Browse By

Intelektual yang Membebaskan: Menggagas Opsi Dekolonial Melawan Pembangunan yang Menindas

“Tugas politik yang nyata dalam masyarakat seperti yang kita miliki adalah untuk mengkritik cara kerja institusi-insitusi yang tampak seperti netral dan independen, untuk mengkritik dan menyerang institusi-institusi itu sedemikian  rupa sehingga kekerasan politik yang selalu secara samar dan terselubung mengejawantah dalam institusi-institusi itu disingkap, sehingga orang dapat melawan mereka.”

– Michel Foucault

Pengantar

Pembangunan dalam negara demokrasi selalu akrab dengan pelbagai masalah. Konteks perekonomian klasik yang mengusung ideologi pertumbuhan menjadi bahan mentah corak pembangunan kapitalisme-neoliberalisme zaman sekarang. Di Indonesia, kapitalisme-neoliberalisme mendapat tempat sejak awal rezim Orde Baru. Problem utama pembangunan terletak pada mutualisme negara-pemodal yang menyingkirkan masyarakat lokal. Selain neo-kolonialisme dalam bentuk ketidakbecusan pelayanan infrastruktur, masyarakat juga mengalami penindasan oleh sistem wacana yang disodorkan penguasa. Artikel ini mau mengetengahkan tugas dan panggilan kaum intelektual sebagai pembebas masyarakat dari penjajahan sistemik oleh hegemoni negara-pemodal. Penulis menampilkan gerakan intelektual dalam merancang wacana tandingan dari golongan terjajah (masyarakat/the wrong), mulai dari penyadaran, pembangunan sistem wacana tandingan, sampai gerakan resistensi yang mendesak negara (demokrasi) bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat.

Pemikiran mengenai pembangunan di Indonesia mulai gencar pada tahun 1949 ketika struktur ekonomi kolonial beralih pada ekonomi nasional dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing.[1] Sukarno konon mencita-citakan Indonesia yang anti imperialisme internasional yang menurutnya dikuasai negara-negara maju sebagai instrumen ekonomi, politik dan militer untuk menaklukkan negara-negara baru. Di lain pihak, sejak 1966, Soeharto mengadakan politik pintu terbuka bagi investasi dan bantuan dari Barat.[2] Slogan anti-imperialis menjadi tidak penting dan dengan itu kapitalisme berkembang pesat. Tidak seperti Soekarno yang kontra neo-imperialisme dengan mengatakan go to hell with your aid’, Soeharto menganut kapitalisme yang akhirnya menjadi mindset umum pembangunan hingga hari ini. Sejak itu, masalah-masalah akut beriringan dengan kerja pembangunan. Celakanya, kasus-kasus pembangunan itu menjadi biang mandeknya perkembangan masyarakat. Alienasi masyarakat menjadi domino yang selanjutnya membuat polarisasi monadis negara-masyarakat tidak terhindarkan.

Kemelut pembangunan akibat infiltrasi logika neoliberalisme ini alhasil memunculkan gerakan intelektual sebagai aksi oposisional. Intelektual menjadi kelompok yang resisten terhadap problem pembangunan, lantas menggagas agensinya yang khas dalam kerangka itu. Dari kampus-kampus, muncul intelektual yang mengembangkan cakupannya sebagai kelas penengah antara pengambil kebijakan (negara) dengan aktor sekaligus sasaran pembangunan (masyarakat). Tulisan ini bermaksud mengetengahkan posisi kaum intelektual dalam kerangka kerja pembangunan di Indonesia. Posisi kaum intelektual menjadi penting untuk ditelusuri mengingat panggilan intelektual adalah membebaskan masyarakat, dalam konteks ini menggagas opsi dekolonial bagi praktik pembangunan mainstream yang selama ini diterima taken for granted dalam ketakberdayaan masyarakat.

Pembangunan Sebagai Neo-kolonialisme

  • Kapitalisme-Neoliberalisme: Ideologi Pemburu Rente

Teori ekonomi klasik Adam Smith yang memproposalkan filsafat ekonomi liberalisme menjadi titik pijak teori pembangunan dan modernisasi yang lahir pasca kolonialisme. Teori pembangunan dan modernisasi mulanya mengembangkan pemikiran bahwa keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga disebabkan oleh ketidakmampuan negara membangun industrialisasi modern yang baik. Secara historis, teori ini lahir dari kecemasan Amerika Serikat akan luasnya pengaruh sosialisme di negara-negara baru pasca Perang Dunia II.[3] Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat tanggal 20 Januari 1949, Harry Truman menyebut negara-negara di luar Eropa Barat, dan Amerika Utara sebagai underdeveloped. Dengan itu, Truman menginisiasi pendekatan modernisasi dalam pembangunan Dunia Ketiga dengan pertumbuhan ekonomi pada aspek GDP/GNP sebagai kriteria dominan.[4]

Teori pembangunan dan modernisasi pada galibnya mengusung logika pertumbuhan. Teori ini berpandangan bahwa, agar masyarakat di negara Dunia Ketiga bisa keluar dari keterbelakangan, perlu diusahakan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekonomi diukur dari sisi pendapatan. Kemajuan diukur dengan instrumen industrialisasi. Gross National Product (GNP) menjadi ukuran kemajuan suatu negara. Dengan itu, upaya peningkatan melalui industrialisasi menghalalkan segala cara, termasuk merusakkan ekosistem. Masalah lainnya adalah urbanisasi melambung tinggi sedangkan perkembangan perdesaan dianggap tidak penting, produktivitas industri mengorbankan perlakuan manusiawi terhadap manusia (tenaga kerja), dan kolonisasi sektor ekonomi dianggap paling penting terhadap aspek lain dalam subjek manusia.[5]

Di Indonesia skema modernisasi-kapitalisme-neoliberalisme diterjemahkan sambil dimodifikasi oleh rezim otoriter Orde Baru dalam “Pembangunanisme”. Alih-alih mencapai pembangunan nasional, Soeharto melancarkan praktik ‘stabilisasi keamanan nasional’, frasa yang konon sangat menyeramkan pada zamannya. Paradigma pembangunan ini menginginkan stabilitas yang dicapai dengan cara apapun agar pembangunan ekonomi lancar dan merata. Kebebasan absen dan kritik adalah subversif. Padahal, pembangunan tanpa kebebasan adalah kenaifan.

Pembangunan pada era Orde Baru mengetengahkan suatu konstelasi politik ekonomi yang diramaikan oleh kelompok kapitalis domestik. Politik pintu terbuka yang dicanangkan Soeharto melahirkan maraknya pananaman modal asing sekaligus pembentukan kapitalisme domestik. Akan tetapi, menurut Vedi R. Hadiz, infiltrasi kapitalisme global pada masa itu sama sekali tidak menjamin masuknya perangkat institusi dan ideologi yang berkaitan dengan demokrasi liberal seperti yang terjadi dalam masyarakat Barat.[6] Berbeda dengan gejala kapitalisme Barat yang menumbangkan kekuasaan kaum feodal, karakteristik kapitalis domestik di Indonesia pada era Orde Baru tampak dalam sikap politik yang sangat tidak liberal atau menyokong kekuasaan Soeharto. Kapitalis domestik hanya mementingkan akses dan pengaruhnya pada kebijakan negara.

Desentralisasi politik sebagai salah satu agenda reformasi 1998 ternyata tidak menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan. Kapitalisme bahkan menjadi lebih garang menancapkan kakinya di daerah, sebab tidak ada kontrol pusat seketat Soeharto. Borjuasi lokal tampil sangat feodalistik, penguasa lokal menjamin stempel legal bagi perusahaan, sedang perusahaan wajib memberi mahar kepada penguasa.

Optimisme Smith bahwa kapitalisme akan membawa manusia ke tanah terjanji, tempat adanya kebebasan, kesejahteraan, dan pencerahan, berhadapan dengan kenyataan bahwa kapitalisme diwarnai oleh kompetisi bebas yang mengorbankan masyarakat, privatisasi aset oleh pemodal, instrumentalisasi manusia dan marginalisasi kaum miskin, alienasi masyarakat lokal, perusakan ekosistem, dan bahaya lainnya.

Logika pertumbuhan menjadi alasan mengapa penguasa lokal, misalnya di Kabupaten Manggarai Barat, merasa bangga dengan begitu banyaknya turis asing yang mengunjungi Pulau Komodo, atau berbangga dengan puluhan hotel (lima di antaranya berbintang lima) di Labuan Bajo. Sejak tahun 1995 hingga 1997, jumlah turis asing yang mengunjungi Manggarai untuk melihat Komodo sudah berada di angka 26.000 orang. Sejak tahun 1996, perkembangan pariwisata di Manggarai Barat terhitung sangat pesat, bukan saja karena keberadaan Komodo, melainkan juga oleh banyaknya destinasi wisata lain, misalnya pulau-pulau, fasilitas snorkeling dan diving, dan lain-lain. Namun demikian, aktivitas bisnis di Labuan Bajo dikuasai oleh investasi asing, misalnya hanya 5 dari 41 hotel dan penginapan yang dimiliki oleh warga lokal. Riset Hodgwin menemukan bahwa hanya 17,5% pendapatan dari pengelolaan Taman Nasional Komodo yang diperuntukkan bagi komunitas lokal.[7]  

  • Masyarakat dalam Moncong Neo-kolonialisme

Faktum pembangunan gaya neoliberalisme mempresentasikan suatu konfigurasi relasi bipolar; negara dan kapitalis berkonfrontasi dengan masyarakat. Negara memiliki modal politik, kekuasaan yang absah, dan basis massa yang mumpuni, sedangkan kapitalis memiliki modal dan kapabilitas akumulasi modal yang tinggi. Pemodal menjadi basis finansial yang memperkaya pemerintah, dan kekuasaan menjadi stempel legal bagi penancapan akrobatik ekonomi kapitalistik dalam ruang negara.

Dengan kondisi seperti itu, jelas bahwa masyarakat yang tidak memiliki modal apapun akan terdepak. Bahkan, tidak jarang terjadi pemilik modal tidak hanya berkolaborasi dengan pemerintah tetapi menjadi pemerintah itu sendiri. Negara dikuasai oleh pemerintahan kelompok pemilik modal (oligarki). Dalam studi Foucauldian, negara yang seperti ini disebut sudah tergovermentalisasi dalam cara kerja neoliberalisme. Negara memfasilitasi dengan begitu rapi peredaran bebas manusia dan modal, membangun sinergi mutualistik dengan pemodal, dan membuka ruang kompetisi bebas a la neoliberalisme yang sudah pasti menumbalkan masyarakat di lokasi pembangunan. Karena sudah disusupi governmentalisasi neoliberalisme, negara tidak lagi menyadari desakan untuk menjawab pertanyaan apakah pembangunan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesibukan mengeksploitasi manusia, alam, dan kapital menutup kemungkinan pemikiran mengenai kepelakuan (agensi) masyarakat lokal dalam pembangunan sehingga jelas pembangunan itu tidak akan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat.

Konfigurasi model bipolar ini kemudian menimbulkan domino persoalan yang lebih runyam lagi. Modal sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain terlokalisasi hampir secara penuh pada mutualisme penguasa-pemilik modal, sedangkan masyarakat cuma menjadi penghuni pasif dalam ruang negara yang sewaktu-waktu dapat dicabut dari tempatnya demi kepentingan penguasa-pemilik modal. Pada titik ini, neo-kolonialisme mewajah dalam dominasi negara terhadap masyarakatnya sendiri. Hegemoni negara terhadap rakyatnya sendiri sedemikian kuat sehingga tidak tersisa lagi akses serta kapabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kubu rakyat. Rakyat mati, demokrasi juga mati di tangan Leviathan:

Pertama, korupsi pembangunan kerapkali terjadi dalam konspirasi oligarki pemodal dengan pemerintah. Akibatnya, anggaran pembangunan tidak digunakan semestinya bagi kemajuan infrastruktur yang dalam banyak hal memungkinkan kemajuan dimensi kemanusiaan. Di Manggarai Timur, misalnya, koalisi pemerintah dengan kontraktor menghasilkan jalan aspal yang hanya berumur dua minggu. Hal ini sedikit banyak menjelaskan kolonisasi negara atas masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur.[8] Masyarakat lokal dieksklusi sebagai tumbal neoliberalisme negara.

Kedua, hal yang lebih krusial adalah kolonisasi negara atas masyarakat melalui manipulasi sitem nilai yang diterima sebagai taken for granted. Penjajahan corak ini menggunakan unsur-unsur pengetahuan untuk membangun sistem wacana pembangunan yang diterima oleh ketidakpahaman masyarakat. Pembangunan wacana dimulai dengan memviralkan logika pertumbuhan, bahwa masyarakat harus merasa puas dengan banyaknya investor, tempat wisata, bantuan tunai, atau besarnya GDP,  tanpa menggubris dimensi kondisi pembangunan yang bebas dan demokratis. Dalam hal ini, hegemoni negara mengondisikan pengetahuan masyarakat tentang politik pembangunan, sehingga apa yang tampak kepada masyarakat adalah realitas pembangunan yang sudah maju oleh jasa negara.

Hegemoni negara memanipulasi wacana pembangunan sebagai suatu pandangan dunia umum untuk melegitimasi status quo kekuasaan penguasa.

Penjajahan ideologis tampak dalam wacana-wacana kemiskinan dan keterbelakangan yang memantik kepekaan negara untuk membantu, padahal kemiskinan dan keterbelakangan tersebut tidak lain diakibatkan oleh sistem kekuasaan yang koruptif. Contoh penjajahan jenis ini adalah Bantuan Langsung Tunai.

Keadaan kemiskinan masyarakat dianggap oleh negara sebagai ketaknormalan. Dengan itu, negara membuat ‘penyembuhan’ dengan bantuan uang tunai. Dalam kondisi kemiskinan yang akut, sangat sah bahwa masyarakat menerima bantuan itu. Alhasil, praktik ini membangun wacana besar dalam masyarakat bahwa negara sangat peduli terhadap masalah rakyat serentak menimbulkan kecanduan yang terus menerus. Akibatnya daya juang yang kritis dari masyarakat menjadi tumpul.

Ketiga, masyarakat dijajah secara demokratis. Karena tidak diuntungkan dalam kompetisi bebas yang didominasi oleh penguasa dan para invisible hands, masyarakat dijajah secara politik, tidak memiliki akses politik, defisit akses dan kapabilitas ekonomi, sosial, dan kultural. Masyarakat tidak ditempatkan pada posisi sebagai citizen yang sejati atau sebagai agen politik. Pembangunan dalam hal ini bercorak top-down, pemerintah membangun masyarakat tanpa memedulikan masyarakat sebagai subjek yang otonom. Pembangunan seperti ini mengolonisasi masyarakat secara demokratis, bahwa dalam kawasan politik seseorang dianggap sebagai subjek sejauh ia dapat mengartikulasikan kepentingannya di lingkaran seputar kekuasaan.

Penstudi demokrasi liberal di Indonesia kerap menemukan bahwa populisme Presiden Jokowi memenangi Pemilu 2014 silam mulanya merupakan simpul akumulasi kekecewaan terhadap kondisi negara yang menghasilkan politik akrobatik yang menubuh pada sosok mesianis. Namun demikian, populisme Jokowi mengandung paradoks.

Jokowi tidak dapat membuktikan bahwa antagonisme bersama yang ia bangun dulu bisa menjadi poros yang kuat bagi politik kewarganegaraan yang aktif. Hubungan liar oligarki (negara-pemodal) menjadi produsen sistem wacana penindasan yang baru seperti pada era Orde Baru. Alhasil, representasi masyarakat oleh politisi hanya ilusi.

Populisme Jokowi memberi kesan partisipasi rakyat yang hiperaktif, dipandu para politisi, pakar, dan birokrat yang serba bisa. Demokrasi liberal di Indonesia mengandung surplus representasi tetapi tidak kontributif terhadap demokrasi substansial, yakni politik kewarganegaraan yang aktif dalam urusan publik. Birokrasi memperlakukan masyarakat tidak lebih dari tumpukan angka statistik untuk urusan pembangunan dan LSM hanya menjadi penghubung negara-rakyat-pasar, tanpa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas agensi rakyat sebagai warga negara aktif.[9]

Intelektual yang membebaskan: posisinya dalam pembangunan

  • Mengenal intelektual

Konsep intelektual dalam pengertian modern dikenal luas berkat Dreyfusard (pembela Alfred Dreyfus) sejak “Manifesto Intelektual” 1898, yang terinspirasi oleh surat terbuka Emile Zola berisi protes terhadap Presiden Prancis, mengutuk tipu muslihat terhadap perwira artileri Prancis, Alfred Dreyfus, yang dihukum atas tuduhan pengkhianatan dan menjadi mata-mata militer. Para pendukung Dreyfus meneguhkan gambaran para intelektual sebagai pembela keadilan, yang melawan kekuasaan dengan keberanian dan integritas. Namun, sebagai kelas terdidik minoritas, Dreyfusard kerap dikucilkan dalam kehidupan intelektual arus utama, khususnya oleh tokoh-tokoh penting di antara “dewa akademisi Prancis”.[10]

Dalam Bahasa Indonesia, kata Bahasa Inggris intellectual ditransliterasikan sebagai cendekiawan. Intellectual sendiri secara etimologis diturunkan dari kata Latin interlegere atau intellegere, yang berarti ‘membaca hal yang tersirat’ atau ‘memilah-milah secara saksama’. Dalam bahasa Jerman, kata Latin itu diterjemahkan sebagai unterscheidend innewerden (membeda-bedakan secara saksama dan menghayati dalam hati). Kata itu menunjuk pada aktivitas memikirkan secara mendalam dan menghayati secara intensif nilai-nilai tertentu. Dalam aktivitas ini terkandung baik ethos (nilai-nilai luhur sebagai profesi) maupun moralitas (nilai-nilai menyangkut baik buruknya tindakan manusia). Pada dasawarsa 1860-an di Rusia dipakai kata intelligentsia untuk menyebut satu kelompok sosial baru dalam masyarakat Rusia, yang terdiri dari kaum terpelajar yang pernah mengenyam pendidikan formal di Eropa Barat yang merasa terpanggil secara moral untuk mengubah sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur ulang prioritas pengembangan hidup sosial, budaya dan normatif masyarakatnya. Usaha membarui masyarakat ini disatukan oleh solidaritas demi mewujudkan cita-cita kemanusiaan.[11]

Intelektual adalah orang terpelajar yang senantiasa membaca, berpikir, dan menganalisis pelbagai masalah. Aktivitas membaca yang dibarengi dengan kegiatan berpikir dan menganalisis dalam hal ini mengandung arti yang lebih luas menyangkut derajat pembacaan kasus secara mendalam. Nalar intelektual diaktifkan sebagai pemantik proses analisis dalam institusi pemikiran. Selain itu, posisi duduk pemikiran adalah hal khusus yang menentukan kekhasan intelektual. Jika kegiatan berpikir dan menganalisis adalah umum dalam setiap manusia, maka pemikiran kritis dan analisis ilmiah yang memiliki daya transformatif menjadi kategori khas intelektual. Ketokohan intelektual tidak terletak melulu pada kegiatan berpikir dan menganalisis tetapi lebih jauh menyangkut daya ‘magis’ yang dilahirkan dari pemikiran-pemikiran tersebut.

Dalam konteks sosial, aktivitas intelektual rupanya tidak dapat terpikirkan di luar relasi kekuasaan. Ukuran kekritisan seorang intelektual terletak pada kemampuan dan komitmennya untuk melihat kejanggalan-kejanggalan dalam praktik kekuasaan lalu berdiri sebagai oposisi atasnya.

Dalam rimba kekuasaan, intelektual bertugas menjaga marwah nilai-nilai kebenaran agar tidak kalah dalam persaingan dengan nilai-nilai mapan kelompok penguasa yang menjajah masyarakat. Selanjutnya, upaya emansipasi menampilkan peran politis yang lahir dari kesadaran agensi masyarakat dalam nuansa kebebasan.

  • Intelektual membebaskan masyarakat dalam pembangunan

Pertanyaan penting yang menjadi pokok bahasan tulisan ini adalah, bagaimana intelektual tampil sebagai pembebas dalam konfigurasi relasi bipolar negara (oligarki) dengan masyarakat yang dijajah? Dalam kasus pembangunan, intelektual dapat mencakup akademisi kampus, pegiat LSM, kelompok agamawan (misalnya Gereja) dan kelompok-kelompok perjuangan lainnya. Tugas mereka tidak lain adalah menjadi advocatus diaboli (setan pengusik) bagi negara serentak menjadi nabi  yang membebaskan masyarakat.

Kehadiran intelektual berhubungan dengan kritik-kritik yang ditujukan kepada negara yang tidak menjalankan kekuasaan secara baik. Secara praktis, intelektual dapat membangun resistensi terhadap malpraktik kekuasaan negara dengan melancarkan kritik di media, menyelenggarakan aktivitas ilmiah yang menganalisis soal pembangunan, atau aksi-aksi heroik yang berani, misalnya mengagitasi pembangkangan masyarakat sipil (civil disobedience). Pembangkangan bisa dilakukan, misalnya dengan memblokir keluar masuknya produk neoliberal yang secara jelas merugikan masyarakat lokal.

Dengan kapabilitasnya yang memadai untuk bernalar kritis, intelektual harus berdiri pada posisi masyarakat yang tertindas. Kondisi keterjajahan masyarakat mesti memanggil roh intelektualis untuk membangun gerakan dekolonial, advokasi dan resistensi counter hegemony, emansipasi, penyadaran, dan pembebasan. Masyarakat harus dibebaskan dari selubung pembangunan yang sarat wacana dominatif dan menimbulkan ketakberdayaan lalu menerima wacana itu sebagai taken for granted.

Pertama, penyadaran (konsientisasi). Pembangunan kesadaran dalam diri subjek politik  menurut Paulo Freire dapat dilakukan dengan membumikan paradigma pendidikan dialogal. Bagi Freire, pendidikan selalu memuat pesan politik.[12] Pendidikan penyadaran adalah pendidikan politik yang menggagas agensi (kepelakuan) subjek politik sebagai warga negara. Pendidikan dialogal a la Freire menempatkan subjek pendidik revolusioner (kaum intelektual) pada posisi yang sama dengan subjek tertindas (masyarakat). Interaksi antara kedua golongan ini menemukan realitas sosial yang harus diubah bersama dalam frame humanisasi yang berkelanjutan. Paradigma dialogal menjadi kritik atas pendidikan ketertindasan yang membangun kemapanan status quo realitas kaum tertindas. Proses penyadaran tidak boleh dilakukan secara banking yaitu transfer pengetahuan secara membabi buta kepada masyarakat, tetapi secara revolusioner dengan menyajikan problem yang dianalisis secara kritis.

Kedua, Proses penyadaran pada gilirannya membentuk subjek berpengetahuan yang mampu membebaskan dirinya sendiri. Kesadaran politik masyarakat tertindas membantu mereka menemukan wacana pembangunan yang dominatif dari negara, pembangunan yang membodohkan, yang melempemkan kekritisan, yang menciptakan konsumen (bukan citizen). Penyadaran oleh intelektual membawa masyarakat keluar dari logika pertumbuhan pembangunan dan mulai membangun gerakan pembangunan partisipatif. Pemahaman bahwa ekonomi menjadi basis bagi superstruktur politik, sosial, dan kultural mesti ditransformasi menjadi pemahaman subjek yang integral dan proporsional.

Tugas kelompok intelektual adalah membangun civil society yang kritis dan mampu menggagas wacana tandingan, yaitu wacana pembangunan kaum tertindas. Penguatan civil society amat penting mengingat dengan begitu masyarakat tidak hanya menjadi konsumen produk-produk neoliberalisme, tetapi lebih dari itu menjadi warga negara. Kontrol regulatori negara melalui wacana pembangunan yang tanpa disadari mendisiplinkan dan menormalisasi masyarakat niscaya dapat dilawan dengan memahami kekuatan inti demokrasi, yaitu kuasa yang ada dalam diri setiap subjek politik. Lebih jauh, masyarakat lokal didorong untuk resisten aktif dengan communitiy base development, misalnya dengan membangun ekonomi pertanian skala keluarga dalam agro-ecological farming di mana orang dapat berdaulat secara pangan dengan mengembangkan pertanian ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka sendiri.[13]

Ketiga, kesadaran masyarakat sebagai kaum tertindas di bawah wacana pembangunan yang dominan selanjutnya membuka peluang-peluang resistensi politis dalam ruang demokrasi. Resistensi dimungkinkan oleh keterbukaan pikiran sebagai aktor yang memerankan agensi politik secara bebas. Penekanan pada kebebasan agensi dalam perjuangan melawan wacana pembangunan yang hegemonik dibicarakan oleh Amartya Sen. Menurut Sen, logika pertumbuhan akan menumpulkan daya pembangunan dalam hal kemajuan dimensi kemanusiaan. Sen memproposalkan konsep kebebasan kepelakuan (agensi) dan mendorong masyarakat melampaui kebebasan kesejahteraan.[14] Dengan begitu, kebebasan tidak hanya dipahami sebagai kebebasan warga negara untuk menikmati pemberian negara, tetapi lebih jauh memungkinkan warga melakukan sesuatu dalam kebebasan itu. Dalam hal ini, kebebasan kesejahteraan akrab dengan pembangunan yang bercorak top-down, sedangkan kebebasan agensi lebih cenderung ke arah pembangunan yang bottom-up. Pembangunan bottom-up menomorsatukan kepentingan masyarakat lokal demi kemajuan bersama, bukan malah mencampakkan mereka lebih lagi sebagai orang-orang kalah (the wrong Ranciere). Dengan itu, communitiy base development mesti digagas dalam kerangka kerja politis melawan pemiskinan struktural oleh negara.

Keempat, goal kerja intelektual dalam membebaskan masyarakat adalah memengaruhi kebijakan politik negara agar berpihak pada masyarakat. Pengambil kebijakan dirorong untuk meredefinisi pembangunan. Intelektual mesti mampu menggunakan kekuatan masyarakat sebagai basis menekan negara yang dominatif, sebab pembangunan dalam aras demokrasi hanya mengandaikan adanya kemampuan masyarakat sendiri. Dalam sinergi dengan pengambil kebijakan, intelektual menjadi pemikir yang merancang paradigma pembangunan yang baru, misalnya pariwisata sebagai leading sector di Manggarai Barat mesti mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan harus mendorong partisipasi masyarakat, investor asing dibatasi sesuai porsi tertentu dan harus berkomitmen membawa trickle down effect bagi masyarakat lokal.

Penutup

Pembangunan yang menindas secara struktural memang tidak secara terang-terangan tampak. Namun demikian, hal itu sangat berbahaya mengingat hegemoni struktural dalam hal manipulasi sistem nilai akan memengaruhi banyak dimensi hidup manusia. Manusia akan menjadi tertindas dalam ketidakberdayaan, meskipun hidup dalam suatu ruang publik negara demokrasi. Hegemoni wacana pembangunan yang dominan, dalam hal ini menantang resistensi. Pada titik ini, panggilan intelektual sebagai abdi masyarakat tidak boleh diabaikan. Intelektual adalah pembebas yang bekerja bersama masyarakat tertindas membangun resistensi masyarakat sebagai civil society dalam ruang demokrasi. Pembangunan yang mengangkat logika pertumbuhan-neoliberalisme, yang berpotensi mengalienasi masyarakat harus dilawan dengan wacana tandingan (counter hegemony).

 

Referensi

Budiman, Arief. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Ceunfin, Fransiskus. “Pemihakan Cendekiawan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan”, VOX 47/2/2003.

Dale, Cypri Jehan Paju. Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik. Labuan Bajo: Sunspirit For Justice and Peace, 2013.

Denar, Benny. Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang? Maumere: Ledalero, 2015.

Djalong, Frans, Dana Hasibuan, dan Andreas Widyanta, “Jalan Buntu Demokrasi Liberal dan Krisis Perwakilan Politik di Indonesia: Pendekatan Kritik Ideologi” <democracydevelopmentsecurity.org/jalan-buntu-demokrasi-liberal-dan-krisis-perwakilan-politik-di-indonesia-pendekatan-kritik-ideologi/>, diakses 29 Maret 2018.

Fakih, Mansour. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2009.

Hadiz, Vedi R. “Memahami Indonesia Lewat Bangkitnya Kapitalisme”, Pengantar dalam Richard Robison. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu, 2012.

Haryanto, Venansius. “Jejak Neoliberal dalam Pembangunan Pariwisata di Manggarai Barat-Flores” islambergerak.com, <islambergerak.com/2018/02/jejak-neoliberal-dalam-pembangunan-pariwisata-di-manggarai-barat-flores/>, diakses 27 Maret  2018.

Lukes, S.  Emile Durkheim: His Life and Work. Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1973, dikutip Noam Chomsky. Who Rules The World. Penerj. Eka Saputra. Yogyakarta: Bentang, 2017.

Priyono, Herry. “Marginalisasi a la Neoliberal” BASIS No. 05-06, Tahun ke-53, Mei-Juni 2004.

Robison, Richard. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu, 2012.

Sudiarja, A. “Pendidikan Radikal Tapi Dialogal” BASIS No. 01-02, Tahun ke-50, Januari-Februari 2001.

Sunaryo, Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

voxntt.com. “Baru Dua Minggu Lapen di Jalur Benteng Jawa-Dampek Sudah Rusak”. <voxntt.com/2017/10/13/ baru-dua-minggu-lapen-di-jalur-benteng-jawa-dampek-sudah-rusak/>, diakses 27 Maret 2018.

Weinstein, Franklin B. “The Indonesian Elite’s View of The World and The Foreign Policy of Development” Indonesia, Vol. 12. Oct., 1971.

 

Catatan akhir

[1] Richard Robison, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 49.

[2] Franklin B. Weinstein, “The Indonesian Elite’s View of The World and The Foreign Policy of Development” Indonesia, Vol. 12 (Oct., 1971), p. 97.

[3] Mansour Fakih, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Edisi Revisi (Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 53.

[4] Herry Priyono, “Marginalisasi a la Neoliberal” BASIS No. 05-06, Tahun ke-53, Mei-Juni 2004, hlm. 13.

[5] Benny Denar, Mengapa Gereja Harus Tolak Tambang? (Maumere: Ledalero, 2015), hlm. 46-47.

[6] Vedi R. Hadiz, Pengantar dalam Robison, op. cit., hlm. xxvi.

[7] Venansius Haryanto, “Jejak Neoliberal dalam Pembangunan Pariwisata di Manggarai Barat-Flores” dalam islambergerak.com, <islambergerak.com/2018/02/jejak-neoliberal-dalam-pembangunan-pariwisata-di-manggarai-barat-flores/>, diakses 27 Maret  2018.

[8] voxntt.com, <voxntt.com/2017/10/13/ baru-dua-minggu-lapen-di-jalur-benteng-jawa-dampek-sudah-rusak/>, diakses 27 Maret 2018.

[9] Frans Djalong, Dana Hasibuan, dan Andreas Widyanta, “Jalan Buntu Demokrasi Liberal dan Krisis Perwakilan Politik di Indonesia: Pendekatan Kritik Ideologi” (democracydevelopmentsecurity.org/jalan-buntu-demokrasi-liberal-dan-krisis-perwakilan-politik-di-indonesia-pendekatan-kritik-ideologi/), diakses 29 Maret 2018.

[10] S. Lukes, Emile Durkheim: His Life and Work (Palo Alto, CA: Stanford University Press, 1973), hlm. 335, dikutip Noam Chomsky, Who Rules The World, penerj. Eka Saputra (Yogyakarta: Bentang, 2017), hlm. 1-2.

[11] Fransiskus Ceunfin, “Pemihakan Cendekiawan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan”,  VOX 47/2/2003, hlm. 62.

[12] A. Sudiarja, “Pendidikan Radikal Tapi Dialogal” BASIS No. 01-02, Tahun ke-50, Januari-Februari 2001, hlm. 4-13.

[13] Cypri Jehan Paju Dale, Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik (Labuan Bajo: Sunspirit For Justice and Peace, 2013), hlm. 173.

[14] Sunaryo, Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 102.

 

One thought on “Intelektual yang Membebaskan: Menggagas Opsi Dekolonial Melawan Pembangunan yang Menindas”

  1. Pingback: Intelektual yang Membebaskan: Melawan Pembangunan yang Menindas – My Blog
  2. Trackback: Intelektual yang Membebaskan: Melawan Pembangunan yang Menindas – My Blog

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *