Browse By

Orang NTT, Janganlah Malu Makan (Tanam) Jagung!

Sumber: http://www.gagaspertanian.com/

Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia pada awal tahun 1500 membawa serta beberapa jenis tanaman baru dari benua Amerika. Salah satu tanaman yang dibawa adalah jagung. Sejak tahun 1600-1940, jagung berhasil tersebar ke seluruh pelosok Indonesia dan –di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi– jagung “menggeser” keberadaan pangan lain seperti otek dan cantel. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa keunggulan komparatif jagung seperti yang dicatat oleh Boomgaard (2002: 104-105).[1] Karena keunggulan komperatif ini dan, karena kontribusinya bagi ekonomi dan pembangunan Indonesia kala itu, pada tahun 1814, T.S Rafless, Letanan Gubernur Inggris, menjadikan hasil panen jagung sebagai patokan untuk pemungutan pajak di Indonesia (Hindia Belanda). Jagung akhirnya menjadi tanaman yang penting di Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan ekspor VOC Belanda pada tahun 1900, tetapi juga menjadi bahan pangan harian bagi masyarakat Indonesia baik di Indonesia bagian Barat, Tengah maupun Timur (Boomgaard, 2002).

Pada abad ke 18, jagung sudah menjadi makanan pokok di Indonesia Timur, bahkan di pulau kecil seperti Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) (Boomgaard, 2002). Namun, jagung sudah masuk NTT untuk pertama kalinya sekitar tahun 1670an. Sumber Inggris menyebut jagung dari pulau Timor, sebagai “Indian corn” (Boomgaard, 2002). Sejak awal kedatangannya hingga hari ini, jagung menjadi tanaman pangan “yang dekat” dengan kehidupan massa rakyat[2] NTT. Hanya saja, entah sadar ataupun tidak, jagung juga sering dianggap remeh dan disepelehkan oleh masyarakat NTT. Pandangan sumir terhadap jagung seperti ini sejatinya keliru, sebab dalam konteks spesifik NTT, jagung sangat cocok untuk dikembangkan demi kemajuan dan pembangunan NTT. Ada beberapa alasan untuk mendukung “aksioma” ini sebagai berikut, yakni (1) kondisi iklim dan topografi NTT sangat cocok untuk tanaman jagung, (2) jagung mendukung NTT sebagai lumbung ternak, baik bagi kepentingan nasional maupun kebutuhan domestik masyarakat NTT sendiri, (3) program “jagungnisasi” dapat mengeluarkan massa rakyat NTT dari kemiskinan, dan (4) upaya  pengembangan jagung selaras dengan program “jagungnisasi” pemerintah propinsi NTT. Guna membahas tentang signifikasi jagung bagi masyarakat NTT, tulisan ini akan dibagi ke dalam empat bagian. Setelah introduksi, tulisan ini akan menjelaskan tentang mengapa orang NTT harus menanam jagung. Pada bagian ketiga tulisan ini akan mengulas tentang tantangan yang dihadapi untuk menjalankan program “jagungnisasi” yang berpihak kepada kepentingan massa rakyat NTT hari ini. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi singkat.

Mengapa Tanam Jagung?

Berdasarkan data tentang kondisi iklim dan keadaan geografis yang dicatat oleh Setiawan (2014: 53-60), NTT merupakan daerah yang tepat untuk membudidayakan jagung. Curah hujan di NTT hanya sekitar 1.164 milimeter dalam setahun. Musim kemarau di NTT lebih panjang dari musim hujan yang berlangsung dari bulan April sampai Oktober. Sedangkan musim hujan dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan Maret. Curah hujan yang minim ini disebabkan oleh “arah angin yang berasal dari Australia tidak banyak mengandung uap air, …[dan] arah angin dari Asia dan Samudera Pasifik yang banyak mengandung uap air, ketika sampai di NTT, kandungan uap airnya jauh berkurang.” Jenis tanah di NTT pada umumnya adalah mediterian (51%), tanah kompleks (32%) dan sisanya merupakan tanah latosol, gumusol, andosol, alluvial, dan legosol. Kedalaman efektif tanah, yang mana akar tanaman dapat memperoleh unsur hara di NTT, umumnya (40,94%) hanya memiliki kedalaman efektif 0-30 centimeter. Jenis tanah seperti ini cenderung kurang memiliki persediaan air untuk tanaman bisa bertahan hidup. Secara topografis, wilayah NTT rata-rata berada 100-500 meter di atas permukaan laut dan hanya sekitar 3,6% yang berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.  Karena wilayah NTT bergunung-gunung, umumnya lahan pertanian di NTT berkemiringan lebih dari 40%. Tanah dengan kemiringan seperti ini mudah mengalami erosi dan tidak cocok untuk budidaya dan produksi pertanian, kecuali jagung, karena ia memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam kondisi seperti ini sebagaimana yang telah ditulis oleh Boomgaard (2002).

Orang NTT juga patut menanam jagung karena NTT memiliki potensi dan pasar ternak yang menjanjikan di masa datang. Pada tahun 2010, NTT memiliki 832.228 hektar padang rumput untuk peternakan. Di Flores, Tolo (2013) menemukan sekitar 72% lahan yang tidak digarap (under-utilized) yang bisa dijadikan untuk pengembangan peternakan.  Kraeng Ngamal, seperti yang dikutip oleh Gordon (1975: 132), menegaskan bahwa di Manggarai “setiap Dalu[3] memiliki sekurang-kurangnya satu oka, sebuah teritori miliknya yang mana dapat digunakan sebagai lahan untuk mengembangkan ternak.” Satu oka luasnya mencapai sekitar ratusan hektar. Pulau Timor yang memiliki padang savana yang luas, sejak awal kedatangan Belanda, sudah dijadikan sebagai daerah peternakan sapi melalui kebijakan ekonomi politik “betting on the strong”[4], yang mana ketika sapi dibawa untuk pertama kali ke pulau Timor oleh Belanda “disediakan hanya untuk raja-raja” (Klinken, 2015: 91, 102). Dengan sejarah panjang perternakan di NTT, tidak heran, jika NTT merupakan produksi ternak yang cukup menjanjikan. Di tahun 2008, di 4 kabupaten saja di pulau Sumba (Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur), terdapat  2.532.531 ternak, yakni 145.760 kuda, 187.560 kerbau, 184.471 sapi, dan 681.420 babi[5] (Bagun, 2011: 157, 162). Dengan potensi ternak yang dimiliki oleh NTT pemerintah Joko Widodo ingin menjadikan NTT sebagai “lumbung” ternak nasional karena produksi ternak di NTT dapat mendukung persediaan pangan nasional. Namun, tidak hanya sebatas itu, produksi ternak di NTT juga dapat mendukung penyediaan pangan daerah dan memperkokoh pengembangan dan pembangunan kebudayaan NTT yang selalu berkaitan dengan seremoni penyembelihan hewan dalam setiap upacara adatnya (Tolo, 2012). Masyarakat Flores, misalnya, selalu menyibukkan diri dengan pesta adat. Di Ngada, pembangunan rumah adat mengorbankan puluhan ekor ternak seperti kerbau, sapi, babi, ayam dan beberapa jenis ternak lainnya. Di Nagekeo, beberapa ritual adat, seperti pa bhada dan pembangunan rumah adat, membutuhkan puluhan ekor kerbau untuk disembelih. Budaya belis, pesta pernikahan, pesta ‘sambut baru’[6], pesta pentahbisan imam baru dan pesta pentahbisan uskup juga mengorbankan puluhan ekor ternak di NTT setiap tahun. Selain itu, walaupun mahal dan memberatkan, orang NTT, terutama masyarakat Flores yang masih kuat budaya sinkretismenya, tetap melakukan ritual dan pesta adat tanpa protes karena takut akan sangsi adat, sosial dan spiritual (Webb, 1986: 340). Gereja Katolik di Flores –yang awalnya resisten terhadap ritual inkluturatif dalam ritus-ritus upacara rohaninya– sudah semakin terbuka untuk mengadopsi budaya penyembelihan ternak dalam beberapa ritual keagamaannya (Erb, 2006). Semua data dan fakta ini menegaskan bahwa NTT memiliki potensi produksi dan pasar ternak yang menjanjikan di masa datang. Dengan demikian, produksi jagung akan memiliki implikasi positif bagi pelakasanaan program pemerintah dan peningkatan ketahanan pangan baik nasional maupan daerah. Hal ini tentunya akan memberikan efek positif bagi para petani jagung di NTT di masa datang.

Dengan peran dan kontribusi yang dapat disumbangkan oleh pembudidayaan jagung di masa datang, jagung sejatinya dapat mengeluarkan massa rakyat NTT dari rantai lingkaran setan kemiskinan, yang tengah “mengungkung” massa rakyat NTT hari ini. Berdasarkan data BPS NTT (2015), pada Maret 2015, NTT merupakan propinsi termiskin ketiga (22,61%) di Indonesia setelah Papua (28,17%) dan Papua Barat (25,82%). Dari total 5,1 juta  penduduk NTT masih terdapat lebih dari 1,2 juta penduduk  yang dikategorikan sebagai orang miskin. Bahkan, jumlah kemiskinan ini meningkat sekitar 168 ribu jiwa, jika dibandingkan dengan data pada September 2014. Kemiskinan telah menyebabkan pelbagai persoalan di NTT. Busung lapar dan gizi buruk menjadi persoalan krusial yang hingga kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah propinsi NTT yang belum selesai. Pada tahun 2015, masih terdapat 1.918 balita di NTT yang menderita gizi buruk walaupun pemerintah pusat sudah menganggarkan miliaran rupiah untuk menanggulangi persoalan ini (Kompas, 27/6/2015). Upaya pemerintah NTT melalui kebijakan importasi beras, seperti dalam kebijakan nasional,[7] bukanlah solusi yang tepat karena kebijakan ini merupakan jalan pintas yang mematikan potensi pangan lokal. Upaya pemerintah mengembangkan jagung dan meningkatkan produksinya merupakan jalan yang lebih rasional untuk keluar dari persoalan kemiskinan dan busung lapar yang terus menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat NTT. Investasi pada pengembangan jagung di NTT dapat memutus mata rantai importasi beras yang secara tidak langsung merugikan para petani (jagung) di NTT. Dana yang digunakan untuk importasi beras sejatinya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti pembangunan infrastruktur publik –pembangunan jalan, sekolah-sekolah, infrastruktur air minum dan prasarana kesehatan– dan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, pengembangan jagung di NTT dapat memutus rantai lingkaran setan kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan keunggulan komperatif jagung dalam konteks spesifik NTT, dalam trajektori pembangungan NTT sejauh ini, pemerintah NTT telah berinisiatif mengembangkan jagung sebagai tanaman pangan pendukung pembangunan. Pada dekade pertama abad 21, gubernur Frans Leburaya telah menggulirkan program “jagungnisasi.” Untuk menjalankan program ini, pada tahun 2004-2006, BPTP NTT, bekerja sama dengan dinas pertanian propinsi NTT mengadakan penelitian untuk menghasilkan varietas jagung tahan hama bubuk. Penelitian ini menghasilkan verietas Piet Kuning yang diluncurkan pada tahun 2007. Penelitian lain dengan Balitseral pada tahun 2008-2009 menghasilkan jagung hibrida. Guna memuluskan pelaksanaan program “jagungnisasi,” pada tahun 2009, pemerintah NTT mengalokasikan dana 9,98 miliar rupiah untuk program ini dengan luas lahan 1.690 hektar di 10 kabupaten di NTT  (Pos Kupang, 29/1/2010). Pemerintah NTT juga sudah berinisiatif melakukan “percepatan peningkatan produksi […] jagung untuk kecukupan pangan dan mendorong peningkatan pendapatan massa rakyat tani di wilayah propinsi NTT” (Pos Kupang, 29/1/2010). Langkah yang sudah diambil pemerintah ini harus menjadi dasar pertimbangan masyarakat NTT untuk mengembangkan jagung demi kesejahteraan dan pembangunan. Hal ini dilakukan agar sumber daya keuangan dan personel yang sudah dikerahkan tidak mubazir. Jika ditimang secara serius, jagung memang merupakan “solusi” yang tepat untuk kemajuan dan pembangunan NTT ke depan.

Tantangan Kini

Namun, meskipun jagung memiliki potensi yang menjanjikan bagi pembangunan dan kemajuan, upaya pengembangan jagung masih “terjegal” oleh beberapa persoalan yang mestinya harus diatasi terlebih dahulu sebelum dikembangkan program “jagungnisasi” di NTT. Inisiatif pemerintah propinsi NTT mengembangkan jagung selama ini masih bersifat elitis dan, karena itu, kurang tepat diimplementasikan dalam konteks spesifik NTT. Meskipun penelitian mengenai jagung ini patut diapresisasi, rencana pemerintah NTT untuk mengembangkan agribisnis jagung selama ini (Pos Kupang, 29/1/2010), entah sadar atau pun tidak, justru kontra produktif dengan cita-citanya untuk mengeluarkan massa rakyat NTT dari rantai lingkaran setan kemiskinan. Sebab, peningkatan produktivitas melalui pengembangan agribisnis jagung yang, jika berhasil, akan lebih menguntungkan para pemodal, dan kurang berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat NTT yang didominasi oleh massa rakyat petani subsisten berlahan kecil.

Persoalan korupsi yang masih menjadi masalah sehari-hari dalam kehidupan birokrasi di NTT juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab, tidak jarang pemerintah dan pengusaha “bermain mata” dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan massa rakyat. Besar kemungkinan juga program “jagungnisasi” tidak luput dari intrik-intrik licik antara pemerintah dan pengusaha yang akan merugikan masyarkat NTT. Ironisnya, para cendekiawan NTT yang seharusnya tampil sebagai pembawa pencerahan dan selalu berpihak kepada kebenaran tidak dapat memainkan perannya karena terlanjur tunduk pada kekuatan modal dan kekuasaan. Perselingkuhan antara para cendekiawan, penguasa dan kapital sering terjadi dalam pelakasanaan dan evaluasi program-program kunci pemerintah, misalnya seperti program program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM)[8] yang dijalankan sejak tahun 2011 di bawah kepemimpinan gubernur Frans Leburaya (Antara, 27/8/15), selalu mendapat kredit positif dari evaluator yang berasal dari kalangan cendekiawan yang dibayar dan digaji oleh rejim kekuasaan untuk melakukan tugas evaluatif tersebut. Tak jarang juga para cendekiawan ini duduk mesra dengan pengusaha hewan, tambang, pariwisata dan pertanian untuk kepentingan akumulasi kapital. Selain itu, kaum cendekiawan juga kerap bermain mata dengan para politisi baik lokal maupun nasional –seperti ketua umum partai Golkar, Setya Novanto– untuk memuluskan agenda ekonomi dan politik walau harus dibayar mahal dengan tersingkirnya massa rakyat NTT dari agenda pembangunan dan pemberdayaan yang beradab  (Tolo, 2016d; Tolo & Bjorndal, 2016).  Berdasarkan survei Indonesian Corruption Watch tahun 2015, provinsi NTT merupakan provinsi terkorup kedua di Indonesia setelah Sumatera Utara. Pada tahun 2007, Maumere, misalnya, pernah menjadi kota terkorup di Indonesia (Hardum, 2016). Karena budaya koruptif yang masih tinggi dalam institusi birokrasi dan politik di NTT, maka sekitar 97% dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pemerintah lokal di Flores –yang digelontorkan oleh pemerintah pusat– sering menjadi sumber daya ekonomi yang “diperebutkan” para birokrat dan politisi (Obon, 2007; Kompas 2011). Persekongkolan antara pemimpin birokrasi, politisi dan pengusaha menjadi hal yang lumrah di NTT. Pada tahuan 2016, persekongkolan itu terjadi dalam penyelenggaraan balapan sepeda internasional Tour de Flores. Sebab, untuk membiayai kegiatan ini, pemerintah daerah di Flores menyediakan dana 9,5 miliar rupiah yang dipotong dari dana APBD yang sejatinya tidak memiliki komponen pengeluaran untuk Tour de Flores (Tolo, 2016b; 2016c). Namun, walaupun korupsi jamak terjadi, hampir jarang terdengar sikap kritis dan protes dari massa rakyat di Flores.  Hal ini disebabkan oleh fakta terdepolitisasinya masyarakat akibat kolonialisme dan pembantaian pasca 1965 yang terus menghantui masyarakat NTT hingga hari ini (Tolo, 2016a; Dhakidae 2013; Klinken 2015).

Masalah lain yang tak kalah serius adalah masih bercokolnya semangat orientalis kolonial tentang apa yang harus ditanam dan dimakan masih “mengental” dalam kesadaraan masyarakat NTT. Orientalisme merupakan “asumsi ideologis yang dipegang Eropa dalam mendefenisikan siapa dirinya.” Menyitir Edward Said (1978; 1994), seperti yang dikutip oleh Samuel (2010: 20), orientalisme “[m]erupakan cara yang sudah mengurat akar dalam berurusan dengan dunia Timur –dengan cara membuat klaim-klaim tentang mereka, melegitimasi parasangka tentang mereka, menggambarkan mereka, mengajari mereka, menguasai mereka, memerintah mereka; singkatnya, Orientalisme merupakan gaya Barat untuk mendominasi, merestrukturisasi, dan menguasai Timur.” Dalam kaitannya dengan padangan orientalis terhadap jagung, menurut catatan sejarah, meskipun telah berkontribusi bagi kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia dan pemerintah kolonial Belanda, jagung kerap didiskriminasi dan dianggap remeh oleh pemerintah kolonial, masyarakat dan pemerintah Indonesia sendiri. Belanda, misalnya, memiliki pandangan yang “melecehkan” terhadap jagung. Bagi pemerintah kolonial Belanda, seperti yang ditulis oleh Boomgaard (2002: 77, 81), “jagung dianggap sebagai jenis tanaman untuk orang malas.” Belanda juga menilai “jagung sebagai makanan yang tidak begitu sehat.” Ironisnya, pandangan orientalis Belanda terhadap jagung ini terus dihidupi oleh pemerintah Indonesia pasca-kolonial. Bahkan hingga kini, di Indonesia, bagi mayoritas masyarakat, termasuk di NTT, jagung dianggap sebagai makanan orang miskin. Tak jarang orang NTT mengatakan bahwa “pangan yang bergizi adalah beras. Jagung itu sudah kolot dan ketinggalan jaman.”[9] Fakta seperti ini membenarkan kesimpulan Samuel (2010) bahwa pandangan orientalis kolonial –termasuk dalam kaitannya dengan pandangan tentang apa yang harus dimakan– masih terus bercokol dalam kesadaran masyarakat Indonesia walaupun kolonialisme sudah lenyap dari Indonesia. Karena itu, tepat sekali Samuel (2012: 143) menulis bahwa “[n]egara Indonesia pasca-kolonial dalam berbagai dimensi semakin menyerupai negara kolonial yang telah dienyahkannya.”

Ketimpangan agraria yang masif juga memberikan tantangan lain bagi keberhasilan program “jagungnisasi” di NTT. Pada Agustus 2014, penduduk NTT yang bekerja di sektor pertanian sebesar 1,32 juta orang (60,77%) (BPS NTT, 2015). Di NTT, khususnya di Flores, mayoritas petani bertanah sempit dan menjadi tuna kisma karena dewasa ini tanah-tanah di Flores mulai terkonsentrasi pada petani kaya (Gordon, 1975), birokrat (Gordon, 1975; Tolo, 2013), politisi (Tempo 6/3/2015), pengusaha Tionghoa (Tolo, 2013), pengusaha pariwisata (Dale, 2013), investor tambang (Regus, 2011; Hasiman, 2013), dan Gereja Katolik[10] (Tule, 2013; Dale, 2013; Prior, 2013). Ketimpangan agraria yang “akut” hari ini merupakan warisan kolonialisme di NTT (Tolo, 2016a; Klinken, 2015). Karena distribusi tanah yang timpang ini, pada tahun 2013, rata-rata 34 keluarga petani kaya di Flores menguasai 476 hektar tanah. Namun, 78 keluarga petani gurem hanya menguasai 27 hektar. Artinya, petani kaya menguasai 17 kali luas rata-rata petani gurem di Flores (Tolo, 2013). Dengan ketimpangan agraria seperti ini, walaupun beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTT terus merangkak naik saban tahun, yakni 5,63% (2010-2012), 6,0% (2013) dan 6,25% (2014),[11] tetapi kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum terurai tuntas. Data kesenjangan agraria di hari ini menjadi jawaban mengapa koefisien gini NTT pada tahun 2014 masih tinggi,  yakni 0,38. Hal ini dipicu oleh hanya 1% penduduk menguasai 38% dari total sumber daya ekonomi di NTT, salah satunya sumber daya ekonomi adalah tanah. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita NTT memang hanya mengalir ke kantong segelintir orang yang menguasai tanah sebagai faktor produksi yang paling penting di NTT. Pertumbuhan dalam sektor pertanian –sebagai sektor yang menyumbang pertumbuhan tertinggi sebesar 1,05% pada tahun 2014– hanya dinikmati oleh segelintir elit dan korporasi kapitalis tertentu saja (BPS NTT, 2015). Karena itu, program “jagungnisasi” akan memperburuk kesenjangan ekonomi dan kemiskinan jika dilaksanakan di atas ketimpangan agraria di NTT hari ini.

Penutup

Pembangunan dan kemajuan di NTT dapat berhasil jika program “jagungnisasi” dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Alasannya adalah bahwa jagung merupakan tanaman yang cocok dengan kondisi iklim dan topografi NTT. Jagung pula memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya. Sebagai propinsi yang memiliki potensi produksi dan pasar domestik ternak yang menjanjikan, program “jagungnisasi,” yang menyediakan pakan ternak yang bergizi, dapat memainkan peran bagi peningkatan produktivitas ternak. Dengan demikian, jagung dapat mengeluarkan massa rakyat NTT dari rantai lingkaran setan kemiskinan. Pemerintah sudah menjalankan program “jagungnisasi” dengan penyediaan dana, personel dan penelitian ilmiah. Namun, persoalan ekonomi politik di NTT bagai benang kusut yang sulit terurai. Korupsi yang terus menjadi “penyakit” di ranah birokrasi dan politik masih menjadi persoalan sehari-hari masyarakat NTT. Warisan orientalisme terhadap jagung hingga kini masih bercokol dalam kehidupan masyarakat NTT. Ketimpangan agraria juga menambah daftar panjang persoalan yang merintangi keberhasilan program “jagungnisasi” di NTT.

Terseok-seoknya pelaksanaan program “jagungnisasi” yang lebih berpihak kepada massa rakyat petani (jagung) di NTT ini lebih merupakan akibat dari ketimpangan struktural (Tolo, 2016a) daripada sebagai akibat dari kondisi alam dan budaya (Wuryandari, 2014). Ketimpangan struktural di NTT ini membuat lembaga birokrasi dan politik tak terkontrol kinerja publiknya oleh massa rakyat yang berakibat pada, misalnya, menjamurnya korupsi pada kedua lembaga ini. Ketimpangan kekuasaan itu disebabkan oleh peniadaan gerakan politik yang terjadi sejak jaman kolonial (Dhakidae, 2013) dan berpuncak pada pembantaian 1965 (Klinken, 2015). Penindasan gerakan politik pun terus terjadi hingga hari ini yang ditunjukkan oleh represi militer dan polisi terhadap gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh organisasi massa rakyat dan mahasiswa dalam kaitannya dengan persoalan human trafficking, penolakan tambang dan penolakan penggusuran dari tanah ulayat masyarakat adat (Pos Kupang, 3/12/2014; Pos Kupang, 9/5/2016; Pos Kupang, 28/10/2016; Pos Kupang, 29/10/2016). Ketimpangan agraria dan masih melekatnya pandangan orientalis juga merupakan persoalan struktural yang lain yang juga telah menyebabkankan kemiskinan di NTT hari ini.

Sebagai persoalan struktural, jalan keluar terhadap persoalan yang merintangi program “jagungnisasi” dapat dilakukan dengan menjadikan persoalan berkaitan dengan jagung di NTT sebagai “persoalan ekonomi politik.” Persoalan ekonomi politik yang dimaksudkan di sini, seperti yang ditulis oleh Li (2012: 21), adalah “persoalan menyangkut penguasaan alat-alat produksi, serta struktur hukum dan kekuasaan yang menopang berlangsungnya ketimpangan sistem.” Dengan menjadikan persoalan “jagungnisasi” di NTT sebagai persoalan “ekonomi politik,” maka upaya untuk menjalankan program “jagungnisasi” di NTT harus didahului oleh perbaikan struktural pada ranah agraria, birokrasi dan politik. Hal ini berarti ketimpangan agraria yang selama ini dibiarkan tak terurus harus segera dibenahi jika ingin agar program “jagungnisasi” dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan massa rakyat NTT. Sementara itu, untuk menyelaraskan timbangan struktur kekuasaan, maka organisasi politik massa yang pernah aktif, seperti yang ditulis Klinken (2015) pada masa sebelum pembantaian 1965, perlu dihidupkan kembali. Dengan kondisi kemiskinan yang masih menjadi persoalan NTT hari ini dan dengan makin gencarnya ekspansi kapitalisme ke wilayah NTT hari ini, gerakan massa rakyat yang mulai memobilisasi dirinya sendiri secara spontan mulai bermunculan di berbagai wilayah di NTT (Dale, 2016). Gerakan spontan seperti ini cenderung tidak bisa bertahan tanpa ada organisasi revolusioner yang menjaga “benih” perjuangan politik yang sudah dicetuskan ini (Tolo, 2016a). Namun, pembentukan organisasi revolusioner ini, dalam konteks NTT, tidak bisa mengharapkan budi baik pemerintah, juga organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Gereja Katolik dan Gereja Protestan berserta seluruh sayap organisasinya, sebab, sejarah sudah “mengajarkan” bahwa semua elemen non-pemerintah yang disebutkan ini telah terbukti bersifat regresif dan memiliki agenda politik yang berlainan dengan massa rakyat petani (jagung) di NTT. Organisasi-organisasi non-pemerintah ini telah menjadi “dalang” yang memukul balik gerakan revolusioner yang hampir saja menang pada tahun 1960an di NTT, seperti yang ditulis oleh Klinken (2015). Karena itu, satu-satunya harapan hanya datang dari organisasi-organisasi massa rakyat politik organik yang sedang tumbuh dan berkembang, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil, di daerah-daerah sekitar tambang, pusat-pusat pariwisata, dan banyak daerah pertanian, sebagai respons progresif terhadap fakta perampasan dan perampokan sumber daya ekonomi oleh kapitalisme yang semakin akrab berselingkuh dengan pemerintah-pemerintah lokal di NTT untuk memuluskan agenda akumulasi kapitalnya hari ini.

Daftar Puskata

Boomgaard, P. 2002. “Jagung dan Tembakau di Dataran Tinggi Indonesia, 1600-1940”,  dalam Tania Murray Li, Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dale, CJP. 2013. Kuasa, Pembangunan, dan Pemiskinan Sistemik. Labuan Bajo: Sunspirit Books.

———. 2016. Emancipatory Democracy and Political Struggles in Post-Decentralization Eastern Indonesia. Development 58.1 (2016): 31-41.

Dhakidae, D. 2013. Dari Tempat Pembuangan Menjadi Rumah Pemulihan: Makna Sukarno Bagi Ende dan Ende Bagi Sukarno, Prisma 32 (2&3): 113-146.

Erb, M. 2006. “Between Empowerment and Power: The Rise of the Self-Supporting Church in Western Flores, Eastern Indonesia”, Journal of Social issues in Southeast Asia 21 (2): 204-229.

Gordon, JL. 1975.The Manggarai: Economic and Social Transformation in an Eastern Indonesia Society, PhD Thesis at Harvard University Cambridge, Massachusetts

Harvey, D. 2003. The New Imperialism. New York: Oxford University Press.

Hasiman, F. 2014.Monster Tambang. Jakarta: JICP OFM.

Hardum, SE. 2016. “NTT Jadi Fokus Perhatian Kementrian Desa.” Diakses 23Agustus 23 (http://www.beritasatu.com/ekonomi/358133-ntt-jadi-fokus-perhatian-kementerian-desa.html).

Klinken, VG. 2015.The Making of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota Kupang, 1930an-1980an. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta.

Lane, Max. 2013. Unfinished Nation. Jakarta: Penerbit Djaman Baroe.

Li, TM. 2012. Santoso, Hery and Semedi, Pujo (Penerj.). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri.

Kompas. 2011. Ekspedisi Jejak Peradaban NTT: Laporan Jurnalistik Kompas. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Obon, F. 2007. “Mencari Rakyat dalam APBD.” Laporan Jurnalistik “Diskusi Tematik Fakultas Ekonomi Universitas Flores: Fenomena Pengelolaan APBD Yang Berpihak Pada Rakyat”, Ende, 22 Februari. Diakses 13 Mei2016 (http://fransobon.blogspot.co.id/2007/07/mencari-rakyat-dalam-apbd.html).

Prior, JM. 2013. “Land Disputes and the Church: Sobering Thoughs from Flores”, dalam Lucas & Warren, Carol. Eds. Land For the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia. USA: Center for International Studies.

Regus, M.2011. Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT, Jurnal Sosiologi Masyarakat 16, 1: 1-28.

———. (2013). “Comunal Land Tenure in Flores”, paper dipresentasikan kepada mahasiswa University of Agder Norwegia di Maumere, Ledalero, Januari 2013.

Samel, H. 2010. Genealogi Kekuasaan Ilmu Sosial Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisme Amerka. Depok: Penerbit Buku Kepik Ungu.

Setiawan, B. 2014. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur: Catatan Penutup, dalam Wuryandari, G. Ed. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalah dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press.

Tolo, EYS. (2016a). Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores, Jurnal Sosiologi Masyarakat Universitas Indonesia 21 (2): 173-204.

———. 2016b. Tour de Flores, Perampokan APBD, dan Gugatan Marianus Sae. (Online). (http://indoprogress.com/2016/05/tour-de-flores-perampokan-apbd-dan-gugatan-marianus-sae/, diakses 25 Mei 2016).

———. 2016c. Tour de Flores dan Reproduksi Kemiskinan di Flores. (Online). (http://islambergerak.com/2016/05/1819/, diakes 20 Desember 2016).

———. 2016d. Akumulasi Melalui Perampasan, Buruh Migran dan Peran Cendekiawan: Studi Kasus Nusa Tenggara Timur, dalam Pramusinto, A & Purbokusumo, Y. Indonesia Bergerak 2: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

———. 2016e. Kedaulatan Pangan Beras dan Kebijakan Reforma Agraria Indonesia. (Online). (http://indoprogress.com/2016/03/kedaulatan-pangan-beras-dan-kebijakan-reforma-agraria-indonesia/, diakses 22 Desember 2016)

———. 2013. Laporan Penelitian Lapangan ”Tradisi, Hak atas Tanah, dan Penciptaan Kesejahteraan Masyarakat Lokal”. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 8-23 Oktober di Flores oleh Universitas Gadjah Mada dan University of Agder, Norway.

Tolo, EYS & Bjorndal SA (2015). Laporan Penelitian “Kontribusi Lembaga Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Regional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini dilakukan di Kupang sejak tanggal 30 November-5 Desember 2015 oleh University of Agder, Norway.

Webb, RAFP. 1986. Adat and Christianity in Nusa Tenggara Timur: Reaction and Counteraction, Philippine Quarterly of Culture and Society 14: 339-365

Wuryandari, G. Ed. 2014.Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalah dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press.

Catatan

[1] Keunggulan komperatif yang dicatat oleh Boomgaard (2002: 104-105) adalah sebagai berikut. Pertama, jagung memiliki produktivitas yang tinggi jika dihitung berdasarkan satuan lahan dan satuan tenaga yang dikeluarkan. Jagung juga mampu tumbuh di lahan garapan yang “terlalu tinggi, terlalu terjal, terlalu kering, dan terlalu tandus untuk padi “kering””. Kedua, keunggulan lain adalah bahwa jagung bisa ditanam secara tumpang sari dengan tanaman lain, misalnya padi “kering,” yang masing-masing memerlukan unsur hara yang berbeda, sehingga tidak saling membawa efek negatif. Sistem penanaman seperti ini bisa memperkecil resiko gagal panen, terutama berkaitan dengan serangan hama dan perubahan iklim. Ketiga, jagung juga mengandung protein dan vitamin A yang lebih baik dari beras. Jika dikomparasikan dengan tanaman pangan lain yang menghasilkan karbohidrat, seperti umbi-umbian, maka nilai gizi jagung lebih tinggi. Karbohidrat yang terkandung dalam jagung adalah sebesar 72,5 gr/100 gr bahan dengan kandungan gizi lainnya yang juga penting bagi tubuh manusia. Keempat, yang juga patut dipertimbangkan adalah bahwa jagung dapat dijadikan sebagai pakan ternak.

[2] Penggunaan terminologi massa rakyat oleh penulis dalam artikel ini diinspirasi oleh Lane (2013: 188) yang menulis demikian: “…kata rakyat secara esensial adalah terminologi kelas, kata tersebut mengacu terutama pada orang yang miskin dan dihisap; kata tersebut adalah istilah yang disebandingkan dengan kata pembesar, orang kaya, pengusaha dan pejabat.”

[3] Dalu merupakan salah satu tingkatan dari sistem pemerintahan tradisional di Manggarai, Flores. Dalu berada di bawah Raja, sedangkan Gelarang berada di bawah Dalu.

[4] Kebijakan Belanda ini justru meningkatkan kesenjangan dan kemiskinan di NTT hingga hari ini. Hingga tahun 1950an, 40% persen pasokan ternak di Timor dimiliki oleh raja/fetor/temukung, 40% menjadi miliki pedagang Tionghoa dan hanya 20% milik masyarakat Timor pada umumnya (Klinken, 2015: 1003). Selain itu, program pemberian ternak di Timor juga telah memiskinkan massa rakyat kelas bawah, sebab pada umumnya sapi-sapi yang dimiliki para elit ini tidak dikandangkan, sehingga menjadi hama bagi tanaman para petani miskin di Timor. Karena tanah pada umumnya milik raja, maka para petani miskin ini tidak bisa berbuat banyak terhadap hama “sapi” yang merusak tanaman pertanian mereka (Klinken, 2015). Kesejangan ekonomi akibat kebijakan kolonial ini terus berakar dalam kehidupan masyarakat NTT hingga hari ini.

[5] Namun, dengan jumlah ternak sebanyak ini tidak didukung oleh dokter hewan yang cukup. Pada tahun 2010, hanya terdapat 83 dokter hewan. Ini berarti bahwa seorang dokter di NTT harus menangani 2.500 ternak (Bagun, 2011: 157; 162).

[6] Pesta sambut baru adalah pesta yang dirayakan ketika seorang anak berumur sekitar 8-9 tahun, sekitar kelas 4 SD, secara sah menerima “tubuh dan darah Kristus” (hostia kudus yang sudah dikonsekrasikan) dalam Gereja Katolik.

[7] Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jurnal Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian (2014), di Indonesia, nilai importasi beras secara komulatif terus mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2005-2009 mencapai 883,84 dolar AS dengan volume 2,57 juta ton, dan pada tahun 2010-2013 mencapai 3,12 miliar dolar AS dengan volume 5,83 juta ton. Data ini menunjukkan bahwa importasi beras terus meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Indonesia belum mampu memencapai janji kedaulatan pangan beras yang dipromosikan oleh manajemen pertanian, dan janji itu sejatinya masih jauh dari kenyataan (Tolo, 2016e).

[8] Progam DeMAM ini diluncurkan pada tahun 2011. Sejak 2011-2015, program DeMAM telah dilaksanakan di 2.069 desa/kelurahan. Pada tahun 2015 saja, program DeMAM menggunakan dana sebesar 147 miliar rupiah lebih untuk pemberdayaan ekonomi masa rakyat NTT di 589 desa/kelurahan. Pemerintah NTT mengklaim telah berhasil mengurangi kemiskinan di NTT melalui program DeMAM (Antara, 27/8/15). Namun, ketika saya membandingkan data kemiskinan tahun 2014 dan 2015, malah kemiskinan di NTT mengalami kenaikan, yakni dari 19,60% di September 2014, menjadi 22,61% di Maret 2015. Dengan demikian, data ini menegaskan bahwa program DeMAM di NTT sesungguhnya mengalami gagal. Namun, para cendekiawan yang menjadi evaluator dari program ini menegaskan bahwa program DeMAM –yang sarat kepentingan politik gubernur Frans Leburaya ini– telah berhasil mengeluarkan masyarakat NTT dari kemiskinan (Tolo & Bjorndal, 2016) .

[9] Pada tanggal 13 Oktober 2016, penulis mengunjungi salah satu desa di Nagekeo untuk melakukan sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 27 keluarga di desa Alorawe. Pada kesempatan ini, penulis mendengarkan petikan pernyataan yang dikutip dalam tulisan ini diungkapkan oleh salah seorang pimpinan desa Alorawe di hadapan peserta PKH.

[10] Beberapa tanah yang dikuasai oleh Gereja Katolik di Flores dewasa ini awalnya adalah tanah milik perusahaan dan perkebunan Belanda yang pada mulanya dirampas baik secara koersif maupun konsensus dari massa rakyat Flores. Tanah-tanah ini akhirnya dijual murah kepada Gereja Katolik sebagai bagian dari tindakan akumulasi melalui perampasan, seperti yang disinggung oleh Harvey (2003), ketika Belanda harus meninggalkan Flores setelah Indonesia merdeka (Prior, 2013).

[11] Hal yang sama juga terjadi dengan trend positif pendapatan perkapita, yaitu  4,5 juta rupiah (2008), 5,7 juta rupiah (2010) dan 6,1 juta rupiah (2011) dan 7.8 juta rupiah (2014).

Print Friendly

One thought on “Orang NTT, Janganlah Malu Makan (Tanam) Jagung!”

  1. Ancho says:

    print pdf nya ga aktif min?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *