Browse By

Presiden Didesak Buka Akses Informasi dan Kemanusiaan bagi Papua

(Aksi Global untuk Akses ke Papua dilakukan di 20 kota di 10 negara)

Puluhan organisasi masyarakat sipil dari dalam dan luar negeri mendesak Presiden Joko Widodo membuka akses informasi dan kemanusiaan bagi Papua yang lebih dari 50 tahun diblokade pemerintah. Blokade terhadap media di Papua telah memberangus hak warga Papua untuk didengar suaranya.  Pembatasan tersebut juga membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), seperti pembunuhan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.

Desakan terhadap presiden ini disampaikan oleh puluhan organisasi dalam aksi yang mereka lakukan di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/4). Aksi ini merupakan bagian dari aksi global untuk pembukaan akses informasi dan kemanusiaan ke Papua yang dilakukan di 20 kota di berbagai belahan dunia. Organisasi-organisasi yang turut dalam aksi ini berasal dari berbagai elemen, seperti jurnalis nasional dan internasional, organisasi kemanusiaan, dan pemerhati HAM. Mereka diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asia Justice and Rights (AJAR), ELSAM, Human Rights Working Group (HRWG), Imparsial, KontraS, LBH Jakarta, Papua Itu Kita, Yayasan Pantau, Yayasan Satu Keadilan, YLBHI dan lain sebagainya.

Pembatasan akses untuk jurnalis asing dalam melaporkan situasi di Papua sudah berlangsung lebih dari 50 tahun. Mereka yang datang ke Papua dengan menggunakan visa turis ditangkap, dideportasi, bahkan, dipenjara. Ini seperti yang dialami dua orang jurnalis Perancis pada tahun 2014 lalu, yang ditahan selama 11 minggu atas tuduhan pelanggaran imigrasi saat menjalankan tugas jurnalistik di Papua.

Menurut informasi dari AJI Papua, dalam beberapa tahun terakhir, selain jurnalis dari Perancis, jurnalis dari Republik Ceko dan Belanda juga pernah dideportasi karena melaporkan situasi politik damai di Papua.

Perlakuan tidak sepatutnya juga dialami oleh jurnalis lokal dan nasional yang bertugas di Papua. Tak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan dan intimidasi. Pada 30 Juli 2010, Ardiansyah Matra, seorang jurnalis, ditemukan meninggal dunia setelah menerima ancaman berulang dari militer ketika ia menginvestigasi kasus pembalakan hutan. Selang sebulan kemudian, Musa Kondorura, jurnalis dari Radio 68H diserang dua orang yang diduga agen Badan Intelijen Negara (BIN). Kekerasan juga dialami Banjir Ambarita, jurnalis dari surat kabar Jakarta Globe dan Bintang Papua, yang ditikam setelah melaporkan seorang polisi yang melakukan pemerkosaan.

Pada tahun 2011, AJI mencatat ada 7 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Papua. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 12 kasus. Pada Juli 2013, rumah seorang jurnalis dari Majalah Selangkah, sebuah media online, yang digerebek dan digeledah oleh sejumlah orang tak dikenal.

Perlakuan buruk terhadap jurnalis tersebut mengakibatkan banyak media tidak mempublikasikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Padahal, banyak laporan peristiwa terjadinya pelanggaran HAM serius seperti penyiksaan, penghilangan paksa, pembunuhan, penganiayaan, tindakan merendahkan martabat, penggunaan kekuatan secara berlebihan, dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat keamanan.

Ini seperti halnya kasus yang dialami seorang aktivis dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diculik, disiksa, dibunuh, dan mayatnya dibuang ke sungai pada Agustus 2014.

Pada Maret 2015, bahkan, 6 orang ditembak dan 21 lainnya ditangkap oleh aparat Polda Papua di Yahukimo. Lalu, Obang Sengenil (48 tahun), seorang kepala desa ditemukan meninggal dunia karena luka tembak.  Meskipun pelanggaran HAM yang meluas telah secara reguler, dicatat, dan dilaporkan oleh kelompok HAM di Papua, informasi seperti ini jarang diangkat oleh media pada umumnya.

Blokade terhadap media ini membuat situasi menjadi sulit untuk membuka atau mendesak pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Para pelaku terus bertindak melanggar HAM tanpa adanya kontrol dan penghukuman.

Akses PBB ditutup

Selama bertahun-tahun organisasi kemanusiaan internasional dan lembaga swadaya masyarakat ditekan untuk menutup kantor dan meninggalkan Papua. Hal tersebut membatasi warga Papua mendapat bantuan untuk mendukung pembangunan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Bahkan, akses untuk pemantau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditutup selama 8 tahun. Hal ini seperti dialami oleh Frank La Rue, mantan Pelapor Khusus PBB untuk bidang Kebebasan Berekspresi, pada Januari 2013 saat hendak berkunjung ke Indonesia. Rencana kunjungan tersebut dibatalkan sepihak dan ditunda tanpa batas waktu oleh pemerintah Indonesia. Diduga pembatalan tersebut dilakukan karena Pelapor Khusus PBB itu bermaksud mengunjungi Papua dan Maluku dalam rangkaian kunjungannya ke Indonesia.

Jurnalis dan lembaga organisasi HAM internasional yang bermaksud mengunjungi Papua disarankan untuk menjalani proses pengurusan visa yang ketat. Proses pengurusan tersebut mensyaratkan persetujuan dari 18 instansi pemerintah, yang dikenal dengan Komite Clearing House. Proses yang birokratis ini menyita waktu serta menghalangi mereka yang hendak menjalankan tugas dan memaksa mereka memilih menggunakan visa turis. Pelibatan lembaga seperti BIN dalam proses seleksi menyiratkan tanya, sebenarnya apa yang disembunyikan Indonesia di Papua?

Akses untuk jurnalis, lembaga kemanusiaan, dan pemantau HAM sering ditolak atau dibatasi dengan alasan keamanan. Aparat pemerintah selalu berdalih pembatasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi orang-orang asing dari kelompok pemberontak bersenjata yang berbahaya.

Pembatasan terhadap jurnalis, lembaga kemanusiaan, dan pemantau HAM di Papua yang masih berlangsung hingga kini tersebut, bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi saat berkampanye pada bulan Juni 2014.  Saat itu, Jokowi menyatakan tidak ada yang disembunyikan di Papua dan berjanji untuk membuka wilayah ini.

Oleh karena itu, puluhan organisasi solidaritas untuk Papua bergerak menggelar aksi global serentak di 10 negara menentang pembatasan akses informasi dan kemanusiaan di Papua. Mereka juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk:

  1. Menghentikan kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis di Papua, melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan kekerasan dan membawa pelaku yang terlibat dalam proses hukum.
  2. Menghapuskan semua pembatasan kunjungan oleh jurnalis asing ke Papua dan pembatasan kebebasan untuk membangun gerakan di dalam Papua, termasuk sistem pengajuan visa yang diseleksi oleh clearing house dari pemerintah.
  3. Menyediakan akses bagi organisasi kemanusiaan dan organisasi HAM internasional untuk menjalankan pekerjaan mereka tanpa ketakutan dari pembatasan dan dijamin sesuai dengan standar HAM internasional.
  4. Membuka ruang kebebasan dan akses pembatasan bagi semua pelapor khusus PBB yang bermaksud untuk berkunjung dan melaporkan situasi di Papua. Secara khusus, pemerintah Indonesia harus mengundang David Kaye, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berekspresi dan Beropini  sebagaimana janji dalam  Peninjauan Berkala Universal di Jenewa tahun 2012.

Solidaritas bersama Papua, Jakarta dan Internasional ini adalah aksi global untuk mendorong akses ke Papua yang dilakukan serentak pada hari ini di 20 kota 10 negara di dunia. Surat resmi kepada Presiden Jokowi juga diserahkan secara serentak, termasuk di Istana Negara pada Rabu, 29 April 2015 lalu.

Jakarta, 5 Mei 2015

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asia Justice and Rights (AJAR), ELSAM, HRWG, Imparsial,  KontraS, LBH Jakarta, Papua itu Kita, Yayasan Pantau, Yayasan Satu Keadilan, YLBHI

TAPOL, Inggris; Aliansi Jurnalis Independen Papua (AJI Papua); Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP); Article 19; Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA); Asian Human Rights Commission, Hong Kong; Australia West Papua Association, Australia; Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua;  Catherine Delahunty, Green MP, New Zealand; East Timor and Indonesia Action Network (ETAN), United States; Franciscans International, Switzerland; Free West Papua Campaign, United Kingdom; Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (JPIC GKI Papua); International Coalition for Papua (ICP); Jean Urqhart, Independent MSP, United Kingdom; Jeremy Corbyn, Labour MP, United Kingdom; John Finnie, Independent MSP, United Kingdom; Koalisi untuk Penegakan Hukum dan HAM Papua; Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan Papua (KontraS Papua); Kevin Stewart, SNP MSP, United Kingdom; Lembaga Studi dan Advokasi HAM Papua (ELSHAM Papua); Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua); Linda Fabiani SNP MSP, United Kingdom; Majalah Selangkah, Papua; Mike MacKenzie, SNP MSP, United Kingdom; Minority Rights Group International, United Kingdom; Pacific Media Centre, AUT University, New Zealand; Reporters Without Borders; Sekretariat Keadilan Perdamaianan dan Keutuhan Cipataan (SKPKC Fransiskan Papua); Sarah Boyak, Labour MSP, United Kingdom; Southeast Asian Press Alliance (SEAPA); Suara Papua, Papua ; Survival International; Tabloid Jubi Papua; Vivat International; Watch Indonesia! Germany; West Papua Action Auckland, New Zealand; West Papua Action Canterbury, New Zealand; West Papua Advocacy Team, United States; West Papua Netzwerk, Germany; Yayasan Teratai Hati  Papua (YTHP)

Contact person:

Indria Fernida (AJAR) 08161466341

Zely Ariane (Papua Itu Kita) 081289834336

Terima kasih.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *