Browse By

Keadilan untuk Erwiana, Keadilan untuk Buruh Migran Indonesia

Jalan Erwiana Sulistyaningsih (23 tahun) untuk mendapat keadilan makin terbuka lebar. Kasus penyiksaan dan eksploitasi yang dialaminya memasuki babak baru. Sejak 8 Desember 2014 yang lalu, proses hukum kasus ini berlanjut di Pengadilan Distrik Wanchai Hongkong. Setelah sebelumnya di Pengadilan Magistrate Kwun Tong (5/2014) pelaku Law Wan-Tung, yang merupakan majikan Erwiana, hanya mengakui 1 dari 20 dakwaan berlapis yang ditujukan padanya, yaitu pelanggaran hak asuransi bagi pekerja. Kali ini, Pengadilan menerima 20 jenis dakwaan tambahan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum. Dakwaan tersebut termasuk tindakan kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan pelaku kepada Erwiana dan pekerja rumah tangga lain yang bekerja sebelumnya.

Erwiana adalah seorang buruh migran asal Ngawi Jawa Timur yang mengalami penyiksaan dan eksploitasi dari majikannya di Hongkong, negara tujuan kerja yang selama ini digadang-gadang sebagai negara paling aman nan ideal bagi buruh migran. Sebelum dipulangkan, selama 8 bulan atau sepanjang masa kerjanya, ia dipaksa bertahan menghadapi berbagai penyiksaan, seperti jam kerja yang panjang, tidak diberi makan cukup, akomodasi yang tidak manusiawi, serts perlakuan semena-mena lain seolah ia bukan manusia. Hal tersebut terjadi akibat ancaman dan jeratan hutang dari beban berlebih biaya penempatan yang harus ia bayarkan pada Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau PJTKI dan agen.

Apa yang dialami Erwiana adalah bukti nyata praktek eksploitasi dan perbudakan yang didukung, baik langsung atau tidak langsung, oleh berbagai kebijakan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari dua masalah akut dalam tata kelola migrasi tenaga kerja, selain persoalan-persoalan lainnya, yang selama ini terus saja “dipelihara”, yakni dominasi peran sektor swasta, yaitu PPTKIS (PJTKI)/agen dan beban biaya penempatan yang tinggi. Dominasi posisi dan peran swasta yang memposisikan buruh migran sebagai komoditi bisnis  dipayungi secara sah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlidungan TKI di Luar Negeri (UUPTKILN). Sementara persoalan standar biaya penempatan (cost structure) hingga kini masih mencekik dan menjadi ladang subur eksploitasi.

Sosok Erwiana sesungguhnya mewakili sebagian besar buruh migran Indonesia. Mereka berasal dari desa-desa dari berbagai penjuru wilayah Indonesia, yang hijrah melintas batas negara, mengejar impian dan harapan baru. Lantaran di tanah asal,  harapan dan impian sudah tergusur kemiskinan dan penderitaan. Mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pekerja bangunan, pekerja perkebunan dan pertanian serta berbagai sektor jasa lain. Mereka  adalah tenaga-tenaga kerja tak terlihat (invisible powers), yang bekerja dalam ruang tertutup dan terisolasi, senyap dan tembus pandang, tak tersentuh hukum dan perlindungan. Namun, kerja-kerja mereka  berkontribusi nyata, menopang kehidupan publik negara-negara tempat bekerja dan menggerakan ekonomi di desa-desa asal mereka.

Data Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menunjukkan peningkatan drastis jumlah daerah asal pekerja migran dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Pada 2009-2010 berjumlah 39 kabupaten/kota, pada 2012-2013 meningkat menjadi 159  kabupaten/kota. Demikian pula negara tujuan kerja dalam periode yang sama, semula 44 negara menjadi 146 negara tujuan kerja. Sedangkan jumlah buruh migran saat ini diperkirakan mencapai 5-6 juta orang, belum termasuk mereka yang tidak berdokumen atau migran irregular.

Kasus yang dialami oleh Erwiana bagi sebagian besar buruh migran menjadi bagian dari keseharian yang harus dihadapi. Berpuluh tahun migrasi internasional tenaga Indonesia diselenggarakan, berpuluh ribu buruh migran mengalami berbagai masalah; banyak yang serupa dengan Erwiana dan tidak sedikit yang mati meregang nyawa. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dalam kurun waktu 2009-2013 terdapat 303.330 buruh migran yang mengalami berbagai masalah. Jika dihitung rata-rata, sepanjang 5 tahun terakhir, setiap hari terdapat 166 buruh migran yang menghadapi masalah, mulai dari persoalan perselisihan hubungan kerja seperti upah tidak dibayar, PHK sepihak, bekerja di luar kontrak kerja, hingga kasus pidana dan pelanggaran hak asasi manusia seperti penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual, perbudakan dan berbagai kasus lain.

Kasus Erwiana adalah satu dari sedikit kasus buruh migran yang diproses hingga ke pengadilan. Terutama karena kasus tersebut terjadi di negara tujuan kerja dengan sistem hukum yang memungkinkan penyelesaian kasus-kasus buruh migran melalui jalur hukum yang adil. Pada banyak kasus, baik di Hongkong maupun di negara-negara tujuan kerja lain, penyelesaian ditempuh dengan jalan mediasi tanpa mempertimbangkan rasa keadilan dan hak-hak korban. Praktik impunitas yang tumbuh subur terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi, baik yang dilakukan orang per-orang maupun badan hukum, dari institusi negara dan non-negera, turut mendukung berulangnya kasus-kasus yang dialami buruh migran dan menjadi sumber ketidakadilan.

Hannah Arendt (1906-1975) pada bagian akhir buku II The Origin of Totalitarianism, mendeskripsikan pengalaman para korban dan penyintas di kamp-kamp konsentrasi dan interniran yang membuktikan betapa rapuh dan rentannya manusia, bahkan dengan hak asasi melekat pada dirinya. Menurutnya, situasi paling berbahaya bagi para korban saat itu, bukanlah saat mereka kehilangan hak-hak mereka, namun saat mereka dianggap hanya sebagai “manusia belaka”, karena pada saat itulah mereka harus siap diperlakukan semena-mena (Arendt, 1979). Barangkali tidak berlebihan jika dalam konteks sekarang, hal serupa kita jumpai pada buruh migran. Pada banyak tempat dan situasi mereka dipandang tak lebih dari manusia belaka, sekedar makhluk hidup bertenaga dan “berguna”. Lihat saja apa yang dialami Erwiana, Kokom, Nuraini, Sumiati dan ratusan nama buruh migran lainnya.

Barangkali tidak berlebihan pula, bahwa perubahan mendasar yang harus dilakukan dalam upaya perbaikan tata kelola migrasi tenaga kerja adalah perubahan cara pandang dan perlakuan kita terhadap buruh migran. Buruh migran adalah manusia utuh, bukan komoditi bisnis atau makhluk lemah tak berdaya yang selalu membutuhkan “pertolongan” dan “diselamatkan” oleh pahlawan-pahlawan di luar dirinya. Mereka memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi. Karenanya, mereka perlu diposisikan sebagai aktor-aktor utama perubahan bagi kaum mereka sendiri. Mereka harus menjadi pihak yang pertama kali didengar, diajak berdiskusi, dalam setiap perumusan berbagai peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan kepentingan mereka. Semua itu demi memastikan praktik impunitas terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi buruh migran sungguh-sungguh dibabat tuntas, agar keadilan sungguh dapat dirasakan oleh Erwiana dan seluruh buruh migran Indonesia.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *