Browse By

Rantai Pasokan dan Lahirnya Sistem Kerja Outsourcing

1 Mei Hari Buruh 2016

Ilustrasi oleh Toni Malakian

Di masa lalu, sebuah perusahaan transnasional cenderung memiliki dan menguasai seluruh fungsi-fungsi perusahaan (riset dan pengembangan, manufaktur, pemasaran, penjualan dan jasa pendukung lainnya). Fungsi-fungsi tersebut dijalankan berdasarkan mekanisme kerja dengan mata rantai rutin yang teratur rapi (well-ordered chains of routines) dalam satu kendali.

Namun dewasa ini, apa yang disebut perusahaan transnasional  bisa saja hanya terdiri segelintir orang yang bekerja dalam suatu moda” kapan dan dimana saja”, berhubungan dengan rekan-rekan satu tim dan perusahaan lain melalui jejaring elektronik (e-mail), konfrensi jarak jauh, serta jaringan lokal tapi area yang luas. Dalam model kerja semacam ini, bahkan konsep kantor sebagai ruang-ruang sempit di gedung pencakar langit telah roboh Mereka dapat bekerja dimana saja, tak terkecuali, di satu sudut sebuah cafe di kota Tokyo, Jepang.

Mereka bertindak sebagai contact person yang memantau dan mengkoordinasikan seluruh fungsi-fungsi perusahaan dan fungsi produksi yang di-outsource-kan kepada berbagai perusahaan-perusahaan dibelahan dunia, sehingga perusahaan dapat berkerja dengan efektif, namun layaknya  sebuah perusahaan maya (virtual single company).

Virtual single company  telah mengubah paradigma ekonomi manufaktur global. Tempat-tempat kerja kini secara virtual ditransformasikan menjadi ‘pabrik global’ (global factory), yaitu sistem produksi yang menyambungkan kegiatan ekonomi dengan teknologi dan jaringan-jaringan organisasi yang memungkinkan kelompok bisnis mengembangkan suatu produk, mengolahnya, lalu memasarkannya secara global dan transnasional.

Dalam sistem produksi transnasional semacam ini, pembagian kerja dan bentuk korporasi telah mengintegrasikan ekonomi dunia, serta munculkan jaringan manufaktur global. Sejak pertengahan tahun 70-an banyak produk untuk konsumsi dunia tidak lagi dibuat di sebuah pabrik di sebuah negara, melainkan dikerjakan di beberapa pabrik yang berlokasi di sejumlah negara dalam jaringan yang tertata (production sharing).

Sebagai contoh; suatu ‘perusahaan’ di Tokyo, Jepang meng-outsource-kan pekerjaan riset dan pengembangan kepada perusahaan di Silicon Valley, California, pengembangan rincinya dilakukan di salah satu perusahaan perangkat lunak di Bangalore, India, sedangkan pengadaan bahan baku dan peralatan produksi dilakukan perusahaan di Singapura, untuk proses produksi (perakitan) di lakukan oleh sebuah perusahaan di Batam, Indonesia. Transportasi dilakukan oleh Fedex atau UPS, pemasaran oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Sementara perusahaan yang berbasis di London, Inggris menangani penjualannya, perusahaan lainnya yang berbasis di Vancouver, Kanada menangani seluruh akuntansi dan administrasi keuangannya. Seluruh rangkaian pekerjaan ini dilakukan untuk produk yang dijual ke pasar Timur Tengah.

Cara produksi seperti ini, belakangan diistilahkan ‘produksi tanpa pabrik’ (production without factories), di mana produksi dilakukan secara terkoordinasi secara terpusat, namun terpencar secara international atas berbagai kegiatan produksi sepanjang rantai pembuatan suatu komoditas. Sejumlah pemikir ekonomi di antaranya Wallerstein, Hopkins dan Gereffi, memperkenalkanya sebagai rantai pasokan global (global supply chain).

Panimbang (2014) dengan bagus menjelaskan bahwa rantai pasokan adalah sistem dan cara akumulasi kapital dengan lebih mengoordinasikan perdagangan internasional. Ia merupakan sistem produksi yang menyambungkan kegiatan ekonomi dengan teknologi dan jaringan-jaringan organisasi yang memungkinkan kelompok bisnis mengembangkan suatu produk, mengolahnya, lalu memasarkannya secara global dan transnasional. Demikian, bagi korporasi, rantai pasokan global dipandang sebagai hubungan perdagangan antara perusahaan pemesan (buyer/brand) dan pemasok (supplier) yang tidak dibatasi dalam cakupan pasar domestik saja, tetapi juga saling terhubung dari hulu ke hilir dan dari tingkat lokal hingga global.

Dalam hubungan seperti ini, perusahaan lokal (sebagian besar di negara-negara sedang berkembang) tidak dikenal sebagai produsen, meskipun ia memproduksi sesuatu, namun ia disebut sebagai supplier (pemasok). Sementara perusahaan transnasional, meskipun pemegang merek dan produk yang dijual di pasar diklaim sebagai miliknya, ia disebut sebagai buyer (pembeli). Perusahaan transnasional yang membeli produk dari suppliernya, yaitu perusahaan-perusahaan di negara berkembang. Volume dan Standar produk serta cara produksi dari perusahaan-perusahaan (supplier) ditentukan oleh perusahaan buyer.

Demikian, maka PT Nikomas di Serang, Indonesia, merupakan perusahaan outsource yang mengantungkan hidupnya dari order Nike (buyernya), karena itu, setiap saat Nike bisa memutus kontraknya dengan Nikomas,  kemudian mengalihkan kontraknya/ordernya ke perusahaan lain, di negara yang sama atau di negara berbeda, misalnya ke Bangladesh atau Vietnam.

Order jangka pendek ini, tidak lepas dari siklus hidup produk (Product Life cycle) yang sangat pendek. Sebuah produk hanya melalui fase perkenalan, kemudian meloncat ke fase kedewasaan (tanpa melalui fase perkembangan), lalu masuk ke fase penurunan (decline), semua ini dilalui kurang dari satu tahun. Lihat-lah bagaimana produk-produk Hand Phone dari Samsung atau Apple yang rata-rata berumur hanya beberapa bulan saja. Belum puasa konsumen menikmati satu produk tiba-tiba sudah dijejali produk baru. Misalnya Hand Phone jenis Iphone 5 yang diproduksi oleh Apple.Inc bisa hadir dalam berbagai bentuk dan varian, mulai dari Iphone 5 16 Gb, Iphone5 32Gb, hingga 64Gb, kemudian ada Iphone 5c dan Iphone 5s. dan seterusnya sampai Iphone 6s. Baru enam bulan konsumen menikmati produk Iphone 6 32Gb, Apple, kemudian mengeluarkan produk baru Iphone6 64Gb. Belum lagi puas dengan Iphone6, tiba-tiba Apple kembali merelease Iphone6s, dan belum lama ini Apple merelease Iphone SE, begitu seterusnya. Hal serupa juga berlaku terhadap Samsung yang memproduksi Hand Phone jenis Galaxy yang sudah tak terbilang lagi variannya.

Di industri alas kaki, yang merupakan bagian dari industry fashion dan gaya hidup (life style) kondisinya jauh lebih “ganas”. Umur produk jauh lebih pendek, untuk satu jenis produk sepatu lari, dalam tiga bulan, Nike bisa memproduksi berbagai design dan varian. Bahkan ada satu design sepatu lari diberi label “limited edition”. Karena umur produk sangat singkat maka produksi dari satu produk relative terbatas jumlahnya. Akibatnya perusahaan-perusahaan local hidup dari order-order jangka pendek yang terbatas produksinya.

Di samping itu, karena tiap-tiap produk, memiliki standar dalam cara produksi berbeda-berbeda, maka perusahan-perusahaan supplier dipaksa menyesuaikan diri setiap saat. Tidak jarang perusahaan-perusahaan supplier dalam waktu singkat harus mengadakan jenis-jenis mesin baru untuk menyesuaikan diri dengan bentuk dan varian produk-produk terbaru. Ketidak mampuan perusahaan supplier menyesuaikan diri dapat membuatnya terpental setiap saat. Order yang ada bisa dipindahkan kapan saja ke perusahaan lain.  Demikian, perusahaan-perusahaan supplier dipaksa untuk terus berkompetisi satu sama lain. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan supplier hidup tanpa kepastian dan jaminan akan kelangsungan usahanya

Sistem Kerja Outsourcing
Karena perusahaan-perusahaan supplier adalah perusahaan outsource dari perusahaan transnasional yang hidup dari order jangka pendek, tanpa kepastian akan kelangsungan masa depan usahanya, maka hal yang sama berlaku untuk tenaga kerjanya. Guna menekan biaya produksi sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan keuntungan, maka jalan paling mungkin untuk ditempuh adalah men-out source-kan tenaga kerjanya.

Di sisi lain, perusahaan transnasional yang mengendalikan seluruh operasi produksi dan memberikan order ke perusahaan supplier, tak henti-hentinya menuntut pasokan yang tepat waktu, memastikan kualitas yang lebih baik dan  ongkos produksi  yang serendah mungkin –termasuk upah buruh murah.

Upah murah dan out sourcing tenaga kerja merupakan tuntutan dari system rantai pasokan global yang menghendaki adanya sistem kerja lentur (flexible labour), di mana buruh dilihat sebagai faktor yang harus dilenturkan untuk memudahkan dan melancarkan proses keterhubungan industri, perdagangan dan pasar. Tentu saja alasan utamanya ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dari perusahaan supplier dan buyer (transnasional).

Kehadiran rantai pasokan global pada akhirnya mendorong bermunculannya berbagai perusahaan outsourcing tenaga kerja. Di Indonesia, perusahaan outsoucing tenaga kerja mulai tumbuh sejak pertengahan tahun 1985, seiring dengan kebijakan pemerintah orde baru mengubah model pembangunan Indonesia dari subtitusi impor ke promosi ekspor.

Dalam perkembangan selanjutnya, di permulaan tahun 2000-an perusahaan-perusahaan out sourcing tenaga kerja semakin mengeliat dan berkembang seperti jamur dimusim penghujan, menyusul disahkanya Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. UU ini memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mempekerjaan tenaga kerja out sourcing.

Kembali Subtitusi Impor
Sebelum tahun 1985, ketika menerapakan model pembangunan subtitusi impor, Indonesia memberlakukan kebijakan  proteksionisme dan berusaha sedapat mungkin segala kebutuhan dalam negeri diproduksi sendiri. Namun sejak menerapakan strategi promosi ekspor, Indonesia mulai mengalami ketergantungan terhadap penanaman modal asing (FDI/Foreign Direct Investment).

Sejak menerapkan model pembangunan promosi ekspor pada tahun 1985, Indonesia dilanda gelombang masuknya penanaman modal asing (FDI). Masuknya modal asing ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang mengandalkan upah buruh murah  sebagai keunggulan komparatif yang dimilikinya. Celakanya, sebagian besar FDI yang masuk ke Indonesia merupakan industri bersifat footloose yakni jenis industri yang dikembangkan semata-mata mempertimbangkan biaya produksi murah dan tidak terikat oleh lokasi sehingga fleksibel untuk dipindahkan ke daerah manapun yang dirasa lebih menguntungkan.

Memasuki priode 1990an, aliran FDI ke Indonesia sesungguhnya praktis mengalami stagnant, pada priode itu aliran investasi yang masuk bukan berupa investasi baru (greenfield investment), namun investasi brownfield yaitu investasi dari hasil akuisisi dan penggabungan dua perusahaan atau lebih (merger). Puncaka investasi brownfield terjadi antara tahun 2001-2003 yang diperkirakan mencapai 80% dari total penerimaan  investasi yang dilaporan pemerintah.

Investasi brownfield membawa konsekuensi pemecatan buruh secara massal dan informalisasi pekerjaan sebagai salah satu proses rasionalisasi perusahaan. Perusahaan-perusahaan hasil merger melakukan PHK terhadap buruh-buruh di perusahaan sebelumnya. Buruh-buruh tersebut kemudian dipekerjakan kembali, namun dengan status baru sebagai buruh kontrak atau sebagai buruh dari perusahaan outsourcing.

Sebagian lagi dari buruh-buruh hasil PHK yang tidak dipekerjakan kembali masuk ke sektor-sektor informal. Bermodalnya uang pesangon yang digunakan sebagai DP (Down Payment) untuk kredit kendaraan bermotor, mereka beralih profesi menjadi tukang ojek atau sopir taksi. Belakangan, seiring maraknya bisnis transportasi berbasis online seperti Go-Jek, Grab dan Ubber tidak sedikit buruh hasil PHK yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun sebagaimana sektor-sektor lain yang telah mengadopsi sistem rantai pasokan, perusahaan transportasi berbasis online juga melakukan hal serupa. Sebagai perusahaan angkutan umum yang seharusnya memiliki kendaraan, perusahaan transportasi berbasis online melakukan outsourcing kendaraan pribadi, sehingga bisa melakukan efisiensi besar-besar, termasuk dalam hal tenaga kerja.

Hubungan kerja antara perusahaan transporasi online dengan para pengojek dan sopirnya tidak memiliki hubungan yang begitu jelas, apakah sebagai pekerja atau sebagai mitra perusahaan? Jika sebagai pekerja pada kenyataanya hak-hak normatifnya tidak mendapatkan perindungan yang memadai. Sedangkan jika sebagai mitra, pada realitasnya perusahaan hidup dari persentase atas pendapatan jasa mengantarkan penumpang (barang) yang dilakukan pengojek atau sopir grab. Hubungan yang tidak jelas ini tentu berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Pada akhirnya, buruh hasil PHK ini, terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada jalan keluarnya.

Dalam situasi seperti ini peran pemerintah mutlak diperlukan. Peran tersebut bukanlah sekedar memberikan bantuan sosial, atau meningkatkan belanja infrastruktur besar-besar dengan asumsi dapat mengundang kembali investasi asing, sebagaimana Jokowi lakukan  saat ini. Peran tersebut yaitu mengembalikan masa depan seorang pekerja/buruh, dan itu paling mungkin jika pemerintah Jokowi punya keberanian menerapkan kembali model pembangunan subtitusi impor, di mana pasar tak lagi sewenang-wenang, dan peran negara semakin besar dalam perekonomian.  Dan agaknya ini pula yang dijanjikan oleh Nawacita. ***

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *