Browse By

Pesimisme Otak, Optimisme Kemauan*

Om Ben dan Mc Kahin

–ajarn Ben, scholar.

Dalam ulasannya atas novel Raymond Lefebvre yang terbit di tahun 1920, Le Sacrifice d’Abraham, Raymond Rolland, sang intelektual Prancis,[1] memuji Lefebvre lewat seuntai frasa yang begitu brilian: “But what I especially love in Raymond Lefebvre is this intimate alliance—which for me makes the true man—of pessimism of the intelligence, which penetrates every illusion, and optimism of the will.”[2] Frasa ini, kita tahu, kemudian dikutip Antonio Gramsci dalam salah satu suratnya yang bertanda 19 Desember 1929: “I’m a pessimist because of intelligence, but an optimist because of will.”[3]

Pada jantung dari frasa ini adalah dilema yang dihadapi setiap aktivis dan intelektual yang menginginkan—dan bukan hanya mengangankan—datangnya angin perubahan sosial: apakah mungkin mencapai revolusi di satu konjungtur sejarah yang sedang mereka hadapi? Persoalannya, pertama tentu saja, adalah adanya kemauan; semacam optimisme bahwa mereka mampu dan berani. Namun di saat yang sama, pesimisme otak juga memaksa mereka untuk berpikir apakah unsur-unsur objektif dari struktur sosial di tengah mana mereka berjuang—apa yang Marx sebut dengan ‘elemen pasif’ dan ‘basis material’ dari revolusi—sudah tersedia dan memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan. Seringkali jawabannya adalah pesimisme; layaknya Marx yang menemukan bahwa Jerman di akhir abad 19 yang telah mencapai kematangan superstruktur dalam filsafat Hegel namun ironisnya masih tertinggal dalam basis material (baca: relasi produksi) di masyarakat sipil.[4] Kesenjangan ini membuat revolusi sosial bisa jadi, untuk meminjam ujaran Tan Malaka, semacam impian orang-orang yang lagi demam.

George Kahin dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia
Saya ingin menziarahi frasa ini untuk mengingat Benedict Anderson dan debatnya dengan pembimbingnya sendiri, George Kahin, mengenai revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Bagi saya, dua sesepuh studi politik Indonesia ini mewakili masing-masing satu sisi dari frasa legendaris dari Rolland dan Gramsci di atas: Kahin dengan pesimisme otak, sementara Anderson dengan optimisme kemauan.

Disertasi Anderson, Java in a Time of Revolution, bukan saja mengoreksi bias normatif disertasi Kahin namun juga menyajikan dilema yang lebih kompleks dari ihwal revolusi Indonesia yang luput dari pantauan Kahin: apakah revolusi nasional—membebaskan diri dari Belanda—jangan-jangan justru menghambat revolusi sosial? Begitu pentingnya dan telaknya kritik Anderson pada Kahin hingga Herbert Feith sampai menyebut Anderson telah ‘menjungkirkan Kahin dari kepala ke kaki’.[5]

Karya klasik yang Anderson kritik, kita tahu, adalah disertasi Kahin yang kemudian dibukukan menjadi Nationalism and Revolution in Indonesia. Secara spesifik, aspek dari buku Kahin yang didebat oleh Anderson adalah perihal sosok Tan Malaka dan perihal potensi revolusi sosial yang dibawa oleh semangat kaum pemuda, atau yang Anderson sebut sebagai pemudaisme.

Bias Kahin terkait usahanya memberi peran yang lebih besar pada para elit politik yang memperjuangkan demokrasi dan sistem politik parlementer dalam narasinya tentang revolusi kemerdekaan Indonesia. Di sini tampak sekali Kahin sangat terpengaruh oleh Sutan Sjahrir dan pamflet yang ia tulis di bulan Oktober 1945, Perdjuangan Kita. Sjahrir menulis Perdjuangan Kita dengan tujuan menyerang para elite dan politisi yang ia anggap menjadi kolaborator Jepang, dan yang lebih penting lagi, membawa bibit-bibit otoritarianisme fasistik. Efek samping dari pendudukan Jepang, sebagaimana disebutkan pula oleh Kahin, adalah mengerasnya budaya disiplin militeristik dan kepemimpinan berdasar komando atas-bawah (top down). Beberapa organisasi pemuda yang dibentuk oleh Jepang, termasuk PETA, mewarisi budaya komando militeristik ini. Secara khusus, sebenarnya yang Sjahrir serang dalam pamflet politiknya adalah Achmad Subardjo, dan sekondannya Tan Malaka.

Subardjo adalah veteran dalam kancah perjuangan kemerdekaan. Ia ketika bersekolah di Leiden sempat mengepalai Perhimpoenan Indonesia sebelum diambil alih kepemimpinannya oleh Hatta dan Sjahrir, dan juga kemungkinan besar saat di mana ia mulai mengenal Tan Malaka. Subardjo juga sempat menghabiskan waktu di Moskow selama setahun di masa-masa ia dikenal sebagai seorang Komunis di tahun 1920an. Di masa pendudukan Jepang, Subardjo menjadi kepala Kantor Konsultasi Politik di bawah Pusat Komando Angkatan Laut Jepang di Jawa. Ia dekat dengan Laksamana Maeda dan berperan besar dalam pembentukan Asrama Indonesia Merdeka yang mengajarkan para pemuda tentang nasionalisme, ekonomi politik, dan bahkan Marxisme. Di asrama tersebut, Subardjo memberikan kuliah bersama dengan Sjahrir, Iwa Kusuma Sumantri, dan Hatta. Lulusan dari asrama tersebut banyak yang bergabung dengan pergerakan bawah tanah pimpinan Subardjo, yang menariknya menurut Sjahrir: cenderung fasistik.[6]

Perseteruan politik antara grup Subardjo—yang kemudian bergabung dengan Tan Malaka di faksi Persatuan Perdjuangan—dengan grup Sjahrir meruncing di awal-awal tahun pasca proklamasi 1945. Kabinet pertama Indonesia di bawah Soekarno dan Hatta, Bucho kabinet di mana Subardjo menjadi Menteri Luar Negeri, menyaksikan menguatnya grup Subardjo. Sjahrir yang cemas akan kemungkinan menguatnya posisi Subardjo bermanuver untuk mengusulkan dibentuknya sistem multi-partai. Dalam proses yang Anderson sebut ‘silent coup’ Sjahrir berhasil mengalihkan sistem pemerintahan republik dari presidensial ke sistem parlementer di mana ia dan Amir Sjarifudin menjadi formatur kabinet yang pertama.

Kahin yang secara intelektual dekat dengan Sjahrir cenderung sinis pada posisi politik Subardjo dan Malaka. Malaka dan Subardjo dalam kanvas Kahin terlihat sebagai politisi Machiavellian yang lihai bermuslihat untuk menelikung kepemimpinan Republik dari tangan proklamator Soekarno dan Hatta. Hal ini terlihat dari versi cerita Kahin mengenai dibuatnya testamen transfer kekuasaan dari Soekarno ke tangan Malaka jikalau nanti Soekarno dan Hatta tidak selamat dari ancaman konflik akibat datangnya Sekutu. Menurut Kahin, Subardjo dan Malaka mendekati Soekarno dan mengusulkan ditulisnya testamen transfer kekuasaan untuk berjaga-jaga dari ancaman pembunuhan pada Soekarno dan Hatta oleh Sekutu. Soekarno akhirnya menyetujui ditulisnya testamen tersebut namun tidak hanya menuliskan Malaka sebagai pewaris transfer kekuasaan melainkan juga Sjahrir dan beberapa tokoh lain. Menurut Kahin, Malaka lalu membuat versi testamen sendiri di mana ia adalah satu-satunya pewaris kekuasaan dan memalsukan tanda tangan Soekarno untuk berkampanye secara diam-diam ke berbagai daerah di Jawa dan menyebarluaskan berita soal ditangkapnya Soekarno dan Hatta oleh Sekutu.

Anderson mendebat versi Kahin dari cerita dibuatnya testamen ini. Dan Kahin pantas didebat karena ia tidak mencantumkan sumber darimana informasi ini diperoleh. Besar kemungkinan, ini versi cerita yang bersumber dari grup Sjahrir. Cerita versi Anderson menunjukkan Tan Malaka yang sama sekali berbeda. Malaka muncul sebagai seorang pemikir yang murni berjuang demi pergerakan revolusi sosial di Hindia Belanda, dan bukan semata demi ambisi politik pribadi. Pembuatan testamen dalam cerita Anderson menjadi sebuah inisiatif dari Soekarno sendiri. Dimulai dari tawaran Soekarno dan Hatta pada Malaka untuk sebuah posisi di pemeritahan awal Republik pasca proklamasi kemerdekaan, yang kemudian Malaka tolak.[7] Malaka kemudian menasihati Soekarno perihal kemungkinan ancaman dari Sekutu dan bagaimana Soekarno sebaiknya berlindung di pedalaman dan mengorganisir pergerakan. Menjaga keberlanjutan kepemimpinan pergerakan menjadi penting di masa-masa kritis sejarah seperti ini. Soekarno yang terkesan pada nasihat Malaka kemudian menawari Malaka untuk mengambil alih kepemimpinan Republik jika-jika nanti terjadi apa-apa pada dirinya.[8] Dan, kontras dengan cerita Kahin, justru Malaka yang berkeras kalau pewaris kepemimpinan Republik nantinya adalah empat orang dimana dirinya dan Sjahrir termasuk di dalamnya. Ketika testamen tersebut dibuat yang hadir termasuk Hatta, Soekarno, Malaka, dan Ahmad Subardjo. Kontras dengan Kahin, Anderson mewawancarai Sayuti Melik dari kubu Tan Malaka serta mewawancarai Hatta dari kubu Sjahrir untuk sampai pada kesimpulan yang sungguh berbeda ini.

Tuduhan yang dialamatkan pada Malaka oleh Sjahrir dan kawan-kawan bahwa Malaka dan Subardjo tidak pernah memberitahu Sjahrir perihal adanya testamen menjadi sulit dipercaya karena Hatta sendiri yang berkeras untuk memasukkan nama Sjahrir dalam testamen. Perihal tidak munculnya perbincangan mengenai testamen di politik nasional, menurut Anderson, adalah akibat dari tidak relevannya lagi adanya testamen ketika Sekutu mengakui keberadaan Republik lewat maklumat Christison dan dibukanya perbincangan antara Van Mook dan Soekarno. Dus, Soekarno dan Hatta tidak lagi merasa perlu terancam jiwanya oleh serangan Sekutu.[9]

Revolusi Sosial vs Revolusi Nasional
Perdebatan empiris soal apa yang sebenarnya terjadi dalam silang sengkarut testamen transfer kekuasaan dan peran Tan Malaka menjadi pembuka untuk perdebatan lebih substantif soal revolusi kemerdekaan Indonesia. Salvo gugatan Anderson langsung membidik kenaifan Kahin melihat potensi revolusi kemerdekaan sebagai semata-mata revolusi nasional di mana bangsa Indonesia membebaskan diri dari subordinasi politik pemerintah kolonial Belanda. Yang luput dari pantauan Kahin justru hal yang menurut Anderson lebih substansial dan sebenarnya mempunya potensi untuk mewujud dalam critical juncture 1945-1949 seandainya keputusan politik yang diambil oleh para elit adalah mengangkat senjata melawan para penjajah asing. Hal yang luput ini tidak lain adalah revolusi sosial: di mana elemen-elemen terjajah dalam cerita Kahin di bab 1 dan 2 bukunya—kaum petani dan massa rakyat non-priyayi—mampu memerdekakan diri dari jajahan baik kaum asing dan penjajah pribumi! Revolusi sosial mempunyai momen-momennya sendiri di daerah dalam masa 1945-1949 di daerah-daerah di mana para pemuda—dan semangat pemudaisme mereka—mengambil alih kekuasaan dengan menculik para priyayi dan mengganti tampuk kepemimpinan di tingkat lokal. Revolusi sosial dalam skala kecil ini sayangnya kemudian dipadamkan secara bertahap ketika Republik berhasil mengkonsolidasi diri secara institutional dan militer Indonesia mulai mengambil bentuknya yang definitif sebagai penjaga keamanan republik.

Dalam analisis tajam Anderson, pokok persoalannya ada pada dilema krusial yang dihadapi para elit-elit Republik di masa critical juncture 1945-1949. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada tahun 1945, Belanda bersama Sekutu kembali datang untuk mengamankan wilayah Hindia Belanda yang mereka tidak sadari benar[10] sudah berada dalam genggaman pejuang Republik. Belanda mempunyai kepentingan untuk mengamankan aset mereka baik yang ada di Jawa maupun yang ada di Indonesia timur. Jika mengamankan Indonesia timur adalah tugas yang relatif lebih mudah, mengamankan Jawa terbukti adalah hal yang cukup berat. Inggris sebagai perwakilan Sekutu berada dalam posisi terjepit—mengingat keterbatasan personel—untuk mengamankan situasi sebelum datangnya pasukan Belanda ke Jawa. Dalam konteks persilangan kepentingan antara Belanda, Sekutu, dan disisi lain perjuangan kaum pemuda untuk memerdekakan diri tersebut, keputusan penting harus diambil oleh elit-elit nasionalis Republik Indonesia. Haruskah perjuangan dilakukan secara frontal lewat aksi bersenjata—seperti ungkapan Jenderal Sudirman merdeka seutuhnya atau mati—ataukah lewat jalur diplomasi sebagaimana yang disarankan oleh Sjahrir?

Sjahrir, saat itu menjadi Perdana Menteri dari kubu Republik, cenderung menempuh jalur diplomasi sebagai akibat dari kedekatannya dengan elit-elit liberal yang sedang berkuasa di Belanda. Sutan Sjahrir, kita tahu, adalah seorang dengan pengetahuan dan visi politik yang berada di level global. Sedari muda ia sudah bergaul dengan sejawatnya para sosialis Belanda dan Eropa, dan kekerabatan bersama para kameradnya tersebut ia bawa terus bahkan sampai ia pulang ke Indonesia. Anderson menyebut bahwa geng Sjahrir cukup mendapat angin di Belanda dan bahkan Perdana Menteri Willem Schermerhorn dapat dihitung sebagai bagian dari grup Sjahrir ini. Mungkin sekali faktor kedekatan ini ikut menjadi bagian dari pertimbangan untuk melakukan diplomasi dari kubu Sjahrir.

Yang tidak disadari benar oleh elit seperti Sjahrir, Soekarno, dan Hatta—dan juga Kahin—adalah bagaimana keputusan mereka untuk menempuh jalur diplomasi dan bukan jalur perjuangan bersenjata secara tidak langsung menutup potensi revolusi sosial yang termaktub dalam semangat para pemuda. Konsekuensi dari menempuh jalur diplomasi adalah tuntutan bagi elit Republik untuk ‘mengamankan’ teritori republik dan menunjukkan pada khalayak internasional bahwa Republik Indonesia pantas dihargai sebagai sebuah negara—ingat definisi negara Weberian—dengan konsekuensi mampu menjamin kepentingan ekonomi dan aset dari pemodal asing yang masih berada di Indonesia. Mengamankan teritori ini setali tiga uang dengan meredam, jika bukan memadamkan, impuls-impuls revolusi dari pemuda di daerah. Harus diakui, kesuksesan dari diplomasi yang dilaksanakan oleh Sjahrir dan kawan-kawan terlihat dari diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Namun harga yang dibayar oleh pihak Republik untuk kemerdekaan ini juga tak tanggung-tanggung: masih berlanjutnya struktur dominasi elit-elit priyayi lama selepas kemerdekaan sebagai akibat dari dipadamkannya peluang revolusi sosial dan tuntutan untuk mengkonsolidasi birokrasi Republik.[11]

Pada kaum pemuda di bawah komando Tan Malaka, sebagaimana Anderson berhasil uraikan, sebaliknya yang terlihat adalah kepercayaan diri mereka untuk melanjutkan perjuangan walaupun dalam kondisi keterbatasan kapasitas militer. Yang tercermin dari analisis Anderson tentu saja adalah optimisme kemauan, dan bukannya tanpa alasan. Anderson optimis pada kapasitas dan kemampuan para pemuda untuk menjalankan strategi gerilya[12] dan ia memiliki contoh di mana perjuangan gerilya mencapai kesuksesan: Vietnam. Anderson secara eksplisit membandingkan Tan Malaka dengan Ho Chi Minh—penerus Malaka sebagai agen Comintern untuk Asia Tenggara—dalam analisisnya dan ia berulang kali menyayangkan keterbatasan Malaka dibandingkan Ho Chi Minh dalam hal ketidaktersediaan komandan-komandan yang bisa dijadikan asisten kepercayaan. Di mana Ho Chi Minh sukses mendirikan Republik Vietnam Utara setelah 8 tahun bergerilya melawan Prancis, di sana pula Anderson menyematkan optimismenya pada semangat pemudaisme dan potensi kepemimpinan Tan Malaka.

Pesimisme Otak, Optimisme Kemauan
Mengusahakan revolusi sosial bukanlah perkara mudah. Jika kita bersetuju dengan Theda Skocpol (1979) yang menyatakan bahwa revolusi sosial juga harus menyertakan perubahan signifikan pada struktur kelas, revolusi jenis ini kemudian tidak terbatas hanya pada perubahan di tingkatan individu pemegang kekuasaan efektif, atau apa yang umumnya kita kenal sebagai revolusi politik. Yang lebih penting untuk diraih adalah bagaimana mereka yang sebelumnya tertindas—massa petani dan buruh umumnya—kemudian mampu memegang kekuasaan efektif dan menjalankan agenda mereka.

Mereka yang membaca Marx di awal abad ke 20 akan berpikir perihal dua kelas yang mempunyai potensi mengemban misi revolusi sosial: kelas burjuasi dan kelas buruh dalam konteks mode produksi kapitalistik. Kelas burjuasi membawa potensi revolusi burjuis ala revolusi Prancis menjungkalkan kelas aristokrat feudal, sementara kelas buruh industrial membawa impian revolusi sosialisme. Indonesia di awal abad ke 20 tidak punya dua-duanya dalam kualitas maupun kuantitas yang mencukupi. Yang Indonesia miliki, sebaliknya, adalah kelas petani tertindas dalam konteks mode produksi kolonial ekstraktif.

Kahin menyadari perihal kecilnya kelas burjuasi pribumi dalam struktur sosial Indonesia. Dalam bab 1 dan 2 bukunya, ia menyebut bagaimana perkembangan kelas burjuis pribumi dihambat oleh kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Belanda yang sengaja mengimpor warga Tiongkok ke Hindia Belanda dan memberikan mereka peran utama sebagai mediator dalam distribusi barang-barang pokok. Kebijakan ini memperparah kondisi awal di mana impuls berdagang dalam masyarakat pribumi memang terbatas pada segelintir kelompok masyarakat Jawa pesisir.

Akibat dari tiadanya kelas burjuasi pribumi ini adalah absennya dukungan kelas pada intelektual pribumi didikan Belanda. Intelektual pribumi ini, dalam analisis Kahin, mempunyai potensi kepemimpinan politik yang dapat digunakan untuk melawan dominasi pemerintah kolonial Belanda. Namun sayangnya, mereka mengambang dan tak mempunyai akar kelas yang kuat persis karena lemahnya kelas burjuasi pribumi dari mana mereka seyogyanya berakar. Kelas yang dalam hal jumlah cukup banyak adalah kelas petani yang ironisnya cukup berjarak dari para intelektual pribumi didikan Belanda ini.

Analisis Kahin tidaklah unik. Tan Malaka sudah menguraikan analisis yang sama di tahun 1926 dalam bukunya Massa Actie. Dan tidaklah mengejutkan pula kalau Malaka juga menunjukkan ‘pesimisme otak’ di tahun 1926 di mana ia bertungkas pendapat dengan Muso dan Alimin perihal rencana revolusi yang ingin dijalankan PKI. Kalau Kahin juga pesimis pada peluang revolusi sosial di tahun 1945, apakah mungkin karena dia juga belum melihat adanya ‘elemen pasif’ tersebut?

Anderson dalam obituarinya mengenang Kahin menyebut bahwa Kahin adalah seorang patriot Amerika sejati.[13] Maksudnya, Kahin mempercayai betul nilai-nilai semacam demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan. Bukan hal yang mengherankan kalau ia terjun di Perang Dunia II untuk menghadapi para Fasis karena ia ingin melihat nilai-nilai yang ia percayai mewujud di dalam dan di luar Amerika. Dalam kasus revolusi kemerdekaan Indonesia, simpati Kahin terlihat sangat jelas berada pada elit anti-Fasis dan pro demokrasi seperti Sjahrir dan ia ingin Amerika untuk bisa merasakan empati tersebut. Kita tahu, kemerdekaan Indonesia sangat bergantung pada ke mana dukungan superpower seperti Amerika akhirnya ditujukan dalam masa-masa genting diplomasi antara Belanda dan Indonesia.

Menarik pula kalau kita lihat bagaimana Revolusi Amerika bukanlah revolusi sosial, dan lebih tepat disebut sebagai revolusi nasional, jika dibandingkan dengan Revolusi Prancis. Tiga belas koloni memerdekakan diri dari kuasa jajahan Inggris, namun struktur kelas tetap didominasi bapak bangsa Amerika yang tidaklah mengejutkan, para oligarks dan tuan tanah. Revolusi Prancis, sebagai kontras, melihat bangkitnya kelas burjuis menjungkalkan kelas aristokrasi dan membuka jalan bagi munculnya struktur kelas yang baru hingga ia lebih tepat disebut sebagai revolusi sosial. Jika Revolusi Amerika adalah acuan Kahin, sebagai akibat dari patriotisme ala Amerika yang ia pegang teguh, dapat dimaklumi jika revolusi sosial luput dari pantauannya.

Tapi yang jelas, Malaka—dan Anderson yang sepakat—sudah menunjukkan ‘optimisme kemauan’ di tahun 1945 ketika ia menerbitkan Muslihat. Sejarah mencatat bahwa kubu Malaka kalah dan kubu Sjahrir yang menang. Indonesia memang akhirnya merdeka lewat diplomasi, namun penindasan pada kaum petani dan massa rakyat tetap lestari hingga kini. Kita tentu bisa bertanya, seandainya kubu Malaka yang menang dan kaum elit memutuskan untuk bergerilya, apakah kita akan berhasil menjadi seperti Vietnam di bawah kepemimpinan Paman Ho?

Mungkin saja. Tapi ini dengan catatan kalau Malaka tidak lagi demam.[14]

*Penulis berterimakasih pada masukan dari Testriono dan Sirojuddin Arif pada penulisan esai pendek ini. Masukan lebih jauh dapat dialamatkan pada email penulis gsoedra@gmail.com.

Catatan Akhir:

[1] Sangat sulit untuk meringkus Romain Rolland dalam satu label. Ia adalah sekaligus seorang sejarawan, kritikus drama, aktivis 1st International, novelis, dan penerima Nobel Sastra 1915. Teman dekatnya penulis Stefan Zweig menyebutnya sebagai “the moral consciousness of Europe”. Freud mengagumi Roland dan bagian awal dan Civilization and Its Discontent dimulai dengan pembahasan yang diilhami oleh perbincangannya dengan Roland.
[2] Romain Rolland and the Politics of Intellectual Engagement, David James Fisher, p.88
[3] Letters from Prison, Vol 1.
[4] Yang dalam pertanyaan retoris Marx: “how could Germany, in salta mortale, surmount not only its own barriers but also those of modern nations, that is, those barriers which it must in reality experience and strive for as an emancipation from its own real barriers? Lihat Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Rights, Introduction. Observasi analitis yang sama perihal relasi produksi di Jerman yang belum sepenuhnya kapitalistik dimana borjuasi sebagai kelas belum mewujud sempurna, juga menjadi dasar kritik Marx pada kaum ‘true socialists’ di Jerman yang membebek kritik kapitalisme di Prancis yang menyasar kaum burjuasi. Yang jadi persoalan tentu saja: bagaimana mau mengkritik burjuasi kalau kaum burjuasi belum benar-benar ada? Kaum ‘true socialists’ di Jerman ironisnya justru menghambat penetrasi capital sebagai relasi produksi untuk mengejawantah secara penuh di Jerman dan menjadi pembela kaum aristokrat feudal (lihat Communist Manifesto Ch.III, juga David Leopold 2015).
[5] Lihat Feith, Study on Indonesian Politics: a Survey and an Apologia. Satu lagi ilmuwan sosial yang membantai magnum opus gurunya sendiri, kita tahu, adalah tak kurang dari Theda Skocpol yang menjungkir-balikkan Barrington Moore. Anderson melakukannya jauh sebelum Skocpol.
[6] Pertanyaan mengapa Jepang mendukung gerakan bawah tanah yang anti-Jepang adalah misteri dalam sejarah pergerakan Indonesia. Kahin tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan pasti. Peran Laksamana Maeda yang begitu dekat dengan tokoh pergerakan dan bagaimana ia mengerti Marxisme dengan sangat baik hingga meyakinkan Hatta bahwa ia tulus menginginkan kemerdekaan Indonesia juga masih abu-abu.
[7] Anderson mewawancarai Hatta untuk informasi ini.
[8] Anderson mewawancarai Sayuti Melik yang menjadi saksi mata untuk peristiwa ini.
[9] Anderson, p. 230.
[10] Laporan Van Mook kepada Sekutu menunjukkan betapa ia tidak mengetahui benar kekuatan kaum pemuda gerilyawan Republik.
[11] Hutang dari pemerintah kolonial Belanda juga harus dibawa bersama merdekanya republik dan aset ekonomi pemerintah Belanda dalam bentuk perusahaan juga harus tetap dibiarkan beroperasi. Thee Kian Wie sampai berpendapat bahwa kita merdeka secara politik namun tidak merdeka secara ekonomi (lihat Thee Kian Wie 2012, Indonesia’s Economy Since Independence, p.41).
[12] Lihat ulasan Robert Cribb untuk strategi gerilya militer Indonesia, terutama dalam pokok pikiran Nasution.
[13] Obituari George Mc.T. Kahin 1918-2000, di jurnal Indonesia.
[14] Setidaknya Jamie Mackie curiga kalau Anderson, dan sebagai akibatnya Malaka, lagi demam. Lihat review Mackie pada buku Anderson: American Political Science Review, Vol.70 No.4, pp. 1320-1321.

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *