Browse By

Ijon Politik Tambang dalam Pemilukada Serentak

Ilustrasi gambar lubang tambang. Sumber: http://lenterapembebasanartshop.blogspot.co.id/2015_04_01_archive.html

Di balik keunggulan sektor tambang yang diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor ini secara langsung maupun tidak langsung erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi masyarakat di wilayah lingkar tambang. Peluang dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan solusi krisis yang diakibatkan oleh sektor tambang lewat pergantian pemimpin daerah, seperti jauh panggang dari apinya. Penulis mewakili Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melihat bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak pada Februari 2017 tidak akan menyelesaikan krisis dan masalah di wilayah lingkar tambang. Bagi para politisi, Pemilukada hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekayaan. Pesta demokrasi lima tahunan ini ternyata merupakan kesempatan bagi para pebisnis berbasis lahan skala besar melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

Laporan dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Litbang KPK) berjudul, “Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada 2015”, memaparkan, biaya yang dibutuhkan untuk menjadi Walikota/Bupati mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 30 miliar, sedangkan untuk menjadi Gubernur bisa mencapai Rp 20 miliar hingga Rp 100 miliar. Selanjutnya, Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menunjukkan total harta kekayaan calon Kepala Daerah pada 2015 rata-rata hanya mencapai Rp 6,7 miliar. Kekayaan para calon kepala daerah ternyata tidak sebanding dengan kebutuhan biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk mengikuti kontestasi Pemilukada langsung. Sehingga untuk menutupi kebutuhan biaya tersebut para kandidat giat mencari sponsor.

Para pebisnis melihat persoalan di atas sebagai salah satu celah untuk mendapatkan jaminan kenyamanan dan keberlangsungan investasi mereka. Salah satu pendekatan yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah dengan menunggangi dan mengendalikan para kandidat melalui pembiayaan pencalonan dan kampanye sebagai praktik ijon politik[1]. Maka investasi berbasis lahan skala besar adalah bentuk hubungan saling menguntungkan antara pelaku bisnis dan politisi. Modal finansial untuk kebutuhan politik Pemilukada ditebus dengan jaminan politik untuk pemberian ataupun pengamanan konsesi perizinan. Herry Purnomo dalam paper berjudul “Kabut Asap, Penggunaan Lahan dan Politik Lokal” (2015) menegaskan bahwa ada keterkaitan erat antara Pilkada yang berlangsung di suatu wilayah dengan peningkatan jumlah titik panas kebakaran lahan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemilukada erat pula kaitannya dengan “bagi-bagi” konsesi perizinan, di mana hal tersebut menyebabkan perubahan peruntukkan lahan secara massif.

Sama halnya dalam investasi berbasis lahan skala besar seperti pertambangan, JATAM mencatat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan pertambangan di tahun menjelang, saat berlangsung dan selepas Pemilukada. Kabupaten Kutai Kartanegara, misalnya, pada 2009 tercatat mengeluarkan 93 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kemudian pada 2010, tahun saat kabupaten tersebut melaksanakan Pemilukada, tercatat 191 IUP baru dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, dua kali lebih banyak dari tahun sebelumnya. Contoh lain terjadi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, tercatat penerbitan 54 IUP baru pada 2010, satu tahun setelah pelaksanaan Pemilukada 2009. Di mana Kabupaten Belu pada tahun sebelumnya hanya menerbitkan tujuh IUP saja. Kecenderungan tersebut juga terjadi di beberapa kabupaten lain seperti Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), Kutai Barat (Kalimantan Timur), Tebo (Jambi), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Bengkulu tengah (Bengkulu), dan beberapa daerah lainnya. Temuan ini setidaknya menunjukkan bahwa ijon politik sangat kental dalam proses Pemilukada. Bukan merupakan suatu kebetulan jika penerbitan IUP selalu berdekatan dengan momentum Pemilukada.

Parahnya, Pemilukada Serentak dengan biaya yang demikian besar cenderung keluar dengan pesan-pesan kampanye yang tidak menggambarkan kekhasan daerah, baik dari segi potensi maupun permasalahannya. Sekiranya diamati dari satu daerah ke daerah lain yang menyelenggarakan pemilukada serentak, kemungkinan besar akan ditemukan pesan-pesan kampanye yang hampir sama, hanya berbeda wajah para kandidat pada poster dan baliho kampanye.

Sementara beragam krisis yang dirasakan masyarakat tidak muncul dalam pesan-pesan kampanye. Prosedur demokrasi yang berlangsung masih terputus dari harapan rakyat untuk terbebas dari krisis, yang ada hanya menjembatani kepentingan politisi dan pelaku bisnis melalui ijon politik. Tak heran jika para pemenang Pemilukada memiliki tanggungjawab yang lebih berat pada pemodal sebagai penyokong dana ketimbang rakyat pemberi suara. Akibatnya, selepas Pemilukada, muncul bagi-bagi konsesi lahan untuk kepentingan investasi berbasis lahan seperti tambang dan sawit.

Beragam krisis yang terjadi di wilayah lingkar tambang seperti menyempitnya ruang hidup dan ancaman krisis pangan terjadi di beberapa daerah. Di Kabupaten Musi Banyuasin misalnya, 94 persen dari kabupaten ini sudah menjadi kawasan pertambangan dan migas. Kota Samarinda, pertambangan mengepung 70 persen dari total luas kota. Di Bengkulu Tengah, 52 persen wilayahnya juga sudah dikapling tambang. Akibatnya, kawasan pangan pun terancam. Di Bangka Belitung 77 persen beras didatangkan dari pulau lain, akibat izin – izin tambang yang diterbitkan pemerintah mengubah kawasan pertanian. Sementara di Kabupaten Pati Jawa Tengah, pegunungan Kendeng sebagai sumber air utama pertanian masyarakat juga diberikan kepada pertambangan batu gamping dan pabrik semen.

Selain sempitnya ruang hidup, krisis lain yang terjadi adalah terancamnya tradisi dan kearifan lokal masyarakat.  Di Kabupaten Kampar, Riau, tradisi Lubuk Larangan yang erat kaitannya dengan konservasi, keberadaan ikan-ikan di Sungai Kampar terancam oleh tambang di hulu sungai. Sementara di Lembata, Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan tradisi penangkapan ikan paus, delapan dari sembilan kecamatan di wilayahnya terancam ditambang. Ancaman ini tentu saja mempertaruhkan masa depan masyarakat Lembata yang 90 persen bergantung pada pertanian dan hasil laut.

Para pemimpin daerah yang lahir dari banyak Pemilukada tersebut makin jelas tidak memperjuangkan agenda krisis yang dialami masyarakat. Sebaliknya mereka justru memperjuangkan keamanan investasi dari pemilik modal, sponsor mereka. Padahal, di Kabupaten Tebo, misalnya, pertambangan hanya menyumbang delapan persen pada pendapatan daerah, sedangkan pertanian mampu memberi hingga lebih dari 50 persen.

Menurut Catatan JATAM sebagian besar pesan-pesan kampanye dalam Pemilukada disusun dengan mengacu pada identifikasi masalah yang generik dan tidak mencerminkan realitas krisis yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Identifikasi masalah yang generik mencakup rendahnya sumber daya manusia, pengangguran, kemiskinan, kurangnya infrastruktur, dan kesehatan. Sementara, potret krisis yang sudah diuraikan di atas masih belum digunakan dalam penyusunan pesan-pesan kampanye, termasuk visi dan misi calon kepala daerah yang akan menjadi ruh penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke depan jika mereka terpilih. Pemilukada Serentak di wilayah lingkar tambang tidak lebih dari upaya melanggengkan kekuasaan dan investasi berbasis lahan skala besar, tanpa membahas urusan keselamatan rakyat dan ruang hidupnya. Apakah sudah sedemikian parah kondisi Negara kita, ketika demokrasi gagal menjamin rakyat untuk memiliki harapan mengakhiri derita dan masalah yang tidak berkesudahan akibat ijon politik?

Catatan Akhir:

[1] Ijon politik dalam konteks pertambangan merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pemodal bersama pasangan calon sebelum Pilkada digelar. Ijon politik tambang ini, susah dilacak, tiadanya kontrol dari ruang publik; semua berlangsung dalam ‘ruang tertutup’.

Print Friendly

One thought on “Ijon Politik Tambang dalam Pemilukada Serentak”

  1. Pingback: Demokrasi Kita sebagai Infrastruktur Kapitalisme – Literasi.co
  2. Trackback: Demokrasi Kita sebagai Infrastruktur Kapitalisme – Literasi.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *