mula.

Pada tahun 1970-an, tujuh orang dari Departemen Agama (Depag, sekarang Kemenag) datang ke Jakarta (sekarang Ciputat) untuk tugas belajar–waktu itu UIN masih bernama IAIN. Namun, mereka tidak mendapat rumah tinggal dari Depag. Dibangunlah dari nol, lahan yang rawa-rawa itu sedikit demi sedikit menjadi rumah. Akhirnya, pada 1981, YPMII (Yasayasan Pembangunan Madrasah Islam Ihsan) memberikan surat hibah kepada 7 orang tadi dengan luas tanah 1.116 meter, dengan syarat mereka memberikan “sumbangan” sebesar 10 ribu per meter yang bisa dicicil. YPMII ini, dalih Kemenag, termasuk bagian dari instansi mereka, padahal menurut Pak Mahyuni tidak demikian, YPMII bukan bagian dari Kemenag.

Penelusuran saya tentang silang pendapat ini bermuara pada satu skripsi mahasiswa UIN Jakarta yang membahas konflik tanah di sekitar UIN.[1] Dari sana saya mendapat informasi bahwa ketika tahun 1977 terjadi dualisme di dalam tubuh Depag. YPMII yang didirikan tahun 1957 memang independen, tidak bernaung di bawah Depag. Namun kemudian berdiri YPMII tandingan tahun 1978 yang menyerahkan semua aset-asetnya kepada Depag karena YPMII dibubarkan Depag. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Mahyuni, “Sekitar tahun 1977 atau 1978 Ketua YPMII dikenakan pidana, dipenjara 8 bulan. Seluruh kekayaan, aset-aset YPMII, harus dikembalikan kepada pembeli (warga).”

Artinya, saat itu YPMII seolah-olah sudah bernaung di bawah Depag. Sehingga pihak UIN–yang bernaung di bawah Kemenag–menjadikan ini sebagai landasan bagi banyak sengketa lahannya. Yakni, bahwa tanah-tanah yang ditempati orang-orang yang dihibahkan YPMII harus mengembalikannya ke Kemenag. Konflik ini terjadi tidak sekali-dua kali, yang cukup panas terjadi kemarin lusa dan pada 2012 silam. Kemudian Pak Mahyuni menuturkan bahwa Wakil Ketua YPMII, Syarief Sugirwo, pada 1994 dipenjara karena kasus korupsi. Ia divonis dua tahun penjara, sampai akhirnya meninggal di dalam sana. Putusan sidang atas kasus korupsi itu adalah pengembalian aset-aset YPMII kepada negara. Namun, putusan tahun 1994 itu tidak ada di dalam situs resmi kejaksaan. Ia juga mengonfirmasi itu kepada salah satu jaksa.

“Sebenernya ini, kan masalah pidana Sugirwo, kenapa masyarakat yang kena imbasnya?” katanya. Memang jika ditelusuri akar masalahnya, ini adalah konflik YPMII dengan Kemenag yang sudah terjadi dari tahun 1977. Namun, sekali lagi, warga hanyalah korban dari konflik ini.

Apa yang terjadi pada warga Jalan Juanda ini dialami pula oleh warga lain yang kini juga sudah tergusur. Polanya sama: UIN mengklaim tanah yang ditempati itu milik negara, bukan milik warga. Terdengar cukup familiar seperti kasus-kasus penggusuran lain, bukan? Seperti yang dialami oleh Ibu Tanjung, misalnya. Rumahnya yang terletak di Jalan Kertamukti, Pisangan, Ciputat dieksekusi pada November tahun lalu. Dilansir dari LPM Institut, ia juga mendapat tanah itu dari hibah YPMII pada 1981 karena sumbangsihnya yang telah bekerja di UIN Jakarta selama 28 tahun.[2] Surat hibah diberikan oleh Syarief Sugirwo selaku Wakil Ketua. Ia tidak menempati tanah itu secara ilegal, setiap tahun pun membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tapi naas, semua itu tak berarti apa-apa karena tempat tinggalnya tetap saja dibongkar dan digusur. Maka, alasan yang dipakai pihak Kemenag dan UIN bahwa warga menempati tanah secara ilegal adalah klaim menyesatkan.

Pak Mahyuni juga menerangkan bahwa terjadi kejanggalan dari tahun 2007 sampai 2011. Ketika itu pihak UIN bermaksud mendirikan koperasi di Jalan Juanda. Namun, anehnya, UIN menyewa tanah itu dari warga. Ujarnya,

“Kalau memang tanah itu punya negara, Kemenag, kenapa UIN harus menyewa? Saya masih ada bukti akta notarisnya. Tapi alasan UIN itu ulah oknum. Masak selama empat tahun itu nggak ada yang sadar? Nggak masuk akal.”

Kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi. Saat eksekusi Selasa kemarin, ia mengatakan bahwa eksekusi dilakukan tanpa menghormati hukum. Pasalnya, warga sedang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Kemenag dan UIN tak mau tahu. Juga, Surat Peringatan (SP) dipenuhi keanehan. SP I oleh Kejaksaan Tangerang pada bulan Maret dilayangkan kepada warga, namun isinya aneh, yakni luas tanah di dalam SP I itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pak Mahyuni dan warga kemudian mengajukan gugatan pada bulan yang sama. Kemudian datang SP II pada bulan Juli. Juga sama anehnya. Tidak ada nomor surat. SP III pada bulan Agustus pun tidak ada nomor suratnya. Ketika keluar SP III inilah warga menolak eksekusi sampai ada kekuatan hukum tetap. Sebelum eksekusi Selasa kemarin, memang sudah ada desas-desus bahwa eksekusi akan dilakukan pada 24 Agustus. Desas-desus ini meresahkan warga, termasuk ibu Aisyah. Puluhan warga kemudian melakukan aksi damai di depan UIN.

Saya teringat, kemarin lusa ketika saya dan kawan-kawan berada di lokasi eksekusi, seorang warga berkata bahwa pihak Kemenag sama sekali tidak pernah datang ke pengadilan. Dikuatkan oleh informasi Pak Mahyuni, bahwa memang dari beberapa kali sidang mereka tidak datang. Sidang ketiga datang satu orang, katanya, tapi membawa surat tugas, bukan surat kuasa. Ketika saya tanyakan, langkah apa yang akan diambil ke depan, ia dengan sedikit emosi berkata bahwa kalau pihak UIN dan Kemenag masih memakai kacamata kuda, tidak mau berunding baik-baik dengan kami, maka warga akan bertempur sampai akhir.

Sebenarnya warga tidak berkeberatan. Ungkap Pak Mahyuni, “Kalau mau dipakai untuk pendidikan, silakan, kami tidak ada
masalah. Tapi tolong selesaikan ini dengan cara yang baik dan benar, tidak begini. Kami punya tiga tuntutan: ganti rugi;
minta waktu pengosongan; dan pernyataan dari Kemenag dan UIN bahwa tanah yang dipakai nanti hanya untuk pendidikan, bukan untuk bisnis.”

Sayangnya tuntutan kedua itu sudah mustahil dilakukan karena rumah warga sudah rata dengan tanah. Jangankan meminta waktu pengosongan, kemarin pun backhoe hampir menggaruk rumah yang masih ada warga di dalamnya. Mungkin kalau warga tidak berteriak agar backhoe berhenti, sudah jatuh korban. Pak Mahyuni dan warga menduga kuat polisi tidak netral ketika eksekusi kemarin. “Kita ada buktinya, kok, sedang dikumpulkan”, ujarnya. Ia juga amat menyayangkan kenapa Kemenag dan UIN begitu teganya kepada orang-orang yang telah mengabdi di kedua instansi itu.

Untuk memahami kasus penggusuran ini kita harus membacanya melalui pendekatan berbeda. Pendekatan hukum tetap penting, namun ada yang juga mendesak. Jika kita masuk ke dalam gedung rektorat, kita akan disambut oleh maket berupa desain (masterplan) UIN Jakarta untuk menjadi World Class University (WCU) yang ditargetkan dari tahun 2012 sampai 2026. Desain itu menggasak hampir seluruh area penduduk di sekitar UIN. Artinya, ke depan akan lebih banyak lagi penggusuran serupa demi hasrat ambisius ini. Karena klaim UIN adalah tanah yang ditempati warga itu berada di dalam area kampus. Imron (2016) menyatakan bahwa warga merasa klaim sepihak itu janggal karena kenyataannya lokasi tanah mereka dengan area kampus tidak satu, dipisah oleh jalan propinsi.

Pada bulan Juli lalu, Rektor UIN Jakarta, Dede Rosyada mengatakan, “Menjadi WCU merupakan mandatori menteri yang diberikan kepada lima PTIN, termasuk UIN Jakarta. Namun, baru UIN Jakarta yang saat ini sudah on track dan terus berusaha mengejar cita-cita tersebut.” Lanjutnya, ia mengatakan bahwa untuk mencapai WCU ini langkah-langkahnya adalah memperbanyak sitasi dan mahasiswa asing.[3]

Edi Subkhan (2010) menulis bahwa definisi World Class University sendiri tidak jelas. Tolak ukur yang digunakan, tulisnya, mengutip Levin, Jeong dan Ou, ada dua belas macam. Namun, menurutnya, intinya WCU adalah mekanisme pemeringkatan dalam skala internasional, yang mana di Indonesia ada 3 jenis pemeringkatan internasional yang banyak dipakai: THE (Times Higher Education), QS (Quacquarelly Symonds), dan Webometrics. Masih menurut Subkhan, dengan keinginan pendidikan tinggi Indonesia untuk menjadi WCU, maka praktis institusi pendidikan telah tunduk di bawah dikte perusahaan penerbitan dan lembaga penelitian. Apalagi honor besar yang didapat kampus jika jurnal diterbitkan oleh lembaga-lembaga asing tersebut merupakan perwujudan nalar korporasi. Henry Giroux (dalam Subkhan, 2010) menyatakan:

“Dalam universitas bernalar korporasi, kerja akademik kini dinilai berdasarkan berapa banyak uang yang didapatkan ketimbang kualitas pendidikan yang ditawarkan kepada studen. Begitu universitas dianeksasi oleh kepentingan pertahanan, korporasi, dan keamanan nasional, maka pendidikan kritis akan digantikan oleh riset untuk teknologi persenjataan atau profit. Seperti halnya intelektual swasta kini menggantikan intelektual publik, dan intelektual humas kini menggantikan intelektual yang terlibat dalam kultur yang lebih luas.”

Apa yang dikatakan Giroux sejalan dengan Alex Callinicos yang melihat bagaimana manajemen kampus berganti ke arah business entrepreneurial dan sangat terpusat. Hubungan antara kampus dan korporasi bisnis dibangun, bahkan logika korporasi terinternalisasi ke dalam kampus itu sendiri; kepentingan edukasi tersubordinasi di bawah kepentingan akumulasi profit. Maka, ungkapan “kampus rasa pabrik” bukan isapan jempol belaka.

UIN Jakarta, seperti disampaikan Dede Rosyada di atas, kian bergerak ke arah yang ditulis Giroux. Swastanisasi di dalam kampus telah terjadi dengan masuknya GB Parking. Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang bermasalah itu pun juga kini sudah diterapkan. Lalu mengapa UIN begitu berhasrat meraih status WCU? Dengan nalar korporasi, jawabnya mudah: ketiadaan subsidi pemerintah karena diberlakukannya otonomi keuangan kampus memaksa UIN untuk mencari pemasukannya sendiri. Bukan tak mungkin, setelah GB Parking, nantinya akan ada Starbucks di dalam UIN.

Dan WCU adalah brand yang sangat bisa menarik perhatian para calon mahasiswa dan orangtuanya. Tentu sasarannya bukan mereka yang tak punya duit, meski UUD mengamanatkan semua warga negara berhak mendapat pendidikan layak. Untuk menarik perhatian itulah kampus harus diperluas, gedung harus diperbanyak dan dipercantik, meski masyarakat sekitar menjadi korbannya. Bukan hanya membangun gedung, kampus nantinya juga harus membuka tangan lebar-lebar bagi swasta yang ingin menanamkan modalnya juga; bisnis. Maka tak heran jika Pak Mahyuni berkata demikian tadi. Pemasukan ini nantinya digunakan kampus untuk kerja-kerja sivitas akademika yang menopang paradigma neoliberalisme; menghamba pada pasar, tentunya. Lihat saja kasus-kasus serupa di mana intelektual kampus justru berpihak pada korporasi dibanding rakyat.

WCU ini tentu segendang-sepenarian dengan liberalisasi pendidikan di Perguruan Tinggi. Pada 2009, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Pendidikan Hukum (BHP). Tak hilang akal, pemerintah mengesahkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UUPT) yang diklaim untuk ‘memulihkan kondisi perguruan tinggi, terutama pendidikan tinggi yang telah memiliki otonomi.’ Padahal, pembatalan UU BHP oleh MK adalah karena UUD 1945 tidak menghendaki otonomi pengelolaan pendidikan. Apa yang melatarbelakangi UU dan UU sebelumnya adalah penandatanganan General Agreement on Trade Services (GATS) oleh pemerintah Indonesia pada Mei 2005. Dalam perjanjian itu, ada 12 sektor yang diliberalisasi, salah satunya pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat. Jadi memang apa yang terjadi hari ini telah terstruktur sedemikian rupa.

Bagi kami sederhana saja, tak usahlah Tridharma Perguruan Tinggi yang poin tentang pengabdian masyarakatnya itu diputar terus seperti kaset kusut jika kenyataan berbicara lain. Kalau relasi dengan masyarakat sekitar saja tak harmonis, kalau tembok dan menara gading kampus sudah semakin tebal dan tinggi, maka jangan harap kampus akan berpihak pada rakyat tertindas. Di ujung pembicaraan kami dengan Pak Mahyuni tadi, ia sampaikan bahwa jangan salahkan warga bila azab menimpa UIN karena mereka tak mau peduli dan gelap mata.

Kami sadar bahwa jika ini didiamkan terus-menerus azab yang dikatakan Pak Mahyuni itu betul-betul datang, tapi bukan kepada kampus, melainkan kepada masyarakat luas berupa penampakan backhoe dan buldozer yang berjejer di depan pintu rumahnya.

Tak ada cara lain, ini harus dilawan!

Catatan:

[1] Ali Imron, 2016, Konflik Tanah: Studi Atas Konflik Tanah Dalam Perumahan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tidak diterbitkan).

[2] http://www.lpminstitut.com/2018/06/lagi-tergusur.html

[3] http://www.uinjkt.ac.id/id/kenapa-harus-wcu/

Bacaan Terkait:

Edi Subkhan, 2010, Mempertanyakan Orientasi World Class University

2 thoughts on “Demi Hasrat Universitas Kelas Dunia, Rakyat Harus Menderita”

  1. Pingback: Wacana Universitas Kelas Dunia, Rakyat Menderita – My Blog
  2. Trackback: Wacana Universitas Kelas Dunia, Rakyat Menderita – My Blog
  3. Pingback: RAKYAT TERGUSUR, DALIH PENINGKATAN PENDIDIKAN KELAS DUNIA | liberasi.id
  4. Trackback: RAKYAT TERGUSUR, DALIH PENINGKATAN PENDIDIKAN KELAS DUNIA | liberasi.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *