Browse By

Barbarisme Tata Kelola Kota: Wacana, Teknologi dan Ruang Kemanusiaan

Sumber: Islam Bergerak

Sumber: Islam Bergerak

TATA WACANA KOTA

Kota yang begitu elok, bisa jadi tidak mencerminkan sama sekali apa itu kota, karena ia menutup akses atas proliferasi makna akan kota. “Kota yang Sempurna” adalah definisi tunggal yang diproduksi oleh kapitalisme dan diarak warga kelas menengah atas. Padahal roda kota juga berputar dari kalangan menengah bawah. Pada sejatinya warga kelas menengah juga tiada beda dengan warga berpendapatan rendah, karena mereka tidak pernah benar-benar memiliki alat-alat produksi. Kicauan pedas mereka di media sosial adalah imbas ilusi yang diselimutkan oleh para kapitalis.

Kapitalisme telah memadat bersama ruang dan waktu itu sendiri. Kooptasi ruang—dalam lanjutannya saya hanya akan menggunakan istilah ruang saja karena sudah intrinsik didalamnya waktu itu sendiri—ini mampu dilihat bagaimana wacana estetika yang beranak-pinak di masyarakat kota.

Retasan yang kita lakukan pada bangunan pikiran masyarakat kota terbukti membuahkan rupa orientasi pembangunan imaji gedung-gedung tinggi. Permasalahannya muncul manakala konstruksi kesadaran estetis lebih lanjut telah digunakan untuk memberikan justifikasi pembuatan rancang-bangun arstitektural ruang. Makna kota disama dan sebangunkan dengan beton dan gedung pencakar langit. Padahal, kota juga berhak memiliki unsur non-beton di dalamnya. Semua tentu tidak setuju dengan tindakan tidak menghargai lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Namun, perumahan sederhana—atau acapkali dilabeli sebagai perkampungan kumuh—adalah juga bagian dari kota itu sendiri.

Bahkan, dekonstruksi pada  kata ‘kota’ akan selalu diasosiasikan dengan istilah ‘gemerlap’ yang seolah imbas dari cahaya. Wacana kota sebagai yang gemerlap sesungguhnya mencoba menghapus selain dari yang cahaya, yaitu kegelapan, dan konsep kegelapan akan menggemakan kesadaran akan kekotoran. Di sinilah justifikasi bahwa kaum kumuh tidak boleh hadir di kota. Sampai tahap ini kita paham bahwa kota ditatah oleh wacana estetis dan permainan label yang turut andil sebagai tim sukses wacana pembangunan.

Kota justru idealnya adalah yang termasuk di dalamnya ketidaksempurnaan (tugasnya kemudian adalah menata ketaksempurnaan bukan menggusur). Realitas tidak dibangun hanya dari kesempurnaan (makna positif), karena justifikasi kesempurnaan adalah dengan menegasikannya (makna yang menidak: negatif). Ketidaksempurnaan ini yang coba dikastrasi dari berbagai kota-kota besar dunia, termasuk Jakarta.

Penarasian tunggal kota sebagai induk pembangunan [baca: betonisasi] tidak hanya bermasalah karena menutup definisi kota sebagai selain yang sempurna, namun berdampak lebih jauh lagi secara kongkrit berupa tindak dehumanisasi.

MANUSIA: BEING YANG DIALEKTIK

Pasca perebutan tata wacana estetis yang berimbas pada perambahan ruang, realitas pun terbentuk—tentu dengan lekuk hasrat tertentu kapitalisme. Sedang manusia adalah produk dialektis antara alam dengan dirinya, manusia tidak tumbuh soliter—bukan being yang hadir tiba-tiba dari ketiadaan, namun bergumul—becoming—bersama realitas. Artinya realitas membentuk ke’ada’an kita.

Contoh sederhananya adalah ketika warga negara Indonesia berkunjung ke Singapura, warga Indonesia berubah menjadi sangat taat pada aturan. Namun ketika sesampainya kembali ke Jakarta, mereka akan kembali berkendara dengan sangat ugal-ugalan, membuang sampah sembarangan, menempelkan upil di dinding KRL, dsb.

Terbentuknya ‘kedirian’ tidak hanya dari hal yang bisa dikenai opsi salah-benar—sadar membuang sampah itu salah, namun rancang-bangun keadaan yang mengelilingi kita telah menggumpal dalam ketidaksadaran manusia, artinya realitas turut membentuk jalan kita berpikir. Ambillah contoh dengan mencacah susunan lagu dalam suatu masyarakat. Perkembang-jamak-ragaman industri yang semakin pesat menjadikan guratan komposisi musik generasi Z akan terasa hingar bingar meletup-letup kencang, karena ia hasil kreasi dari potongan-potongan desingan benda-benda industri.

Goyangan juga menjadi pertanda penting dari pengaruh realitas terhadap masyarakat. Gerakan tari “kucek-kucek, jemur-jemur” di acara Dahsyat RCTI bisa dipastikan adalah bentuk dari perilaku kaum mengenah bawah, tentu kita tahu bahwa banyak dari para penonton bayaran di acara tersebut berasal dari kalangan miskin kota. Perlu digaris bawahi bahwa menjadi buruh cuci adalah hal yang lumrah di Jakarta. Betul bahwa kaum rural juga menggunakan jalan kucek-jemur manakala mencuci sandang, namun kucek-jemur tidak memupus menjadi pucuk eksistensi. Bagi kaum rural, I am farming therefore I am. Walhasil, joged ala kaum rural adalah joged yang tercipta mengikuti semilir angin, menggoyang pinggang, keseharian dengan jalan-jalan licin di pematang sawah menjadikan pantat para petani lihai untuk menyeimbangkan tubuh. Dengan itu lah goyang-goyang sinden memberikan tingkat ekspos tinggi pada bokong.

Jikalau musik dan goyangan adalah contoh material tidak sadar, maka pemawaktuan kita adalah contoh pra-material tidak sadar. Justifikasi waktu di kota juga jauh berbeda dengan ruang desa. Pemawaktuan kaum urban ditekuk lewat porsi–porsi kerja, rapat yang mengharuskan terbang ke Bali atau nongkrong selesai bekerja menjadikan perjalanan waktu meleleh satu (namun sekaligus terburu-buru cepat).  Berbeda halnya dengan di desa, kaum rural sangat memperhatikan musim yang sedang berlangsung demi bercocok tanam (waktu terwadahi dalam kotak musim tertentu), itulah mengapa agama Islam bisa ditotalkan maknanya dalam masyarakat desa, karena bakuan waktu di desa lebih mudah untuk masuk di dalamnya unsur peribadatan. Selain tentu ini terjadi karena tanah sawah adalah milik petani itu sendiri, sedang sebagian besar warga kota adalah mereka yang tidak pernah membeli ekskavator, mereka terlalu berpuas diri dengan hanya membeli tas Hermes—non kapital—sebagai pertukaran simbol.

Inilah yang menjadi permasalahan, bahwa perilaku kita dibentuk oleh realitas yang terbangun. Dan buruknya, Jakarta dibangun diatas kegagal-pahaman HAM. Ketidakseriusan dalam menata trotoar, tonjolan beton di sana-sini dan sangat tidak tertata. Keabsenan trotoar adalah tanda bahwa jalanan (baca: infrasturktur) dibangun lebih mengutamakan kaum bermodal, yaitu mereka yang memiliki kendaraan untuk bisa melaju di jalanan. Konsekuensi logis dari membeda-bedakan adalah menomor-duakan, yang dalam hal ini pejalan kaki adalah minoritas, bisa dipastikan logika yang melatarbelakanginya adalah patron kekerasan.

Sehingga bisa dipastikan jika pun anda adalah seorang pendatang dari kalangan penganut animisme-dinamisme, tatkala berhijrah dan hidup di Jakarta, besar kemungkinan sikap anda akan berubah. Karena realitas penopang mendorong anda untuk bertindak non-humanis.

PENETRASI TEKNOLOGI

Selain pembangunan-betonisasi, standar peradaban juga dibakukan dalam penambah-kembangan inovasi teknologi termutakhir. Kalangan desa yang baru saja bermigrasi menjadi warga urban tentu saja akan tergagap-gagap saat pertama kali menggunakan vanding machine Commuter Line, dengan pongah warga urban yang akan menertawakannya sebagai manusia yang kurang beradab. Pada tahap penertawaan inilah teknologi tidak hanya dimaknai sebagai yang teknis, namun sudah menjadi wacana. Keterampilan memblender hadir tidak hanya karena pertimbangan efisien semata, namun ia juga menyembul bersama blender sebagai teknologi invensi termutakhir yang diperagakan dengan elok oleh Farah Quinn.

Padahal kapasitas penggunaan perkakas teknologi sama sekali tidak mencerminkan tingkat peradaban kita, karena pada keadaaan yang paling jernih, yang bisa mengoperasikan dan mengerti teknologi adalah hanya para teknisi itu sendiri. Teknologi lahir di luar lingkup ketotalan sosial, proses perakitan sedari awal teknologi bahkan susunan teorinya sudah mengasing dari masyarakat, baru kemudian dipenetrasikan ke dalam sosial secara bertahap, teknologi adalah selalu kebaharuan, artinya siapapun dia, termasuk kaum urban kece-badai-kekinian pun akan tetap mengalami alienasi terhadap teknologi di setiap kemunculannya. Alienasi ini terjadi bukan hanya karena yang teknologi telah tereduksi menjadi yang teknis, namun juga karena perwajahan teknologi modern pastilah tertutup. Penutupan yang mekanis adalah cerminan simetris dari arogansi. Karena mengandaikan yang paham paripurna hanyalah para teknisi.

Penetrasi teknologi yang dilanjutkan-kembangkan oleh pemerintahan Indonesia di tahun 2016 ini salah satunya adalah pembangunan waduk Jatigede. Waduk Jatigede berlokasi di Sumedang, Jawa Barat, dengan luas cakupan sebesar 4.891 ha, dan telah meliputi 5 kecamatan, 28 desa—desa Leuwihideung, Cipaku, Jatibungur, Cibogo, Sukakersa, dan Padajaya bahkan harus secara keseluruhan ditenggelamkan. Rekayasa ruang sebesar ini tentu saja akan sangat bermasalah, apalagi yang menjadi kontrol perubah adalah teknologi. Alih-alih berharmoni dengan alam, justru kita menegasikkannya sebagai objek, seringkali kita mengatakannya demi SDA [Sumber Daya Alam]. Ruang yang tadinya dipahami sebagai metabolisme masyarakat [bertani-berkeluarga] dirombak. Bangunan ruang pasca waduk Jatigede hanya akan membuahkan rupa ruang sebagai yang mekanik, jika dahulu masyarakat harus menunggu hujan karena tidak ada air, manusia akan berdoa kepada alam, bersiul sambil menanyakan kapan hujan akan turun, manusia sebagai yang organik, karena bangunan ruangnya bergerak tidak ditentukan oleh mekanisme teknologi yang sungguh teknis—yang akan berakhir pada kejemuan atomistik karena pola yang terdeterminasi—namun oleh lompatan-lompatan fenomena alam.

Selain penggunanan ruang yang begitu besar, proyek ini juga butuh waktu yang cukup lama untuk sampai bisa diresmikan pada 31 Agustus 2016 lalu. Mega proyek ini sudah direncanakan semenjak masa Soeharto, tepatnya pada 1963. Proses ganti rugi pertama dilangsungkan pada tahun 1982-1986, selanjutnya menyusul di tahun 1994-1997. Dan ketiga di tahun 2005-2012 yang berlangsung di masa kepemimpinan SBY-Beodiono lewat program percepatan pembangunan yang digagas oleh Bappenas dan Menko Perekonomian yaitu MP3EI. Dan di tahun 2015, melalui Perpres No. 1 tentang Pengendalian Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembanguan Waduk Jatigede ditandatangani demi mempercepat proyek ini yang sementara masih terkendala kompensasi ganti rugi, dengan rincian 119 juta untuk uang kompensasi dan 29 juta untuk uang santunan pada setiap Kepala Keluarga (KK). Namun sayangnya di dalam Perpres tersebut tidak diregulasi mengenai permasalahan relokasi dan pengembangan ekonomi. Percepatan yang dimulai dari program MP3EI, lalu dikebut lagi oleh Jokowi melalui perpres adalah sebuah langkah kefatalan memahami ontologi waktu. Justifikasi waktu dalam kerangka negara mengadopsi cara kerja mekanika. Teknologi, dipahami yang teknis saja, dan kemudian berlanjut pada gugus waktu sebagai yang efisien. Efisiensi diandaikan dalam setiap kerja-kerja pembangunan, padahal akibat dari tatahan waktu yang demikian akan sangat fatal. Dan demi kereta cepat Jakarta-Bandung [efisien] harus ada 17 desa dari 4 kecamatan yang tergusur. Efektifkah? Dan jalan berpikir yang efisien inilah yang coba dipenetrasikan lewat poros putar teknologi bendungan pada masyarakat di sana.

Proyek ini bisa terlaksana berkat kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Tiongkok. Melalui pinjaman dari Bank Exim dengan total sebesar 4,6 triliun. Dan dengan dimediasi oleh beberapa perusahaan kontraktor di antaranya Synohydro, Wijaya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, dan Pembangunan Perumahan. Dengan tidak didanainya proyek ini dari kas negara, maka kita bisa pilah dengan jernih pelaku dan mekanisme kerja dari proyek ini. Tiongkok adalah sebagai pemilik modal, Indonesia sebagai yang memiliki nusantara, dan kontraktor adalah sang eksekutor. Jika dahulu pemilik kapital adalah juga yang secara ketat mengontrol perusahaan, dalam masyarakat pos-kapital, modal sudah tidak lagi harus selalu bergandengan dengan managerial perusahaan. Imbas dari jalan kerja seperti ini adalah penghilangan yang subjek pada kerja teknologi. Siapa yang harus paling bertanggung jawab secara etis (bukan permasalahan legal formal) jikalau terjadi suatu kecelakaan pada bendungan tersebut. Tidak ada, karena kerja-kerja atomistik menjadikan ke-subjek-an lepas dari kebertanggungjawaban.

Dan dampak secara kalkulatif yang mampu kita lihat dari dihadirkannya bendungan ini adalah pertama pada level sosiologis. Jika dihitung ada 11.000 KK [40.000 jiwa] yang harus dipindahkan. Pertahun 2014 di wilayah Jatigede, terdata ada 16 PAUD dan 7 TK, 22 SD, 3 SLTP, 40 mesjid, 45 musola, 33 posyandu dan 12 polindes. Dan juga terdapat 982 murid PAUD/TL, 2731 murid SD, 1223 pelajar SLTP, 865 siswa SLTA, dan 2019 mahasiswa dan juga beberapa cagar budaya. Seluruh jumlah manusia dan institusi yang membalut di sana akan dibenamkan dalam waduk Jatigede. Institusi adalah hasil dari pembuahan dari relasi dialektik manusia dengan realitasnya. Pencerabutan institusi adalah penghilangan perilaku manusia, karena konstelasi dalam masyarakat harus terombak dengan perpindahan mereka. Saya percaya bahwa subjek adalah selalu hasil dari pemampatan posisi-posisi seluar daripada dia, subjek selalu berada pada keadaan spasio-temporal, maka dengan itu selalu berubah. Namun dilarutkannya institusi sebagai pembentuk konstelasi subjek pada masyarakat karena paksaan teknologi saya rasa adalah sesuatu yang menyedihkan. Karena lagi-lagi perilaku yang hasil dari konstelasi organik, digeser dengan yang mekanik, yang berkutat pada yang fungsional semata.

Selain dampak secara sosial, secara ekologis pembangunan waduk ini juga sangat bermasalah. Akan ada 1.389 hektar hutan produktif yang berada di sekitar waduk terancam rusak, selain itu ada 90.000 pohon akan ditebang, yang berdampak pada biodiversitas flora fauna yang ada di sana. Dan akan hilangnya 3.200 ha sawah produktif—30% kebutuhan padi Sumedang berasal dari daerah ini. Berdasarkan pencarian fakta dari Walhi Jawa Barat mendapati bahwa waduk berada diatas patahan yang akan menimbulkan risiko saat digenangi air. Teknologi sedari awal sudah memposisikan alam sebagai yang harus dieksploitasi. Dari teknologi sederhana seperti lampu sebagai perlawanan kita atas mekanisme rotasi bumi yang berimbas pada gelap-terang dunia. Menjadi persoalan karena manusia hadir di dunia bersama dengan realitas itu sendiri. Dengan mematenkan teknologi sebagai yang teknis dan berfungsi yang hanya praktis-pragmatis, alih-alih menyibak realitas, manusia justru akan semakin teralienasi dari realitas itu sendiri, artinya manusia justru tidak akan bisa memahami ontologi dirinya.

Heidegger dalam refleksinya mengenai teknologi membahas dengan sangat mendalam mengenai persoalan ini. Bahwa teknologi telah tereduksi hanya sekedar sebagai yang instrumental, yang praktis-pragmatis.

But where have we strayed to? We are questioning concerning technology, and we have arrived now at ale¯theia, at revealing. What has the essence of technology to do with revealing? The answer: everything. For every bringing-forth is grounded in revealing. Bringing-forth, indeed, gathers within itself the four modes of occasioning – causality – and rules them throughout. Within its domain belong end and means, belongs instrumentality [11]. Instrumentality is considered to be the fundamental characteristic of technology. If we inquire, step by step, into what technology, represented as means, actually is, then we shall arrive at revealing. The possibility of all productive manufacturing lies in revealing.

Technology is therefore no mere means. Technology is a way of revealing. If we give heed to this, then another whole realm for the essence of technology will open itself up to us. It is the realm of revealing, i.e., of truth [12]. (Martin Heidegger, p. 5)

Sebaliknya Heidegger berpandangan bahwa teknologi adalah yang mampu menguak wajah asli dari realitas yang nantinya akan berimbas pada daya pengaktualisasian atas Dasein, teknologi sebagai perantara gerak ulang alik. Sehingga dengan cepat-cepat bisa kita cerap ontologi dari teknologi adalah kemanusiaan itu sendiri, Dasein sebagai yang faktis (bersama realitas) menguak ontologinya dimediasi oleh teknologi. Sayangnya, teknologi saat ini justru lepas dari kita manusia, dan berbalik melawan kemanusiaan.

Kerja-kerja sejak kemunculan teknologi bahkan menjadikan kita sebagai bagian dari teknologi itu sendiri. Sistem operasi teknologi memosisikan manusia berada di bawah kendali teknologi. Ambillah contoh buldozer, dia dihadirkan oleh manusia, namun sebaliknya, proses perilaku buldozer sangat destruktif, tidak manusiawi. Atau dalam kerangka yang lebih besar, teknologi industri di satu perusahaan terkemuka akan mengontrol gerak dari industri, dan kerja ini dilanjutkan dengan perancangan sistem korporasi, lebih jauh lagi korporasi akan memenangkan wacana pendisiplinan tubuh bagi para mahasiswa unyu lewat Sistem Kredit Semester [SKS], karena para pekerja yang berada di lingkar 1 bersama sang mesin besar korporasi harus selalu bersirkulasi tinggi, sebab tidak baik bagi kesehatan. Jadi lulusnya mahasiswa adalah karena sang mesin besar industri—ini hipotetis jangan anda anggap aktual! Kelulusan mahasiswa adalah perayaan menjadi budak dari teknologi. Lebih buruk lagi ketika perawatan pada sang mesin besar ini bertumpu pada proses atomistik, manusia hanya dibatasi pada sekup tertentu saja, maka manusia hanya dimaknai sebagai hanya yang parsial, tidak utuh-penuh. Masih layakkah disebut manusia? Teknologi telah menghilangkan yang manusiawi dan manusia.

Belum lagi jika ternyata sang mesin raksasa bekerja dengan semangat efisiensi, yang cepat, cepat, cepat. Mesin raksasa tersebut memaksa ruang kedirian kita diandaikan cepat. Kita menjadi manusia yang meranggas di jam kerja, dan terburu-buru mencecap akhir pekan dengan muai waktu lamban. Universitas yang dilepas ke pasar bebas menjadi tumbal kerja efisien teknologi, semakin cepat lulus, semakin bagus. Lihatlah, barometer moralitas diukur lewat yang efisien, yang benar saja! Sebuah peradaban yang agungkah semacam ini?

Tentulah penyamaan inovasi teknologi dengan peradaban adalah gurauan manusia pra-bipedal saja. Toh tanpa harus bergelimang aplikasi rancangan Google, para nelayan di daerah pantura mampu jauh lebih akurat menentukan titik koordinat koloni ikan-ikan di laut lepas.

PUPUS PILINAN KETIDAK-HUMANISAN

Pembentuk watak ketidakhumanisan berasal dari tata-kelola-bangun kota yang selama ini menyembul keluar. Tindak ketidakhumanisan ini lahir dari inkubasi wacana estetis yang berkembang, pendefinisian tunggal, wacana peradaban, dan permainan label, yang kesemuanya termampat dalam rahim kapitalisme. Padahal, intinya adalah pelipatgandaan kapital.

Ruang dan waktu di kota selalu dikeraskan dalam bentuk modal. Dan dengan itu, manusia lain (yang termasuk di dalam diri manusia adalah ruang dan waktu itu sendiri) dipandang sebagai objek yang coba direnggut oleh manusia lain (baca: pemilik modal)—berlaku sudut pandang pertama atau ‘subjek’ dalam hal ini, dan relasi subjek-objek adalah sebuah kekerasan itu sendiri, selalu proses penaklukan pada being lain. Sitegang antar manusia adalah sebagai saling mengkolonialisasi, dan pilinan antar individu inilah melahirkan kekerasan, bukan kemanusiaan.

Ruang tidak pernah kosong, ia ada—menidakkan tidak-ada yang artinya ruang selalu berupa kemampatan bukan kekosongan—dan terus memuai, ruang selalu adalah yang telah berisi, ontologi ruang adalah pra-material, sehingga ia selalu penuh. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengolah ruang dengan kemanusiaan.

Sayangnya tidak demikian, politik kita dikontrol oleh kapitalisme. Jargon-jargon pembangunan adalah rayuan yang selama ini selalu menyampuli kampanye politik, politik yang mengedepankan kota sebagai milik warga kelas mengenah atas dan pemegang kapital.

Catatan

[11] Here and elsewhere “belongs within” translates the German gehort in with the accusative (literally, belongs into), an unusual usage that Heidegger often employs. The regular German construction is gehort zu (belongs to). With the use of “belongs into,” Heidegger intends to suggest a relationship involving origin.

[12] Heidegger here hyphenates the word Wahrheit (truth) so as to expose its stem, wahr. He points out elsewhere that words with this stem have a common derivation and underlying meaning (SR 165). Such words often show the connotations of attentive watchfulness and guarding that he there finds in their Greek cognates, horao, ora, e.g., wahren (to watch over and keep safe) and bewahren (to preserve). Hyphenating Wahrheit draws it overtly into this circle of meaning. It points to the fact that in truth, which is unconcealment (Unverborgenheit), a safekeeping carries itself out. Wahrheit thus offers here a very close parallel to its companion noun Entbergung (revealing; literally, harboring forth), built on bergen (to rescue, to harbor, to conceal). See n. 10, above. For a further discussion of words built around wahr, see T 42, n. 9.

Kepustakaan

Heidegger, Martin. 1954. The Question Concerning Technology, terj. William Lovitt (New York: Garland Publishing, 1977)

http://www.walhi.or.id/kasus-jatigede-adalah-tragedi-kemanusiaan.html, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 23.00 WIB

http://www.walhi.or.id/hentikan-membunuh-jawa-dengan-krisis-ekologi.html, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 23.00 WIB

http://www.walhi.or.id/pembangunan-waduk-jatigede-dan-plta-cisokan-lenyapkan-kawasan-hutan-dan-ekosistemnya.html, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 23.00 WIB

http://katadata.co.id/berita/2015/06/04/bappenas-siapkan-proposal-tambahan-utang-ke-cina, diakses pada 20 Oktober 2016 pukul 23.00 WIB

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *