Browse By

Saya Senang Perppu Ormas

Kredit gambar: http://www.aktual.com

Ada bagian dari diri saya yang senang dengan pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menyusul diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sebab banyak hal yang akan membuat kita belajar.

Terutama karena belakangan orang makin enteng menyebut “sesat” ideologi atau keyakinan lain, sehingga ibadahnya layak diganggu atau pengikutnya bisa dibunuh seperti warga Ahmadiyah di Cikeusik (2011), dan sebelumnya dalam peristiwa di Bayan, Lombok Barat (1999).

Diaduk dengan kepentingan politik lokal, tahun 2012, 332 warga Syiah di Sampang, Madura, diusir dari kampung halamannya dan menjadi pengungsi di Sidoarjo, hingga kini. Kampanye pelarangan Syiah bahkan dilakukan secara terstruktur dan sistematis, padahal tak pernah kita alami sebelumnya.

Kampung pengikut Gafatar juga dibakar di Kalimantan Barat. Sementara dengan dalih tak berizin, orang diusir dari rumah-rumah ibadahnya, sembari berkhotbah bahwa “setiap jengkal tanah di bumi ini adalah tempat ibadah”. Orang-orang dengan pemikiran sefilosofis dan sedahsyat itu, tiba-tiba meributkan selembar IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Tak hanya kegiatan ibadah, kegiatan “duniawi” pun tak luput dari pemberangusan. Pemutaran film “Pulau Buru Tanah Air Beta” di Yogya, festival “Belok Kiri” di Jakarta, diskusi sejarah lagu “Genjer Genjer” di Banyuwangi atau pementasan teater “Tan Malaka” di Bandung, semua digeruduk massa yang mengatasnaman organisasi massa (ormas) tertentu.

Isu kebangkitan komunisme dikipas setelah pemerintah menggelar “Simposium 1965” yang mendudukkan para pihak untuk mencari dan mengudar apa sesungguhnya yang terjadi, dan seberapa jauh negara terlibat dalam pembantaian ratusan ribu hingga jutaan jiwa orang-orang yang dianggap simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tapi sejatinya itu hanya pemicu. Jauh sebelumnya, saat pemilihan presiden 2014, isu komunisme sudah digunakan dalam kampanye-kampanye hitam oleh pihak-pihak tertentu, misalnya akun Twitter @Ronin1946 yang pertama menyebut capres Joko Widodo memiliki orangtua anggota PKI.

Semua ini tentu tak ada sangkutan langsung dengan eksistensi HTI sebagai organisasi. Namun pemberangusan HTI lewat Perppu Ormas sama ngawurnya dengan pembubaran ibadah atau kegiatan diskusi dan teater. Kedua sama-sama melangkahi proses peradilan.

Acara nonton film atau festival yang dianggap “kekiri-kirian” langsung dibubarkan begitu saja tanpa perlu membuat aduan polisi dan menguji di pengadilan, benarkah aktivitas tersebut melanggar hukum, dan hukum mana yang dilanggar.

Begitu juga dengan pembubaran HTI. Dalam UU 17/2013 tentang Ormas, ada 18 pasal yang mengatur secara rigid tahap-tahap membubarkan sebuah organisasi. Dari mulai peringatan tertulis pertama sampai ketiga, penghentian bantuan, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan status badan hukum. Dan semua itu harus melalui pertimbangan Mahkamah Agung atau proses peradilan.

Nah, dalam Perppu Ormas, semua ini nyaris diterabas. Tujuh hari setelah peringatan tertulis, pemerintah bisa langsung menghentikan kegiatan tanpa meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Jika tak diindahkan, lalu mencabut status badan hukum (pasal 62) yang juga tanpa melalui pengadilan.

Bahkan dengan ketentuan ini pun, pembubaran HTI tetap janggal. Perppu itu sendiri baru ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Sembilan hari kemudian, Kementerian Hukum dan HAM sudah mengumumkan pembubaran HTI. Alasannya, yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, tak perlu diberikan peringatan tertulis atau penghentian kegiatan. (https://news.detik.com/berita/d-3569248/ini-alasan-pemerintah-bubarkan-hti-tanpa-peringatan)

Maka jelas, alasan pembubaran HTI tak sebatas urusan administratif, namun ideologis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika mengikuti logika ini, pengadilan memang tidak relevan. Bahkan tak perlu ditimbang apakah ada unsur pelanggaran hukum atau tidak. Persis itulah yang terjadi pada pembubaran dan pemberangusan acara-acara yang dianggap “kiri” atau mengindikasikan “kebangkitan komunisme”. Logika yang sama juga dipakai untuk memberangus keyakinan lain yang dianggap “sesat”.

Sistem hukum dan peradilan tidak relevan. Kebenaran ditentukan oleh tafsir pihak yang paling kuat. Entah itu negara atau gerombolan massa seperti di Cikuesik, Sampang, atau Lombok Barat.

Sampai di sini, jika ada pengikut atau simpatisan HTI yang mendukung pembubaran diskusi, nobar, atau pementasan teater yang dianggap “kekiri-kirian”, ada bagian dari diri saya yang berharap agar setelah Perppu Ormas ini, polisi benar-benar melaksanakan ancamannya untuk membubarkan semua kegiatan HTI, meski kegiatan itu dilakukan secara damai dan tidak mengganggu kepentingan orang lain.

Bahkan ada bagian dari diri saya yang ikut bersorak ketika pendukung Jokowi mencibir para pendukung Khilafah dengan kalimat: “Menolak sistem hukum toghut tapi mau pakai Mahkamah Konstitusi”.

Itu jleb banget.

Atau “mau membubarkan NKRI, tapi tidak mau dibubarkan”.

Itu juga jleb.

“Membenci sistem demokrasi tapi menolak dibubarkan dengan alasan tidak melalui cara-cara demokratis”.

Jleb, se-jleb-jlebnya jleb.

Namun otak dan peradaban kita terlalu penting untuk dibiarkan terbuai dalam aksi saling-bully seperti itu. Apalagi, Perppu Ormas ini hakikatnya sama saja dengan Tap MPRS XXV tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham Komunisme/Marxisme dan Leninisme.

Gus Dur sudah lama geram dengan Tap MPRS ini, dengan alasan yang sangat konstitusional: “Kita harus mengacu kepada UUD 1945. Karena UUD 1945 memberikan kebebasan berpikir, berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat. Ini adalah hal-hal prinsipil yang harus digunakan dalam hidup berbangsa.” (1 Oktober 2002)

Gus Dur benar. Bagaimana sebuah gagasan bisa dilarang? Entah itu Komunisme, Khilafah, NKRI Gemah-Ripah atau “Sekte Hari Kiamat”. Bagaimana bisa orang-orang dengan gagasan dan bahan bacaan yang sama ini dilarang berkumpul, berdiskusi, dan berkampanye mengajak orang lain sejauh tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan?

Inggris yang kerap diguncang teror bom, tetap bisa membedakan antara aksi terorisme dan kebebasan berorganisasi. Hizbut Tahrir tidak dilarang di Inggris. Tapi pelaku terornya tidak ditolerir.

Berbeda dengan NKRI yang membantai ratusan ribu hingga jutaan orang setelah peristiwa September 1965. Para korban yang tersebar dari Aceh hingga Pulau Buru itu tidak tahu menahu peristiwa Lubang Buaya di Jakarta atau pembunuhan Brigjen Katamso di Yogya. Mereka juga bukan bagian langsung dalam perang dingin antara blok Soviet atau China yang mendukung Sukarno, melawan blok Amerika yang menyokong barisan jenderalnya Soeharto.

Bahkan jika pembantaian ratusan ribu hingga jutaan jiwa ini dikaitkan dengan “aksi-aksi sepihak” menyusul konflik dengan para penguasa tanah (yang sebagian di antaranya adalah kiai), berapa banyak yang terlibat secara langsung?

Tak puas dengan membantai para simpatisan, bahkan anak cucunya yang tak tahu hal ihwal, juga dipersulit hidup. Tak bisa menjadi PNS, TNI, atau Polri, KTP-nya ditandai, dan jalan rezekinya dihambat dengan berbagai surat keterangan “bersih diri dan bersih lingkungan”.

Padahal, jika nilai Islam yang digunakan sebagai rujukan, sejak kapan ada konsep “dosa turunan”? Itu pun jika menjadi komunis atau anggota PKI dianggap berdosa. Tapi karena perbedaan ideologi, semua menjadi tidak relevan. Kelompok Islam tertentu bersama rezim Orde Baru, bahu-membahu dalam proyek “memberantas komunis hingga ke akar-akarnya”.

Kebodohan bahkan berlanjut hingga pelarangan simbol-simbol, seperti palu arit yang notabene menjadi simbol partai komunis seluruh dunia. Tidak hanya PKI. Termasuk Partai Komunis Palestina yang sama kerasnya dengan Hamas menentang zionisme Israel.

Bahkan lagu rakyat Banyuwangi seperti “Genjer Genjer” atau “Tandur Jagung” yang sudah ada sejak 1946, dan tidak tahu menahu soal aksi pasukan Tjakra Birawa, ikut diseret-seret hingga hari ini.

Lantas dengan kekejaman para teroris, katakanlah sejak bom malam Natal (2000), bom Bali (2002), bom Mariott (2003), bom Kedutaan Australia (2004), hingga bom panci yang “kekinian”, mengapa kita tidak kunjung melarang simbol-simbol Islam yang juga mereka gunakan? Mengapa kita tidak melarang lagu yang kebetulan ada di playlist handphone teroris yang tumpas terkena bomnya sendiri?

Mengapa ajaran Islam tidak dilarang seperti halnya komunisme dan Marxisme yang dikaitkan dengan aksi Tjakra Birawa yang notabene adalah Pasukan Kawal Presiden dari unsur Angkatan Darat sendiri?

Ada dua kemungkinan: pertama, karena kita berstandar ganda (“beda dong komunis sama teroris. Beda dong antara ekonomi Syariah dan prinsip-prinsip Marxisme”).

Atau kedua, karena kita memang tidak ingin bodoh seperti Orde Baru dan pengikutnya.

Perppu Ormas ini harus ditolak. Namun dalam prosesnya, mudahan-mudahan banyak yang menarik pelajaran bahwa memberangus gagasan atau keyakinan adalah tindakan semena-mena. Juga hak berserikat, berkumpul, dan mewujudkan gagasan tanpa melalui kekerasan. Sebagian kelompok Islam yang berteriak lantang anti-komunisme (tapi tak pernah sedikitpun membaca dan mempelajarinya) lalu mendukung aksi-aksi sepihak pembubaran ini-itu, kali ini merasakan bagaimana sakitnya ditindas Perppu Ormas

Begitu juga sebaliknya, kelompok yang merasa pro-demokrasi dan selama ini membela hak-hak korban ’65, memuja Gus Dur setinggi langit, atau ikut mendukung pencabutan Tap MPRS XXV, kini diuji konsistensi sikap dan pemikirannya. Terutama bagi mereka yang kerap mengutip Pram di status-status media sosialnya: “Adil Sejak Dalam Pikiran”.

“Jangan naif lah. Arab Saudi saja melarang Hizbut Tahrir.”

Silakan, kalau ada yang senang standar demokrasinya disamakan dengan negara yang melarang perempuan nyetir mobil. ***

Penulis adalah pegiat dokumenter dan bergiat di Watchdoc

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *