Browse By

Yuyun, Alienasi Kemiskinan dan Probabilitas Otak Kakus

Kasus Yuyun

Ilustrasi oleh Toni Malakian

Jurang itu menjadi perhelatannya yang terakhir. Tanggal 4 April 2016, setelah dua hari menghilang, tubuhnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.

Izinkan saya menuliskan namanya disini, alih-alih inisial, sebagai bentuk penghormatan atas kemanusiaannya: bahwa kisahnya telah menyeruak dan membenturkan nurani kita. Tubuhnya telah menandai jurang hitam di kejiwaan masyarakat kita. Ekspresi keprihatinan di sosial media dan berbagai aksi solidaritas di banyak wilayah telah menyebut namanya. Ia tidak lagi impersonal. Yuyun. Ia dikenal sebagai siswi SMP yang cerdas dan mahir baca al-Quran. Ia anak putri satu-satunya, usianya baru saja 14 tahun. Namun pada hari yang nahas itu, saat sedang berjalan pulang sekolah di tepi jalan perkebunan karet, ia berpapasan dengan gerombolan pemuda mabuk yang lantas memperkosanya beramai-ramai secara brutal hingga tewas.

Dari 14 pelaku, 12 diantaranya sudah diringkus polisi. Para pelaku mencerminkan persoalan sosial ekonomi yang akut: dua pemuda pelajar dan 10 pemuda putus sekolah yang bekerja sebagai petani, menghabiskan waktunya dengan menonton film porno dan minum tuak. Hasil visum yang diberitakan cukup sudah membuat kita ngilu dan miris atas kebejatan yang dilakukan para pelaku.

Menurut WHO, ada berbagai bentuk kekerasan seksual. Termasuk diantaranya adalah perkosaan (sistematik seperti dalam situasi konflik, ataupun di ranah personal oleh orang asing, maupun dalam pernikahan atau pacaran), pelecehan seksual, penganiayaan seksual terhadap difabel dan anak-anak, pernikahan paksa, penyangkalan hak atas kontrasepsi, aborsi paksa, tindak kekerasan terhadap integritas seksual seseorang (termasuk mutilasi genital dan tes keperawanan paksa), serta prostitusi paksa dan trafficking.[i]

Data Catatan Tahunan yang dirilis Komnas Perempuan menyebutkan, dalam 10 tahun terakhir, terdapat 93.000 kasus kekerasan seksual yang 70% pelaku adalah anggota keluarga dan orang-orang dekat, dan diantara para korban adalah anak-anak dan remaja perempuan. Di tahun 2016 saja, dari jumlah kasus di ranah personal, sebesar 321.752, kekerasan seksual menempati peringkat kedua tertinggi yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus). Di ranah publik, dari 5.002 kasus, kekerasan seksual menempati bentuk kejahatan tertinggi yaitu 61%.

Benarkah bahwa kekerasan seksual semata hanya persoalan budaya patriarki yang seksis dan membusuk, menjangkit hingga ke otak para pelaku, yang distimuli oleh pornografi, minimnya perlindungan negara dan lemahnya moral masyarakat untuk mendidik dan mengawas?

Yuyun, simbol episentrum kemiskinan
Yuyun tinggal di Kecamatan Padang Ulak Tanding yang termasuk dalam Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Menurut Susi Handayani, aktivis perempuan dari Bengkulu dan pegiat Forum Pengada Layanan untuk perempuan korban kekerasan, Padang Ulak Tanding sangat rentan bagi perempuan, termasuk anak-anak dan remaja. Wilayah ini memiliki masalah kemiskinan, kasus putus sekolah dan kriminalitas yang tinggi. Bangunan sekolah berada di antara perkebunan. Anak-anak yang putus sekolah menjadi penderes karet dan menghabiskan waktu dengan meminum tuak yang dijual bebas. Problem ini seiring dengan lemahnya kontrol masyarakat dan jarangnya aparat hukum menjangkau wilayah ini karena jauh dari pusat kota.[ii]

Bengkulu sendiri merupakan provinsi termiskin di Sumatera menurut data Badan Pusat Statistik 2015. Dari 1533 desa dan kelurahan, 48 persen atau 670 desa adalah desa terisolir yang masuk dalam kategori desa tertinggal. Dari dana program keluarga harapan (PKH) yang dialokasikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong, tercatat Kecamatan Padang Ulak Tanding adalah penerima dana PKH terbanyak. Dari 3.592 keluarga sangat miskin (KSM) yang tersebar di 15 kecamatan, jumlah penerima dari Padang Ulak Tanding mencapai 618 KSM.[iii]

Mirisnya, tempat tinggal Yuyun – berjenjang dari desa, kecamatan hingga kabupaten yang ia tinggali – merupakan daerah termiskin di Bengkulu. 40 persen penduduknya, atau sekitar 91.000 jiwa hidup miskin. Lebih jauh lagi, dari catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Bengkulu, sepanjang tahun 2015 hingga sekarang, terdata 513 kasus perkosaan. Artinya, setidaknya perkosaan terjadi hampir dua kali setiap harinya.[iv]

Tragedi yang dialami Yuyun ibarat mencerminkan pertaruhan probabilitas yang keji dari dunia yang tak lagi aman bagi anak dan remaja. Kampung sendiri tak menyediakan perlindungan dan pengawasan bersama. Kemiskinan telah mencerabut manusia dari lingkungan sosialnya. Tentu saja, kekerasan seksual bukan kejahatan khas yang terjadi di daerah pedesaan, melainkan juga di perkotaan yang padat dan penuh kompetisi antara himpitan penduduk, bangunan, dan moda transportasi. Kemiskinan masa kini adalah problem pedesaan dan perkosaan sekaligus yang semakin individualis. Lebih jauh lagi, kemiskinan di desa dan kota tercipta oleh problem yang sama, namun memiliki karakter yang berbeda oleh karena interaksi keduanya.

Problem sosial dariwilayah yang ditinggali Yuyun memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dari sebuah desa di Aceh Utara yang saya kunjungi bersama LBH Apik Aceh bulan lalu. Di sebuah pertemuan komunitas perempuan desa, para perempuan mengeluhkan problem anak muda di tempat mereka yang menganggur dan marak mengonsumsi sabu-sabu dan pornografi. Salah satu dampaknya adalah peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di sana. Menurut salah seorang ibu, ceramah shalat Jumat yang kerap diselipi oleh nasehat menjauhi narkoba dan sosialisasi dari polisi nyaris tidak berdampak. Namun, aspirasi yang pertama muncul adalah bahwa mereka membutuhkan pendirian pabrik di lokasi mereka agar kaum muda bisa mendapat pekerjaan.

Pola pikir yang tertanam di masyarakat desa (dan juga kota) soal pembangunan dan kesejahteraan ekonomi berupa industri skala besar sebagai rumus sapu jagad adalah impian yang diimplan oleh imaji mesin-mesin industrial dan modernisasi. Ini ditambah dengan pembenahan moral dan sanksi atas kebejatan moral yang dianggap adalah tugas penguasa dan para pengkhotbah.

Lapangan pekerjaan yang padat karya dianggap akan membantu meningkatkan persoalan pengangguran dari golongan usia produktif di daerah marjin kota dan pedesaan. Asumsinya, kaum pemuda lantas akan terhindar dari segala bentuk perilaku menyimpang seperti narkoba, miras, dan tindak kekerasan terhadap perempuan karena memiliki aktivitas lain. Tentu saja, penciptaan lapangan kerja skala besar penting jika berbicara soal peningkatan taraf hidup masyarakat banyak, tapi jelas bukan solusi instan dari keringnya kebutuhan mendasar manusia, yang membuat mereka mencari katarsis dari setiap celah yang ada.

Di sini, dampak logika pembangunan terhadap kemiskinan struktural dan alienasi individu dari kohesi komunitasnya – yang merupakan salah satu akar persoalan kejiwaan masyarakat – justru tenggelam.

Menurut catatan World Bank (2006) yang dikutip oleh Ben White, sepanjang dua dekade terakhir pengangguran pemuda meningkat di sebagian besar wilayah dunia dan banyak yang lainnya memiliki pekerjaan yang tidak layak, berkutat di sektor informal berkualitas rendah. Angka pengangguran pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan, dan angka pengangguran pemuda sekitar dua kali angka pengangguran orang dewasa. Hampir separuh dari semua pengangguran dunia adalah pemuda.[v]White juga menyematkan kategori ‘pengangguran yang bekerja’ sebagaimana istilah ‘precariat’ yang dimaknai oleh Guy Standing, yaitu

Orang-orang muda dalam modus penantian, time-pass, atau standby […]. Mereka kadang melakukan pekerjaan serabutan berjangka pendek, atau membantu orang tua di perusahaan keluarga, tetapi menyebut diri mereka sebagai ‘penganggur’ karena mereka sedang menunggu, dan terlibat dalam pekerjaan serabutan sambil mencari apa yang mereka anggap pekerjaan yang sesuai.[vi]

Menurut White, kondisi tersebut tak hanya pemborosan yang menyedihkan terhadap potensi manusia, tapi juga menandai persoalan irasionalitas struktur ekonomi dan politik kita. Singkat kata, ia tegaskan, ada sesuatu yang keliru dengan struktur ekonomi politik yang membiarkan seperlima dari generasi muda di dunia menjadi penganggur dan jutaan orang lainnya kurang pekerjaan.

Jika ditarik dalam skala mikro, keempat belas pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun adalah contoh dari pemuda usia sekolah dan pengangguran serabutan yang teralienasi dalam kemiskinan mereka. Mereka adalah korban dari kegagalan negara dan program pemerintah dengan retorika pemberantasan kemiskinan dan limpahan alokasi dana. Di lain sisi, negara memperlakukan warganya tidak sebagai manusia dengan segala potensialnya, melainkan subjek hukum, subjek pembangunan, dan subjek pasar. Ini membuat pendekatan soal kemiskinan tidak menyentuh pada problematika mendasar kejiwaan masyarakat, yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh kondisi materialnya.

Pemborosan potensi manusia seperti yang disebut White di atas adalah kegagalan manusia merajut relasi dengan sesamanya dan berkuasa atas dirinya sendiri. Dalam kata kunci yang digunakan Marx, manusia gagal adalah mereka yang tidak produktif. Produktif yang dimaksud Marx disini bukanlah kegiatan mekanis yang semata menghasilkan barang atau materi, melainkan proses manusia memaknai eksistensi dirinya sendiri ketika ia mencipta – menghasilkan sesuatu dari hasil nalar dan pencerapannya atas realitas. Jika manusia terhambat atau gagal melakukan ini, imbuh Erich Fromm dalam karyanya The Sane Society, manusia akan memilih menjadi destruktif.

Perempuan yang secara multidimensi kerap diposisikan sebagai subordinasi dengan segala bias yang muncul dari aspek sosial, ekonomi, politik, agama dan budaya (implisit ataupun eksplisit) menerima imbasnya. Kekerasan struktural, budaya, fisik dan psikis yang dialami mereka – baik ranah domestik (personal), publik, maupun negara – tak cukup ditangani hanya dengan slogan ‘pemerataan pembangunan’, ‘pembibitan generasi religius’ dan ‘mekanisme legal formal perlindungan negara’.

Kekerasan Seksual di antara Kapital dan Kelamin
Dalam beberapa laporan, termasuk WHO, kemiskinan dianggap merupakan salah satu faktor yang memicu perkosaan. Meski kemiskinan dan dampaknya pada perempuan telah secara luas dibahas, namun, ‘kemiskinan’ itu sendiri tidak dibedah ke dalam tautannya dengan cara sistem sosial dan struktur kekuasaan beroperasi, yang melahirkan relasi timpang berurat akar.

Sandra Bloodworth dalam artikelnya ‘The Roots of Sexual Violence’[vii], berargumen panjang lebar bahwa seksisme adalah watak kapitalisme yang menyubur dalam praktek neoliberalisme. Baginya, hierarki otoritas dan status menjadi wadah kekerasan yang di dalamnya juga bercokol kekerasan seksual. Ini menyebabkan mengapa negara dianggap gagal memberikan respon yang cukup terhadap ragam kekerasan seksual karena sistem yang ada menegasikan solidaritas dan kolektivitas yang dibutuhkan untuk memberantas bentuk kejahatan ini. Alih-alih, negara justru akan mereproduksi kehadiran mereka dalam simbol penjaga moral dan pelindung masyarakat, sambil menghadirkan aparat negara tepat di hadapan wajah kita.

Untuk memahami kekerasan seksual, Bloodworth beranggapan kita perlu memulai dengan fakta dasar soal kapitalisme, menelisik struktur dan relasi sosial, ideologi dan manifestasinya dalam negara yang memungkinkan kekerasan semacam itu terjadi. Di bawah kapitalisme, kelompok seperti perempuan, anak, difabel, agama minoritas masyarakat adat, imigran, hingga LGBT, mengalami penindasan yang juga beririsan dengan penindasan kelas pekerja, sehingga memunculkan penindasan yang berlapis.

Di sebuah wawancara tahun 1993, mediang sosiolog dan feminis Islam, Fatima Mernissi, pernah berujar bahwa misoginis [sikap yang membenci dan penuh prasangka terhadap perempuan] adalah kunci untuk ekonomi global[viii]. Ia mengritik keras Saudi Arabia yang dianggapnya memaksakan jilbab pada warga perempuan semata untuk menunjukkan identitas Islam negaranya dan menjustifikasi perilaku yang despotik. Kontrol atas perempuan menggunakan tafsiran Islam sebagai gerakan politik menguntungkan negara-negara Barat yang hendak berurusan dengan Saudi Arabia oleh karena sistem monarki dan kepemimpinan terpusat. Bagi Mernissi, inilah bentuk simbiosis mutualisme yang membuat mengapa negara-negara [Barat] membiayai fundamentalisme.

Dari relasi antara kapitalisme dan kontrol patriarkis skala global inilah bermuara kuasa dan modal, merangsek dari kota hingga desa. Manusia terpinggirkan, menjadi terasing dengan aktivitasnya. Ia tidak lagi bernilai utuh. Ia bekerja hanya untuk memenuhi permintaan majikan dan pasar. Aparat negara hadir dan tidak hadir – tapi mencipta panoptikon. Interpretasi agama yang patriarkis justru sejalan dengan paradigma kapitalisme: penundukan terhadap perempuan berkisar pada fungsi reproduksi dan produksi.

Bercermin dari kasus gang rape di India, ketiadaan sistem pendukung yang efektif berkontribusi pada lemahnya implementasi hukum yang ada dan minimnya sistem peradilan yang memiliki sistem pendukung bagi korban. Marjinalisasi total terhadap perempuan dan anak membuat kekerasan seksual kerap terjadi. Hal ini lebih cenderung terjadi pada kaum miskin karena dibandingkan anak lelaki, anak perempuan cenderung mendapat perhatian yang lebih sedikit, termasuk porsi makanan dan prioritas pendidikan. Banyak dari anak perempuan yang kemudian dipaksa meninggalkan sekolah agar dapat membantu pekerjaan di rumah.[ix]

Oleh karena itu, kekerasan seksual juga perlu ditelisik dari persoalan yang selama ini menjerat perempuan ke dalam struktur dan kebutuhan sistem ekonomi kapitalistik yang mencipta keterasingan komunitas dan individu. Watak inilah yang turut melahirkan praktek seksisme di masyarakat dan di satu sisi menunjukkan ketidakberdayaan negara membangun mekanisme yang lebih mengakar dalam pencegahan praktek kejahatan ini. Kelindan ini lebih menyerap jauh ke dalam konsepsi dan perilaku masyarakat yang patriarkis karena, sebagaimana pernah dilansir Fatima Mernissi, imaji tradisional atas perempuan menguntungkan kaum pria yang mencoba mengamankan identitas mereka di tengah dunia yang terus berubah.

Sebagai perekat paradigma ini, maka dikonstruksikanlah konsepsi bahwa tubuh perempuan adalah moralnya. Ia adalah objek fetish dari komodifikasi seks melalui pornografi (massal) dan konsepsi misoginis (personal), diproduksi oleh manusia dengan otak kakus yang menampung kotoran dari hasrat kelaminnya. Di dalam logika ini, terciptalah siklus yang melanggengkan kekerasan seksual: perempuan akan diperkosa, dianiaya, dilucuti dengan segala gaya dan cara – ia adalah korban, namun ia juga bisa aktif. Jika ia aktif, maka ia bersalah karena ia menggoda. Jika ia pasif – dan sebaiknya ia pasif karena ia perempuan, ia menjadi korban. Namun, ia tetap salah, karena tubuhnya adalah simbol moral (dari hipokrisi moral masyarakat yang berkarat). Arti kasarnya, tubuhnya adalah tempat pembuangan akhir untuk otak kakus.

Bagi Sandra Bloodworth, kekerasan seksual dapat dihilangkan dengan mengeliminasi sistem kapitalisme sebagai akar persoalan yang inheren didalamnya seksisme dan kekerasan (bahkan fasisme, kalau mau ditambahkan dari Bordieu, dan representasi Dajjal, mengutip Roem Topatimasang). Inilah yang menyebabkan mengapa kekerasan seksual terjadi baik di pedesaan dan perkotaan. Artinya, kejahatan seperti ini tidak tergantung pada letak geografi dan demografi, melainkan pada kondisi kerapuhan korban dan relasinya dengan lingkungan sekitar – termasuk pelaku, yang dimungkinkan oleh ruang yang dibangun (dan dibiarkan) oleh negara.

Dalam salah satu pandangan filsafat ekofeminisme, ruang ini dimapankan oleh apa yang disebut oleh Karen J. Warren dalam esainya A Feminist Philosophical Perspective on Ecofeminist Spiritualities sebagai ‘sistem sosial disfungsional dari model patriarki’. Disfungsi ini berada dalam konteks kesejarahan, sosial ekonomi, budaya dan politik, yang terstruktur ke dalam identitas serta ideologi, ras, gender, dan kelas, melampaui isu relasi perempuan dengan alam. Inilah bentuk ‘spiritualitas ekofeminis’ yang dianggap dapat menantang disfungsi dari sistem sosial patriarki secara kolektif, konstruktif, sekaligus memberdayakan secara personal.

Epilog
Saya tidak bisa tidak – bahkan beberapa hari usai membaca berita tentang Yuyun – membayangkan di kepala adegan mengerikan menjelang Yuyun meregang nyawa. Di saat yang berbarengan dengan mulai ramainya kasus itu di media, seorang sahabat yang juga mahasiswi, bercerita kembali pada saya bagaimana ia masih kerap dihantui mimpi buruk tengah malam akibat trauma perkosaan yang dialaminya bertahun-tahun lalu. “Saat di stasiun kereta, rasanya ingin terjun ke rel,” ungkapnya.

Kekerasan seksual digunakan oleh negara dan komunitas, dari mulai penguasa dan pejabat di pusat pemerintahan, prajurit yang bertempur di lapangan atas nama nasionalisme, pemuda mabuk di tepi desa terisolir, hingga ke orang-orang terdekat di sekitar korban, untuk mempraktekkan kuasa dan hasrat mereka. Aspek libido hanyalah pengiring dan katarsis bagi pelaku, tapi menjadi sangat personal dan seksual bagi korban. Inilah yang menyebabkan perempuan korban mengalami trauma berlapis. Hanya karena sesuatu itu seksual, tidak lantas ia terisolasi dari problematika sosial, politik, dan ekonomi yang mengitari lingkungan dimana seorang individu hidup. Bahkan kekerasan seksual adalah cerminan dari watak kekuasaan yang menindas dan beroperasi di segala lini kehidupan masyarakat.

Dari situasi penuh ketimpangan, penindasan tak terlihat dan ketidakpastian akan rasa aman inilah, amat rentan bagi banyak perempuan seperti Yuyun menjadi korban dari probabilitas kekerasan seksual: berhadapan, tak sengaja bertemu, berpapasan, atau secara sengaja ditemui oleh mereka yang otaknya telah menjadi kakus dari rusaknya laku bermanusia.

Ketika negara dianggap tidak memenuhi aspek keadilan, jurang hitam di kejiwaan masyarakat kita juga menunjukkan ketidakmampuan untuk mencegah dan merespon dampak mendalam dari kekerasan seksual, tak hanya trauma berlapis dan berkepanjangan bagi korban, tapi juga keluarga dan komunitas. Impunitas ini pada skala lebih luas lagi akan melahirkan masyarakat yang timpang dan berdampak pada kewarasan kolektif.

Alhasil, apa yang dialami Yuyun akhirnya turut memancing reaksi kaum urban dan kelas menengah perkotaan. Ekspresi kemarahan dan solidaritas dimunculkan di sosial media dan liputan berita ramai membahas fenomena kekerasan seksual. Namun, kita perlu ingat bahwa kemarahan hanyalah pemicu untuk melawan dengan semangat solidaritas dan pembebasan yang setara untuk perempuan dan laki-laki. Dari sudut pandang seorang Muslim, dalam perenungannya atas berbagai ketidakadilan dan kekerasan yang dialami perempuan, Fatima Mernissi pernah berkata,

“Saya tidak ingin menjadi seorang perempuan yang marah. Saya bertarung keras agar saya tidak menjadi perempuan pemarah. Itu hanya membuang waktu. Saya pikir setiap orang harus memiliki Islam versi dirinya sendiri – yaitu berlandas hubungan personalnya dengan Tuhan. Saya pikir itulah tujuan Muhammad.”

Catatan akhir

[i] World Report on Violence and Health, Chapter 6: Sexual Violence. Diakses dari http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

[ii] Korespondensi dengan penulis

[iii] ‘Padang Ulak Tanding Terima Dana PKH Terbanyak’, Rabu 20 April 2016. Diakses dari http://bengkuluekspress.com/padang-ulak-tanding-terima-dana-pkh-terbanyak/

[iv] ‘Budi Setiawan mengatakan Yuyun, Ikon Kemiskinan Bengkulu’, Rabu, 4 Mei 2016. Diakses dari http://www.bengkulutime.com/2016/05/budi-setiawan-mengatakan-yuyun-ikon.html?m=1

[v] Ben White, ‘Pertanian dan Masalah Generasi: Pemuda Desa, Kesempatan Kerja, dan Masa Depan Pertanian’, dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol.17 No.2 Desember 2012

[vi] ibid. hlm. 140

[vii] Marxist Left Review, No.10 Winter 2015, diakses dari http://marxistleftreview.org/index.php/no-10-winter-2015/125-the-roots-of-sexual-violence

[viii] ‘Tearing off the Veil: Islamic Fundamentalism’s War Against Women’, Vanity Fair, Agustus 1993

[ix]http://www.ibtimes.com/rape-india-epidemic-sexual-violence-against-women-children-rape-laws-arent-enough-2157704

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *