Browse By

Habis Senjata Terbitlah Mesin Jahit: Perempuan Kombatan dan Senjakala Gerakan Perlawanan Muslim Bersenjata?

Seorang Inong Balee (sumber foto: www.statusaceh.net)

Oleh: Shadia Marhaban dan Rizki Amalia Affiat*

Setelah Trump menjadi Presiden AS, politik sayap-kanan dan neo-fasis membuncah di Eropa dengan sentimen terhadap imigran, serta sokongan dari AS terhadap tumbuhnya ISIS, era post-truth semakin memberikan persoalan baru bagi gerakan perlawanan bersenjata yang lekat dengan Islam. Ada berbagai upaya skala global untuk menderadikalisasi, mendepolitisasi, bahkan mendemoralisasi semangat perlawanan rakyat terhadap penindasan yang dilakukan oleh negara dan korporasi. Gerakan perlawanan bersenjata dengan cepat dilabeli sebagai teroris, apalagi jika membawa identitas keislaman.

Aceh pasca-konflik disibukkan dengan pergulatan usai donor-donor hengkang dan pemerintahan yang didominasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diberitakan di media nasional dan internasional dari sisi kengerian implementasi syariat Islam dan korupsi. Mindanao di era negosiasi perdamaian diserang dengan isu keberpihakan Moro Islamic Liberation Front (MILF) terhadap ISIS, penggunaan tentara anak dan represi terhadap perempuan. Namun, di balik segala terpaan media tersebut, isu perlawanan atas ketidakadilan dan peran aktif perempuan di dalamnya sering dianggap sudah menjadi klise–tenggelam dalam maskulinitas dan siklus negatif dari dampak konflik. Hanya sedikit perempuan kombatan muncul sebagai aktor dari gerakan yang secara ideologis mereka dedikasikan itu.

Dalam kasus perempuan kombatan di GAM dan MILF, pemetaan yang lebih mendalam dan pendekatan yang simpatik dibutuhkan untuk melihat tantangan struktural serta bagaimana mereka berperan sebagai agensi. Upaya ini akan membantu kita memahami kompleksitas dari oposisi ‘feminin’ versus ‘maskulin’ serta ‘anti-kekerasan’ versus ‘militansi’ di mana para perempuan kombatan berada di persimpangan jalan gerakan perlawanan bersenjata.  Hilangnya dimensi ekonomi politik dalam program pasca-konflik dan pemberdayaan perempuan di wilayah konflik adalah proses penggerusan militansi dan kritisisme yang lebih luas dalam daya juang gerakan perlawanan (militer maupun sipil).

Interseksi Perlawanan GAM dan MILF
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) memiliki kesamaan karakter sekaligus juga perbedaan mendasar. Secara historis, mereka sama-sama merujuk pada gerakan melawan sentralisme pemerintah pusat dan berbasis etnonasionalisme dengan tradisi keislaman yang kuat. Perbedaannya, GAM tidak mengadvokasi perjuangan untuk suatu negara Islam atau mengusung keislaman sebagai tonggak perjuangannya, sedangkan MILF adalah pecahan dari MNLF yang menegaskan diri ke dalam identitas dan perjuangan berbasis Islam. Meski GAM secara formal dan pragmatis tidak mengusung agenda keislaman (karena mereka berperang melawan pemerintah dari negeri mayoritas Islam terbesar di dunia), strategi akar rumput dan penyebarannya secara kultural tetap menggunakan nilai Islam sebagai sesuatu yang melekat di masyarakat.

GAM sebagai gerakan perlawanan bersenjata secara resmi selesai tahun 2005 dan kini bergelut dengan pembangunan pasca-konflik, termasuk pelantikan komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru dibentuk tahun 2016 lalu dalam kewenangan perda (qanun). Tahapan itu berbeda dengan MILF yang masih bersenjata dan berada dalam rangkaian perjanjian damai (Comprehensive Agreement for the Bangsamoro/CAB ditandatangani 2014). Hingga kini MILF masih dalam tarik ulur negosiasi dengan Pemerintah Filipina untuk wilayah otonomi (kini ada gagasan federasi) dan Bangsamoro Basic Law. Keduanya juga menjadi sasaran berbagai NGO internasional untuk program seperti rekonsiliasi, partisipasi perempuan, dan mediasi konflik.

Di dalam persilangan persamaan dan perbedaan tersebut, unit perempuan kombatan yaitu Inong Balee di GAM dan Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade (BIWAB) di MILF, kerap tenggelam di balik rekan kombatan laki-laki mereka yang mendominasi panggung sosial, politik, dan ekonomi. Padahal, BIWAB memiliki 29 batalion dan 17,000 anggota di wilayah basis MILF. Sebagai perempuan yang dibekali keterampilan perang dan hidup dalam konflik, keduanya memilki setidaknya tiga tantangan besar:

Pertama, problem program pemberdayaan yang justru cenderung mengeksklusi atau mendomestikasi. Kedua, memaknai peran dan pengalaman partikular mereka di tengah ketegangan-ketegangan sosial politik yang ada dan interpretasi ajaran Islam tentang relasi gender yang paradoksal–di satu sisi membatasi, di sisi lain membebaskan. Dan ketiga, memosisikan diri sebagai warga negara dalam upaya transisi (pasca)konflik termasuk fase ‘perjuangan’ baru dan aspek ekonomi politik dalam rekonsiliasi.

Perempuan dan problem program pemberdayaan
Di era pasca-konflik maupun pembangunan perdamaian, program-program bantuan terkait pemberdayaan perempuan sering tidak melibatkan partisipasi dari penyandang manfaat tersebut atau tidak melalui dimensi gender dengan kajian atas kebutuhan dan ketrampilan yang mereka miliki serta inginkan.[1] Dari program pelatihan kepemimpinan perempuan untuk pemilu di Aceh yang didukung UN Women 2008-2011, perempuan mantan kombatan tidak termasuk ke dalam 9 target spesifik penerima manfaat.[2] Hanya sedikit organisasi pasca-konflik yang membuat pelatihan penguatan kapasitas, pendidikan politik dan wawasan praktis seperti Bahasa Inggris dan komputer untuk perempuan kombatan.

Selain itu, lebih banyak pelatihan-pelatihan baik pemerintah maupun NGO ke perempuan (termasuk mantan kombatan) berkisar pada pemberian modal dan pemberdayaan ekonomi praktis. Saat ini, wadah perempuan terbesar yang didukung oleh Partai Aceh atas nama inong balee mendukung kegiatan bisnis pelaminan (membuat payung, dekorasi, dsb.). Di Mindanao, perempuan BIWAB MILF menganggap kurangnya akses dan pengetahuan mereka tentang opsi bantuan dari donor dan NGO internasional menghambat pemberdayaan. Komunitas internasional selama ini hanya mengakses kepemimpinan di tingkat atas (laki-laki) dan tidak meraih mereka akibat rantai komando dan struktur kekuasaan internal.

Padahal, selama perang, sejumlah perempuan di Aceh aktif memberi peran pedukung dalam informasi intelijen untuk GAM, layanan medis dan logistik, serta masuk ke dalam pelatihan/unit perang bersenjata. Latihan ini termasuk pendidikan ideologi, etika militer, taktik gerilya, serta penggunaan senjata AK-47, M-16, granat dan pistol. Di Mindanao, meski tidak diturunkan ke medan laga, perempuan BIWAB dilatih secara militer dan diberi ketrampilan medis dan logistik, yang kemudian dibagi ke dalam beberapa sayap fungsional. Mereka juga memiliki ustad dan ustadzah yang menggembleng moral perjuangan dan religiusitas mereka. Namun, di dalam proses mediasi perdamaian, perempuan BIWAB tidak dilibatkan secara formal. Kekosongan ini lebih diisi oleh aktivis-aktivis perempuan yang berjarak dengan perempuan kombatan.

Persoalan ini menghasilkan adanya ketidaksesuaian jenis bantuan yang diberikan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Beberapa mantan perempuan kombatan GAM dan BIWAB MILF mengisahkan pengalaman mereka terekspos dalam pelatihan yang berstereotip gender dari komunitas internasional seperti belajar menjahit pakaian dan merajut yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan individual, pengalaman perang dan aspirasi pasca-perang mereka untuk berpartisipasi dalam peran kepemimpinan di komunitas mereka.

Kesadaran atas kebutuhan untuk membangun kesetaraan gender di dalam program-program pemerintah dan donor internasional kerap diinterpretasikan dalam bentuk bantuan mata pencaharian yang tidak berkelanjutan dan bersifat ad-hoc.[3] Laporan final MDF tahun 2012 untuk Aceh misalnya, menyatakan bahwa pencapaiannya dalam pemberdayaan perempuan dalam partisipasi masyarakat berkisar pada penyisihan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dipilih sendiri oleh kaum perempuan, penyediaan kredit mikro khusus perempuan, serta pemenuhan hak perempuan atas penerbitan sertifikasi tanah.[4]

Partisipasi perempuan di masyarakat dengan menyisihkan dana untuk kegiatan ‘kaum perempuan’ ini problematik dalam prakteknya. Seringkali karena budaya patriarkis dan patron klien dalam politik lokal yang banyak didominasi mantan kombatan laki-laki, dana yang diberikan ke kaum perempuan terdampak konstruksi sosial dan arahan birokratis sebatas kegiatan ekonomi domestik yang umumnya diasuh oleh PKK[5]. Tanpa dampingan dan penguatan kapasitas sosial politik, para perempuan ini digeneralisir menjadi sebatas ‘konsumen’ donor.

Dalam catatannya di Laporan Final 2012 tentang penguatan tata kelola dan pembangunan kapasitas, MDF hanya menyebut perempuan dari anggota CSO (Civil Society Organization) dan CBO (Community Based Organization), PNS, dan guru. Posisi perempuan mantan kombatan tidak diberikan kategori khusus. Padahal mereka ditempa oleh peran dan pengalaman yang berbeda selama konflik. Ini adalah kegagalan untuk memahami peran sosial politik perempuan di masyarakat dan peran mereka dalam struktur kekuasaan yang turut menentukan kemandirian ekonomi mereka.

Contoh lain adalah USAID yang telah menggelontorkan jutaan dolar untuk mendukung proses perdamaian di Aceh dan menyaratkan implementasi program yang ‘sensitif gender’. Namun, dari empat program utama USAID-SERASI, yaitu pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, rekonstruksi sosial, dan perencanaan pembangunan partisipatoris, 50 perempuan mantan kombatan hanya dirujuk spesifik sebagai penerima manfaat dari satu program pemberdayaan ekonomi, yaitu menjahit. Sebaliknya, program rekonstruksi sosial fokus pada P2TP2A yang mengurus kekerasan domestik dan kekerasan berbasis gender, program perencanaan pembangunan fokus ke musrenbang di desa, serta pelatihan terhadap perempuan komunitas soal isu pluralisme dan manajemen konflik.

Di sisi lain, USAID turut mendanai program Kurikulum Islam dan Perdamaian yang menyasar kelompok pesantren di Aceh dan melibatkan beberapa ulama perempuan. Intervensi USAID ke dalam bentuk manufacture of consent di jantung pendidikan Islam tradisional ini–seolah sejalan dengan proyek deradikalisasi yang kemudian dikampanyekan secara global–justru menciptakan polemik baru soal diskursus label ‘(kesetaraan) gender’ dalam Islam dan tradisi kearifan lokal dalam pembagian gender di Aceh.

Klasifikasi ‘perempuan mantan kombatan’ dari donor yang sifatnya parsial ini justru memisahkan mereka dari ketiga aspek lainnya yang sebenarnya relevan dan signifikan dengan pengalaman dan kebutuhan mereka. Program itu mendomestikasi perempuan mantan kombatan ke dalam satu kegiatan sempit; mendomestikasi program rekonstruksi sosial dan pendidikan perdamaian ke sebatas diskursus deradikalisasi, pluralisme, dan kekerasan domestik; serta mengeksklusikan perempuan mantan kombatan dari jejaring yang lebih luas.

Hal ini kontradiktif mengingat banyak kajian dan rekomendasi menyoroti rendahnya peran dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan perwakilan politik pasca-konflik. Kondisi ini sering disalahkan pada kebijakan internal partai, politisasi dalil agama atas keharaman perempuan sebagai pemimpin, kapasitas perempuan itu sendiri, tidak adanya dukungan pemerintah, hingga pemilih perempuan yang tidak memilih perempuan. Meskipun secara umum faktor-faktor itu benar adanya, program-program bantuan pascakonflik atau untuk korban konflik yang ditawarkan itu sendiri (yang mendominasi arus pertumbuhan NGO dan geliat ekonomi kelas menengah baru di Aceh) untuk pemberdayaan perempuan justru cenderung menekankan pada ketrampilan domestik dengan harapan melalui kegiatan seperti membuka warung, menjahit[6] dan memasak, mereka akan memiliki kemandirian ekonomi.

Ironisnya, ketika banyak program pemberdayaan (ekonomi) perempuan berguguran perlahan begitu donor pergi oleh banyak sebab, para perempuan ditinggalkan tanpa kapasitas advokasi, pengetahuan negosiasi, dan teknik kepemimpinan komunitas maupun pos-pos politik formal. Padahal bekal soft skills seperti ini yang justru dibutuhkan perempuan untuk mengartikulasikan kondisi dan memahami kendala-kendala struktural yang mereka hadapi.

Term ‘program sensitif gender’, ‘pengarusutamaan gender’ dan sejenisnya telah menghasilkan feminisasi program bantuan yang dilabeli sebagai “kegiatan perempuan” (kerajinan tangan, buka warung, membuat kue, memasak, menjahit, merajut, dsb.). Pada salah satu program di desa di Aceh Utara, 30 perempuan dilatih merajut oleh NGO dari Eropa dengan instruktur dari Jakarta serta menggunakan mesin jahit terbaru. Pelatihan berlangsung selama tiga bulan dan dianggap sukses besar. Namun, kendala berikutnya muncul dalam pemasaran, ketersediaan modal, dan lainnya.

Pelatihan semacam ini dalam masyarakat (pasca)konflik tidak akan membawa perempuan pada pemberdayaan yang sesungguhnya, melainkan sebatas mencapai keuntungan ekonomi jangka pendek. Ada semacam kecenderungan tentang gagasan industri rumah tangga yang menahan perempuan bergerak sebagai agen perubahan di komunitas mereka terkait kepemimpinan, termasuk partisipasi di dalam proses pembuatan kebijakan di desa mereka.

Domestikasi peran perempuan melalui cara ini membuat mereka berada di dalam tembok tak kasat mata dan rentan masuk ke dalam siklus dominasi laki-laki (yang di banyak kasus cenderung merugikan posisi perempuan). Situasi ini tampak cocok dengan pengaturan (pasca)konflik dimana kaum laki-laki pergi untuk ‘mengurus hal-hal besar’ sementara para istri mereka menjaga rumah. Kondisi ini dipertajam dengan implementasi syariat Islam yang problematik secara tafsiran dengan menjustifikasi peran pasif dan terbatas perempuan. Secara budaya dan konstruksi teologis, masyarakat–termasuk para ayah dan suami–menganggap perempuan membutuhkan perlindungan dan karenanya cara terbaik adalah tidak keluar rumah atas inisiatif sendiri. Urusan politik, karir, aktivitas di lingkup masyarakat sipil dan peran sosial lainnya adalah ranah kaum laki-laki. Tempat mulia perempuan berada di rumah, membesarkan dan mendidik anak.

Situasi Aceh pasca-konflik berbeda dengan Mindanao yang masih dalam posisi sebagai gerakan bersenjata. Salah seorang anggota MILF laki-laki berposisi tinggi mengatakan kepada kami bahwa program pemberdayaan yang diberikan Pemerintah Filipina adalah program kesehatan yang sifatnya nasional dan tidak ada kekhususan untuk memberikan layanan bagi penduduk Mindanao sebagai bagian dari kompensasi konflik. MILF sendiri berhati-hati untuk melibatkan diri dan BIWAB ke dalam program dari berbagai donor termasuk internasional. Situasi mereka yang masih ‘bertempur’ secara politik membuat mereka membatasi diri dari ‘penyelidikan’ elemen asing atas nama program donor yang dapat berisiko pada kondisi internal mereka.

Dengan situasi itu, MILF-BIWAB justru bisa lebih selektif. Setelah perjanjian damai yang membuat situasi lebih kondusif, BIWAB bisa terekspos oleh kegiatan seperti pelatihan hukum humaniter internasional, hak perempuan, Resolusi DK PBB, serta partisipasi politik perempuan. Sebagai rangkaian langkah awal, kegiatan penguatan kapasitas sosial politik ini merupakan strategi yang MILF-BIWAB untuk memberdayakan perempuan kombatan dalam mengartikulasikan kemampuan intelektual dan teknis mereka dalam negosiasi dan mediasi konflik. Namun, sebagai unit militer cadangan, mereka juga dikonfrontasikan dengan pandangan bias yang digunakan untuk mereduksi posisi mereka – baik dari perspektif patriarkis maupun feminis. Oleh karenanya, penting untuk memahami bagaimana para perempuan kombatan memposisikan diri mereka secara personal sebagai agensi di dalam struktur sosial politik yang lebih luas.

Memaknai peran dan pengalaman partikular perempuan kombatan
“Perempuan tidak berada di belakang laki-laki, melainkan di belakang layar.” Begitulah ucapan salah seorang anggota BIWAB kepada kami pada suatu pertemuan bersama di Cotabato tahun 2016 lalu.

Tentara BIWAB (sumber foto: http://aa.com.tr)

Kalimat itu menandai sesuatu yang signifikan. ‘Belakang layar’ adalah ruang pemaknaan diri sekaligus pemosisian mereka sebagai kesatuan yang tidak saja berada di dalam struktur gerakan perlawanan, tapi juga penegasan bahwa ‘tidak berada di panggung’ bukan berarti lebih inferior dari laki-laki. Secara mengejutkan, mereka juga menegaskan bahwa meski ada kombatan MILF laki-laki yang melakukan poligami, mereka menganggap itu sebagai kasus yang merugikan perempuan.

Di pertemuan itu kami juga tertarik dengan perempuan lanjut usia yang duduk di tengah. Penampilan sepuhnya terlihat kalem dan berwibawa. Setelah suasana cair, kami mengetahui bahwa ia ternyata merupakan angkatan perempuan kombatan pertama di MILF (waktu itu namanya masih MNLF). Meski lebih sering diam menyimak, sang ummi, panggilan kehormatan kami, merupakan ustadzah yang dihormati di BIWAB. Suaminya tewas dalam pertempuran. Selama bertahun-tahun ia menjadi pemimpin dan panutan para perempuan BIWAB, sehingga saat ini ia tetap dihormati di dalam sayap militer sebagai salah satu pengambil keputusan.

Kombatan perempuan sebagai sebuah kesatuan kolektif seringkali dianalisis dalam perspektif yang timpang. Telaah kritis soal ketidaksetaraan dan kekerasan berbasis gender terhadap mereka misalnya, kerap mengabaikan fakta bahwa para perempuan ini masih berada di dalam struktur rantai komando yang menyatu dengan pasukan bersenjata di bawah kepemimpinan barisan komandan laki-laki. Ini yang menyebabkan telaah dengan kacamata di permukaan akan mendapati mereka ‘terepresi’, ‘didominasi’, ‘mendapat perlakuan kekerasan termasuk di ranah domestik’. Telaah macam ini bisa menyesatkan dan memojokkan perjuangan MILF.

Persoalan relasi gender seperti itu bukan khas di unit kombatan perempuan, termasuk MILF, dan terjadi di banyak konteks. Namun, pengabaian pada fakta bahwa militer memiliki strukturnya sendiri jelas membuat relasi gender terasa tidak demokratis bagi perempuan. Padahal, adalah sebuah keharusan bagi gerakan bersenjata untuk bekerja secara terkoordinasi, berbasis garis komando. Persoalannya bukan pada pola rantai komando, melainkan pengakuan. Di Mindanao, posisi BIWAB di MILF yang para anggotanya tidak berpartisipasi aktif dalam aksi bersenjata membuatnya tidak diakui sebagai kombatan. Akibatnya, mereka cenderung akan dieksklusikan dari program normalisasi pasca-perang menurut rujukan DDR dalam perjanjian damai 2014.

Persoalan lain ada pada dimensi soal menjadi ‘ibu’ dan kombatan sekaligus. Pada Maret 2015 di Cotabato, MILF-BIWAB mendeklarasikan komitmen mereka untuk mencegah keterlibatan anak di gerakan bersenjata mereka. Kegiatan ini disponsori oleh Kedutaan Besar Kanada dan UNICEF. Lotta Sylwander, represetasi UNICEF dari Filipina menegaskan bahwa perempuan BIWAB adalah juga kaum ibu, nenek, dan saudari dari anak-anak yang beresiko direkrut menjadi kombatan, sehingga mereka diminta untuk mencipta perdamaian dengan terlibat dalam upaya pencegahan tersebut.

Program anti tentara anak Unicef di Mindanau (sumber foto: http://www.mindanews.com)

Tuntutan ini terdengar politically correct dan secara moral dapat diterima. Namun, tekanan seperti ini tidak melihat kesejarahan dan situasi riil yang dialami oleh MILF-BIWAB. Bagi perempuan BIWAB, suami dan anak adalah bagian dari keluarga yang menjadi unit kesatuan dalam kamp MILF. Mereka hidup untuk bersiap membela diri dan berjihad, sehingga posisi mereka sebagai nenek, ibu, saudari atau anak perempuan juga berkelindan dengan kakek, ayah, suami atau saudara mereka yang berada di dalam MILF. Di kamp itu mereka dilatih sebagai satu kesatuan sosial, politik, agama, dan militer. Di masa lalu, dalam situasi di mana pasukan militer Filipina menyerang, memperkosa dan membantai orang-orang Moro, salah satu cara bertahan adalah dengan mempersiapkan anak-anak mereka kemampuan membela diri dan ikut bertempur.[7]

Lapisan konflik Mindanao memang lebih rumit ketimbang Aceh. Tak hanya perang dengan pemerintah pusat, masyarakat Mindanao juga mengalami konflik horizontal akibat kekerasan antar keluarga dan klan, sehingga peristiwa ini kadang memicu konflik etnis dan konfrontasi militer.[8] Lingkungan sosial di mana anak-anak MILF-BIWAB ini tumbuh tidak secara serta merta diartikan gamblang sebagai pemaksaan fisik atau doktrinasi anak ke dalam konflik bersenjata sebagaimana krisis yang terjadi di banyak negara Afrika ketika anak-anak diambil paksa dan tercerabut dari jaring pelindung di komunitas mereka untuk direkrut sebagai tentara. Di kamp MILF, anak-anak terekspos dalam aspek militer sebagai bagian dari jaring survival mereka yang turut membangun kohesi sosial.

Dalam konteks inong balee dan BIWAB, ada lima rangkaian persoalan di era (pasca)konflik dan pembangunan perdamaian. Pertama, budaya eksklusi di dalam gerakan mereka sendiri. Kedua, akses ke dukungan internasional yang tidak setara antara perempuan kombatan dengan laki-laki kombatan (yang umumnya menguasai struktur kepemimpinan). Ketiga, terminologi dan klasifikasi yang tidak tepat atas perempuan kombatan dalam perjanjian damai atau program DDR (decommissioning, demobilization, reintegration) yang bisa menimbulkan hambatan atas opsi-opsi yang ada pasca-konflik. Keempat, eksklusi sosial dan budaya patriarkis yang lekat. dan kelima, minimnya pendidikan sipil formal yang berkontribusi pada lemahnya kepercayaan diri.[9]

Seorang perempuan kombatan dari BIWAB yang juga janda dari mediang pejuang MILF beberapa waktu lalu dikabarkan membelot ke ISIS, salah satunya karena alasan personal: ia merasa diabaikan oleh para petinggi MILF. Bersama para pengikutnya yang terdiri dari perempuan dan laki-laki, ia pergi dari salah satu kamp MILF membawa persenjataan. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa secara formal, MILF tidak memiliki kesatuan ideologis dengan ISIS, apalagi afiliasi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Aboud Sayyed Lingga dari Institute of Bangsamoro Studies kepada kami. Namun,  insiden tersebut adalah salah satu pertanda MILF sedang mengalami fase kritis internal.

Tak disanggah bahwa GAM dan MILF memiliki tantangan dalam pengakuan perempuan dan kecakapan perempuan kombatan. Namun, perpaduan antara interpretasi Islam atas relasi gender, kalkulasi pragmatisme politik dan kultur patriarkis-maskulin di dalam struktur militer tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender atau diskriminasi by design. Terlepas dari ragam persoalannya, konsensus umum tentang nilai-nilai Islam, terutama MILF yang secara formal mengadopsi kaderisasi berupa pengajian, menjadi penjaga moral bersama sekaligus basis ideologi yang memampukan mereka memiliki fondasi dan pembenaran atas perjuangan panjang melawan ketidakadilan.

‘Moral bersama’ ini bukan semata klise. Dalam dunia militer dan gerakan perlawanan, moral bersama adalah bagian dari code of conduct untuk memastikan kesatuan komando berbasis integritas dan ideologi menjadi kekuatan perjuangan tiap individu. Selain itu, nilai kesetaraan sebagai moral dalam gerakan perlawanan berkontribusi pada persepsi diri positif kombatan perempuan.

Perempuan Maoist Nepal misalnya, memaknai keterlibatan mereka di gerakan bersenjata sebagai bagian dari kebebasan, keberdayaan, kepercayaan diri, serta memunculkan pertanyaan kritis terhadap peran-peran gender tradisional diantara perempuan desa umumnya. Partisipasi aktif ini membawa perubahan positif bagi mereka. Dalam kondisi ini, aspek ‘maskulin’ menjadi dominan.[10] Aspek spiritual dalam BIWAB melalui keberadaan ustadz dan ustadzah adalah bentuk kaderisasi gerakan politik-militer Islam yang mengakar dari upaya membangun kesalehan individu sebagai kekuatan kolektif.

Saba Mahmood menyebut kecenderungan kaum perempuan untuk secara khusus belajar Islam (mengaji) bersama ini dengan ortodoksi Islam, yang menurutnya punya dimensi politik lebih luas ketimbang dikotomi konservatif versus liberal dalam politik formal dalam tradisi Barat.  Meski kajian Mahmood adalah pengajian perempuan di mesjid-mesjid di Afrika dan Timur Tengah, perspektif ini penting diadopsi dengan menginvestasikan waktu untuk mengkaji pengalaman khas perempuan Muslim dari kaca mata gerakan bersenjata.

Dalam keterbatasan ruang dan struktur, perspektif agama tentang perempuan yang cenderung ortodoks ini memiliki dua wajah: secara doktrin, ia bisa koheren dengan pola dan manajemen gerakan. Bagi BIWAB, dan umumnya masyarakat Muslim Mindanao, perempuan yang tidak berkerudung akan dianggap orang ‘Manila’ atau non-Muslim. Asumsi ini tidak dimaksudkan diskriminatif, melainkan cara mereka mengenali berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Di Aceh, tradisi Islamnya yang sudah mendarah daging membuat dampak formalisasi Syariat tentang aurat menjadi destruktif. Namun, di kedua wilayah, norma atau penghargaan atas aurat di daerah mereka dan tata cara pergaulan antar jenis kelamin – termasuk pola tradisional suami istri – berkontribusi dalam membangun harmoni di mana ‘agensi’ mereka adalah aktualisasi di dalam gerakan. Gerakan itu sendiri menyatu dalam kehidupan harian mereka. Keterlibatan mereka sebagai kombatan adalah sebuah kebebasan itu sendiri. Para perempuan ini terlatih sebagai individu beropini kuat dalam banyak aspek.

Namun, di lain sisi, perspektif ini juga bisa menjadi kontradiktif. Karena ruang gerak perempuan terbatas, peran dalam menghadapi pertempuran di garis depan dan bersentuhan dengan negosiasi politik yang lazimnya dimainkan kaum laki-laki turut membawa pola ini dalam proses formal mediasi konflik dan politik pasca-konflik. Kekerasan berbasis gender timbul berbalur kongsi politik dan agama membuat pemulihan dari status kombatan ke warga negara sipil terhambat. Akibatnya, rekonsiliasi yang utuh di komunitas sulit tercapai. Ketiadaan pengakuan atas perempuan sebagai pilar terpenting komunitas mereka membuat transformasi gerakan perlawanan ke tatanan masyarakat damai dan demokratis menjadi melempem.

Rekonsiliasi ‘ekonomi politik’?

“Men appreciate women who cook for them and they respect women who fought in the war with them, but after independence they did not really consider women as part of the liberation struggle.” (Shikola, 1998)

Salah satu mantan Inong Balee bernama Matan. Meski ia tak pernah memanggul senjata, sejak berstatus mahasiswi di jaman konflik, ia sudah berjibaku dengan bantuan kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian dan desa-desa terpencil yang terimbas berbagai kekerasan. Ia kadang mengendarai motor untuk menyelinap ke wilayah-wilayah pelosok bekas terjadi pembantaian yang tiada seorangpun dari luar berani masuk. Di saat ia masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang, ia justru berdemo di depan kantor polisi menuntut pembebasan seorang kepala desa. Ia pergi ke Jakarta beserta rombongan aktivis HAM dan bersama Munir menyuarakan hak-hak rakyat Aceh. Di berbagai tempat itu ia menjalankan misi dua wajah: mendata korban dan situasi desa atas nama kemanusiaan, tapi juga mensuplai informasi untuk GAM.

Pada masa-masa penuh ketegangan itu ia mendapat akses untuk berada di markas utama GAM di Aceh Utara – wilayah yang pernah steril dari jamahan militer Indonesia. Ia juga pernah datang dan disambut ke sebuah pertemuan tersembunyi GAM, dan menjadi satu-satunya perempuan di ruangan itu. Menolak hanya hadir sebagai penghias, ia justru maju dan membacakan Hikayat Prang Sabil – sebuah syair bertema jihad yang secara turun temurun dibacakan sejak era perang melawan Belanda sebagai penyulut semangat. Suaranya berhasil menggetarkan para kombatan laki-laki, membakar semangat mereka untuk berjuang. Kini setelah konflik usai, Matan berjuang di berbagai lini: dari mulai aktivisme sosial, partai lokal, hingga P2TP2A yang mengurus problem kekerasan domestik.

Tahun 2016, Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR) resmi dilantik. Lembaga ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, menganalisis serta merekomendasikan reparasi dan rekonsiliasi dari kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ini. Berbagai tanggapan optimis maupun pesimis dari berbagai kalangan muncul. Matan merupakan satu dari berbagai kalangan yang skeptis dengan keberadaan KKR.

Tahun 2017 ini DPR Aceh hanya menyetujui anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk KKR periode setahun pertama, sepertujuh dari total 21 miliar rupiah yang diajukan komisioner KKR. Bandingkan dengan pelantikan Wali Nanggroe yang dikabarkan menghabiskan biaya Rp 2,4 miliar hanya untuk dua hari upacara tahun 2013 lalu. Padahal, anggaran provinsi Aceh (APBA) 2017 mencapai Rp 14,5 triliun–tertinggi dan jauh lebih tinggi dari semua provinsi di Sumatera. Sedangkan tingkat kemiskinan di Aceh menurut data BPS tahun 2016 mencapai 16 persen, kedua tertinggi setelah Bengkulu.

Kedua lembaga ini–KKR dan Wali Nanggroe–menjadi ilustrasi pertarungan dua kekuatan yang berbeda. Pada mulanya, para negosiator GAM di Helsinki merumuskan Wali Nanggroe ke dalam MoU sebagai bentuk pemerintahan bayangan (shadow government) yang dipimpin oleh pendiri GAM, Hasan Tiro. Tujuannya adalah agar GAM secara ideologis bisa tetap mempengaruhi dinamika politik institusional di Aceh setelah perundingan damai. Bagi GAM, Wali Nanggroe adalah simbol persatuan penyambung strategi perlawanan jangka panjang akibat ketidakpercayaan mereka dengan Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Namun, dalam perjalanannya, GAM terfragmentasi. Orang-orang ‘baru’ yang mengklaim sebagai GAM mendominasi panggung politik praktis. Dengan UUPA dan batasan regulasi nasional, peran Wali Nanggroe tereduksi dan disorientasi. Alhasil, lembaga yang plot anggarannya besar ini menjadi tidak efektif. Sedangkan Perda KKR adalah hasil panjang dari perjuangan para aktivis HAM lokal dan nasional akibat gagalnya UU KKR nasional. Lembaga ini akhirnya resmi berdiri dengan segala harapan dan keterbatasannya, mencoba merangkul sambutan positif dari masyarakat luas di Aceh di luar komunitas korban dampingan NGO. Qanun KKR sendiri di dalam salah satu pasalnya melibatkan Wali Nanggroe di dalam proses rekonsiliasi: ini adalah bentuk akomodasi KKR terhadap peran Wali Nanggroe yang substansial dalam amanat MoU Helsinki.

Secara politik, posisi KKR rentan dilemahkan. Lembaga ini berhak untuk memanggil dan menyelidiki baik GAM dan TNI sebagai pelaku namun tidak memiliki kekuatan politik untuk mendorong pengadilan HAM ad-hoc. Penekanannya pada rekonsiliasi dan reparasi kolektif. Di sinilah yang menjadi alasan keraguan Matan terhadap KKR. Baginya, distribusi kompensasi terhadap para korban yang masih parsial adalah masalah lama yang sulit terselesaikan, apalagi bicara soal keadilan dan pengakuan dari negara [Pemerintah Pusat].

Sikap Matan terhadap keterbatasan KKR ini dapat dimengerti. Program reparasi di berbagai negara yang ditujukan untuk para korban pelanggaran HAM juga dinilai tidak memiliki konsep, rancangan atau bahkan implementasi dengan dimensi gender yang eksplisit sehingga luput dari bentuk viktimisasi yang dialami banyak perempuan di wilayah pasca-konflik/perang seperti di Afrika Selatan, Jerman, Cili, Brazil dan Argentina.[11] Uni Eropa sendiri dikatakan pernah khawatir bahwa investigasi atau tekanan kuat pada isu HAM akan meruntuhkan perjanjian damai di Aceh. Kekhawatiran ini memiliki aspek gender yang semakin membungkam kaum perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan saat konflik dan menghambat peluang rekonsiliasi di akar rumput.[12]

Sikap Matan berbeda dengan Yusdarita, seorang aktivis perdamaian yang sejak era konflik hingga saat ini menjadi advokat gigih dalam isu pembelaan hak-hak perempuan korban dan lingkungan hidup. Ia tinggal di satu dari sedikit wilayah  berpenduduk paling heterogen di Aceh: Bener Meriah (dulu bagian dari Aceh Tengah). Suku besarnya terdiri dari Gayo, Aceh, dan Jawa. Ketiganya diadudomba satu sama lain saat konflik.  Ia kemudian bertransformasi menjadi penyintas sekaligus tokoh akar rumput yang bergelut langsung dengan dampak kekerasan brutal di desanya. Bagi Yusdarita, KKR memang tidak bisa memenuhi harapan tinggi mengenai pengadilan HAM dan reparasi yang memuaskan banyak pihak, tapi KKR berpotensi memberi makna penting yang sangat bernilai bagi tradisi kaum Muslim: kesaksian publik diharapkan bisa memberi secercah petunjuk bagi keberadaan jasad atau makam anggota keluarga yang tewas selama konflik. Pengetahuan atas keberadaan jenazah orang tercinta penting untuk ritual doa dengan penghormatan yang bermartabat. Selain itu, KKR menjadi forum formal yang mewadahi ruang-ruang suara korban untuk pembelajaran bersama setelah selama bertahun-tahun terbungkam atau tenggelam dalam hiruk pikuk politik.

Perbedaan pandangan soal KKR antara Matan dan Yusdarita mengilustrasikan spektrum penerimaan KKR antara perempuan mantan kombatan dan aktivis sipil dari dua wilayah berbeda. Qanun KKR sendiri masih mengatur hal-hal umum dan setahun pertama kerja komisioner akan diprioritaskan pada penguatan institusional yang penting untuk bisa mencari rumusan tepat bagi spektrum pandangan tersebut.

Qanun KKR mendefinisikan rekonsiliasi sebagai “hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa”. Proses ini sebaiknya tidak berhenti dengan kesaksian publik, pemaafan kolektif dan program prosedural. Reparasi dan kompensasi (hak korban atas pemulihan dan ganti rugi dari negara) dan restitusi (hak korban atas ganti rugi oleh pelaku) harus mewujud pada pengakuan yang adil terhadap perempuan, termasuk mantan kombatan, seiring dengan hak-hak dan penguatan sosial politik mereka.

MILF sendiri telah turut membentuk Komisi Keadilan Transisi dan Rekonsiliasi di bawah Comprehensive Agreement on the Bangsamoro (CAB) pada 2014, setelah sebelumnya di tahun 2012 program untuk keadilan transisi dimasukkan ke dalam Framework Agreement on the Bangsamoro (FAB) yang ditandatangani Pemerintah Filipina dan MILF.

CAB antara Pemerintah Filipina dan MILF dilanjutkan dengan dekomisioning tahun 2015 yang berujung pada 127 kombatan menerima bantuan ternak dan fasilitas pertanian dari Kementerian Pertanian. Menurut data, hampir 70 persen atau 840,000 masyarakat di Mindanao bekerja di sektor pertanian. Selain itu, Gugus Kerja untuk dekomisioning  kombatan (TFDCC) juga dimandatkan untuk melaksanakan program sosio-ekonomi dan pembangunan bagi BIWAB. Pendekatan ekonomi untuk resolusi (pasca)konflik tampaknya juga menjadi resep yang dianggap mujarab terhadap Mindanao untuk ‘menyelesaikan’ persoalan gerakan perlawanan, termasuk di era transisi seperti di Aceh. Padahal, ada banyak persoalan mendasar yang harus ditunaikan Pemerintah Filipina terhadap Bangsamoro. Di antara tugas komisi keadilan transisi (TJRC) adalah menyediakan mekanisme yang layak untuk mengatasi kemarahan rakyat Bangsamoro; mengoreksi ketidakadilan sejarah; menuntaskan pelanggaran HAM, termasuk marjinalisasi melalui perampasan lahan.

Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa pencapaian dalam tingkat politik dapat terancam oleh hilangnya perspektif yang menatap ke depan soal problem ekonomi yang tidak terpecahkan selama proses perdamaian. Dari 1,5 miliar USD bantuan transisi pascakonflik yang dikucurkan, hanya ada sedikit program bantuan usaha yang terbukti sukses dalam beberapa kasus. Penggunaan dana dari program pasca-tsunami dan rehabilitas pasca-konflik terhambat oleh kurangnya kapasitas serapan anggaran, akuntabilitas, serta keinginan politik.[13]

Sebagaimana Aceh yang memiliki peringkat kemiskinan tinggi, Mindanao juga mengalami problem yang sama. Tahun 2006 tingkat kemiskinan di Mindanao mencapai 55,3 persen, dengan 58,9 persen perempuan hidup dalam kemiskinan. Indikator dari statistik ini terus memburuk beberapa tahun setelahnya. Lantas, ke mana hasil gegap gempita program pemberdayaan ekonomi pasca-konflik? Apa semata disalahkan pada pemerintahan yang korup?

Dalam risetnya di Mindanao, Leslie Dwyer menunjukkan bahwa ukuran pemberdayaan perempuan tidak bisa semata dilihat dari partisipasi ekonomi, apalagi terbatas pada pendapatan, melainkan harus dilihat dari aspek sosial yang lebih luas dengan pengakuan terhadap faktor-faktor yang menentukan kesejahteraan perempuan. Hal ini krusial mengingat adanya pertambahan tanggung jawab dan peran perempuan diiringi oleh absennya perubahan struktural dan masyarakat yang lebih esensial.[14]

Menurut Tania Salerno, isu kemiskinan dan konflik di Mindanao sebenarnya adalah argumen yang sering menjustifikasi promosi untuk memikat investasi asing dalam bidang agrikultur, khususnya Arab Saudi, di wilayah itu. Salah satu wilayah yang diincar berada dalam wilayah klan Moro, khususnya kamp MILF. Cara untuk melunakkan kaum pemberontak MILF agar tercipta ‘perdamaian’ adalah dengan mempekerjakan kombatan di tanah tersebut. MILF sendiri dikabarkan secara tertulis telah menyepakati adanya investasi untuk pembangunan ekonomi dan perdamaian, utamanya karena calon investor dianggap sama-sama Muslim.[15]

Pada tahun 2012-2015, Departemen Reforma Agraria di Mindanao tercatat telah mendistribusikan lebih dari 12,000 hektar tanah ke hampir 4,500 penerima manfaat sebagai bagian dari proses perdamaian untuk pemberdayaan komunitas petani lokal. Pencapaian ini didukung dengan subsidi 8 juta Peso yang baru dikucurkan tahun 2016 lalu. Giatnya program dan investasi di bidang tanah dan pertanian ini bukan tanpa alasan. Menurut FAO, Mindanao merupakan wilayah penyuplai lebih dari 40 persen persediaan makanan di Filipina. Tania Salerno bahkan menyitir bahwa Mindanao merupakan salah satu dari wilayah terkaya di Filipina dalam sumber daya alam dengan 30 persen sumbangsih pada ekspor agrikultur.[16]

Berbagai upaya yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi agraria ini tampaknya hendak merespon cepat insiden Mamasapano yang terjadi pada Januari 2015. Al Jazeera memberitakannya sebagai aksi pertempuran selama 12 jam antara polisi Filipina dengan pejuang MILF di Kota Mamasapano yang mengakibatkan sekitar 30 polisi pasukan khusus terbunuh. Pertempuran ini menandai potensi ledakan konflik yang masih bisa terjadi sewaktu-waktu di Mindanao.

Kondisi ini berbeda dengan Aceh. Pembagian hasil kekayaan SDA dianggap tidak sanggup berkontribusi pada perspektif yang lebih maju dalam proses perdamaian karena kegagalan pemerintah menjadikan aspek itu sebagai opsi kredibel dalam resolusi konflik dan dasar visi ekonomi masa depan Aceh, berbagai kelemahan teknis dari pemerintah terkait pembagian kekayaan, dan mulai habisnya persediaan migas dan kontribusinya sebagai sumber penerimaan.[17] Selain itu, meski soal distribusi lahan pasca-konflik terhadap para kombatan disebut di dalam MoU, secara praktek ada banyak masalah mendasar dan teknis yang membuat program itu gagal dilaksanakan.[18] Alih-alih, ia justru dijadikan sebagai ladang eksploitasi baru yang melenceng dari tujuan awal gagasan itu.

Ketika proses transisi atau reintegrasi diupayakan, perempuan kombatan harus menghadapi fase-fase yang khas dan lebih sulit ketimbang laki-laki kombatan. Status kewarganegaraan mereka kerap membingkai mereka ke dalam dimensi privat dan publik yang terpisah. Banyak aktivis dan organisasi perempuan menawarkan dukungan ke satu atau beberapa partai politik atau menggunakannya sebagai kendaraan politik untuk pemilu, namun mereka yang mayoritas gagal meraih suara atau posisi strategis di partai kembali ke aktivitas non-politik ketika pemilu usai.

Ketiga konsepsi kewarganegaraan arus utama (liberal, republik, dan sosialis) dikritik oleh sebagian kaum feminis karena menempatkan perempuan serta keluarga di wilayah privat. Ini berdampak pada konstruksi kewarganegaraan berdasarkan perbedaan gender serta eksklusi perempuan di wilayah publik. Praktek pemisahan privat-publik ini oleh karenanya perlu dibongkar dengan mengombinasikan dimensi persamaan dengan pemeliharaan yang memungkinkan perempuan dari beragam latar belakang sosial budaya bisa menyelesaikan persoalan mereka serta relasi sosial mereka dengan kelompok lain di masyarakat. Hal ini membutuhkan konsepsi kewarganegaraan yang membuka kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk membuat pilihan-pilihan, melaksanakannya dengan aman, serta dapat bekerja sama dengan baik di ranah privat maupun publik.[19]

Namun, feminis liberal menerjemahkan dikotomi ini dengan menyerukan agar perempuan keluar rumah untuk bekerja sebagaimana kaum pria sebagai bentuk kebebasan yang setara. Pandangan ini tidak mempertimbangkan mesin kapitalisme dan roda industri yang ekspansif dan eksploitatif, sehingga di banyak kasus justru membuat perempuan dilucuti di ruang publik sebagai kelas pekerja tanpa perlindungan sosial dan hukum yang memadai. Sayangnya, program kesetaraan gender di Aceh diadopsi oleh banyak donor dengan pendekatan ini. Meski tidak mendetil, jargon ‘pembangunan partisipatoris’ memaksa perempuan di desa untuk hadir ke rapat-rapat bersama kaum laki-laki dan mengajari mereka untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dengan cara dan panggung yang sama. Klasifikasi kebutuhan berbasis gender untuk perencanaan pembangunan dalam arusnya kerap condong pada isu-isu seperti proporsi jumlah WC umum perempuan dan laki-laki, fasilitas posyandu, hingga pengaduan untuk kekerasan domestik. Pemberdayaan yang terbatas pada program mendorong perempuan untuk duduk bersama laki-laki dan bersuara mendeskripsikan kebutuhan khususnya tidaklah cukup. Perempuan membutuhkan penguatan dalam membangun ruang, cara, dan strategi untuk mengenali problematika keseharian yang merupakan bagian dari krisis struktural lebih luas.

Perempuan kombatan memiliki kekhasan dan potensi ini karena mereka dibekali kapasitas untuk mengenali ketidakadilan dan bekal teknis yang bermanfaat dalam negosiasi konflik, pembangunan perdamaian, dan rekonsiliasi. Berikut kami himpun ke dalam tabel di bawah.

Transformasi Perempuan Kombatan: Hambatan dan Peluang*

Peran saat konflik Resiko/akibat Hambatan Pasca-konflik Peluang Pasca-konflik
Mata-mata/ informan, logistik, medis, ikut berperang, latihan militer, mengajar kombatan perempuan lainnya, pasukan pendukung/cadangan Perkosaan (dan bentuk kekerasan seksual lain), prasangka perilaku seksual, kehamilan, aborsi, kekerasan domestik, ketakutan, stigma negatif ‘pernah membunuh’ dan hidup diluar norma sosial yang lazim Memilih hidup terisolasi/ relokasi, menghindari reintegrasi, kembali ke ranah domestik (rumah dan keluarga), sulit diterima oleh masyarakat sipil, dicerai/dipoligami suami, domestikasi program pemberdayaan Mobilisasi sosial, kepemimpinan di tingkat komunitas, pengorganisasian, penelitian/survei lapangan, pelestarian hutan/lingkungan, support group untuk pemulihan trauma, partai politik

*Diolah dari hasil penelitian lapangan penulis dan laporan Women in Armed Conflicts: Inclusion and Exclusion (UNDP 2010/11)

Kini, lebih dari satu dekade setelah perdamaian Aceh, transformasi perempuan kombatan terhambat oleh elit-elit baru yang mengisi ranah sosial politik. Isu dan peran perempuan mantan kombatan melebur dan condong dimanfaatkan untuk kepentingan politik pragmatis. Partai Aceh berkontribusi pada kelangsungan domestikasi perempuan mantan kombatan dengan memasukkan mereka sebagai bagian dari anggota partai untuk mobilisasi dukungan, meraup suara dan memenuhi kuota pemilu dan parlemen, namun membatasi kapasitas mereka pada kegiatan ekonomi yang tidak memberdayakan secara politik (seperti bisnis pelaminan). Belum lagi ditambah dengan implementasi syariat Islam yang kerap digunakan beberapa kalangan ulama dan politisi untuk mengganjal kepemimpinan perempuan.

Ketika UN Women melakukan pelatihan perempuan dan partisipasi politik di tahun 2009, mereka menyatakan bahwa aspek politik dan keamanan di Aceh pada periode jelang dan setelah pemilu legislatif tidak kondusif untuk meningkatkan program partisipasi politik perempuan karena saat itu masih berada dalam kendali operasi militer. Argumentasi ini membuat kegiatan lebih fokus pada kampanye publik tentang caleg perempuan.[20] Contoh berbeda terjadi pada pasca-konflik di Nepal. Jumlah perempuan di parlemen meningkat dari 5,9 persen pada April 2003 menjadi lebih dari 33 persen pada April 2009. Dalam periode yang sama di Timor-Leste, peningkatan terjadi dari 26 persen ke 29 persen.

Selama diskusi kami dengan perempuan aktivis dan mantan kombatan di Aceh tahun 2009 dan 2010, mereka mengekspresikan kekecewaan dan mengritik donor atas ketidaksediaan mereka berurusan dengan isu-isu politik. Sementara itu, kondisi pasca-konflik juga membutuhkan kaum perempuan yang dulu turut terlibat dalam perjuangan di berbagai lini untuk mendapat pengetahuan dalam demokrasi, pembentukan partai politik, sistem pemerintahan dan metode pengumpulan dana. Setelah konflik usai, perempuan justru mengalami deprivasi dari program reintegrasi yang relevan. Dominasi kuasi-total dari laki-laki di dalam struktur pasca-konflik mendorong perempuan ke samping, membuat mereka tidak mampu bersaing dengan para (mantan) kombatan yang agresif dalam meraup keuntungan dari struktur kekuasaan ekonomi politik. Kasus Aceh ini bisa menjadi pelajaran bagi MILF yang masih angkat senjata dan bernegosiasi dengan Pemerintah Filipina.

Penutup

Menelisik isu konflik dan pembangunan perdamaian di komunitas tertentu perlu dimulai dengan perempuan karena mereka adalah agen kunci untuk perubahan di masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan aktif mengupayakan setiap kemungkinan menemukan titik temu dari apa yang telah atau bisa diraih oleh pihak-pihak yang berkonflik tanpa menghilangkan apa yang mereka percayai sebagai hak mereka.

Pengalaman di banyak tempat menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran sangat penting dalam gerakan perlawanan dan pembangunan perdamaian. Banyak dari mereka tidak menyadarinya karena mereka selalu diperlakukan tidak sebagai bagian dari masyarakat atau bahkan bagian dari penduduk melainkan sebagai korban yang butuh bantuan. Peran mereka sebagai aktor kerap diselubungi.

Perempuan kombatan cenderung tidak dihargai pengetahuan, kapasitas dan pengalamannya dalam perang dibandingkan rekan laki-laki mereka. Donor asing dan berbagai program organisasi internasional dalam banyak aspek tidak terlalu efektif dalam menaikkan standar hidup perempuan dalam artian yang sebenarnya. Oleh karenanya, partisipasi perempuan yang lebih bermakna membutuhkan perubahan cara berpikir masyarakat. Dunia gerakan perlawanan dan negosiasi perdamaian tampak seperti dunia laki-laki padahal pada kenyataannya baik perempuan maupun laki-laki adalah pihak berkepentingan di dalam konflik – keduanya sebagai korban atau kadang sebagai pelaku.

Memahami agensi perempuan mantan kombatan di tengah keterbatasan struktur dimulai dengan menghargai narasi mereka sendiri atas budaya dan sejarah mereka dalam kerangka kajian konflik dan pembangunan. Merasakan frustrasi dan ketidakpastian yang mereka alami, serta mengumpulkan serpih-serpih kisah yang tidak disimak oleh banyak orang. Ini terlepas dari apakah narasi tersebut berbeda dengan fakta riil karena banyak konflik terjadi disebabkan oleh perbedaan tafsiran atas suatu fakta.

Narasi dari konflik dan perdamaian sangat penting untuk dipahami. Keunikan dari tiap individu yang terlibat di dalamnya juga berkontribusi banyak pada perdamaian, baik itu dari sisi pemberontak, pemerintah, atau komunitas internasional. Secara khusus, penting untuk melibatkan perempuan anggota gerakan bersenjata di dalam pembicaraan damai karena kemampuan mereka untuk mempengaruhi anggota kelompok yang lebih luas dalam mendukung kesepakatan. Namun, mereka jarang dipandang sebagai bagian dari pembuat perdamaian. Padahal mereka bisa mempengaruhi konstituen lebih ketimbang perempuan dari kelompok masyarakat sipil di luar.

Kekuatan melawan kapitalisme–hasrat atas keadilan kehidupan dan penghidupan–dan kekuasaan penindas yang telah menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah panjang perlawanan kaum Muslim hanya akan terwujud melalui militansi dan radikalisme spiritual, fisik, dan intelektual. Jika ini gagal termaterialisasi, gerakan perlawanan Muslim bersenjata akan semakin terpuruk dihadapan era post-truth, ketika kebenaran tenggelam dalam opini populer yang lebih mengandalkan emosi dan aspek-aspek primordial. Ketika kaum Muslim lainnya dibantai tanpa mampu melawan dengan senjata dan ketika ISIS menjadi wujud monster dari jihad. Kita perlu melihat kembali pada fajar gerakan: perempuan sebagai manusia yang berjuang bersama rekan laki-laki mereka melawan penindasan global secara bermartabat. Jangan beri mereka mesin jahit, kembalikan hak mereka atas senjata pengetahuan!

***

* Shadia Marhaban adalah mantan negosiator GAM pada perundingan damai antara GAM-Pemerintah Indonesia di Helsinki (2005). Tulisannya bertajuk “The Reintegration of Ex-Combatants in Post-War Aceh: Remaining Challenges to a Gender-blind Planning and Implementation Process” diterbitkan dalam Veronique Dudouet, Hans J. Giesmann dan Katrin Planta (eds.), Post-war Security Transitions: Participatory Peacebuilding after Asymmetric Conflicts oleh Routledge, 2012. Saat ini ia seorang advokat perdamaian di Mediators Beyond Borders.

Rizki Amalia Affiat adalah peneliti isu perempuan, demokrasi, dan pasca-konflik di International Center for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS). Ia menuliskan hasil risetnya bersama Lia Kent dari RegNet School of Regulation and Global Governance, Australian National University, bertajuk “Gambling with Truth: Hopes and Challenges for Aceh’s Commission for Truth and Reconciliation” dalam David Webster (ed.), Flowers in the Wall: Memory, Truth and Reconciliation in Timor-Leste, Indonesia and Melanesia oleh University of Calgary Press (akan terbit Oktober 2017).

Tulisan ini adalah refleksi aktual dari pengalaman keduanya selama bertahun-tahun bersama di Liga Inong Acheh (LINA) – organisasi massa untuk Inong Balee di Aceh pasca-konflik – serta perjalanan periodik ke Mindanao bersama MILF-BIWAB.

[1] Ada enam bidang cakupan proyek MDF (2005-2012): pemulihan masyarakat, pemulihan transportasi dan infrastruktur skala besar, penguatan tata kelola dan pembangunan kapasitas, pelestarian lingkungan, peningkatan proses pemulihan secara keseluruhan dan pembangunan ekonomi dan mata pencaharian.

[2] Sembilan target spesifik itu adalah: a) caleg perempuan di tingkat kabupaten/provinsi/nasional, b) pemimpin perempuan komunitas, c) komunitas pemilih perempuan, d) tokoh agama perempuan, e) akademisi, f) mahasiswi di sekolah Islam, g) jurnalis media lokal, h) perempuan anggota legislatif, dan i) partai politik. Selain itu, meski berjangka dari 2008-2011, pelatihan ini juga bersifat taktis yaitu untuk mengejar pemilu legislatif 2009 dan tidak menyediakan pelatihan jangka panjang yang lebih substantif oleh karena waktu yang mepet dengan pemilu. Lihat http://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/UDF-INS-07-178.pdf. UN Women membuat program partisipasi perempuan untuk pemerintahan yang responsif gender di Aceh termasuk pelatihan pendidikan pemilih di tingkat desa dan pelatihan perempuan caleg dalam kampanye bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA). Meski UN Women juga mengklaim telah memobilisasi kampanye media untuk mendorong partisipasi politik perempuan, tidak diketahui bentuk mobilisasi dan dampak signifikannya. Bandingkan dengan program UN Women di Timor-Leste (PERWL – Programme for Enhancing Rural Women’s Leadership and Participation in Nation Building in Timor-Leste) yang lebih detil dan luas diantaranya: melibatkan pelatihan 1,265 perempuan caleg di 13 distrik dengan materi substantif, pembuatan modul pelatihan, mendukung pendirian Gender Resource Centre di parlemen nasional, dialog dengan tokoh perempuan, kerja sama dengan program pemerintah, konsolidasi advokasi kepemimpinan, hingga pengembangan politik perempuan lintas partai.  Lihat http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/governance/political-participation-of-women

[3] Program UNDP tahun 2005-2009 untuk penguatan organisasi masyarakat sipil di dalam concept note-nya menargetkan 20,000 rumah tangga miskin dan terdampak tsunami termasuk rumah tangga yang dikelola perempuan dengan capaian berbasis ekonomi yaitu mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan penghasilan. Lihat http://www.multidonorfund.org/doc/pdf/00000000_project_concept_note_cso.pdf

[4] Laporan Akhir Multi Donor Fund 2012, Masa Depan yang Berkelanjutan: Warisan Rekonstruksi. Volume 1: Laporan Utama.

[5] Adanya kekhususan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) tidak mengubah program PKK sebagaimana yang dirancang di tingkat nasional. Hingga tahun lalu misalnya, program Rakerda PKK Aceh adalah tentang pola asuh anak, peningkatan ekonomi keluarga, posyandu, hidup bersih dan sehat di rumah tangga, bedah rumah, dan pembinaan akhlak yang diantaranya soal penyuluhan narkoba. Lihat https://www.kanalaceh.com/2016/08/02/rakerda-pkk-aceh-sarana-evaluasi-dan-penyempurnaan-program-pokok/

[6] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Aceh di tahun 2015 masih menyasar kategori ‘perempuan korban konflik’ untuk dilatih menjahit diiringi ceramah rohani. Lihat http://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/news/read/2015/06/11/53/pelatihan-ketrampilan-menjahit-tahun-2015.html

[7] Argumentasi ini didasari oleh hasil penelitian dan kunjungan lapangan kami selama beberapa periode dengan MILF-BIWAB di Mindanao.

[8] Leslie Dwyer dan Rufa Cagoco-Guiam, ‘Gender and Conflict in Mindanao’. The Asia Foundation, 2010.

[9] Stina Lundstrom dan Shadia Marhaban, ‘Tantangan dan Peluang bagi Perempuan Kombatan dalam Kepemimpinan di Komunitas Pasca-perang: Pembelajaran dari Aceh dan Mindanao’. Laporan Lokakarya Berghof Foundation, 2016 (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia). Tautan: http://www.berghof-foundation.org/programmes/conflict-transformation-research/women-as-post-war-community-leaders/

[10] Anuradha K. Rajivan dan Ruwanthi Senarathne, Women in Armed Conflicts: Inclusion and Exclusion. Asia-Pacific Human Development Report Background Paper Series. 2010/11.

[11] Ruth Rubio-Marin, Perempuan Menggugat: Masalah Gender dan Reparasi dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia. Jakarta: ELSAM, 2008.

[12] Katrina Lee-Koo, ‘Gender at The Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh’. Feminist Review, No. 101, conflict (2012), pp.59-77.

[13] Achim Wennmaan dan Jana Krause, ibid.

[14] Leslie Dwyer dan Rufa Cagoco-Guiam, ibid.

[15] Tania Salerno, ‘Transnational Land Deals in Mindanao: Situating Ambivalent Farmer Responses in Local Politics’. Presentasi makalah pada International Conference on Global Land Grabbing. 6-8 April 2011. Tautan: http://www.iss.nl/fileadmin/ASSETS/iss/Documents/Conference_papers/LDPI/16_Tania_Salerno.pdf

[16] Ibid.

[17] Achim Wennmann dan Jana Krause, ‘Resource Wealth, Autonomy, and Peace in Aceh’. CCDP Working Paper, 2009.

[18] Lihat kajian Arthur Green, ‘Title Wave: Land Tenure and Peacebuilding in Aceh’. Land and Post-Conflict Peacebuilding, J. Unruh dan R.C. Williams (ed.). London: Earthscan, 2013.

[19] Nuri Soeseno, ‘Kewarganegaraan dan Problema Perempuan di Indonesia diantara Persamaan, Perbedaan dan Pemeliharaan’ dalam Studi Politik. Edisi II, Vol. 1, No. I, 2011. Departemen Ilmu Politik, FISIP UI.

[20] Laporan UN Women, ibid.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *