Browse By

Kegagalan Pemerintah Jokowi dalam Membaca Situasi di Palestina

Melalui Menlu Retno Lestari, secara resmi Pemerintah Joko Widodo menolak permintaan Hamas untuk mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Penolakan tersebut sesungguhnya tidak terlalu mengagetkan. Sejak tersiar kabar kunjungan tujuh delegasi Hamas ke gedung DPR RI, beberapa cendekiawan muslim yang selama ini dianggap moderat dan menjadi rujukan pemerintah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak permohonan tersebut. Din Syamsyuddin misalnya, melalui media massa menyatakan bahwa pendirian kantor perwakilan partai politik yang kini menguasai Jalur Gaza itu justru akan memperpanjang konflik, ketimbang mengakhirinya.

Sikap pemerintah itu sebenarnya masih bisa dianggap sah dan wajar-wajar saja seandainya pada waktu kampanye pilpres lalu Presiden Joko Widodo tidak menjanjikan pemerintahan yang akan mendukung kemerdekaan Palestina dari pendudukan Israel hingga 100%. Janji dan penolakan yang telah dilakukan Presiden  menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya paham apa makna dari kemerdekaan 100% dan tidak tahu (atau tidak mau tahu?) persoalan mendasar yang menyebabkan kedamaian di Palestina tak kunjung terwujud dan mengapa invasi militer masih mungkin dilakukan oleh Israel baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza hingga saat ini.

Palestina  sampai hari ini belum memperoleh pengakuan sebagai negara yang 100% berdaulat. Oleh PBB, negara tersebut diakui hanya sebagai non-member observer state. Status tersebut mengakibatkan Palestina hanya diakui secara de facto. Artinya, Palestina belum diakui oleh PBB sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas setiap jengkal tanahnya. Negara tersebut berada dalam posisi tidak setara dengan Israel yang dengan nafsu setan imperialisnya selalu memperlakukan Palestina seperti tanah tak bertuan dan karenanya absah untuk diganyang.

PBB sendiri nampak limbung dan tak berdaya menghadapi situasi di Palestina yang semakin hari semakin memanas tanpa ada isyarat berakhir.  Status Palestina yang hanya diakuinya  secara de facto membuat organisasi tersebut tak memiliki kuasa apapun di hadapan kekejaman militer Israel kecuali  sebagai pihak yang menyerukan jeda pertempuran ketika jumlah mayat yang bergelimpangan dianggap keterlaluan. Situasi memang menjadi sedemikian runyam, mengingat ide perdamaian melalui solusi one state sudah hampir tidak masuk akal karena penolakan yang terjadi di antara dua pihak.

Satu-satunya yang bisa diharapkan kini hanyalah solusi two state, yakni memberikan kemerdekaan 100%, secara de jure maupun de facto kepada Palestina dengan menjadikannya sebagai anggota penuh PBB. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan hal itu selain melalui pengakuan atas kemerdekaan Palestina; pengakuan kedaulatan negara itu atas wilayahnya menurut garis demarkasi 1967.

Negara-negara di Eropa yang dulunya bersikeras mengikuti sikap  Amerika Serikat, sponsor utama zionisme, untuk mendukung invasi Israel ke Palestina nampaknya menyadari hal ini. Mereka kini mulai berbalik arah.  Dimulai dari Swedia yang mengumumkan dukungannya atas kedaulatan Palestina pada 30 Oktober 2014 lalu, Inggris dan Perancis kemudian mengikuti kebijakan negara Skandinavia itu. Praktis hanya tinggal Jerman  negara besar sekutu Amerika Serikat di Eropa Barat yang belum melakukan langkah serupa.

Melihat perubahan arah dukungan internasional terhadap invasi Israel ke Palestina di atas, penolakan Pemerintah Joko Widodo atas permintaan pendirian kantor perwakilan Hamas di Indonesia adalah sikap yang memalukan. Ini menunjukkan cara pandang yang keliru terhadap upaya menegakkan perdamaian di Palestina. Alih-alih melihat permintaan itu sebagai peluang yang bisa menjadi langkah awal langkah awal  untuk berperan lebih jauh dalam mendamaikan dua kekuatan utama di Palestina, Hamas dan Fatah, (sebelum nanti memberi izin serupa, pendirian kantor perwakilan, pada yang kedua) pemerintah justru melihatnya sebagai ancaman bagi upaya damai dalam mengakhiri invasi Israel melalui retorika dangkal atas nama hubungan bilateral antara Pemerintah Palestina dan Pemerintah Indonesia.

Argumentasi yang sama dengan tokoh-tokoh muslim yang dianggap moderat semacam Din Syamsuddin itu tentu saja menyesatkan. Mengandaikan pendirian kantor Hamas di Jakarta sebagai suatu hal yang akan memperparah situasi di Palestina sama saja dengan mengamini tuduhan semena-mena Amerika Serikat dan media-media barat bahwa Hamas dengan Brigade Izz al-Din Al-Qassam-nya adalah organisasi teroris yang akan membawa Palestina pada kehancuran ketimbang kedaulatan tanpa melihat peran Hamas sebagai salah satu aktor utama yang menentang imperialisme Israel di Palestina tanpa syarat, selain Fatah. Pengandaian itu juga menafikan peran Hamas baik secara sosial maupun dalam upaya menjaga keselamatan penduduk di Jalur Gaza dari mesin-mesin pembunuh Israel yang siap mengunyah mereka kapan saja.

Kemerdekaan dan kedamaian di Palestina adalah hal penting yang senantiasa harus diupayakan. Meskipun demikian, siapapun harus menyadari bahwa tidak akan ada perdamaian di Palestina sampai ditemukan kesepahaman antara Fatah dan Hamas. Mempersatukan dua kekuatan tersebut melalui jalur diplomasi adalah mutlak diperlukan. Tanpa itu, kemerdekaan Palestina tidak akan berarti apa-apa dan hanya akan mengubah peta peperangan dari Israel VS Palestina ke Fatah VS Hamas di tanah yang sama, dengan korban yang sama pula. Tanpa itu pula, kedamaian hanya akan menjadi seperti tidur siang belaka, sebagaimana pernah dituliskan dengan nada murung nan ironis oleh penyair besar Palestina, Mahmoud Darwish dalam puisinya, A Common Enemy: It is time for the war to have a siesta. The fighters go to their girlfriends, tired and afraid their words will be misinterpreted: ‘We won because we did not die, and our enemies won because they did not die.’

One thought on “Kegagalan Pemerintah Jokowi dalam Membaca Situasi di Palestina”

  1. Ratri Galuh says:

    Apakah fungsi bagian hamas ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *