Browse By

Merawat Ingatan Tentang Kekerasan

cover-buku-seekor-burung-kecil-biru

Penulis : Linda Christanty

Judul : Seekor Burung Kecil Biru di Naha

Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Cetakan : Pertama 2015

Tebal : 133 halaman

Seekor Burung Kecil di Naha  adalah buku yang begitu menggugah hati. Memuat tema-tema kemanusiaan, buku ini tidak ditulis dengan bahasa yang rumit dan penuh abstraksi, alih-alih ia justru ditulis dengan sederhana dan lugas. Meskipun demikian, ia tetap indah karena menggabungkan aspek jurnalistik dan unsur-unsur sastra. Teknik penulisan demikian biasa disebut jurnalisme sastrawi, sebuah genre dalam jurnalisme yang dikembangkan oleh wartawan cum sastrawan Tom Wolfe di Amerika pada tahun 1980-an.

Kita tahu jika Linda sendiri selain berprofesi sebagai wartawan juga berprofesi sebagai cerpenis. Cerpen-cerpennya kerap kali menghiasi koran nasional. Kemungkinan besar kemahirannya dalam menulis cerita ini yang mempengaruhi gayanya dalam menulis berita. Hal itulah yang membuat buku ini menjadi semakin menarik. Membaca berita namun terasa seperti membaca cerita.

Terdiri dari sebelas esai, semuanya terhubung oleh garis-garis yang sama, yaitu hubungan antar manusia yang dinamis, kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu, trauma yang dialami para korban kekerasan, serta upaya-upaya mereka untuk bertahan melawan praktik ketidakadilan yang mengatasnamakan apa pun.

Seperti dalam esai berjudul “Berdamai dari Bawah” yang berkisah tentang para wanita di Aceh korban kekejaman TNI saat Aceh berstatus Daerah Operasi Militer (DOM). Kisah mereka sungguh mengharukan, terlebih hingga saat ini mereka belum mendapatkan keadilan dan kompensasi dari pemerintah.

Peristiwa yang dialami Khatijah binti Amin misalnya yang merupakan suami dari Tengku Harun alias Abu Muslimin salah seorang anak buah Hasan Tirto, pencetus Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Khatijah pernah ditahan dan disiksa di Rancung, Pidie selama satu setengah bulan. Namun tidak lama kemudian ia ditangkap lagi dan ditahan di Rumah Geudong, di Teupin Raya.

Dia mengalami kekerasan fisik di situ, dipukuli dengan tongkat kayu. Dia juga menyaksikan orang-orang disiksa lebih hebat dibanding dirinya. Dia menganggap penderitaannya belum seberapa dibanding mereka. Temannya diperkosa” (hal. 1-2).

Lain halnya dengan Khatijah, Nurhaida tidak pernah ditahan, namun ia kehilangan suaminya karena sakit. Tidak jelas apa sakitnya. Bahkan dokter pun tidak bisa mendeteksi apa penyakitnya. Tapi Nurhaida menduga bahwa suaminya mengalami stres karena melihat serta mendengar orang dipukuli dan disiksa setiap hari di halaman (Rumah Geudong). Linda menulis ““Abang lebih nggak tahan mendengar dan melihat semacam itu dibanding saya” tutur Nurhaida dalam bahasa Aceh” (hal. 5).

Sayangnya tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Beruntung ada beberapa orang dari Komunitas Tikar Pandan (KTP) yang berinisiatif mengupayakan proses rekonsiliasi tanpa bergantung kepada pemerintah. Untuk itu, dibangun museum HAM yang menjadi penanda bahwa pernah ada pelanggaran HAM di Aceh.

Museum tersebut tidak ditujukan untuk melestarikan luka dan menyimpan dendam, justru sebaliknya, museum tersebut bertujuan sebagai pengingat bahwa pernah ada kekerasan serta pelecehan terhadap kemanusiaan di sana dan pelakunya tersebut belum pernah diadili.

Menurut Azhari Aiyub, direktur KTP : “Dalam kebudayaan yang maju dan sangat menghargai kemanusiaan, museum adalah lembaga yang sangat aktif. Bagi pemerintah yang tidak menghargai kemanusiaan, museum adalah bagian dari kekuasaan, yang hanya para elitnya yang bisa membentuk dan menentukan nilai-nilai yang ingin disuarakan museum itu. Kami ingin membalikkan semuanya sekarang. Kami membuat museum pelanggaran HAM untuk menempatkan mereka yang dibuang dan dilupakan dalam transisi politik di Aceh ini di garis depan. Misalnya, dengan mencantumkan 10 tempat penyiksaan atau penjara rahasia di Aceh dalam museum, orang-orang yang datang dan melihatnya akan berpikir bahwa posisi mereka dengan para korban itu suatu saat akan sama, yaitu menjadi umpan senjata kalau suatu saat konflik terjadi lagi” (hal. 13-14).

Kemudian selain peristiwa tragis di Aceh, dalam esai berjudul “Tentang Dua Tragedi: Masa Nazi di Jerman dan 1965” Linda menulis tentang dua tragedi yang terjadi di dua negara berbeda, yang pertama peristiwa genosida orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh pasukan Nazi dengan pemimpinnya Hitler di Jerman. Kedua adalah tragedi 1 Oktober 1965 di Indonesia yang berbuntut pembantaian terhadap orang-orang Komunis dan yang diduga Komunis yang lantas menyisakan luka dan trauma mendalam bagi bangsa, bahkan hingga kini.

Kedua peristiwa tersebut bisa dikatakan sama, yaitu sama-sama pembasmian/genosida terhadap suatu kaum. Kaum yang satu dibasmi karena identitas keyahudiannya, sedangkan kaum yang satu lagi dibantai karena pilihan politik dan ideologinya yakni Komunisme. “Namun satu hal yang membuatnya berbeda, pelaku pembunuhan terhadap kaum Yahudi ditangkap dan diadili. Mereka divonis sebagai penjahat perang dan dijatuhi hukuman penjara antara 10 tahun hingga seumur hidup” (hal. 85). Sedangkan pelaku pembunuhan terhadap kaum Komunis di negara ini tidak pernah diseret ke pengadilan, bahkan dielu-elukan dan diberi gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional. Negara ini memang semakin sungsang saja cara berpikir dan bersikapnya.

Tentu saja kesungsangan semacam itu dimulai sejak berdirinya rezim Soeharto dengan jalan memanipulasi sejarah nasional. Dan sayangnya, jatuhnya rezim Soeharto tidak diikuti dengan pudarnya pikiran sungsang tersebut. Bahkan hingga kini setelah 17 tahun.

Belakangan ini berlangsung ikhtiar untuk mengungkap kebenaran tentang tragedi 1965 tersebut melalui Pengadilan Rakyat atau yang disebut International People’s Tribunal (IPT) di Den Haag, Belanda. Beberapa saksi yang selama ini oleh pemerintah Indonesia tidak diberi kesempatan berbicara dihadirkan untuk memberi kesaksian.

Lantas kita tahu bagaimana respon pemerintah. Para pejuang HAM di IPT tersebut dituduh sebagai pengkhianat negara. Selain itu pemerintah menuduh bahwa IPT ditunggangi oleh Belanda, negara yang pernah menjajah Indonesia. Jelas sekali respon tersebut menunjukkan bahwasanya pemerintah tidak memiliki iktikad yang baik untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Verba volant, scripta manent, pepatah Latin ini berarti yang terucap akan lenyap, yang tertulis akan abadi. Buku ini adalah salah satu upaya untuk mengabadikan kisah tentang pelanggaran HAM yang dilakukan manusia terhadap sesamanya, bukan untuk mengorek-ngorek luka agar semakin menganga, tetapi untuk jujur mengakui keberadaannya sehingga dari sana luka tersebut dapat diobati. Luka yang ditutup-tutupi justru akan membuatnya semakin parah.

Apalagi para pelanggar HAM di masa lalu di negeri ini berkepentingan melenyapkan kisah-kisah tersebut agar mereka selamat dari jerat hukum. Karena itu, kehadiran buku ini begitu penting, sebagai catatan betapa banyak luka dan trauma yang mendera manusia di negeri ini, dan tidak ada upaya dari elit politiknya untuk menyembuhkan.

Pengalaman tentang kekerasan tentu bukan pengalaman yang menyenangkan. Walau begitu, bukan berarti pengalaman tersebut harus disembunyikan begitu saja. Pengalaman tersebut harus diungkap selain agar tidak mengendap dan menjadi trauma panjang juga supaya kita bisa belajar dari pengalaman tersebut sehingga di kemudian hari kekerasan semacam itu tidak terulang kembali. Mengingkari kekerasan dan luka yang dialami bukan jalan yang benar untuk menyembuhkannya.

Melalui buku ini kita diajak untuk merasakan pengalaman mereka yang menjadi korban kekerasan. Pengalaman yang oleh sebagian orang diabaikan. Bahkan oleh sebagian yang lain berusaha dilupakan dan tidak diungkit-ungkit kembali.

Beberapa tulisan dalam buku ini juga berkisah tentang dampak kapitalisme terhadap manusia. Misalnya dalam tulisan berjudul “Seloyang Pizza di Shinjuku”, Linda menceritakan asal-usul sebuah pabrik boneka di Jepang.

Seseorang bernama Sato membuat robot dengan cara memahat kayu. Sato kemudian mencari akal agar ia tidak terlalu lelah memahat, maka dibuatlah cetakannya lalu mengganti bahan kayu dengan plastik. Produksi jadi lebih banyak, tenaga manusia lebih hemat. Lama-kelamaan menjadi pabrik, lalu boneka itu popular dan mendunia” (hal. 62).

Kemudian Linda melanjutkan: “…..kapitalisme ternyata pernah dimulai dengan gagasan sederhana dan tidak kedengaran jahat: bagaimana orang berkarya untuk hidup dan bagaimana karya itu kelak dinikmati berbagai kalangan. Namun, praktiknya menjadi kejam saat menginginkan keuntungan yang terus-menerus dan berlipat ganda dengan pengeluaran minim: tenaga buruh diperas dan diupah murah. Kekejaman itu bertambah ketika propagandanya menginginkan siapa pun membeli setiap produk sebagai kebutuhan yang wajib…” (hal. 62-63).

Tentu saja yang berlaku di Jepang tersebut juga berlaku di Indonesia, di mana para buruhnya diperas tenaganya serta dibayar murah. Sayangnya, meskipun beberapa tulisan dalam buku ini dengan jelas mengkritik kapitalisme, namun belum secara tegas memberi solusi jalan apa yang harus diambil.

Meski begitu buku ini tetap layak dibaca untuk memahami seperti apa negara yang kita tempati. Negara dengan penuh kekerasan dan penindasan namun tidak ada iktikad baik dari para elitnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Wallahu a’lam.

Penulis adalah alumnus Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, guru Ngaji di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Bujahan Bangkalan

Print Friendly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *